Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga pemerintahan daerah yang mengemban tugas vital dalam mengelola wilayah strategis Delta Brantas sejak pembentukannya pada tahun 1859. Lembaga ini berperan signifikan dalam menjaga stabilitas, menyediakan layanan publik, dan mendorong pembangunan demi kesejahteraan masyarakat Sidoarjo. Ruang lingkup operasionalnya mencakup regulasi melalui penetapan peraturan daerah, pelayanan publik terpadu, serta program pembangunan strategis seperti bantuan sosial, pengembangan ekonomi, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
1 kebijakanDiperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, yang sejarahnya berakar sejak Sidokarie menjadi kabupaten tersendiri pada tahun 1859, merupakan lembaga vital dalam mengelola wilayah Delta Brantas. Kehadirannya sangat signifikan dalam menjaga stabilitas, menyediakan layanan publik, dan mendorong pembangunan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sangat luas, mencakup aspek regulasi, pelayanan publik, dan program pembangunan. Ini termasuk penetapan peraturan daerah, penyediaan layanan terpadu seperti pengaduan masyarakat dan informasi publik, hingga berbagai program strategis.
Program-program strategis yang dijalankan meliputi bantuan sosial berupa penyaluran alat bantu mobilitas, pengembangan investasi dan industri, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Selain itu, perbaikan infrastruktur dan transparansi anggaran juga menjadi fokus intervensi pemerintah daerah.
Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berkontribusi pada isu nasional melalui peran signifikan sektor industri dan perdagangan terhadap PDRB, yang mendukung perekonomian nasional. Kontribusi ini juga terlihat dalam peningkatan kualitas SDM, implementasi transparansi anggaran, dan kesiapsiagaan mitigasi bencana.
Warga negara perlu berurusan dengan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk berbagai keperluan, seperti pengurusan administrasi melalui aplikasi layanan publik, penyampaian aspirasi, dan pencarian informasi publik. Selain itu, partisipasi dalam program pemerintah dan kebutuhan bantuan sosial juga menjadi alasan interaksi warga dengan lembaga ini.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo adalah lembaga pemerintahan daerah yang krusial dalam mengelola dan mengembangkan wilayahnya. Dengan sejarah yang kaya, ruang lingkup tugas yang komprehensif, dan berbagai program strategis, Pemkab Sidoarjo aktif berkontribusi pada pembangunan daerah dan nasional melalui komitmen terhadap transparansi dan inovasi digital.
Kebijakan
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2022
Mengatur tentang: 1. Ketentuan Umum: 2. Kedudukan dan Susunan Organisasi: 3. Tugas dan Fungsi: 4. Tata Kerja: 5. Ketentuan Peralihan: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pejabat yang dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini dengan diberikan surat perintah tugas dari Kepala Dinas sampai ditetapkan pejabat definitif oleh Bupati. 6. Ketentuan Penutup: Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 89 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2019 Nomor 90), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 2 Tahun 2016
peraturan ini mengatur mengenai penanggulangan kemiskinan. Pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, ruang lingkup, asas, kebijakan dan tujuan, strategi penanggulangan kemiskinan, hak dan kewajiban, kewajiban pemerintah daerah, keewajiban masyarakat, kewajiban duania usaha, pendataan kemiskinan, program penangulangan kemiskinan, pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, TKPKD, pengawasan, monitoring, dan evaluasi, pendanaan, peranserta masyarakat, dan dunia usaha, pengaduan masyarakat,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017
peraturan ini mengatur mengenai penetapam APBD TA 2018
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2019
Peraturan ini berisi tentang: 1. Ketentuan umum; 2. Asas, sasaran dan ruang lingkup; 3. Tujuan, kebijakan dan strategi; 4. Rencana Pola Ruang; 5. Rencana Jaringan prasarana; 6. Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya; 7. Ketentuan Pemanfaatan Ruang; 8. Peraturan Zonasi; 9. Perizinan; 10. Insentif dan disinsentif; 11. Hak, Kewajiban dan Peran serta Masyarakat; 12. Sanksi Administratif; 13. Ketentuan lain-lain; 14. Ketentuan peralihan; 15. Ketentuan penutup
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2026
Materi Pokok: Mengubah beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 5) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo: a. Nomor 87 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 87); b. Nomor 92 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 92); c. Nomor 27 Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 27), sebagai berikut: Ketentuan Pasal 1 diubah, Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, Diantara ketentuan Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 15A, Ketentuan Pasal 20 diubah, Ketentuan Pasal 21 diubah, Ketentuan Pasal 24 ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), Ketentuan Pasal 38 diubah, Ketentuan Pasal 40 diubah, Diantara ketentuan Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 42A, Ketentuan Pasal 57 diubah, BAB VA dihapus, Pasal 65A dihapus, Pasal 65B dihapus,Pasal 65C dihapus, Pasal 65D dihapus, Pasal 65E dihapus, Pasal 65F dihapus, Pasal 65G dihapus, Pasal 65H dihapus, Pasal 65I dihapus, Pasal 65J dihapus, Pasal 65K dihapus, Pasal 65L dihapus, Ketentuan Pasal 66 diubah, Ketentuan Pasal 73 diubah, Ketentuan Pasal 77A dihapus.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 4 Tahun 2017
peraturan ini mengatur mengenai hak keuangan administratif pimpinan dan anggota DPRD. pengaturan meliputi antara lain: ketentuan umum, penghasilan pimpinan dan anggota DPRD (Uang representasi, Tunjangan keluarga dan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan alat kelangkapan , yunjangan alat kelengkapan lainnyam, tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses), tunjangan kesejahteraan, uang jasa pengabdian, belanja penunjang kegiatan, pengelolaan hak keuangan dan administratif,
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2023
KLA bertujuan untuk: a. meningkatkan komitmen pemerintah daearah, masyarakat, media masa dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mengimplementasikan kebijakan terkait pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. memperkuat peran dan kapasitas pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan pembangunan dibidang pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak sesuai kewenangan yang ada berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku. Prinsip-prinsip pengembangan KLA dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi: a. tata pemerintahan yang baik, b. non-diskriminasi,; c. kepentingan terbaik bagi anak, d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangananak, dan e. penghargaan terhadap pandangan anak.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sidoarjo No. 8 Tahun 2014
Materi pokok: Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Neraca; c. Laporan Arus Kas; dan d. Catatan atas Laporan Keuangan.