DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 28 Tahun 2025

Nomor: 28
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Kedudukan, Bab III: Susunan Organisasi, Bab IV: Tugas dan Fungsi, Bab V: Kepegawaian dan Eselon, Bab VI: Kelompok Jabatan, Bab VII: Tata Kerja, Bab VIII: UPTD, dan Bab IX: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentangKedudukan,Susunan Organisasi,Tugas danFungsisertaTataKerjaDinas TenagaKerjadanTransmigrasiKabupatenSeruyan. Mengingat:1.Pasal 18 ayat(6)Undang-UndangDasar Negara Republik IndonesiaTahun1945, 2.Undang-Undang Nomor15Tahun1997tentang Ketransmigrasian(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun1997Nomor37,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor3682)sebagaimana telahdiubah dengan Undang-Undang Nomor29Tahun 2009 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5050), AHI A AN la3 3.Undang-UndangNomor21Tahun2000tentangSerikat Pekerja/SerikatBuruh(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2000Nomor131,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor3989): 4.Undang-UndangNomor5Tahun2002tentang PembentukanKabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,KabupatenSukamara,KabupatenLamandau, KabupatenGunungMas,KabupatenPulangPisau, KabupatenMurungRayadanKabupatenBaritoTimur diProvinsiKalimantanTengah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2002Nomor18,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor4180, 5.Undang-UndangNomor2Tahun2004tentang PenyelesaianPerselisihanHubunganIndustrial (Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2004 Nomor6,TambahanLembaranNegaraRepublik Indonesia Nomor 4356, 6.Undang-Undang.Nomor23Tahun2014tentang PemerintahanDaerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,Tambahan LembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5587) sebagaimanatelahdiubahbeberapakaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157), PIk /X 10. 11. 12. 13. PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor25Tahun2021tentang PenyederhanaanStrukturOrganisasipadaInstansi PemerintahuntukPenyederhanaanBirokrasi(Berita NegaraRepublikIndonesiaTahun2021Nomor546), PeraturanMenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor6Tahun2022tentang PengelolaanKinerjaPegawaiAparaturSipilNegara (BeritaNegaraRepublikIndonesiaTahun2022Nomor 155), Peraturan MenteriPendayagunaanAparatur Negaradan ReformasiBirokrasiNomor7Tahun2022tentang SistemKerjapadaInstansiPemerintahuntuk PenyederhanaanBirokrasi(BeritaNegaraRepublik IndonesiaTahun2022Nomor181), PeraturanDaerah KabupatenSeruyanNomor3Tahun 2020tentangPokok-PokokPengelolaanKeuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68), Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021l Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93). MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURANBUPATITENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI.

Pasal 1

DalamPeraturan Bupati1n1yang dimaksuddengan: l. 2. dv0// Daerah adalah KabupatenSeruyan. Bupati adalah Bupati Seruyan. ) 10. 11. 12. 13.

(1)
(2)DMAl SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerah Kabupaten Seruyan, PerangkatDaerahadalahunsurpembantuKepala DaerahdanDewanPerwakilanRakyatDaerah dalam penyelenggaraanUrusanPemerintahanyangmenjadi kewenangan Daerah. Dinas adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi KabupatenSeruyan. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupatenSeruyan. Sekretariat adalah sekretariat yang ada pada Dinas. Bidang adalah Bidang yang ada pada Dinas. Subbagian adalah Subbagian yang ada pada Dinas. Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur Pelaksanaan Teknis Dinas yang melaksanakankegiatanteknis operasionaldan/atau kegiatanteknispenunjangtertentu. TenagaKerjaAsingyangselanjutnya disingkatTKA adalahWargaNegara Asingpemegangvisadengan maksudbekerjadiWilayahIndonesia.

Pasal 2

MaksudPeraturan Bupatiiniadalahsebagaipedoman untuk keseragaman nomenklatur dalam penyelenggaraan tugasdanfungsidilingkunganDinas. TujuanPeraturan Bupatiiniuntuk: a.Penyederhanaanstruktur organisasipadaPerangkat Daerah guna penyederhanaan birokrsi, dan

b.mengatur pelaksanaan dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di Lingkungan Dinas. 97

