DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 25 Tahun 2025

Nomor: 25
Tahun: 2025
Ditetapkan: 4 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup peraturan bupati ini meliputi: a. Ruang Lingkup Pelayanan Publik; b. Sistem Pengorganisasian Penyelenggaraan Pelayanan Publik; c. Kewajiban, Hak dan Larangan; d. Peran Serta Masyarakat; e. Penyelenggaraan Pelayanan Publik; f. Penyelesaian Pengaduan; g. Sistem Pelayanan Terpadu; h. Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan; dan i. Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupati tentang Penyelenggaraan PelayananPublik: Mengingat:1.Undang-Undang Nomor5Tahun2002tentang PembentukanKabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, KabupatenGunungMas,KabupatenPulangPisau, KabupatenMurungRaya dan KabupatenBaritoTimur diProvinsiKalimantanTengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002Nomor18,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomo!4180), 2.Undang-Undang Nomor25Tahun2009tentang .Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor112,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor5038), 3.Undang-Undang Nomor 23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubah beberapakali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor2Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Roeruih:Ll Indonaesia Masrine COOI. 10. PeraturanPemerintahNomor96Tahun2012tentang PelaksanaanUndang-UndangNomor25Tahun2009 tentangPelayananPublik(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2012Nomor215,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor5357), PeraturanMenteriPendayagunaanAparaturNegaradan ReformasiBirokrasiNomor15Tahun2014tentang PedomanStandar Pelayanan(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2014Nomor615), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimanatelahdiubahdenganPeraturan Menteri DalamNegeriNomor120Tahun2018tentang PerubahanAtas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegara RepublikIndonesiaTahun2019 Nomor157), PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor13Tahun2017tentang PedomanPenyelenggara SistemInformasiPelayanan Publik Nasional(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2017Nomor707): PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor29Tahun2022tentang PemantauandanEvaluasi KinerjaPenyelenggaraan PelayananPublik(BeritaNegaraRepublik Indonesia Tahun2022Nomor672): PeraturanDaerah Kabupaten SeruyanNomor2Tahun 2018tentangPedoman Pembentukan ProdukHukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun 2018Nomor56,TambahanLembaran Daerah Kabupaten SeruyanNomor69), Peraturan Daerah Kabupaten SeruyanNomor1Tahun 2021tentangPembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanTahun 2021Nomor35,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten SeruyanNomor69)sebagaimana yangtelahdiubah denganPeraturan Daerah Kabupaten SeruyanNomor7 Tahun 2024tentangPerubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor1Tahun 2021 tentang Pembentukan dan SusunanPerangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor80,Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor93): MEMUTUSKAN: :PERATURANBUPATITENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANANPUBLIK. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksuddengan: l. 2: 10. DaerahadalahKabupatenSeruyan. PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggarapemerintah daerahyangmempunyai pelaksanaanunsur pemerintahan yangmenjadi kewenangandaerah otonom. Bupati adalahBupati Seruyan. DewanPerwakilanRakyatDaerah yangselanjutnya disingkatDPRDadalahDewanPerwakilanRakyatDaerah KabupatenSeruyan SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Seruyan. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidan DewanPerwakilanRakyat Daerahdalampenyelenggaraan usuran pemerintahanyangmenjadikewenangandaerah. PelayananPublikadalahkegiatanatau rangkaiankegiatan dalam rangkapemenuhankebutuhanpelayanansesuai ketentuan peraturanperundang-undanganbagi setiap warga negaradan pendudukatas barang,jasa,dan/atau pelayananadministratifyangdisediakanolehPe!yelenggara PelayananPublik. Penyelenggara pelayananpublikyangselanjutnya disebut Penyelenggara adalahsetiap institusipenyelenggaranegara, korporasi,lembaga independen yangdibentuk berdasarkan undang-undang untukkegiatanpelayananpublik,dan badanhukumlainyang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayananpublik. Pelaksana Pelayanan Publikyangselanjutnya disingkat Pelaksana adalahpejabat, pegawai, petugas dansetiap orang yangbekerjadidalamorganisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja pada Pemerintah Daerah. 11.StandarPelayananadalahtolokukur yangdipergunakan sebagaipedomanpenyelenggaraan pelayanandanacuan penilaian kualitaspelayanansebagaikewajibandanjanji penyelenggarakepadamasyarakatdalamrangka pelayanan yangberkualitas,cepat,mudah,terjangkaudanteratur. 12.MaklumatPelayanan adalah pernyataantertulisyangberisi keseluruhanrinciankewajibandanjanjiyangterdapat dalamstandarpelayanan. 13.Pengaduanadalahpenyampaiankeluhandan/atau pemberitahuan yang disampaikanolehpenerimapelayanan kepadapengelolapengaduanpelayanan«angberisi informasitentang ketidaksesuaian antarapelayananyang diterimadenganstandarpelayananyangbtelahditentukan. 14.InovasiPelayananPublikyangselanjutnya disebutInovasi adalahterobosanjenisPelayananPublik baikyang merupakangagasan/idekreatif orisinaldan/atauadaptasi, modifikasiyangmemberikanmanfaatbagimasyarakatbaik secaralangsungmaupuntidaklangsung. 15.SurveiKepuasanMasyarakatadalahpengukuransecara komprehensifKkegiatantentangtingkatkepuasan masyarakat yangdiperolehdari hasilpengukuranatas pendapat masyarakatdalam memperolehpelayanandari penyelenggara pelayananpublikmenggunakanindikator dantekniksurveisesuaikebutuhan.

