DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 33 Tahun 2025

Nomor: 33
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 November 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliput: a. Standar Satuan Harga; b. Standar Biaya Umum; dan c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Standar Harga Tahun 2026,

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan .Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757): PeraturanPemerintahNomor12Tahun2019tentang PengelolaanKeuanganDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2019Nomor42.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): PeraturanPresidenNomor72Tahun2025tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara RepublikIndonesiaTahun2025Nomor105/: PeraturanMenteriDalamNegeriNomor80Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang PerubahanAtas Peraturan MenteriDalamNegeriNomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor157), PeraturanMenteriDalamNegeriNomor77 Tahun 2020 tentangPedomanTeknis PengelolaanKeuanganDaerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781), PeraturanDaerah Kabupaten SeruyanNomor3Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68), MEMUTUSKAN: PERATURANBUPATITENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1l Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

(1)
(2)
(3)Daerah adalah Kabupaten Seruyan. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Seruyan.
(4)
(5)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)SekretarisDaerahadalahSekretarisDaerahKabupaten Seruyan. PerangkatDaerahadalahunsurpembantuBupatidan DewanPerwakilanRakyatDaeranhdalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. SatuanKerjaPerangkatDaerah yangselanjutnya disingkatSKPDadalah perangkat daerahpada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Anggaran PendapatandanBelanjaDaerah yang selanjutnyadisingkatAPBDadalah rencanakeuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah. Standar Harga Satuan yang disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional. Standar Satuan Harga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah Harga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut -dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen, dengan nilai koefisien yang disusun berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/ badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/atau saran. Harga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
(16)
(17)
(18)
(19)
(1)
(2)
(1)E-Katalog adalahsistem informasielekironikyang memuatinformasiberupadaftar,jenis.spesifikasi teknis,TingkatKomponen DalamNegeri(TKDN),produk dalamnegeri,Produk StandarNasional Indonesia(SNI), produkindustrihijau,negaraasal,hargadaninforman lainnyadariberbagaipenyedia barang/jasa Insentifadalahpenghargaanatau ganjaranyang diberikanuntukmemotivasiseseorang agar produktivitasnyatinggiserta sifatnyatidaktetapatau sewaktu-waktu. Honorariumadalahimbalanyangdiberikanbaikkepada PNSmaupunNonPNSyangterlibatdalam penyelenggaraankegiatanpelayanan,pemerintahandan pembangunanyangdilaksanakanolehpemerintah daerah. Tim PenyusunadalahBKADbersama denganSKPD terkaitdan narasumber yangditetapkandenganSurat KeputusanBupati.

Pasal 2

Peraturan Bupatiinidimaksudkansebagaipedoman perencanaan anggarandanpelaksanaanbelanjatahun 2026. Peraturan Bupatiinibertujuan agardalampelaksanaan belanjadaerah dapatoptimaldengan menerapkan prinsipefektivitasdanefisiensi. Ruanglingkup Peraturan Bupatiinimeliput: a.Standar SatuanHarga, b.StandarBiayaUmum,dan c.Harga Satuan PokokKegiatan. BABII STANDAR SATUAN HARGA Pasal 3 Penyusunan SSHdenganketentuan: a.merupakanhasil surveiharga pasar dan dilakukan penyesuaiansepertipenambahaninflasidanpajak. b.dilakukan pembagian wilayahmenurut kemahalan hargadimasing-masinglokasi, terdiri atas: i.Wilayah1:Kecamatan SeruyanHilirdan Kecamatan SeruyanHilir Timur,

i.Wilayah 2:Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Rava:

