DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah: memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif. Jenis Dan Bentuk Penghapusan Piutang Daerah, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada PUPN, dan Koordinasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka tertib administrasi serta upaya mewujudkan penyajian laporan keuangan secara wajar (fair presentation) yang mencerminkan kondisi keuangan pemerintah daerah yang sebenarnya, khususnya pada pos piutang, perlu adanya pedoman penghapusan piutang daerah yang efisien dan akuntabel;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penghapusan Piutang; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 2

2.Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1960 tentang Panitya Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2104);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan pemerintah Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengahpusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6119);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian negara/Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5934);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 3
11.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 161);
15.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.06/2019 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Usulan, Penelitian, Dan Penetapan Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 607);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17.Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 137/PMK.06/2022 Tahun 2022 tentang Penghapusan Piutang Daerah Yang Tidak Dapat Diserahkan Pengurusannya Kepada Panitia Urusan Piutang Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 946);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);
20.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 41 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 41); 4 MEMUTUSKAN : Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disingkat BPKAD.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disebut KPKNL adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah.
9.Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Jenderal Kekayaan Negara.
10.Panitia Urusan Piutang Negara selanjutnya disebut PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.
11.Pengurusan Piutang Daerah adalah kegiatan yang dilakukan oleh PUPN dalam rangka mengurus Piutang Daerah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 dan peraturan perundang-undangan di bidang piutang negara.
12.Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. 5
13.Penghapusan Secara Bersyarat adalah kegiatan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Penerintah Daerah dengan tidak menghapuskan hak tagih daerah.
14.Penghapusan Secara Mutlak adalah kegiatan penghapusan Piutang Daerah setelah Penghapusan Secara Bersyarat dengan menghapuskan hak tagih daerah.
15.Penanggung Utang adalah badan dan/atau orang yang berutang menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun.
16.Pernyataan Piutang Daerah Telah Optimal, selanjutnya disingkat PPDTO, adalah surat yang ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sebagai bukti bahwa Piutang Daerah dengan kualifikasi macet telah dikelola secara optimal namun masih terdapat sisa kewajiban karena Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan utang, tidak ada barang jaminan atau sebab lain yang sah.
17.Barang Jaminan adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang dan/atau penjamin utang yang diserahkan sebagai jaminan penyelesaian utang.
18.Harta Kekayaan lain adalah harta kekayaan milik Penanggung Utang yang tidak dilakukan pengikatan sebagi jaminan utang namun berdasarkan ketentuan perundang-undangan menjadi jaminan penyelesaian utang.
19.Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih yang selanjutnya disingkat PSBDT adalah pernyataan dari PUPN bahwa piutang telah diurus secara optimal dan masih terdapat sisa utang.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penghapusan piutang adalah:

a.memberikan kepastian hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan piutang daerah; dan
b.menyajikan data piutang yang mencerminkan jumlah piutang yang benar, dan dapat ditagih atau dilunasi secara efektif.

BAB II

JENIS DAN BENTUK PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH

Pasal 3

(1)Penghapusan piutang daerah dalam Peraturan Bupati ini adalah seluruh piutang daerah dengan kategori macet, kecuali:
1. a.piutang pajak daerah;
2. b.piutang transfer baik transfer dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah lainnya; dan
3. c.piutang Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi.
(2)Jenis penghapusan piutang daerah meliputi:
1. a.penghapusan secara bersyarat;
2. b.penghapusan secara mutlak. 6
(3)Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan dengan menghapuskan piutang daerah dari neraca Pemerintah Daerah tanpa menghapus hak tagih daerah.
(4)Penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan setelah penghapusan secara bersyarat dilaksanakan dengan menghapuskan hak tagih daerah.

Pasal 4

(1)Penghapusan piutang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, hanya dapat dilakukan setelah piutang daerah diurus secara optimal oleh SKPD.
(2)Pengurusan secara optimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal telah dilakukan upaya penagihan secara tertulis dengan surat tagihan sebanyak 3 (tiga) kali dan upaya kegiatan optimalisasi dengan penagihan ke lokasi debitur sebanyak 3 (tiga) kali yang dituangkan dalam berita acara penagihan.