Pasal 2

Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagaipedomanterhadap penyelenggaraan pelayananpublikdanpemenuhanhak-hak masyarakatsecaraberkualitas,terintegrasidan berkesinambungan.

Pasal 3

Peraturan Bupatiinibertujuan untuk: a.terwujudnya batasandan hubungan yangjelastentang hak,tanggungjawab, kewajiban,dan kewenanganseluruh pihak yangterkaitdenganpenyelenggaraan pelayanan publik b.terwujudnyasistem penyelenggaraan pelayanan publik yanglayak sesuaidenganasas-asasumumpemerintahan dankorporasiyangbaik, c.terwujudnyakualitas pelayanan,efisiensidanefektivitas penyelenggaraan pelayanan publikdan pencegahan korupsi, kolusidan nepotisme: d.terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan: dan e.terwujudnya perlindungan dan kepastian hukumbagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 91| Pasal 4 Ruanglingkupperaturanbupatiinimeliputi: a.RuangLingkupPelayananPublik: b.SistemPengorganisasianPenyelenggaraanPelayanan Publik, Kewajiban,HakdanLarangan: PeranSertaMasyarakat: Penyelenggaraan PelayananPublik: PenyelesaianPengaduan: Sistem Pelayanan Terpadu: Monitoring,EvaluasidanPengawasan:dan Pendanaan.memono BABII RUANGLINGKUPPELAYANANPUBLIK Pasal 5

(1)Ruanglingkuppenyelenggaraan pelayananpublik,terdiri atas: a.pelayanan,dan b.penyelenggaraanpelayanan.
(2)Pelayanansebagaimanadimaksud padaayat(1)hurufa meliputi: pendidikan, pengajaran, pekerjaandanusaha: tempattinggal: komunikasi daninformasi: lingkunganhidup: kesehatan, jaminansosial: energi, perbankan, perhubungan: sumberdayaalam: .pariwisata, kependudukan: dan “sektor strategis lainnya.OBBIRTMBemonop
(3)Penyelenggaraan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat(1)huruf bmeliputitindakanadministratifpemerintah daerahmaupunnon pemerintah daerah yangdiwajibkan dandiaturdalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Pelayanan publik, meliputi: a.pelayanan barang publik:
1. b.pelayanan jasa publik: dan
2. c.pelayanan administratif.
(2)Pelayananbarangpubliksebagaimanadimaksud padaayat
(1)hurufameliputi a.pengadaandanpenyaluranbarangpublikyang dilakukanolehinstansipemerintahyangsebagian atau seluruhdananyabersumberdarianggaran pendapatan danbelanjanegaradan/atau anggaranpendapatandan belanja daerah: b.pengadaandanpenyaluranbarangpublikyang dilakukanolehsuatubadan usaha yang modal pendiriannyasebagian atauseluruhnyabersumberdari kekayaannegaradan/atau kekayaandaerahyang dipisahkan,dan c.pengadaan danpenyaluran barangpublikyang pembiayaannyatidakbersumberdarianggaran pendapatan danbelanjanegaraatauanggaran pendapatan danbelanjadaerahataubadanusaha yang modalpendiriannya sebagian atauseluruhnya bersumberdarikekayaannegaradan/atau kekayaan daerahyangdipisahkan,tetapiketersediaannya menjadimisinegarayangditetapkandalamperaturan perundang-undangan.
(3)Pelayananjasapubliksebagaimanadimaksud padaayat(1) hurufbmeliputi: a.penyediaanjasa publik oleh instansipemerintahyang sebagian atau seluruhdananya bersumberdari anggaran pendapatan danbelanjanegaradan/atau anggaran pendapatandanbelanja daerah: b.penyediaanjasa publik olehsuatubadanusaha yang modalpendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumberdarikekayaan negara dan/atau kekayaan daerahyangdipisahkan:dan c.penyediaanjasa publikyang pembiayaannyatidak bersumberdarianggaran pendapatan danbelanja negara atauanggaran pendapatan danbelanjadaerah ataubadan usaha yang modalpendiriannya sebagian atau seluruhnyabersumberdarikekayaannegara dan/atau kekayaan daerah yangdipisahkan,tetapi ketersediaannya menjadimisinegarayangditetapkan dalamperaturanperundang-undangan.
(4)Pelayananadministratifsebagaimana dimaksud pada ayat(1)hurufcmeliputi: a.tindakanadministratifpemerintah yangdiwajibkan oleh negara dandiaturdalamperaturan perundang- undangan dalam rangka mewujudkanperlindungan pribadi, keluarga,kehormatan, martabat,danharta benda warganegara,dan b.tindakan administratif oleh instansinon pemerintah yang diwajibkan oleh negara dandiaturdalam peraturan perundang-undanganserta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan. TaASaAi/ Penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, meliputi:
1. a.perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang melaksanakan pelayanan publik, baik yang memberikan pelayanankepadamasyarakatsecaralangsungmaupun tidak langsung, b.BUMDdan/atausatuankerjadilingkunganbadan usaha milik daerah, yang ditugasi melaksanakan pelayanan publik,
2. c.lembaga independen yang dibentuk berdasarkan peraturan bupati atau keputusan bupati yang melaksanakan pelayanan publik, dan
3. d.badan hukum lain yang dibentuk dengan peraturan daerah hanya untuk kegiatan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh penyelenggara yang melaksanakan pelayanan publik. BABIII SISTEM PENGORGANISASIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK
(1)Guna menjamin kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik diperlukan pembina dan penanggung jawab.
(2)Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu Bupati.
(3)Pembina melaksanakan tugas pembinaan, pengawasan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas penanggung jawab atau penyelenggara.
(4)Pembina wajib melaporkan hasil perkembangan kinerja pelayanan publik kepada DPRD, Gubernur dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di Bidang Pendayagunaan Aparatur Negara.