(4)
(1)
(2)
(3)
(2)ii.Wilayah3:KecamatanDanauSeluluk. KecamatanHanau,dan KecamatanBatu Ampar: iv.Wilayah4:KecamatanSeruyanTengah: dan v.MWilayah5:KecamatanSeruyan Hulu danSulingTambun. Untukbeberapaitembarangtertentulainnya memiliki satuhargadalamseluruh wilayahKabupatenSeruyan. Dalamhal terdapatmerkbarangyangdisebutdalam itemLampiranIPeraturan Bupatiini,danbarang tersebut saatpengadaan sudahtidakadadipasaran makadapatberlakupengadaan barangmerklain dengankualitas,spekdanfungsiyangsama/sepadan. Dalamhalterdapatperbedaan hargaantara hargadalam LampiranIPeraturan Bupatiinidenganhargadalame- cataloguntukbarangdenganspekyangsama,maka yangdigunakanadalah hargae-catalog. BABIII STANDARBIAYAUMUM Pasal 4 SHStahun sebelumnya yang sudahdiverifikasiolehTim Penyusun, ditambahusulandariPerangkatDaerah dengan melampirkandokumenhasilsurveiatau referensilainnyauntuk bahan pembahasan Tim Penyusun. SBUbersifatbatasantertinggidalamperencanaan dan pelaksanaanAPBD. Khusus untuk Honorariumtenagaprofesionalbersifat batasantertinggipada perencanaandan danbersifat estimasipada pelaksanaanAPBD. BABIV HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN

Pasal 5

Pembakuanbiaya kegiatan konstruksi ataunon konstruksi melalui analisisyangdistandarkan untuk setiap jeniskomponenkegiatan dengan menggunakan standar barang harga satuan barang dan upah/honorarium sebagai elemen penyusunannya. Salah satu acuan dalam penyusunan RKA-SKPD dan DPA-SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah O

(3)HSPKuntukmenentukanperkiraanhargabangunan konstruksi,sehinggapenentuankoefisiendalamHSPK inibersifatmutlakdantidakmenjadiacuanutama dalammembuatEngineer Estimate(EE)karenadapat berubah denganrnetodepelaksanaan yangakan digunakanolehmasing-masingperencanaan.
(4)StandarHSPKtertinggiyangdidalamnyabelum termasukPajakPertambahanNilaidandapat dinegosiasikankembaliuntuk memperolehhargalebih menguntungkanbagiPemerintahDaerah. (S)Harga Satuan PokokKegiatandibagimenjadilima wilayah: iWilayah1:KecamatanSeruyanHilirdan KecamatanSeruyanHilirTimur, il.Wilayah2:KecamatanDanau Sembuluhdan KecamatanSeruyanRava, ii.Wilayah3:KecamatanDanauSeluluk, KecamatanHanau,dan KecamatanBatuAmpai iv.Wilayah4:KecamatanSeruyanTengah:dan v.MWilayah5:KecamatanSeruyan Huludan Suling Tambun. BABV MEKANISME PENERAPAN SHSDALAM PERENCANAAN DAN PELAKSAANANGGARAN Pasal 6
(1)Standar harga satuansebagaimana dimaksud dalam Pasal1ayat(9)digunakandalam: a.perencanaan APBD, termasukreferensipenyusunan proyeksi prakiraan maju, perhitunganpaguindikatif APBDdan penyusunanRKASKPD, dan
1. b.Pelaksanaan APBD.
(2)DalamPerencanaanAPBD SHSbersifatbatastertinggi 'yangbesarannyatidakdapatdilampaui.
(3)DalampelaksanaanAPBD SHSbersifat: a.batastertinggiyang besarannyatidakdapat dilampaui, dan b.dapat dilampaui karena kondisitertentu.termasuk karena adanya kenaikan hargapasar.
(4)Standar harga vangbersifat batastertinggiyang besarannya tidak dapat dilampaui dalam perencanaan dan pelaksanaan APBDterdiri dari:
1. a.seluruh item SSH sebagaimana tercantum dalam Lampiran!Iyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini:. b.satuanbiayahonorariumsebagaimana tercantum dalamLampiranIIyangmerupakanbagiantidak terpisahkandariPeraturan Bupatiini: c.satuanbiayaKkontribusidiklat/pelatihan/ sejenisnya: d.Satuanbiaya perjalanandinasyangterdiridari: ilsatuanbiayaUangharian perjalanan dinas dalamnegeridan uangrepresentasi.dan ii)satuanbiayapenginapanperjalanandinas. e.Biayapaketkegiatanrapat/pertemuandiluar kantor: i)satuanbiayapaketkegiatan rapatdiluarkantor ataupertemuandiluar kantor,dan i)uangharian kegiatan rapatataupertemuandi luar kantor. f.Biayapengadaan kendaraandinas: i) kendaraan dinas pejabat: i)kendaraanoperasionalkantordan/atau lapangan roda 4 (empat), iii)kendaraanoperasional bus, iv)kendaraanoperasionalkantordan/atau lapanganroda2(dua),dan v)kendaraanlistrikberbasisbaterai. (S) Standar harga yang bersifat batas teriinggi yang besarannyatidakdapat dilampauidalamperencanaan dan dapat dilampaui dalam pelaksanaan APBD terdiri dari:
2. a.honorarium narasumber, moderator dan pembawa acara profesional:
3. b.satuan biaya konsumsi rapat,:
4. c.satuan biaya pemeliharaan gedung, dan
5. d.satuan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas.

