Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban tugas pokok untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi, memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan berkelanjutan, dan pemberdayaan masyarakat. Signifikansi lembaga ini terletak pada perannya sebagai ujung tombak tata kelola pemerintahan di tingkat lokal, dengan mandat yang mencakup berbagai sektor krusial bagi kesejahteraan warga. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga promosi investasi dan perizinan. Melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah daerah secara spesifik mengelola penanaman modal dan perizinan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mengemban mandat penting untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Kehadiran lembaga ini signifikan dalam memastikan pelayanan publik yang efektif, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta pemberdayaan masyarakat di wilayahnya. Melalui instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), pemerintah daerah berupaya memfasilitasi investasi dan memberikan pelayanan perizinan terpadu.
Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan di berbagai sektor. Ini meliputi penyusunan peraturan daerah, pengelolaan keuangan daerah, hingga promosi investasi dan perizinan. DPMPTSP secara spesifik bertanggung jawab atas regulasi penanaman modal, penyelenggaraan pelayanan perizinan, serta pengawasan dan pengendalian penanaman modal.
Salah satu program strategis yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Soft Launching Mall Pelayanan Publik (MPP) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Selain itu, terdapat program sosialisasi Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan rapat koordinasi penyusunan Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Intervensi ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang berperan aktif dalam mendukung isu-isu nasional seperti peningkatan investasi daerah untuk pertumbuhan ekonomi nasional dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Melalui DPMPTSP, pemerintah daerah berkontribusi pada upaya nasional dalam menarik investasi dan mempermudah perizinan usaha. Ini sejalan dengan fokus pemerintah pusat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang untuk berbagai layanan penting. Ini termasuk pengurusan perizinan melalui DPMPTSP, penyampaian pengaduan, dan pencarian informasi regulasi daerah. Selain itu, warga juga berinteraksi dengan layanan publik umum seperti administrasi kependudukan, kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur yang dikelola oleh dinas-dinas terkait.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang memegang peranan krusial dalam tata kelola pemerintahan daerah, pembangunan, dan pelayanan publik. Program-program strategis yang dijalankan menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Upaya ini penting untuk mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan dan berdaya saing.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 9 Tahun 2015
Lahan pertanian pangan yang ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dapat berupa : a. lahan beririgasi; b. lahan tidak beririgasi. Pemerintah Daerah menetapkan luasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2015
Benda, bangunan, atau struktur dapat diusulkan sebagai Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, atau Struktur Cagar Budaya apabila memenuhi kriteria : a. berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih; b. mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun; c. memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan d. memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Benda Cagar Budaya dapat: a. berupa benda alam dan/atau benda buatan manusia yang dimanfaatkan oleh manusia, serta sisa biota yang dapat dihubungkan dengan kegiatan manusia dan/atau dapat dihubungkan dengan sejarah manusia; b. bersifat bergerak atau tidak bergerak; dan c. merupakan kesatuan atau kelompok.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 1 Tahun 2015
Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan: a. persiapan; b. pencalonan; c. pemungutan suara; dan d. penetapan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 4 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II JENIS PAJAK DAERAH DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN BAB III PENDAFTARAN DAN PENDATAAN PAJAK BAB IV PENETAPAN PAJAK BAB V PEMBAYARAN DAN PENYETORAN BAB VI PELAPORAN BAB XVII PENAGIHAN PAJAK DAERAH BAB XVIII KEBERATAN DAN BANDING BAB IX PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016
Mengatur susunan perangkat daerah Kabupaten Sidenre Rappang. Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah sebagai berikut: a. sekretariat daerah; b. sekretariat DPRD; c. inspektorat daerah; d. dinas daerah; e. badan daerah; dan f. kecamatan.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2025
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II RUANGLINGKUP BAB III PEMBEBASAN PBG BAGI MBR BAB IV KRITERIA MBR BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 19 Tahun 2019
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pasal 1 (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 yang selanjutnya disebut RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun; (2) RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan mengacu pada RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun Anggaran 2019; (3) Penjabaran RKPD Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 sebagaimana maksud pada ayat (1)
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2017
Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Retribusi Terminal, diantaranya mengatur besaran tarif yang telah disesuaikan.