DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 31 Tahun 2025

Nomor: 31
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi, Bab III: Tugas dan Tanggung Jawab, Bab IV: Pendanaan, dan Bab V: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi Pada Satuan Pendidikan Dasar, g / . . Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851), Undang-UndangNomor30Tahun1999tentang Pemberantasan TindakPidanaKorupsi(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun1999Nomor140, TambahanLembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor 3874)sebagaimanatelahdiubahdengan Undang- UndangNomor20Tahun2001 (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2001Nomor134,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4150), Undang-UndangNomor5Tahun2002tentang PembentukanKabupatenKatingan,Kabupaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, KabupatenLamandau, KabupatenGunungMas,KabupatenPulangPisau, KabupatenMurungRaya danKabupatenBaritoTimur diProvinsiKalimantanTengah(Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2002Nomor18,Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor4180), Undang-UndangNomor30Tahun2002tentang Komisi Pemberantasan TindakPidana Korupsi(Lembaran NegaraRepublik IndonesiaTahun2002Nomor137, TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor 4250)sebagaimanatelahdiubah beberapakali,terakhir denganUndang-UndangNomor19Tahun2019tentang PerubahanKeduaAtasUndang-Undang Nomor30 Tahun2002tentangKomisiPemberantasan Tindak PidanaKorupsi(Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2019Nomor197,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6409), Undang-Undang Nomor20Tahun2003tentang Sistem PendidikanNasional(Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2003Nomor78,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor4301), Undang-Undang Nomor23Tahun2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2014Nomor244,TambahanLembaran Negara Republik IndonesiaNomor5587)sebagaimana telahdiubah beberapakaliterakhirdengan Undang- Undang Nomor9Tahun2015tentangPerubahan Kedua AtasUndang-Undang Nomor23Tahun 2014tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2015 Nomor58,Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor5679), PA

7.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang PenetapanPeraturanPemerintahPenggantiUndang- Undang Nomor2Tahun2022TentangCiptaKerja (LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2023 Nomor41,TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856), 8.PeraturanPemerintahNomor17Tahun2010tentang PengelolaandanPenyelenggaraan Pendidikan (Lembaran NegaraRepublikIndonesiaTahun2010 Nomor23,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor5105)sebagaimanatelahdiubah denganPeraturanPemerintahNomor66Tahun2010 tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintahNomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelollaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan LembaranNegaraRepublikIndonesiaNomor Nomor 5157), 9.PeraturanPemerintahNomor18Tahun2016tentang PerangkatDaerah (Lembaran NegaraRepublikIndonesia Tahun2016Nomor114,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor5887)sebagaimanatelah diubah denganPeraturanPemerintahNomor72Tahun 2019tentangPerubahanAtas PeraturanPemerintah Nomor18Tahun2016tentangPerangkatDaerah (LembaranNegaraRepublikIndonesiaTahun2019 Nomor187,TambahanLembaranNegaraRepublik IndonesiaNomor6402): 10.PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun2015 tentangPembentukanProdukHukumDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2015Nomor2036) sebagaimana yangtelahdiubahdenganPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 80Tahun2015tentangPembentukanProdukHukum Daerah(BeritaNegara Republik IndonesiaTahun2018 Nomor157),
11.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93), 51 la “A MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI PADA SATUAN PENDIDIKAN DASAR. BABI KETENTUANUMUM Pasal 1 DalamPeraturan Bupatiiniyang dimaksuddengan:
1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. 2.PemerintahDaerahadalah Bupatisebagaiunsur penyelenggaraPemerintahDaerah yangmemimpin pelaksanaanurusanpemerintahanyangmenjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
4.Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Seruyan.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,sertaketrampilanyangdiperlukandirinya, masyarakat,bangsadannegara. 7.Pendidikan Karakteradalahprosesuntuk mengembangkannilai-nilaimoraldanetikadalamdiri pesertadidik.
8.Anti Korupsi adalah upaya untuk mencegah, memerangi, dan memberantas korupsi.
9.Satuan Pendidikan adalah Kkelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal, meliputi Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama dan Pusat Kegiatan Belajar Mandiri. 10.Jenjang Pendidikan Dasar adalah pendidikan formal yangterdiridariSekolah Dasar(SD)danSekolah Menengah Pertama(SMP). S 19b / 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Tenaga Pendidik adalah tenaga yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Pesertadidikadalahanakusiatertentuyangsedang mengikuti pendidikanpadasatuan pendidikanTK,SD, SMPdanPusatKegiatanBelajarMandirisesuaidengan syarat-syaratyangditentukan. Pembelajaran adalahprosesinteraksipesertadidik denganpendidikdan sumberbelajarpadasuatu lingkungan belajar. Nilai-nilaikarakteradalah pendidikanyang dilaksanakandiDaerah yangsebagian atau seluruh kegiatanpembelajarannyabersumberdariPenanaman Pendidikan Karakter. ModulAjarAdalahdokumenyangberisirencana pembelajaran,langkah-langkah,danmedia pembelajaranyangdiperlukanuntukmencapaitujuan pembelajaran. Kurikuler adalah kegiatan belajar mengajar yang dilakukandisekolah,sesuaidengankurikulum yang berlaku. Kokurikuleradalahkegiatanpembelajaranyang menguatkanintrakurikuler,sedangkanekstrakurikuler adalahkegiatandiluarkurikulum. Ekstrakurikuleradalahkegiatanyangdiselenggarakan diluarjampelajaran tatapmuka,dilaksanakandi sekolah ataudiluarsekolah agarlebihmemperkayadan memperluaswawasanpengetahuandankemampuan yangtelahdipelajaridariberbagaimatapelajarandalam kurikulum. AlurTujuanPembelajaranyangselanjutnya disingkat ATPadalah rangkaian tujuan pembelajaranyang disusunsecarasistematisdanlogis.

