DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Pasal I Pasal 3 Pasal 4 Pasal 14 Pasal 15 Pasal 28 Pasal 33 Pasal 41 Pasal II

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pergeseran anggaran karena perubahan total anggaran pendapatan belanja, dan perubahan anggaran Organisasi Perangkat Daerah serta perubahan anggaran rekening belanja dan sub rincian belanja; b . bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, KMK 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian rincian alokasi transfer ke daerah menurut Provinsi/Kabupaten/Kota TA.2025 dalam rangka Efisiensi Belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2025, Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 perlu diubah dan disesuaikan; c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 tentang SALINAN Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
4.Undang–Undang Nomor 143 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sidenreng Rappang di Propinsi Sulawesi Selatan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 329, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7080); 5 . Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6.Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 398);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
8.Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 6);
9.Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 36); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 36 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 36), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.263.931.577.000,00(Satu triliun dua ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp31.614.086.000,00(Tiga puluh satu miliar enam ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah, sehingga total anggaran pendapatan daerah sebesar Rp.1.232.317.491.000,00(Satu triliun dua ratus tiga puluh dua miliar tiga ratus tujuh belas juta empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah), yang bersumber dari :
1. a.pendapatan asli daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan daerah yang sah.
(2)Anggaran pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp213.022.657.000,00(Dua ratus tiga belas miliar dua puluh dua juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri dari
1. a.pajak daerah ;
2. b.retribusi daerah ;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ; dan
4. d.lain-lain pendapatan asli daerah.
(3)Anggaran Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.048.908.920.000,00( Satu triliun empat puluh delapan miliar Sembilan ratus delapan juta Sembilan ratus dua puluh ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp31.614.086.000,00 (Tiga puluh satu miliar enam ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga total pendapatan transfer sebesar Rp1.017.294.634.000,00(Satu triliun tujuh belas miliar dua ratus Sembilan puluh empat juta enam ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri dari :
1. a.pendapatan transfer pemerintah pusat ; dan
2. b.pendapatan transfer antar daerah.
(4)Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00(Dua miliar rupiah), yang terdiri dari :
1. a.pendapatan hibah ;
2. b.sumbangan pihak ketiga/sejenis ; dan
3. c.lain-lain pendapatan.
  1. 2.Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Pajak daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp82.579.585.000,00 (Delapan puluh dua miliar lima ratus tujuh puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp200.000.000,00(dua ratus juta rupiah), sehingga total pajak daerah sebesar Rp82.379.585.000,00(Delapan puluh dua miliar tiga ratus tujuh puluh Sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
(2)Retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp8.902.572.000,00 (Delapan miliar sembilan ratus dua juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp7.000.000,00(Tujuh juta rupiah), sehingga total retribusi daerah sebesar Rp8.895.572.000,00(Delapan miliar delapan ratus Sembilan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp6.000.000.000,00 (Enam miliar rupiah).
(4)Lain-lain pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp115.540.500.000,00 (Seratus lima belas miliar lima ratus empat puluh juta lima ratus ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp207.000.000,00 (Dua ratus tujuh juta rupiah), sehingga total lain- lain pendapatan asli daerah sebesar Rp115.747.500.000,00(Seratus lima belas miliar tujuh ratus empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