Pasal 5

(1)Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan oleh:
1. a.Bupati, untuk jumlah sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
2. b.Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
(2)Batasan nilai Piutang Daerah yang dapat dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai Piutang Daerah per Penanggung Utang.

Pasal 6

(1)PPKD mengusulkan penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak untuk jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
(2)Piutang daerah yang dihapuskan secara bersyarat dari pembukuan tetap dikelola dan diupayakan penagihan atau penyelesaian.
(3)Penghapusan secara mutlak atas piutang daerah dari pembukuan diajukan setelah lewat waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal penetapan Penghapusan Secara Bersyarat.
(4)Penghapusan piutang daerah secara bersyarat atau secara mutlak ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pengurusan penghapusan piutang daerah dapat dilakukan oleh:

a.PUPN; dan
b.PPKD 7

BAB III

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG DAERAH YANG DISERAHKAN PENGURUSANNYA KEPADA PUPN

Pasal 8

(1)Piutang Daerah dengan kategori macet yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN adalah piutang daerah yang adanya dan besarnya pasti secara hukum.
(2)Besaran nilai piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) per penanggung utang.
(3)Piutang Daerah yang diserahkan pengurusannya kepada PUPN didukung dokumen, antara lain:
1. a.subyek yang harus bertanggung jawab terhadap penyelesaian piutang jelas keberadaannya;
2. b.jumlah/besarannya dapat dipastikan atau jelas dokumen sumber atau bukti-bukti pendukungnya;
3. c.piutang tidak menjadi objek sengketa di Lembaga Peradilan;
4. d.Dokumen penagihan oleh SKPD terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2); dan
5. e.Dokumen lain yang di persyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Penyerahan pengurusan Piutang Daerah kepada PUPN berupa surat penyerahan pengurusan disertai dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) disampaikan oleh SKPD kepada PUPN melalui KPKNL dengan tembusan PPKD.
(2)Atas dasar penyerahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUPN melaksanakan tindakan pengurusan Piutang Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Dalam hal melaksanakan tindakan pengurusan Piutang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masih terdapat sisa piutang daerah, namun:
1. a.penanggung utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikan atau tidak diketahui tempat tinggalnya; dan
2. b.barang jaminan tidak ada, telah terjual, ditebus, atau tidak lagi mempunyai nilai ekonomis; PUPN menerbitkan surat pernyataan PSBDT. 8

Pasal 10

(1)Setelah menerima PSBDT dari PUPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), Kepala SKPD mengajukan usulan permohonan penghapusan secara bersyarat kepada PPKD dengan melampirkan:
1. a.surat usulan penghapusan bersyarat atas piutang yang telah diserahkan ke PUPN;
2. b.daftar nominatif penanggung utang yang telah ditandatangani oleh kepala SKPD;
3. c.surat PSBDT dari PUPN.
(2)PPKD mengajukan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah kepada Kepala Kantor Wilayah yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Kabupaten Sidoarjo.
(3)Surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat atas piutang daerah disampaikan secara tertulis kepada Kantor Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dilampiri dengan dokumen paling sedikit:
1. a.daftar nominatif Penanggung Utang;
2. b.surat PSBDT dari PUPN; dan/ atau
3. c.Dokumen lain yang di persyaratkan sesuai ketentuan perundang-undangan
(4)Daftar nominatif Penanggung Utang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a ditandatangani oleh pejabat yang mengusulkan Penghapusan Secara Bersyarat sesuai dengan bentuk dan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Dalam hal Piutang Daerah berasal dari Tuntutan Ganti Rugi, Usulan Penghapusan Secara Bersyarat dilampiri dengan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Surat Rekomendasi Penghapusan Secara Bersyarat dari Badan Pemeriksa Keuangan.
(6)Berdasarkan surat permintaan pertimbangan usulan penghapusan secara bersyarat sebagaimana ayat (3) Kantor Wilayah mengeluarkan surat pertimbangan penghapusan secara bersyarat.

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…