(1)Dinas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di Bidang tenaga kerja dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi tipe A.
(2)Dinas dipimpin oleh Kepala Dinas yang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi Dinas, terdiri atas:
1. a.Kepala Dinas,
2. b.Sekretariat, terdiri atas: 1) subbagian penyusunan program dan keuangan, dan 2) subbagian umum, perlengkapan dan kepegawaian.
3. c.bidang hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja,
4. d.bidang pelatihan dan produktivitas kerja,
5. e.bidang penempatan dan perluasan kesempatan kerja,
6. f.bidang ketenagakerjaan dan transmigrasi,
7. g.kelompok Jabatan Fungsional, dan h.UPTD.
(2)Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupatiini. BABIV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

(1)Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Untuk melaksanakantugassebagaimanad_imaksud_ padaayat(1),Dinasmenyelenggarakanfungsisebagai berikut: a.penyusunanrencanatenagakerja, b.pelaksanaanpelatihanberdasarkanunit kompetensi, pembinaanlembagapelatihankerjaswasta, perizinandanpendaftaranlembagapelatihankerja, konsultansiproduktivitaspada perusahaankecil, pengukuranproduktivitas tingkatdaerah, pelayananantarkerjadidaerah kabupaten, penerbitanizinlembagapenempatantenagakerja swastadalam1(satu)daerah, pengelolaan informasi pasar kerja, pelindungan pekerja migran indonesia (pra dan purnapenempatan)didaerah,
1. k.penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten,
2. l.pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama untuk perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) daerah,
3. m.pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah,
4. n.pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi,
5. o.penataan persebaran penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah, dan
6. p.pengembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian. maa opa.-
(1)Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)huruf a mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas,
2. b.pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, UPTD, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas, c.pelaksanaanpembinaan,pengendalian,monitoring, evaluasidanpelaporanpelaksanaanprogramdan kegiatan sesuaidengantugasdanfungsiDinas, d.penilaiandanpengevaluasian sasarankinerja pegawaidanprestasi kerjabawahan, dan e.pelaksanaantugaslainnyayangdiperintahkanoleh pimpinan.

Pasal 7

(1)Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas, (2 Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat,
2. b.pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas, pengoordinasian administrasi keuangan Dinas, pengoordinasian Administrasi Barang Milik Daerah Dinas, pengoordinasian Administrasi Kepegawaian Dinas, pengoordinasian Administrasi Umum Dinas, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas, pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas,
3. i.pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan Dinas,
4. j.pengoordinasian Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Dinas,
5. k.penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
  1. 1.pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. p.9 PEmOo

Pasal 8

Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) membawahi:

a.Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan, dan
b.Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian. dy2A /'X. Paragraf1 SubbagianPenyusunanProgram danKeuangan Pasal 9

(1)SubbagianPenyusunanProgramdan Keuangan dipimpinolehKepalaSubbagianyang berkedudukan dibawahdanbertanggungjawabkepadaSekretaris Dinas.
(2)Untukmelaksanakantugassebagaimanadimaksud padaayat(1),SubbagianPenyusunanProgramdan Keuanganmempunyaifungsisebagaiberikut: a.merumuskandanmerencanakankegiatanprogram kerjapadasubbagianPenyusunanProgramdan Keuangan, b.melaksanakanpengoordinasianPenyusunan Dokumen Perencanaan Dinas,
1. c.melaksanakan pengoordinasian dan menyusun DokumenRencanaKerjaAnggarandanDokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas,
2. d.melaksanakan pengoordinasian dan menyusun DokumenPelaksanaAnggaran/Dokumen PelaksanaPerubahan AnggaranDinas,
3. e.melaksanakan pengoordinasian dan menyusun Laporan CapaianKinerjadanikhtisarrealisasi kinerjaDinas,
4. f.menyiapkan bahan evaluasi kinerja Dinas, g.melaksanakanadministrasikeuanganDinas,
5. h.melaksanakan administrasi pendapatan Daerah kewenangan Dinas,
6. i.menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan j- melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. Paragraf2 Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian Pasal 10
(1)Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian dipimpinolehKepala Subbagian yang berkedudukan dibawah danbertanggungjawab kepadaSekretaris Dinas.
(2)SubbagianUmum,Perlengkapandan Kepegawaian mempunyaitugas sebagaiberikut: a.merumuskan dan merencanakankegiatanprogram kerjapada SubbagianUmum,Perlengkapandan Kepegawaian,
1. b.melaksanakan Administrasi Umum Dinas,
2. c.melaksanakan Pengadaan Barang Milik Daerah Dinas, - PEA AIN / 9 d.melaksanakanPemeliharaanBarangMilikDaerah Dinas, e.melaksanakanAdministrasiKepegawaianDinas, menilaidanmengevaluasi SasaranKinerjaPegawai danprestasikerjabawahan, dan 2.melaksanakantugaslainnyayangdiperintahkan olehpimpinan. sanp BagianKeempat BidangHubunganIndustrialdanJaminanSosialTenaga Kerja Pasal1l
(1)BidangHubunganIndustrialdanJaminanSosialTenaga KerjadipimpinolehKepalaBidangyang berkedudukan dibawah danbertanggungjawab kepadakepalaDinas.
(2)BidangHubunganIndustrialdan JaminanSosialTenaga Kerjamempunyaitugasmerumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi kegiatan bidang.
(3)Untuk melaksanakantugassebagaimanadimaksud pada ayat (2), Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,
2. b.pengevaluasian pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang hanya Beroperasi dalam 1 (satu) Daerah,
3. c.pengoordinasian Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah, d.pelaksanaan pelaporanPencegahandan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, MogokKerjadan Penutupan PerusahaandiDaerah, e.perumusanUpah MinimumKabupaten, f.peningkatanupayaadvokasi,kemitraan ketenagakerjaan, g.penilaiandanPengevaluasianSasaranKinerja Pegawaidanprestasi kerjabawahan, dan h.pelaksanaan tugas lainnyayangdiperintahkan oleh pimpinan.—e .