Pasal 7

SHS sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam LampiranI,LampiranII,dan LampiranIIIyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

(1)-Dalamhal terdapatperubahankebijakandibidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka dalam menyusun RencanaKegiatandan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei.
(2)Dalamhal terdapatkomponen barang/jasa yang mengalami:
1. a.kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan: dan/atau b.barang/jasabelumtercantumdalam Peraturan Bupatiini,makaKepalaSKPDdapatmengusulkan barang/jasayang dibutuhkansesuaihargayang wajardandapat dipertanggungjawabkan.
(3)Usulankomponenbarang/jasasebagaimanadimaksud padaayat(1)danayat(2),dituangkankedalamnota dinaspadaPerangkatDaerahdanditandatanganioleh KepalaSKPDyangbersangkutan.
(4)PerubahanSHSsebagaimanadimaksud padaayat(1), ayat(2)danayat(3)dapat dilakukanpalinglambatpada akhirtahunanggaranberjalan.

Pasal 9

StandarHarga Satuanyangtercantumdalam peraturan Bupatiiniadalahsetara/sekelasdengantidakmengurangi kualitas,fungsibarang,dalamhaluraianpengadaan menyebut merkdan padasaatpengadaanmerktersebut sudahtidaktersediadipasaran,termasuk pengadaanobat, dalamhalmerkobattidakadadipasarandapa! digantikan merklainyangmempunyaifungsisama.

Pasal 10

Pelaksanaanpengadaan barangyangtelahtercantumdalam e-catalogdapatberpedomanpada patokanharga.jenis,dan spesifikasiyang sudahtersediadalamdaftar e-cotalog portal PengadaanNasionalyangdikeluarkanolehLembaga KebijakanPengadaan Barang/Jasa Pemerintah(LKPP) dibuktikandenganprintouthargayangberlakupadasaat prosespengadaan. BABVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 1l Denganditetapkannya Peraturan Bupatiini,makaPeraturan Bupati SeruyanNomor9Tahun 2025tentang Standar Harga SatuanTahunAnggaran 2026(BeritaDaerah Kabupaten Seruyan 2025 nomor9)dicabutdan dinyatakantidak berlaku. 9 Pasal 12 Peraturan Bupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporang mengetahuinya,memerintahkan pengundanganPeraturanBupatiindengan penempatannyadalamBeritaDaerah KabupatenSeruyan. DitetapkandiKualaPembuang padatanggalCSyevkmBC2025 TISERUYAN, LMADSELANORWANDA LTELAHDIPERIKSA|PA iKEPALABADAN

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…