DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan penetapan luas lahan sawah baku nasional tahun 2024, yang

Menetapkan

menetapkan penambahan luasan sawah seluas 1.109,46 (seribu seratus sembilan koma empat puluh enam) hektare, perlu menetapkan peta spasial lahan terbaru;

c.bahwa berdasarkan penetapan peta spasial lahan terbaru, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindu ngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); ...;?
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. 10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
10. 11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, da.n Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. 12.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (IJembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. 13.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 97);
14. 15.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Ifahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalaln Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan I.ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagal berikut :
15. 1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
1. a.wilayah budidaya pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan I,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional; dan
2. b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat di Daerah.
(2)Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 5.297,64 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.958,05 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 3.944,70 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 3.169,43 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 4.139,64 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 2.425,71 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 5.317,33 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.868,64 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 7.466,28 hektare;
9. j.kecamatan Dua pitue seluas 5.387,44 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 3.838,03 hektare.
(3)Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B harus memiliki kriteria :
1. a.berada pada. kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.
3. c.didukung infrastruktur dasar; dan/atau
4. d.telah dimanfaackan sebagai lahan pertanian pangan.
(2)Kriteria bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3)Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produktivitas;
2. b.intensitas pertanaman;
3. c.ketersediaan air;
4. d.konservasi;
5. e.berwawasan lingkungan; dan
6. f.berkelanjutan .-/
(4)Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 5.161,68 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.381,80 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 3.773,02 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 3.154,82 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 4.132,85 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 2.382,05 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 5.317,29 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.404,24 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 7.377,91 hektare;
9. j.kecamatan Dua pitue seluas 5.374,73 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 3.546,53 hektare.
(5)LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lahan inti.
(6)Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Lahan di luar Lchan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagainana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alihfungsi LP2B untuk kepentingan umum dan ter].adi bencana alam.
(3)Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dalam wilayah daerah yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 135,97 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 576,25 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 171,68 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 14,62 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 6,79 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 43,66 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 0,03 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 464,40 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 88,37 hektare;
9. j.kecamatan Dua Pitue seluas 12,71 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 292,39 hektare.
(4)Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Tanah terlantar dan atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan ya.ng mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesualan lahan yang sangat sesuai, sesual, atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
3. c.didukung infrastruktur dasar.
  1. 4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut : .:...,

