DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 14 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 5

Lembaga terkait

Ringkasan

Mengubah Pasal 16 ayat (4), Pasal 18, dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa menindaklanjuti hasil kajian dan survei konsultan dari jasa penilai publik dan atas asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas serta standar harga setempat yang berlaku serta dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, perlu dilakukan perubahan besaran belanja rumah tangga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan; 2

1.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 ten tang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 3
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8.Peraturan Daerah kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 201 7 ten tang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2017 Nomor 32, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
10.Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 13); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SERUYAN NOMOR 38 TAHON 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERUYAN. Pasall Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 38) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Seruyan Nomor 38 Tahun 2019 ten tang Pedoman Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Seruyan (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 13), diubah sebagai berikut: 4
1.Ketentuan Pasal 16 ayat (4) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD wajib menggunakan Rumah Jabatan dan perlengkapannya apabila telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)Pemeliharaan rumah jabatan dan perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kabupaten Seruyan.
(3)Dalam hal pimpinan dan anggota DPRD berhenti atau berakhir masa bakti, rumah jabatan dan perlengkapannya dikembalikan dalam keadaan baik dan lengkap kepada Pemerintah Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal berhenti dan berakhirnya masa bakti.
(4)Dalam hal rumah jabatan dan perlengkapannya tidak tersedia kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan perumahan sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) yang dibayarkan tiap bulan dengan ukuran luas bangunan maksimal 150m2 (meter persegi) dan luas tanah 350m2 (meter persegi).

2.Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan kendaraan jabatan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, diberikan tunjangan transportasi minimal sebesar Rpl5.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan maksimal Rpl8.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) dan dibayarkan setiap bulan dengan kapasitas/ isi silinder mobil 1987cc.

3.Ketentuan Pasal 24 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang Pimpinan DPRD.
(2)Belanja Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan minimal Rumah Tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD. PARAF SEKWAN KABAG KASUBBAG/JF PELAKSANA 5
(3)Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
1. a.Ketua DPRD maksimal sebesar Rp37.000.000,00 (tiga puluh tujuh juta rupiah);
2. b.Wakil Ketua DPRD maksimal Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah); Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan. Ditetapkan di Kuala Pembuang pada tanggal ,4 fVIOt<ll 2025 Diundangkan di Kuala Pembuang pada tanggal \4_ Mctr<lr 2025 SEKRETARIS DAE KABUPATEN SE ,j -~~~ iTU7iWto ~ ~ TE LAH D!PERIKSA : PARAf!s..,1 WAKIL BU PATI SEKDA . ASISTEN j KABAS ··.. ~..,.,,_....,,.....,....,,.,,. ...~~-~ ., ,...., '--,... BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHON 2025 NOMOR :1.

Isi peraturan

Teks5PDFHirarki

Memuat teks peraturan…