3.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 t e r j a d i p e r u b a h a n d a r i rencana awal sebesar Rp1.281.656.577.000,00(Satu triliun dua delapan puluh satu miliar enam ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp31.614.086.000,00(Tiga puluh satu milyar enam ratus empat belas juta delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga total belanja daerah sebesar Rp1.250.042.491.000,00(Satu triliun dua ratus lima puluh miliar empat puluh dua juta empat ratus sembian puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a.belanja operasi;
b.belanja modal;
c.belanja tidak terduga; dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (6) dan ayat (7) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.026.104.112.000,00 (Satu triliun dua puluh enam miliar seratus empat juta seratus dua belas ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp13.404.386.000,00 (Tiga belas miliar empat ratus empat juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), sehingga total anggaran belanja operasi sebesar Rp1.012.699.726.000,00 (Satu triliun dua belas miliar enam ratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai;
2. b.belanja barang dan jasa;
3. c.belanja bunga;
4. d.belanja subsidi;
5. e.belanja hibah; dan
6. f.belanja bantuan sosial.
(2)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp617.857.772.975,00(Enam ratus tujuh belas miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp12.889.390.515,00(Dua belas miliar delapan ratus delapan puluh Sembilan juta tiga ratus Sembilan puluh ribu lima ratus ,ima belas rupiah), sehingga total belanja pegawai sebesar Rp604.968.382.460,00 (Enam ratus empat miliar sembiln ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah).
(3)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp374.355.797.730,00 (Tiga ratus tujuh puluh empat miliar tiga ratus lima puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus tiga puluh rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp13.495.584.190,00(Tiga belas miliar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus delapan puluh empat ribu seratus sembilan puluh rupiah), sehingga total belanja barang dan jasa sebesar Rp368.860.213.540,00(Tiga ratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh juta dua ratus tiga belas ribu lima ratus empat puluh rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp600.000.000,00(enam ratus juta rupiah).
(5)Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sebesar Rp0,00(nol).
(6)Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp33.290.541.295,00(Tiga puluh tiga miliar dua ratus Sembilan puluh juta lima ratus empat puluh satu ribu dua ratus Sembilan puluh lima rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp12.903.088.705,00(Dua belas miliar sembilan ratus tiga juta delapan puluh delapan ribu tujuh ratus lima rupiah), sehingga total belanja hibah sebesar Rp46.193.630.000,00(Empat puluh enam miliar serratus Sembilan puluh tiga juta enam ratus tiga puluh ribu rupiah).
(7)Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp0,00(nol), mengalami kenaikan sehingga total belanja bantuan sosial sebesar Rp.77.500.000,00(Tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

5.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

(1)Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 1 huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp109.678.864.000,00,(Seratus Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp15.359.700.000,00(Lima belas miliar tiga ratus lima puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total anggaran belanja modal sebesar Rp94.319.164.000,00(Sembilan puluh empat miliar tiga ratus Sembilan belas juta seratus enam puluh empat ribu rupiah). yang terdiri dari:
1. a.belanja modal tanah;
2. b.belanja modal peralatan dan mesin;
3. c.belanja modal gedung dan bangunan;
4. d.belanja modal jalan, jaringan dan irigasi; dan
5. e.belanja modal aset tetap lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp234.400.000,00(Dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp234.400.000,00(Dua ratus tiga puluh empat juta empat ratus ribu rupiah), sehingga total belanja modal tanah sebesar Rp0( nol).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp35.824.480.517,00(Tiga puluh lima miliar delapan ratus dua puluh empat juta empat ratus delapan puluh ribu lima ratus tujuh belas rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp1.163.786.573,00 (Satu miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu lima ratus tujuh puluh tiga rupiah), sehingga total belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp36.988.267.090,00(Tiga puluh enam miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu sembilan puluh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp32.283.151.830,00(Tiga puluh dua miliar dua ratus delapan puluh tiga juta seratus lima puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp866.636.003,00(Delapan ratus enam puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu tiga rupiah), sehingga total belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp31.416.515.827,00(Tiga puluh satu miliar empat ratus enam belas juta lima ratus lima belas ribu delapan ratus dua puluh tujuh rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp39.882.919.453,00(Tiga puluh Sembilan miliar delapan ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus Sembilan belas ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah), mengalami penurunan sebasar Rp15.505.194.570,00(Lima belas miliar lima ratus lima juta seratus Sembilan puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh rupiah), sehingga total belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp24.377.724.883,00(Dua puluh empat miliar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp1.453.912.200,00(Satu miliar empat ratus lima puluh tiga juta Sembilan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp82.744.000,00 (Delapan puluh dua juta tujuh ratus empat puluh empat ribu rupiah), sehingga total belanja modal asset tetap lainnya sebesar Rp1.536.656.200,00(Satu miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah).

6.Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

Belanja Tak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c terjadi perubahan dari rencana awal sebesar Rp5.000.000.000,00 (Lima miliar rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp2.850.000.000,00(Dua miliar delapan ratus lima puluh juta rupiah), sehingga total belanja tak terduga sebesar Rp2.150.000.000,00( Dua miliar seratus lima puluh juta rupiah).

7.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 41

Perubahan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen perubahan pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 27 Mei 2025 BUPATI SIDENRENG RAPPANG, ttd SYAHARUDDIN ALRIF Diundangkan di Pangkajene Sidenreng pada tanggal 27 Mei 2025 Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG, ttd ANDI RAHMAT SALEH BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2025 NOMOR 8 Kepala Bagian Hukum A KAIMAL,SH

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…