Pasal 12A

Peta sebaran perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lanpiran V yang merupakan bagian tidak terpischkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan Lampiran I dan lampirari 11, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanann Peraturan Daerah Nomor 9 Tchun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangari Berkelanjutan diubah sehingga menjadi sebagalmana tercantum dalaln hampiran I dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6.Setelah hampiran 11 ditambahkan 3 (tiga) lampiran, yakni hampiran Ill, hampiran IV dan Lanpiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalani Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangari Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalaln Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 8 September 202.5 SEKRETARIS D KABUPATEN SIDENREN ANDI RA BERITA DAERAH I.m`: a:7AT"u~,`m--` , .i I-£i,-jl-JI.^lLA i:, I ri A RAH RAPPANG, SALEH PATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR I:EPALAi3;r`,``;.'`';a t3.t\i{AiiADANs.A,+`rv..-i SL'Bi{OORiJI!*..\TOR I.AHAN DJ.`.?i' IR! suHKoc`r:ri,itgATe;i •P|TK, JJESTIS.iDA D.J;,.; ,},L§:I;?!^`N StLiBKooRi){r{./\TOR H-IEL=£.: LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN IAIIAN PERTANIAN PANGAN BBRKELANJUTAN SEBARAN LAHAN SAWAH (UPDATING LAHAN BAKU SAWAH TAHUN 2024) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NO123 KECARATANPANCALAUTANG LUAS BAKU SAWAH (LBS) (Ha) KET LBS TAHUN LBS TAHUN 2022 - 2024 5110,55 5155,96 TELLU LIMPOEWATANGPULU 2396,33 2819,78 4010,46 4205 67 4 BARANTI 3157,59 3179 32 5 KULO 3723,54 4096 40 6 PANCA RIJANG 2469,31 2454 45 7 MARITENGNCIAE 5836,66 5854,37 8 WATANG SIDENRENG 7402,78 7454 45 9 PITU RIAWA 7493,56 '7331,98 1011 DUA PITUE 5748,18 5657,02 PITU RIASE - 2930,58 3183,42 TOTAL - _/ -_ 50279,54 51392,82 .V`7%` BUP DENRFNG RAPPANG, \ l PR,i I:J3i=-I,`i-Lil.I ; 1 ` , ,`,C' ?) .`1-; : ,) : I \, I .,-,,.- l`|il` , ?u:.`, :: ^ !r` I,:` ,,,,`JOI? I \`T ?f{rGA{ •|r,,I)_,._ATF5Tii ' i ``T I: f' `,'T`l.'' SYAHARU IN ALRIF LAMPIEN 11 PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAII NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PAVGAN BBRKELANJUTAN SEBARAN KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NO KECAMATAN LUAS KP2B KET 1 PANCA IAUTANG 5297,64 2 TELLu LIMroE 2958,05 3 WATANG PULU 3944,70 4 BARANTI 3169,43 5 KULO 4139,64 6 PANCA RIJANG 2425,71 7 MARITENGNGAE 5317,33 8 WATANG SIDENRENG 7868,64 9 PITU RIAWA 7466,28 10 DUA PITUE 5387,44 11 PITU RIASE 3838,92 TOTAL 51.813,78 LAMPIFEN Ill PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAII NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BE RKEIANJUTAN SEBARAN LAIIAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NO KECAVATAN LUAS LAHAN KET LP2B 1 PANCA LAUTANG 5161,68 2 TELLU LIMPOB 2381,80 3 WATANG PULU 3773,02 4 BARANTI 3154,82 5 KULO 4132,85 6 PANCA RIJANG 2382,05 7 MARITENGNGAE 5317,29 8 WATANG SIDENRENG 7404,24 9 PITU RIAWA 7377`91 10 DUA PITUE 5374,73 11 PITU RIASB 3546,53 TOTAL 50.006,93 K E i. /I,. I. I:--, i i I,.,'^!3 PT-='.I:- : i;:ul; . . •t,r',T! I A `' I ,. 10 LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG NOMOR ]7 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKEIANJUTAN SEBARAN LAHAN CADANGAN PERTANIAN PANCIAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NO KECAMATAN LUAS LAHAN KET LCP2B (Hal 1 PANCA LAUTANG 135,97 2 TELLU LIMPOE 576,25 3 WATANG PULU 171,68 4 BARANTI 14,62 5 KULO 6,79 6 PANCA RIJANG 43,66 7 hmaTENGNGAE 0,03 8 WATANG SIDENRENG 464,40 9 PITU RIAWA 88,37 10 DUA PITUE 12,71 11 PITU RIASE 292,39 roTAL 1806,85 KEpfJ.LA I I.: r, :' .,.,, ±\ I? I- ',i pR.art ,-,- I, r, ,' I ?,I A S I - i...,a ? ra `, r`J't,i i I,a b\_ A.-' - - I,.,1` \C I 11 LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SIDENRBNG RAPPANG NOMOR 17 TAHUN2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TBNTANG PERATURAN PELAKSAN[IAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN PETA SEBARAN PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 12 13 / 14 15 16 17 18 19 try 20 21 22 _I 1 I A -I , I- INTiFS •L, 'ALA B{PA!lG HE.I irrAr),6\?Jt;.Apu`rJA :cc-?.ijn.{ATOR th.i DAT¥ IRICASI 00R[)Ill-ATOP Ti:i:I)A D,'iN ALS!h'TJ"PL'PUK. I?£S SUBX005.bli.¥'r\'i`OR PEh!¥Tiv~``.A.r!D.Qr'H?.;'.I/i:.3TASI ~ind~`T I_ . .J` --- I =+`. _ ..... A.I..Ill.-r=-a-

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan penetapan luas lahan sawah baku nasional tahun 2024, yang

Menetapkan

menetapkan penambahan luasan sawah seluas 1.109,46 (seribu seratus sembilan koma empat puluh enam) hektare, perlu menetapkan peta spasial lahan terbaru;

