Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Konflik kepentingan: dan b. Pengelolaan konflik kepentingan Perangkat Daerah.
Memuat teks peraturan…
menetapkanPeraturan Bupati tentangPedoman PengelolaanKonflikKepentingan: Undang-Undang Nomor28Tahun1999tentang Penyelenggaraan Negarayangbersihdanbebasdari Kolusi,Korupsidan Nepotisme (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999Nomor75Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor3851), Undang-Undang Nomor31Tahun1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1999Nomor718, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3854) sebagaimanatelahdiubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomo:134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor4150): Undang-Undang Nomor5Tahun2002tentang PembentukanKabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,KabupatenGunungMas,Kabupaten PulangPisau,KabupatenMurungRaya dan KabupatenBaritoTimurdiProvinsiKalimantan Tengah(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun 2002Nomor18,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor4180): Undang-Undang Nomor25Tahun2009tentang PelayananPublik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2009Nomor112,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5038), Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomo:5587) sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang Nomor6Tahun2023tentangPenetapanPeraturan PemerintahPenggantiUndang-Undang Nomor2 Tahun2022tentang CiptaKerjamenjadi UndangUndang(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2023Nomor41,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6841), Undang-Undang Nomor30Tahun2014tentang AdministrasiPemerintahan (LembaranNegara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor292. TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5601), Undang-Undang Nomor20Tahun2023tentang AparaturSipilNegara (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2023Nomor141,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6897), Peraturan PemerintahNomor18Tahun2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2016Nomor114,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5887) sebagaimanatelahdiubah denganPeraturan PemerintahNomor72Tahun 2019tentang Perubahanatas Peraturan PemerintahNomor18 Tahun 2016tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2019 Nomo:187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor6402), 9. 10. 11. 12. 13. 14. PeraturanPemerintahNomor12Tahun2017tentang Pembinaandan PengawasanPenyelenggaraan PemerintahanDaerah (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2017Nomor73,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5041), PeraturanPemerintahNomor94Tahun2021tentang DisiplinPegawaiNegeriSipil(LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2021Nomor202, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesia Nomor6718), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukanProdukHukumDaerah (BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor 2036),SebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan MenteriDalamNegeriNomor120 Tahun2018 tentangperubahanatasPeraturan MenteriDalam NegeriNomor80Tahun 2015tentangPembentukan ProdukHukumDaerah(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2018Nomor157), PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasiNomor17Tahun 2024 tentang PengelolaanKonflikkepentingan(Berita Negara RepublikIndonesiaTahun2024 Nomo:815), PeraturanDaerah Kabupaten SeruyanNomor2 Tahun2018tentangPedoman PembentukanProduk HukumDaerah (LembaranDaerah Kabupaten SeruyanTahun2018Nomor56,Tambahan LembaranDaerah Kabupaten SeruyanNomor69): PeraturanDaerah Kabupaten SeruyanNomor1 Tahun2021tentangPembentukan dan Susunan PerangkatDaerah (Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun2021Nomor35,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanNomor69) sebagaimana yangtelahdiubah denganPeraturan Daerah Kabupaten SeruyanNomor7Tahun 2024 tentangPerubahanAtas PeraturanDaerah Kabupaten SeruyanNomor1Tahun2021tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor80,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanNomor93): MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANGPEDOMAN PENGELOLAANKONFLIKKEPENTINGAN. BABI KETENTUANUMUM Pasall DalamPeraturan Bupatiiniyangdimaksuddengan 1. 2. DaerahadalahKabupatenSeruyan. Bupati adalahBupati Seruyan. SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Seruyan. PerangkatDaerahadalah KepalaDaerahsebagaiunsur penyelenggara PerangkatDaerah yangmempunyai pelaksanaanunsur pemerintahanyangmenjadi kewenangandaerahotonom PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidan DewanPerwakilanRakyat Daerah dalam penyelenggaraanusuran pemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah Konflikkepentinganadalahkondisi Pejabat Pemerintahan yangmemilikikepentinganpribadiuntuk menguntungkandirisendiridan/atauoranglaindalam penggunaanWewenangsehingga dapatmempengaruhi netralitasdankualitasKeputusan dan/atau Tindakan yangdibuatdan/ataudilakukannya. PengelolaanKonflikkepentingan adalahupaya yang dilakukanuntukmengelola prosespengambilan keputusan dan/atau tindakanadministrasi pemerintahan dalamsituasiKonflikkepentinganoleh PejabatPemerintahan TindakanAdministrasiPemerintahan yangselanjutnya disebutTindakan adalah perbuatanPejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnyauntuk melakukan dan/atautidakmelakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam paSai m Pa eeyBEt aa gg —e OEKM Ee “E AEA 10.AtasanPejabatadalah atasanpejabatlangsungyang mempunyaikedudukandalamorganisasiataustrata pemerintahanyanglebihtinggi. 11.PejabatPemerintahanTertentuadalah aparatursipil negara,anggotakepolisianrepublikIndonesiadan prajurittentara nasionalIndonesiayangmenduduki jabatan aparatursipilnegara. 12.PejabatPelaksanaPengelolaKonflikkepentingan adalah pejabatdiPerangkatDaerah yangdiberitugasdan tanggungjawab untuk melaksanakanpengelolaan KonflikKepentingandiPerangkat Daerah. 13.Badan UsahaMilikDaerahyangselanjutnyadisingkat BUMDadalahbadan usaha yangseluruh atausebagian besarmodalnyadimilikiolehdaerah.
Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagaipedomandalam rangkapengelolaankonflikkepentingandilingkungan PerangkatDaerah KabupatenSeruyan.
Peraturan Bupatiinibertujuan: a.mewujudkantata kelolapemerintahan yangbersihdan meningkatkankualitaspelayananpublik, b.mencegahpenyalahgunaanwewenangoleh Pejabat Pemerintahan dalam mengambil keputusan dan/atau melakukantindakanadministrasipemerintahan c.memastikan adanyadukungankelembagaan pada PerangkatDaerah dalam rangkapengelolaankonflik kepentingan, d.meningkatkan pengetahuan,pemahamandan kesadaranPejabatPemerintahan dalammengelola konflikkepentingan: e.memperkuatsistempengawasaninternaldalam rangka mendukungpemerintahan yangberintegritas:dan f.mengakomodasipartisipasimasyarakat guna terwujudnyatata kelolapemerintahan yangbaik melalui pengelolaankonflikkepentinganolehPerangkat Daerah.
Ruanglingkup Peraturan Bupatiinimeliputi: a.Konflik kepentingan: dan b.Pengelolaan konflik kepentingan Perangkat Daerah. BABII KONFLIK KEPENTINGAN BagianKesatu JenisKonflikKepentingan Pasal 5 Jeniskonfliki(epentinganterdiriatas: a. b.
DalamhalterjadisituasiKonflikKepentingan Aktual sebagaimanadimaksud dalamPasal 5hurufa,Pejabat PemerintahanTertentu wajibmendeklarasikannya kepadaAtasanPejabat. Untukmenghindari timbulnyaKonflikKepentingan Aktual,setiapPejabatPemerintahanTertentu wajib mencatatkandaftarkepentinganpribadiyangterkait denganKonflikKepentinganPotensialsecaraberkala. BagianKedua Sumberdan BentukKonflikKepentingan Pasal 7 KonflikkepentinganPejabatPemerintahanTertentu bersumberdari: D0oP m0o &02 kepentinganbisnisataufinansial, hubungankeluargadankerabat: hubunganafiliasi: pekerjaandiluarpekerjaanpokok(secondary employment/moonlighting): hubungandengan rangkapjabatan: penggunaan pengaruh dan/ataurelasidarijabatan lamaditempat baru(revolvingdoor), penerimaan hadiah/gratifikasi,dan/atau sumberkonflikkepentinganlainnya.
Konflikkepentingan yang bersumberdariadanya kepentinganbisnisataufinansialsebagaimana dimaksud dalamPasal 7 hurufa,dapatterjadiketika Pejabat Pemerintahan Tertentudalam melaksanakan kewenangannya dipengaruhi oleh kepentingan bisnis atau finansialyangdimilikinya.