Pasal 9

(1)Penanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu Sekretaris Daerah atau pejabat “yang ditunjuk oleh Bupati.
(2)Penanggung jawab mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan pada setiap organisasi penyelenggara,
2. b.melakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik:dan
3. c.melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Bupati. a1!

Pasal 10

(1)Penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan tujuan pembentukan.
(2)Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya meliputi: pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, pengelolaaninformasi, pengawasan internal, penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi.SOmODp
(3)Penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan. Pasal 11l Penyelenggara mempunyai tugas:
1. a.mengoordinasikan kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik sesuai standar pelayanan,
2. b.melakukan perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik, dan
3. c.melaporkan penyelenggaraan pelayanan publik kepada Pembina melalui penanggung jawab.
(1)Penyelenggara berkewajiban melaksanakan evaluasi terhadap kinerja pelaksana di lingkungan organisasi secara berkaladanberkelanjutan.
(2)Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara berkewajiban melakukan upaya peningkatan kapasitas pelaksana.
(3)Evaluasi terhadap kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan indikator yang jelas dan terukur dengan memperhatikan perbaikan prosedur dan/atau penyempurnaan organisasi sesuai dengan asas pelayanan publik dan peraturan perundang- undangan

Pasal 13

(1)Penyelenggara wajib secara berkala mengadakan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik.
(2)Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur secara
(1)
(2)
(3)
(4)
(2)
(3)
(4)menyeluruh dari aspek:
1. a.masukan, merupakan indikator keberhasilan efisiensi sumberdaya untuk pencapaian keluaran dan hasil,
2. b.proses, merupakan indikator kejelasan prosedur, penyederhanaan prosedur, kecepatan, ketepatan dengan biaya murah, dan
3. c.keluaran, merupakan indikator tingkat kepuasan pelayanan dan peningkatan pelayanan.

Pasal 14

Penyelenggara berkewajiban melakukan penyeleksian dan promosi pelaksana secara transparan, tidak diskriminatif, dan adil sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penyelenggara wajib memberikan penghargaan kepada pelaksana yang memiliki prestasi kerja. Penyelenggara wajib memberikan hukuman/sanksi kepada pelaksana yang melakukan pelanggaran ketentuan internal penyelenggara. Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian penghargaan dan hukuman/ sanksi ditentukan oleh penyelenggara. Kerja sama antar penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan yang berkaitan dengan teknis operasional pelayanan dan/atau pendukung pelayanan. Dalam hal penyelenggara yang memiliki lingkup kewenangan dan tugas pelayanan publik tidak dapat dilakukan sendiri karena keterbatasan sumber daya dan/atau dalam keadaan darurat, penyelenggara dapat meminta bantuan kepada penyelenggara lain yang mempunyai kapasitas memadai. Pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam hal

a.adanya alasan hukum bahwa pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara yang meminta bantuan,:
b.kurangnya sumberdaya dan fasilitas yang dimiliki penyelenggara. yang mengakibatkan pelayanan publik tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh penyelenggara,