Pasal 12

(1)BidangPelatihandanproduktivitas Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. u 2 /X 10
(2)BidangPelatihandanProduktivitasKerjamempunyai tugas melakaanakan penyiapan perumusan kebijakan, perencanaan tenaga kerja, pelatihan kerja, pembinaan pemagangan dan pembinaan produktivitas tenaga kerja.
(3)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja mempunyai fungsi sebagai berikut:
1. a.perumusan dan perencanaan program kerja pada Bidang Pelatihan dan Produktivitas Kerja,
2. b.pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan keterampilanbagipencarikerjaberdasarkanklaster kompetensi,
3. c.koordinasi lintas lembaga dan kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja,
4. d.pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota,
5. e.pelaksanaan proses pendidikan dan pelatihan vokasi bagi pencari kerja berdasarkan unit kompetensi,
6. f.pengadaan sarana pelatihan vokasi dan produktivitas,
7. g.pengkoordinasian lintas lembaga dan Kerjasama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan vokasi dan produktivitas,
8. h.pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta,
9. i.penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi, j- pelaksanaan konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil
10. k.pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja,
11. l.penilaian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
12. m.pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Pasal 13

(1)Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian informasi dan perencanaan tenaga kerja, penempatan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja. 7 ENb - /'X
(3)
(1)
(2)Untuk melakaanakantugaaaebagaimanadimaksud padaayat(2).BidangPenempatan danPerluasan KesempatanKerjamempunyaifungalisebagaiberikut: aperumusandanperencanaan programkerjapada Bidang Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja, b.penyediaansumberdayapelayananantarkerja, pelayananantarkerja, penyuluhandanbimbinganjabatanbagipencari kerja, e.perluasankesempatankerja, f.penyediaansumberdayaperizinanLPTKSsecara terintegrasi, g.pengawasan danpengendalianLPTKS,
1. h.pemeliharaan dan operasional aplikasi informasi pasarkerjaonline,
2. i.pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online, j.pelaksanaanjobfair/bursakerja, k.pengkoordinasiandanvalidasiperpanjanganbagi TKAyangbekerjadilokasidalam1(satu) Kabupaten/Kota,
3. l.pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas,
4. m.penyediaan layanan terpadu pada calon Pekerja MigranIndonesia/PMI,
5. n.penilaiian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
6. o.pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. .0 Bidang KetenagakerjaandanTransmigrasimempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pengendalian informasi dan perencanaan tenaga kerja dan transmigrasi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi mempunyai fungsi sebagai berikut:
7. a.perumusan dan perencanaan program kerja pada Bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi,
8. b.penyusunan rencana tenaga kerja makro,
9. c.Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana tenaga kerja mikro, dull PADI 12
10. d.pelaksanaan kegiatan pemutakhiran data ketenagakerjaan, pengidentifikasian potensi kawasan transmigrasi, pelaksanaan advokasi dan musyawarah penetapan kawasan transmigrasi,
11. g.penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi,
12. h.penatausahaan pencadangan tanah untuk kawasan transmigrasi,
13. i.pengkoordinasian dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah Kabupaten,
14. j.penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigran,
15. k.pelaksanaan penataan penduduk setempat sekitar lokasi kawasan transmigrasi,
16. l.pemindahan dan penempatan transmigran yang berasal dari 1(satu) daerah Kabupaten/Kota,
17. m.penyuluhan transmigrasi,
18. n.pelatihan transmigrasi,
19. o.engembangan satuan permukiman pada tahap kemandirian,
20. p.penilaiian dan Pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan, dan
21. a.pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan. me