Konflikkepentinganyang bersumberdariadanya hubungankeluargadankerabatsebagaimanadimaksud dalamPasal7hurufb,dapatterjadiketika Pejabat Pemerintahandalam melaksanakankewenangannya menghadapipihakyangmemilikihubungankeluarga dankerabat. Bentukkonflikkepentingansebagaimanadimaksud padaayat(1)berupa pengambilan keputusanlan/atau tindakanadministrasipemerintahanolehPejabat Pemerintahanterhadap pihaksebagaiberikut: -orang tua kandung/tiri/angkat: .Saudarakandung/tiri/ angkat: suami/istri: .anakkandung/tiri/angkat: .Suami/istridarianakkandung/tiri/angkat: kakek/nenek kandung/tiri/angkat, .Cucukandung/tiri/angkat: .sSaudarakandung/tiri/angkatdari suami/istri: suami/istridarisaudarakandung/tiri/angkat: saudara kandung/tiri/angkat dariorangtua:dan .mertua.Kemmmp Pasal 10 Konflikkepentinganyang bersumberdariadanya hubunganafiliasisebagaimana dimaksuddalam Pasal 7 hurufc,dapatterjadiketikaPejabatPemerintahan Tertentudalam melaksanakan kewenangannya menghadapipihakyangmemilikihubunganafiliasi. Bentukkonflikkepentingan sebagaimana dimaksud padaayat(1)berupa pengambilan keputusan dan/atau tindakan administrasipemerintahanoleh Pejabat Pemerintahan yang dihadapkan denganpihak,yang meliputi: mantanatasan: mantan bawahan: teman sejawat dan/atau kantor sebelumnya SeSeorang yang memilikihubunganistimewa:dan teman pada organisasi/yayasan/lembaga nirlaba yang sama. PAmp
Konflikkepentinganyang bersumberdariadanya hubungandenganrangkapjabatansebagaimana dimaksud dalamPasal 7hurufedapatterjadiketika PejabatPemerintahanTertentudalam melaksanakan kewenangannya, berhubungan dan/atauberbenturan dengankepentingannyasebagai pejabatpadajabatan publiklainyangdidudukinya. Bentukkonflikkepentingansebagaimana dimaksud padaayat(1)berupa pengambilan keputusandan/atau tindakanadministrasipemerintahanoleh Pejabat PemerintahanTertentuyang berhubungan dan/atau dihadapkan dengan adanyakepentingandari jabatannya padajabatan publikyanglain.
Konflikkepentingan yangdarijabatanlamaditempat barubersumberdariadanya penggunaan pengaruh dan/ataurelasisebagaimana dimaksud dalamPasal7 huruffdapatterjadiketika PejabatPemerintahan Tertentudalam pengambilan keputusan dan/atau tindakanadministrasipemerintahan terpengaruholeh relasinyadengan mantanPejabat Pemerintahan. Bentukkonflikkepentingan sebagaimana padaayat(1) dapat berupa penggunaaninformasi internalatau perlakuan istimewa oleh Pejabat Pemerintahan kepada mantanPejabat Pemerintahan untuk kepen tingan pribadi atau kepentingan lainnya dimana mantan Pejabat Pemerintahan saatini bekerja.
Bentukdarisumberkonflikkepentinganlainnya sebagaimana dimaksud dalamPasal6hurufHdapat berupa: a. b. PejabatPemerintahanTertentumenetapkankebijakan yang menguntungkandirinyasendiri, PejabatPemerintahan,diluarproseduryang sudah ditentukan,dengansengajaberhubungan.baik langsung atautidaklangsungdenganpihakketigayang sedangmemiliki kepentingandenganjabatandan/atau kewenangannya, PejabatPemerintahanTertentumemanfaatkan'abatan dan/atau kewenangan yangdimilikiuntuk mempengaruhioranglainguna mendapatkanmanfaat yangtidak semestinya: PejabatPemerintahanTertentumenggunakanaset jabatan atauinstansidiluarpenggunaan untuktugas dan kewenangannya: PejabatPemerintahanTertentumemaniaatkan dan/atau memperjualbelikaninformasi berkaitan dengan jabatan atauinstansiyangdiketahuidemi kepentinganpribadi,diluarpenggunaan untuktugas dan kewenangannya. dan Pejabat Pemerintahan Tertentumelakukan hubungan dengan pihaklainyangdilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 10 BABIII PENGELOLAANKONFLIK KEPENTINGAN PERANGKATDAERAH BagianKesatu Umum Pasal 16 Pengelolaankonflikkepentingan dilaksanakanmelalui: a.pembangunansistempengelolaankonflikkepentingan: b.pelaksanaansistempengelolaankonflikkepentingan: c.pengawasanpengelolaankonflikkepentingandan sanksi,dan d.monitoringdan—evaluasipengelolaankonflik kepentingan. BagianKedua PembangunanSistemPengelolaan KonflikKepentingan Pasal 17
Identifikasidan manajemenrisikokonflikkepentingan sebagaimana dimaksud dalamPasal 17 ayat(2)huruf a dilakukanmelaluipenilaianrisikokemungkinanadanya kepentinganpribadipadajabatantertentu setiapPerangkat Daerah.
Membuka PDF…