DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Siak Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 10 (sepuluh) pasal diantaranya membahas tentang, Ketentuan Umum; Penetapan Capaian Kinerja; Besaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Reribusi Daerah; Penganggaran, Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban; dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 141 Tahun 2015 Tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, perlu dilakukan penyesuaian;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); [_saLivaN ]
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 488); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah serta Lembaga lainnya yang merupakan bagian dari Perangkat Daerah Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah Tertentu adalah Perangkat Daerah Provinsi Riau yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran, dan Satuan Polisi Pamong Praja.
7.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi Pemerintah Provinsi Riau.
8.Petugas Layanan merupakan ASN yang bertugas memberi layanan kepada pengguna layanan pada dinas tertentu.
9.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukan identitas Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas kedinasan pada Pemerintahan Provinsi Riau.
10.Pakaian Dinas Harian yang selanjutnya disingkat PDH adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
11.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu.
12.Pakaian Dinas Harian Khas Daerah adalah Pakaian Dinas yang menjadi ciri khas daerah yang bernuansa Melayu Riau.
13.Pakaian Sipil Lengkap yang selanjutnya disingkat PSL adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan penerimaan penghargaan Satya Lencana Karya Satya.
14.Pakaian Dinas Lapangan yang selanjutnya disingkat PDL adalah Pakaian Dinas yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.

Pasal 2

(1)Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman ASN dalam penggunaan Pakaian Dinas dan atribut pada hari kerja.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:
1. a.meningkatkan kedisiplinan;
2. b.pengawasan;
3. c.estetika;
4. d.motivasi kerja;
5. e.kewibawaan;
6. f.mewujudkan keseragaman; dan
7. g.identitas ASN.

BAB II

PAKAIAN DINAS ASN

Pasal 3

Jenis Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi :

a.PDH;
b.PDH Perangkat Daerah Tertentu;
c.PSL;
d.PDL;
e.PDL dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu; dan
g.Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 4

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri atas:

a.PDH khaki;
b.PDH kemeja putih; dan
c.PDH batik/tenun/lurik dan PDH khas Daerah.

Pasal 5

(1)PDH khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a terdiri atas:
1. a.PDH khaki kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH khaki kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Penggunaan PDH khaki kemeja lengan pendek bagi ASN pria pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)Jenis dan model serta spesifikasi PDH khaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.PDH kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.PDH kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan pejabat fungsional.
(2)PDH kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan PDH kemeja putih lengan pendek bagi ASN pria baju dimasukkan ke dalam celana.
(4)PDH kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi PDH kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.

Pasal 8

(1)PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c terdiri atas :
1. a.baju kurung cekak musang; dan
2. b.baju kurung teluk belanga.
(2)PDH Khas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari jum’at.

Pasal 9

Bagi Perangkat Daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja, PDH batik/tenun/lurik juga digunakan pada hari sabtu.

Pasal 10

PDH Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b digunakan oleh ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 141 Tahun 2015

Peraturan Gubernur Riau Nomor 23 Tahun 2017