Pasal 2

Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagaipedoman dalam rangka implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan dasar di Daerah

Pasal 3

Peraturan Bupatiinibertujuan untuk mewujudkan/ mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang memiliki karakter anti korupsi. @ /04

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN KARAKTER ANTI KORUPSI BagianKesatu

Pasal 5

Komponen Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi meliputi:

a.materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi disampaikan pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar,
b.melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi,
c.pendidik pada jenjang Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Dasar melaksanakan proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada satuan pendidikan, dan
d.melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Karakter Anti Korupsi.

(1)Insersi/ integrasi penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi pada semua mata pelajaran dan kegiatan pada Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (b) diwujudkan melalui nilai dan perilaku anti korupsi.
(2)Nilai dan perilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari,
2. b.berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil dalam kehidupan sehari-hari,
3. c.hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya,
4. d.menghormati dan memenuhi hak orang lain,
5. e.mampu menganalisis sebab dan akibat dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara,
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
1. f.memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi, dan
2. g.membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Pasal 7

Ciri-ciri mengenal perilaku korupsi yang harus dihindari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a adalah:

a.mengenal ciri-ciri perilaku korupsi yang harus dihindari,
b.terbiasa melakukan tugas secara tepat waktu,
c.menunjukkan contoh perilaku korupsi yang diketahui di rumah, di satuan pendidikan dan di masyarakat, dan
d.menunjukkan contoh perilaku yang tidak mengandung unsur korupsi yang pernah dilakukan siswa. Ciri-ciri berlaku jujur, disiplin, bertanggung jawab, dan adil. dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalamPasal6ayat(2)huruf badalah: a.beranimengemukakansesuatusesuaidengan keadaan yang sebenarnya,
b.terbiasa melakukan sesuatu secara tepat waktu,
c.terbiasa melaksanakan tugas secara tepat waktu, dan
d.terbiasa berlaku tidak memihak kepada siapa pun dalam melakukan suatu tindakan. Ciri-ciri hanya menerima sesuatu pemberian sesuai dengan yang menjadi haknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c adalah:
a.menolak sesuatu pemberian yang tidak sesuai denganhaknya,dan
b.tidak mau mengambil sesuatu yang bukan haknya. Ciri-ciri menghormati dan memenuhi hak orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d adalah:
a.memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai denganhaknya,
b.tidak pernah memberikan kepada orang lain sesuatu yang bukan menjadi haknya. Ciri-cirimampumenganalisis sebabdanakibatdari perilaku korupsidalam kehidupan bermasyarakatdan bernegara sebagaimana dimaksud dalamPasal6 ayat(2) huruf e adalah: a.mampumengidentifikasisebab-sebab yang mendorong timbulnyaperilaku korupsidalam kehidupan bermasyarakat danbernegara, b.mampumengidentifikasi akibatyang ditimbulkan dari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dan El AA

(6)
(7)
(1)
(2)
(1)
(2)
1. c.mampu mengemukakan alasan perlunya menghindari perilaku korupsi dalam kehidupan bermasyarakatdanbernegara. Ciri-ciri memiliki kebanggaan berperilaku anti korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f adalah:
2. a.bangga terhadap perilaku anti korupsi, dan b.antiterhadapperilakukorupsi. Ciri-ciri membudayakan perilaku anti korupsi di lingkungan keluarga dan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g adalah:
3. a.menyebarluaskan gagasan dan keinginan untuk menghindari perilaku korupsi,
4. b.bmenunjukkan komitmen untuk menolak perilaku korupsi:dan
5. c.menjadi teladan perilaku anti korupsi. Paragraf3 MetodePendidikan Karakter AntiKorupsi Pasal 8 Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilakukan dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai dan perilaku anti korupsi pada setiap mata pelajaran yang tertuang pada Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) untuk setiap mata pelajaran. Proses penyusunan Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) yang dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) dan/atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan/atau Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S), dan/ atau Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS).