c.bahwa berdasarkan penetapan peta spasial lahan terbaru, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindu ngan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu diubah dan disesuaikan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. 3.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. 5.Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080);
5. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
6. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagalmana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. 8.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633); ...;?
8. 9.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
9. 10.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 7/Permentan/OT.140/2/2012 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Kriteria dan Persyaratan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 25);
10. 11.Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, da.n Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
11. 12.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2005-2025 (IJembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2007 Nomor 26);
12. 13.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2012 Nomor 5);
13. 14.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Bekelanjutan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2015 Nomor 97);
14. 15.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan Ifahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 73 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalaln Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perlindungan I.ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 73) diubah sebagal berikut :
15. 1.Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
1. a.wilayah budidaya pertanian, terutama pada wilayah pedesaan yang memiliki hamparan I,ahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan nasional; dan
2. b.menghasilkan pangan pokok dengan tingkat produksi yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sebagian besar masyarakat di Daerah.
(2)Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 5.297,64 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.958,05 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 3.944,70 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 3.169,43 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 4.139,64 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 2.425,71 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 5.317,33 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.868,64 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 7.466,28 hektare;
9. j.kecamatan Dua pitue seluas 5.387,44 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 3.838,03 hektare.
(3)Sebaran Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran 11 yang merupakan bagian tidak texpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.Ketentuan ayat (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B harus memiliki kriteria :
1. a.berada pada. kesatuan hamparan lahan yang mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesuaian lahan yang sangat sesuai, sesuai, atau agak sesuai untuk peruntukan pertanian pangan.
3. c.didukung infrastruktur dasar; dan/atau
4. d.telah dimanfaackan sebagai lahan pertanian pangan.
(2)Kriteria bidang lahan yang ditetapkan untuk dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dengan mempertimbangkan aspek ekonomi dan sosial budaya masyarakat.
(3)Kriteria lahan yang telah dimanfaatkan sebagai lahan pertanian pangan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditentukan dengan mempertimbangkan :
1. a.produktivitas;
2. b.intensitas pertanaman;
3. c.ketersediaan air;
4. d.konservasi;
5. e.berwawasan lingkungan; dan
6. f.berkelanjutan .-/
(4)Sebaran Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1),tersebar di 11 (sebelas) kecamatan yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 5.161,68 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 2.381,80 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 3.773,02 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 3.154,82 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 4.132,85 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 2.382,05 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 5.317,29 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 7.404,24 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 7.377,91 hektare;
9. j.kecamatan Dua pitue seluas 5.374,73 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 3.546,53 hektare.
(5)LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan lahan inti.
(6)Sebaran LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran Ill yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

3.Ketentuan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Lahan di luar Lchan inti Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan merupakan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagainana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk dipersiapkan sebagai LP2B apabila terjadi alihfungsi LP2B untuk kepentingan umum dan ter].adi bencana alam.
(3)Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan tersebar di 11 (sebelas) kecamatan dalam wilayah daerah yang meliputi :
1. a.kecamatan Panca Lautang seluas 135,97 hektare;
2. b.kecamatan Tellu Limpoe seluas 576,25 hektare;
3. c.kecamatan Watang Pulu seluas 171,68 hektare;
4. d.kecamatan Baranti seluas 14,62 hektare;
5. e.kecamatan Kulo seluas 6,79 hektare;
6. f.kecamatan panca Rijang seluas 43,66 hektare;
  1. 9.kecamatan Maritengngae seluas 0,03 hektare;
7. h.kecamatan Watang Sidenreng seluas 464,40 hektare;
8. i.kecamatan pitu Riawa seluas 88,37 hektare;
9. j.kecamatan Dua Pitue seluas 12,71 hektare; dan
10. k.kecamatan Pitu Riase seluas 292,39 hektare.
(4)Sebaran Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Tanah terlantar dan atau bekas kawasan hutan yang telah dilepas dapat ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan, dan harus memenuhi kriteria :
1. a.berada pada kesatuan hamparan lahan ya.ng mendukung produktivitas dan efisiensi produksi;
2. b.memiliki potensi teknis dan kesesualan lahan yang sangat sesuai, sesual, atau agak sesuai untuk pertanian pangan; dan
3. c.didukung infrastruktur dasar.
  1. 4.Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut : .:...,

Pasal 12A

Peta sebaran perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tercantum dalam Lanpiran V yang merupakan bagian tidak terpischkan dari Peraturan Bupati ini.

5.Ketentuan Lampiran I dan lampirari 11, Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanann Peraturan Daerah Nomor 9 Tchun 2025 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangari Berkelanjutan diubah sehingga menjadi sebagalmana tercantum dalaln hampiran I dan Lampiran 11 yang merupakan bagian tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
6.Setelah hampiran 11 ditambahkan 3 (tiga) lampiran, yakni hampiran Ill, hampiran IV dan Lanpiran V sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalani Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.