DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN BAB III SUSUNAN ORGANISASI BAB IV TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS BAB V JABATAN BAB VI TATA KERJA BAB VII PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN BAB VIII PENDANAAN BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pemberian perlindungan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Sidenreng Rappang yang lebih komprehensif dan efektif, Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan SALINAN ~ 2 ~ Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4.Undang-Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080;
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tetang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6402);
6.Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
7.Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perdoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 532);
8.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2016 Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2023 Nomor 3); ~ 3 ~ MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4.Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
5.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
6.Unit Pelaksana Teknis Daerah selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak.
8.Kepala Subbagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak adalah Kasubag TU UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sidenreng Rappang.
9.Jabatan Fungsional adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Jabatan yang berisi tugas dan fungsi pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12.Jabatan Manajerial adalah sekelompok jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki pegawai yang berkedudukan langsung dibawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
13.Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja pegawai.
14.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ~ 4 ~

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, dibentuk UPTD Kelas A pada Dinas.

Pasal 3

(1)UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana tugas teknis operasional pada Dinas.
(2)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

(1)Susunan Organisasi UPTD terdiri atas:
1. a.Kepala UPTD;
2. b.Subbagian Tata Usaha; dan
3. c.Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
(2)Bagan susunan organisasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TUGAS FUNGSI DAN URAIAN TUGAS

Pasal 5

(1)UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional penyelenggaraan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, perlindungan khusus, dan masalah lainnya.
(2)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPTD menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan dan pelaksanaan teknis operasional layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak;
2. b.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan layanan perlindungan bagi perempuan dan Anak;
3. c.pelaksanaan administrasi lingkup UPTD; dan
4. d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya.
(3)Uraian tugas Kepala UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.menyusun rencana kegiatan UPTD sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; ~ 5 ~
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan UPTD untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melaksanakan layanan pengaduan kegiatan perlindungan perempuan dan Anak;
7. g.melaksanakan koordinasi dalam penyediaan layanan perlindungan perempuan dan Anak;
8. h.mengoordinasikan pengembangan lembaga masyarakat secara terpadu untuk melakukan pelayanan cepat bagi perempuan dan Anak yang membutuhkan perlindungan;
9. i.menyediakan layanan bagi perempuan korban kekerasan terhadap perempuan dan layanan bagi anak yang membutuhkan perlindungan khusus;
10. j.menyediakan layanan konseling, mental spiritual, dan kesehatan untuk mendeteksi secara diri adanya gangguan mental dan kejiwaan berbasis masyarakat;
11. k.melakukan penjangkauan korban kekerasaan terhadap perempuan dan anak;
12. l.melakukan pengelolaan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
13. m.menyediakan penampungan sementara terhadap korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang berbasis pada pemenuhan hak korban;
14. n.menerima laporan atau penjangkauan korban;
15. o.memberikan informasi tentang hak korban;
16. p.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan, penguatan psikologis, psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
17. q.mengidentifikasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi dan penampungan sementara untuk korban dan keluarga Korban yang perlu dipenuhi segera;
18. r.memfasilitasi kebutuhan Korban penyandang disabilitas;
19. s.mengoordinasikan dan bekerja sama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya;
20. t.memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses acara peradilan;
21. u.mengembangkan layanan rujukan perlindungan perempuan dan anak;
22. v.melakukan mediasi bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai langkah awal pada korban kekerasan fisik;
23. w.melakukan pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis pemenuhan hak perempuan dan anak;
24. x.melaksanakan pencatatan dan pelaporan layanan perlindungan perempuan dan anak;
25. y.meningkatkan kapasitas sumber daya petugas layanan terpadu perlindungan perempuan dan anak;
26. z.menyusun rekomendasi hasil pengelolaan kasus; aa. mengoordinasikan, melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi kebijakan teknis UPTD; bb. mengelola sarana dan prasarana layanan perlindungan bagi perempuan dan anak; cc. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga pemerintah dan lembaga nonpemerintah dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD; ~ 6 ~ dd. menilai kinerja Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; ee. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala UPTD serta memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan ff. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 6

(1)Subbagian tata usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan program, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan dalam lingkungan UPTD.
(2)Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Subbagian mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun rencana kegiatan subbagian tata usaha sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. b.mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas;
3. c.memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian tata usaha untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
4. d.menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas;
5. e.mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
6. f.melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan UPTD serta menyiapkan bahan penyusunan program UPTD;
7. g.mengoordinasikan dan melakukan pengolahan dan penyajian data dan informasi;
8. h.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan keuangan;
9. i.mengoordinasikan dan melakukan pelayanan ketatausahaan;
10. j.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPTD; dan
11. k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan Kepala UPTD sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 7

(1)Pada UPTD dapat dibentuk kelompok Jabatan Nonmanajerial sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Pengangkatan Jabatan Nonmanajerial pada UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan formasi, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan Jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 7 ~

BAB V

JABATAN

Pasal 8

(1)Kepala UPTD merupakan jabatan eselon IV.a atau jabatan pengawas.
(2)Kepala Subbagian tata usaha merupakan jabatan eselon IV.b atau jabatan pengawas.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 9

(1)Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, setiap Pejabat Manajerial wajib:
1. a.melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama yang baik di lingkungan internal maupun eksternal;
2. b.memimpin dan mengoordinasikan bawahan, memberikan pengarahan, serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
3. c.melaksanakan system pengendalian internal;
4. d.mengawasi pelaksanaan tugas bawahan masing-masing; dan
5. e.menyusun laporan pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPTD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan:
1. a.Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya;
2. b.Unit Pelaksana Teknis yang membidang urusan di bidang sosial;
3. c.rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan balai pemasyarakatan;
4. d.kepolisian negara republik indonesia;
5. e.kejaksaan republik indonesia;
6. f.pengadilan;
7. g.Unit Pelaksana Teknis Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
8. h.kantor wilayah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
9. i.kantor wilayah dan Unit Pelaksana Teknis kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia;
10. j.perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Daerah;
11. k.lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
12. l.lembaga penyedia layanan berbaris masyarakat; dan
13. m.institusi lainnya.
(3)Kepala UPTD menyampaikan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Dinas.

BAB VII

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 10

Pengangkatan dan pemberhentian dalam Jabatan Manajerial dan Jabatan Nonmanajerial di lingkungan UPTD, dilaksanakan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. ~ 8 ~

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…