DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Dicabut

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 April 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: a. Standar Satuan Harga; b. Standar Biaya Umum; dan c. Harga Satuan Pokok Kegiatan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2025;

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional dan Pasal 47 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; Menimbang BUPATI SERUY AN, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026 TENTANG PERATURANBUPATISERUYAN NOMOR 0 TAHUN 2025 BUPATISERUYAN PROVINS! KALIMANTAN TENGAH PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN2026. MEMUTUSKAN:
1. 8.Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
2. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
3. 6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republi Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
4. 5.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
5. 4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. 3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 2 Menetapkan
7. 9.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
8. 8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah setiap Warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh Pejabat berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan dalam negeri, atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
9. 7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
10. 6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. 5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
12. 4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan.
13. 3.Bupati adalah Bupati Seruyan.
14. 2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. 1.Daerah adalah Kabupaten Seruyan. Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1

20.E-Katalog adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, Produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informan lainnya dari berbagai penyedia barang/ jasa.
19.Barga Pasar adalah harga penjualan di pasar umum.
18.Jasa adalah nilai terkait yang dicapai oleh perorangan/ badan hukum yang karena kesanggupannya untuk menghasilkan suatu barang, pendapatan uang, data dan/ atau saran.
17.Barga Satuan Pokok Kegiatan yang selanjutnya disebut dengan HSPK adalah harga untuk setiap kegiatan yang terdiri dari beberapa komponen, dengan nilai koefisien yang disusun berdasarkan peraturan kementerian yang membidangi pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
16.Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan jasa seperti honorarium, biaya rapat/ pertemuan, perjalanan dinas dan sejenisnya yang berlaku di suatu daerah.
15.Standar Satuan Barga yang selanjutnya disingkat SSH adalah harga satuan setiap unit barang yang berlaku di suatu daerah.
14.Standar Barga Satuan yang disingkat SHS adalah harga satuan barang/jasa yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan mempertimbangkan standar harga satuan regional.
13.Biaya Rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
12.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
11.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.
10.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKDadalah kepala SKPKDyang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. 4 3) Wilayah 3 Timur; Kecamatan Danau Sembuluh dan Kecamatan Seruyan Raya; Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar; 2) Wilayah 2

(1)Penyusunan SSH:
1. a.merupakan hasil survei harga pasar dan dilakukan penyesuaian seperti penambahan inflasi dan pajak.
2. b.dilakukan pembagian wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a menurut kemahalan harga di masing-masing lokasi, terdiri atas: 1) Wilayah 1 Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir

Pasal 3

(3)Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
1. a.Standar Satuan Harga;
2. b.Standar Biaya Umum; dan
3. c.Harga Satuan Pokok Kegiatan.
(2)Peraturan Bupati ini bertujuan untuk pedoman untuk penyusunan Rencana Kebutuhan Barang dan sebagai pedoman untuk pengujian tingkat kewajaran usulan belanja Daerah pada proses penyusunan Rancangan APBDTahun Anggaran 2026 di Daerah.
(1)Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah ataupun dalam pelaksanaan anggaran kegiatan.

BAB II

PENYUSUNAN SSH, SBU, DAN HSPK

Pasal 2

23.Tim Penyusun adalah Badan Keuangan Aset Daerah bersama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dan narasumber.
22.Honorarium adalah imbalan yang diberikan baik kepada PNS maupun Non PNS yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pemerintahan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
21.Insentif adalah penghargaan atau ganjaran yang diberikan untuk memotivasi seseorang agar produktivitasnya tinggi serta sifatnya tidak tetap atau sewaktu-waktu. 5

(2)Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarnya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah;
2. b.referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan
3. c.bahan perhitungan pagu indikatif anggaran pendapatan dan belanja daerah.
(1)SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan acuan Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran tahun 2026 yang dibiayai oleh APBD.

Pasal 4

(6)Dalam hal item barang yang telah menyebutkan merk tidak tersedia dipasaran saat pengadaan, maka item barang terse but dapat disetarakan dengan memperhatikan spesifikasi, kualitas dan fungsi.
(5)SHS sebagaimana dimaksud di atas tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4) Wilayah 4 5) Wilayah 5 Kecamatan Seruyan Raya; Kecamatan Danau Seluluk, Kecamatan Hanau, dan Kecamatan Batu Ampar; Kecamatan Seruyan Tengah; dan Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tam bun. 3) Wilayah 3
(4)HSPK dibagi menjadi 5 (lima) wilayah: 1) Wilayah 1 Kecamatan Seruyan Hilir dan Kecamatan Seruyan Hilir Timur; 2) Wilayah 2 Kecamatan Danau Sembuluh dan
(3)Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)SBU ini mengacu pada SHS tahun sebelumnya yang sudah diverifikasi oleh Tim Penyusun, ditambah usulan dari Perangkat Daerah dengan melampirkan dokumen hasil survei atau referensi lainnya untuk bahan pembahasan Tim Penyusun. 5) Wilayah 5 Kecamatan Seruyan Hulu dan Suling Tambun.
1. c.untuk beberapa item barang tertentu lainnya memiliki satu harga. Kecamatan Seruyan Tengah; dan 4) Wilayah 4 6
(4)Perubahan SHS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat dilakukan paling lambat pada akhir tahun anggaran berjalan.
(3)Usulan komponen barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dan ayat (2) dituangkan ke dalam nota dinas pada Perangkat Daerah dan ditandatangani oleh Kepala SKPDyang bersangkutan.
(2)Dalam hal terdapat komponen barang/jasa yang mengalami:
1. a.kenaikan/penurunan harga yang diakibatkan karena faktor diluar estimasi yang diperhitungkan; dan
2. b.barang/jasa belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka Kepala SKPD dapat mengusulkan barang/jasa yang dibutuhkan sesuai harga yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan.
(1)Dalam hal terdapat perubahan kebijakan di bidang perencanaan dan pelaksanaan anggaran serta harga barang/jasa yang belum tercantum dalam SHS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, maka dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran harus mengusulkan terlebih dahulu komponen belanja barang/jasa dengan melampirkan hasil survei.

Pasal 5

(4)Standarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dalam pelaksanaan APBD berdasarkan atas biaya riil.
(3)Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1. a.batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan
2. b.estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, sesuai ketentuan yang berlaku. 7 8 BABIII KETENTUANPENUTUP Pasal 7 Peraturan Bupatiinimulaiberlakupadatanggal diundangkan. Agarsetiaporangmengetahuinya,memerintahkan pengundangan PeraturanBupatiinidengan penempatannyadalamBeritaDaerahKabupatenSeruyan. DitetapkandiKualaPembuang padatanggal8April2025 DiundangkandiKualaPembuang padatanggal 8April2025 SEKRETARISDAERAH KABUPATENSERUYAN, BUPATISERUYAN, AHMAD SELANORWANDA DJAINUDDINNOOR BERITADAERAH KABUPATENSERUYAN TAHUN2025NOMOR.9

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…