BAB V

KEPEGAWAIAN DAN ESELON

Pasal 15

(1)Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala Dinas merupakan Pejabat Struktural Eselon II.b atauJabatanTinggiPratama.
(3)Sekretaris merupakan Pejabat Struktural Eselon Ill.a atauJabatanAdministrator.
(4)Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon Ill.b atau Jabatan Administrator.
(5)Kepala Subbagian merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(6)Kepala Subbagian dan Kepala UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.
(7)Kepala Subbagian UPTD merupakan Jabatan Eselon IV.b atau jabatan Pengawas. PAPI 4 £v
(8)
(9)
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
(4)13 JabatanPungsionalmerupakanjabatanfungsionalyang ditetapkan —berdasarkanperaturan—perundang- undangan. JabatanPelaksanamerupakanPegawaiNegeriSipil selainJabatanStrukturaldanJabatanFungsional Tertentu. Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawabsecaralangsungkepadaPejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaantugas. Penetapan Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN

Pasal 17

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Administrator sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannyayang pengangkatannyasesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Jumlah Kelompok JabatanFungsionalsebagaimana dimaksud padaayat(1),ditetapkanberdasarkan kebutuhan dan beban kerja Perangkat Daerah. Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang Jabatan Fungsional masing-masing. Pa

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(2)
(3)
(4)14 BagianKedua JabatanPelaksana Pasal 18 Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalamJabatanPelaksana. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan PerangkatDaerah. Nama-nama Jabatan Pelaksana di Lingkungan Dinas ditetapkan dengan mempedomani ketentuan peraturan Perundang-undangan. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.

BAB VII

TATA KERJA

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional serta Jabatan Pelaksana wajib menerapkan prinsip Kkoordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal serta horizontal baik dalam Lingkungan Dinas maupun instansi lain sesuai dengan tugas dan fungsi masing- masing. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepatpada waktunya. N 15

(5)Setiaplaporanyangditerimaolehpimpinansatuan organisasidaribawahan,wajibdiolahdandipergunakan sebagaibahanuntuk penyusunanlaporantersebutlebih lanjutdan untukmemberikanpetunjuk-petunjuk kepadabawahan.
(6)Dalam menyampaikanlaporanmasing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepadasatuanorganisasilainyangsecarafungsional mempunyai hubungankerja.
(7)Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.
(1)UPTD pada Dinas adalah unsur pelaksana teknis operasionalDinasdilapangan.
(2)UPTD dibentuk untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Jumlah danjenisUPTDsebagaimanadimaksud pada ayat(2),ditetapkan sesuaidenganketentuan peraturan perundang-undangan.
(4)Ketentuanlebih lanjutberkaitandenganUPTD mengenainomenklatur,jumlah danjenis,susunan organisasi,tugas dan,fungsidanuraian tugasakan diaturtersendiridenganPeraturan Bupatisesuai denganketentuan peraturanperundang-undangan. BABIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 21 Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 16 Pasal 22 Peraturan Bupatiinimulaiberlakupadatanggaldiundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. DitetapkandiKualaPembuang padatanggal,16Spkmur2025 BUPATI SERUYAN, pe— AD SELANORWANDA DiundangkandiKualaPembuang pada tanggal, 19 Sube 2025 Plh.SEKRET DAERAH KABUPATENM SERUYAN, —erusenaaInDn3 —N | D DEAS3| 13:_PEEAPaAAaaai WAKILBUPATI/ k l| KELOMPOK ABATAN FUNGSIONAL LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 29TAHUN 2025 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI KABUPATEN SERUYAN KEPALADINAS SEKRETARIAT SUB BAGIAN PENYUSUNAN SUB BAGIAN UMUM, PERLENGKAPAN PROGRAM DAN KEUANGAN DAN KEPEGAWAIAN BIDANGHUBUNGANINDUSTRIALDAN JAMINANSOSIALTENAGAKERJA BIDANG PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS KERJA TELANDI IruASAl m PARAF BIDANG PENEMPATAN DAN BIDANG KETENAGAKERJAAN DAN PERLUASAN KESEMBRATAN KERJA TRANSMIGRASI UPTD . TI SERUYAN, “aPnNGGSAA13“aenueaGsoaawe7II

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…