Pasal 9

Sasaran penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi adalah semua peserta didik pada satuan pendidikan dasar. Penerapan Pendidikan Karakter Anti Korupsi di satuan pendidikan dilaksanakanoleh: a.SatuanPendidikan, b.TenagaPendidik,dan

c.Peserta Didik. 851 I

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
(4)a / Paragraf2 SatuanPendidikan Pasal 10 Setiap satuan pendidikan wajib menciptakan kondisi lingkungan belajar yang mendukung Pendidikan Karakter Anti Korupsi dapat terlaksana dengan baik. Dalam menciptakan kondisi lingkungan belajar tersebut pada ayat (1) satuan pendidikan dapat melakukan inovasi dalam rangka mengoptimalkan sumberdayanya. Dalam melakukan inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) satuan pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputiperseorangan,badan usaha yangberbadan hukum,organisasikemasyarakatanbaikyang berbadan hukummaupunyangtidakberbadanhukumsesuai ketentuan peraturanperundang-undangan. Pelaksanaan kerjasamadalamrangka Implementasi Pendidikan KarakterAntiKorupsisebagaimana dimaksud padaayat(3)dilaksanakansesuaidengan ketentuan peraturanperundang-undangan. Paragraf3 TenagaPendidik Pasal 11 TenagaPendidik wajibmenjaditeladan perilaku anti korupsidengan menerapkannilai-nilaiperilakuanti korupsi. Dalam menerapkanPendidikan KarakterAntiKorupsi setiapTenagaPendidik wajibmencantumkannilai-nilai Pendidikan Karakter AntiKorupsidalam Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang disusunnya. TenagaPendidik wajib memfasilitasi peserta didik mengenali nilai dan perilaku anti korupsi dan bertindak sesuaidengansalah satu atau seluruhnilaidanperilaku antikorupsi selamakegiatanpembelajaranberlangsung. TenagaPendidik dapatmemberikan penghargaan dan hukuman(rewardandpunishment) kepadapeserta didik yang menunjukkannilaidanperilaku antikorupsidan tidak. 951 10

Pasal 12

Peserta Didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan (2) melaksanakan penerapan Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9. a.memfasilitasipelatihan bagipendidikdantenaga kependidikandalampengintegrasian materiPendidikan KarakterAntiKorupsi kedalamAlurTujuan Pembelajaran (ATP) dan Modul Ajar, dan b.memfasilitasi evaluasiterhadapprosespenyelenggaraan PendidikanKarakter Anti Korupsiuntuk penyempurnaan.

BAB III

TUGASDANTANGGUNGJAWAB

Pasal 14

Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan anggarandalamproses pengintegrasianPendidikan Karakter Anti Korupsi ke dalam mata pelajaran.

Pasal 15

TugasDinasadalah: a.melaksanakanpelatihan bagi pendidikdantenaga kependidikandalampengintegrasian materiPendidikan KarakterAntiKorupsi kedalamAlurTujuan Pembelajaran(ATP)dan ModulAjar, b.melaksanakansosialisasiPendidikan KarakterAnti Korupsikepadaseluruh satuan pendidikandibawah kewenangannya, c.melakukanmonitoringdanevaluasiterhadap proses penyelenggaraan Pendidikan KarakterAntiKorupsipada satuan pendidikan,dan d.melakukan penyempurnaan program Pendidikan Karakter Anti Korupsi secara terus menerus. ge——— AEI Pa

(3)Pengawasan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dilaksanakan oleh Kepala Dinas melalui Pengawas/ Penilik Satuan Pendidikan.
(4)Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) disampaikan oleh KepalaDinaskepadaBupati. BABV PENDANAAN Pasal 20 Pendanaan penyelenggaraan Pendidikan Karakter Anti Korupsi dibebankan pada:
1. a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan/atau
2. b.sumber lain yang sah dan tidak mengikat. KETENTUAN PENUTUP Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 21

mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanganPeraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. jeeaer A Z SEKDAZ! | ASISTE!l' “er DiundangkandiKualaPembuang pada tanggal 19 quhmbqr 2025 BAHRUN Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal 1A sc“qmbar 2025 BUFATI SERUYAN, —— AD SELANORWANDA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERUYAN KEPALADINAS|E SEKRETARS|— KABID k KASUBBAGIKASI|G KONSEPTOR—| (i BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR 3l

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…