(5)
1. c.penyelenggara tidaxr memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk melaksanakannya sendiri:
2. d.melakukan kegiatan pelayanan publik, penyelenggara membutuhkan surat keterangan atau dokumen yang diperlukan dari penyelenggara lainnya, dan
3. e.Pelayanan publik hanya dapat dilaksanakan dengan biaya, peralatan dan fasilitas yang tidak mampu ditanggung sendiri oleh penyelenggara. Dalam keadaan darurat, permintaan penyelenggara lain wajib dipenuhi oleh penyelenggara pemberi bantuan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi penyelenggara yang bersangkutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
(1)Penyelenggara dapat melakukan kerja sama dalam bentuk
(2)
(3)penyerahan sebagian tugas penyelenggaraan pelayanan publik kepada pihak lain dengan ketentuan:
1. a.perjanjian kerja sama penyelenggaraan pelayanan publik dituangkan sesuai dengan peraturan perundang- undangan dan dalam pelaksanaannya didasarkan pada standar pelayanan,
2. b.penyelenggara berkewajiban menginformasikan perjanjian kerja sama kepada masyarakat,
3. c.tanggung jawab pelaksanaan kerja sama berada pada penerima kerja sama, sedangkan tanggung jawab penyelenggaraan secara menyeluruh berada padapenyelenggara,
4. d.informasi tentang identitas pihak lain dan identitas penyelenggara sebagai penanggung jawab kegiatan harus dicantumkan oleh penyelenggara pada tempat yang jelas dan mudah diketahui masyarakat, dan
5. e.penyelenggara dan pihak lain wajib mencantumkan alamat tempat mengadu dan sarana untuk menampung keluhan masyarakat yang mudah diakses, antara lain telepon, pesan layanan singkat, website, e-mail, dan kotak pengaduan. Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbadan hukum Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menambah beban bagi masyarakat. Selain kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara dapat melakukan kerja sama tertentu degan pihak lain untuk menyelenggarakan pelayanan publik. Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak boleh lebih dari 14 (empat belas) hari dan tidak boleh dilakukan pengulangan BABIV KEWAJIBAN, HAK DAN LARANGAN

Pasal 17

Penyelenggara berkewajiban: a. b. c. d. menyusun dan menetapkan standar pelayanan menyusun, menetapkan, dan mempublikasikan maklumat pelayanan, menempatkan pelaksana yang kompeten, menyediakan sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik yang mendukung terciptianya iklim pelayanan yang memadai, memberikan pelayanan yang berkualitas sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik, melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan, berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan perundang- undangan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban terhadap pelayanan yang diselenggarakan, membantu masyarakat dalam memahami hak dan tanggung jawabnya: bertanggung jawab dalam pengelolaan organisasi penyelenggara pelayanan publik, memberikan pertanggungjawaban sesuai dengan hukum yang berlaku apabila mengundurkan diri dan/atau melepaskan tanggung jawab atas posisi atau jabatan, dan memenuhi panggilan atau mewakili organisasi untuk hadir dan/atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Penyelenggara memiliki hak: a. b. c. memberikan pelayanan tanpa dihambat pihak lain yang bukan tugasnya, melakukan kerja sama, mempunyai anggaran pembiayaan penyelenggaraan pelayananan publik.: melakukan pembelaan terhadap pengaduan dan tuntutan yang tidak sesuai dengan kenyataan dalam menyelenggaraan pelayanan publik, dan menolak permintaan pelayanan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. @, b. melakukan kegiatan pelayanan sesuai dengan penugasan yang diberikan oleh penyelenggara, memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, memenuhi panggilan untuk hadir atau melaksanakan perintah suatu tindakan hukum atas permintaan pejabat yang berwenang dari lembaga negara atau instansi pemerintah yang berhak, berwenang, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pertanggungjawaban apabila mengundurkan diri atau melepaskan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan melakukan evaluasi, membuat laporan keuangan dan kinerja kepada penyelenggara secara berkala.

Pasal 20

Pelaksana dilarang: a. p.0 merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milikdaerah, meninggalkan tugas dan kewajiban, kecuali mempunyai alasan yang jelas, rasional, dan sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menambah pelaksana tanpa persetujuan penyelenggara,: membuat perjanjian kerja sama dengan pihak lain tanpa persetujuan penyelenggara, dan melanggar asas penyelenggaraan pelayanan publik.

Pasal 21

Masyarakat berkewajiban: a. b. mematuhi dan memenuhi Kketentuan sebagaimana dipersyaratkan dalam standar pelayanan, ikut menjaga terpeliharanya sarana, prasarana, dan/atau fasilitas pelayanan publik, dan berpartisipasi aktif dan mematuhi peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…