DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 9 April 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 24

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II pada Desa/Kelurahan dan pemberian tugas tambahan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), perlu dilakukan pengelolaan pemungutan pajak yang lebih efektif, efisien, dan akuntabel oleh semua pihak termasuk pemerintah desa dan kelurahan di Kabupaten Sidoarjo;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada Pemerintah Desa dan Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 1 Seri B, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 121);
13.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 64);
14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 30);
15.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Besaran Persentase Nilai Jual Objek Pajak Kena Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 3);
16.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 37 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 Nomor 37); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN PADA PEMERINTAH DESA DAN KELURAHAN DI KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sidoarjo.
5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo
6.Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut BPPD adalah Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
7.Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPPD adalah Kepala Badan Pelayanan Pajak Daerah Kabupaten Sidoarjo.
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masyarakat, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
13.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
14.Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
15.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak, penentuan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
16.Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
17.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19.Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
20.Daftar Himpunan Ketetapan Pajak yang selanjutnya disingkat DHKP adalah daftar himpunan yang memuat data nama Wajib Pajak, letak objek pajak, nomor objek pajak, besar dan pembayaran pajak terutang yang dibuat per Desa/Kelurahan.
21.Buku I adalah penggolongan ketetapan PBB-P2 berdasarkan nilai ketetapan antara Rp0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
22.Buku II adalah penggolongan ketetapan PBB-P2 berdasarkan nilai ketetapan antara Rp.500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

BAB II

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi tata cara pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II pada Desa/Kelurahan dan pemberian tugas tambahan kepada Kecamatan dan Desa/Kelurahan untuk melaksanakan pemungutan PBB-P2.

Pasal 3

(1)Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II di Desa/Kelurahan;
(2)Peraturan Bupati ini dibuat dengan Tujuan sebagai berikut :
1. a.mencapai target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
2. b.mengintensifikasikan data objek dan subjek pajak PBB-P2 Buku I dan Buku II;
3. c.mengoptimalkan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II bagi Wajib Pajak/ Penanggung Pajak mulai dari kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 hingga pelaksanaan penagihan PBB-P2 kepada Wajib Pajak;
4. d.menatausahakan atau mengadministrasikan pemungutan PBB-P2.

BAB III

PETUGAS PEMUNGUT PBB-P2

Pasal 4

Petugas Pemungut PBB-P2 Pemerintah Daerah terdiri atas:

a.Bupati dan Wakil Bupati
b.Sekretaris Daerah
c.BPPD
d.Camat se-Kabupaten Sidoarjo;
e.Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo;
f.Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sidoarjo;
g.Juru Pungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan.

Pasal 5

(1)Bupati dan Wakil Bupati sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menetapkan kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2;
3. c.mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah.
(2)Sekretaris Daerah sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.menyusun kebijakan daerah di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah;
2. b.mengkoordinasikan pengelolaan keuangan daerah;
3. c.melaksanakan pembinaan dan pengarahan guna peningkatan pendapatan PBB-P2.
(3)BPPD sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam pada Pasal 4 huruf c mempunyai tugas sebagai sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi pemungut pajak daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Pasal 6

(1)Camat se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melakukan pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait pemungutan PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
2. b.mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh Desa/Kelurahan;
3. c.melaksanakan tertib administrasi dalam pengelolaan PBB-P2;
4. d.menerima SPPT dan DHKP PBB-P2 dan menyampaikan kepada Desa/ Kelurahan;
5. e.menugaskan Desa/ Kelurahan untuk menetapkan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan dalam keputusan Kepala Desa/Lurah;
6. f.menyampaikan rekapitulasi daftar Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan yang meliputi petugas juru pungut pada masing-masing Desa/Kelurahan kepada Sekretaris Daerah dan BPPD;
7. g.menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Sekretaris Daerah dan BPPD;
8. h.membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/Lurah tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
9. i.menyampaikan rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pemungutan SPPT terkait pelaksanaan kegiatan himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala;
10. j.melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Bupati melalui BPPD sebagai bahan evaluasi; dan
11. k.melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Bupati.
(2)Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.melaksanakan rapat teknis pembinaan kepada aparat Desa/Kelurahan terkait pemungutan PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
2. b.mendistribusikan SPPT dan DHKP PBB-P2 dan membuat Berita Acara Penyerahan kepada Desa/Kelurahan;
3. c.melakukan monitoring pembentukan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan dalam keputusan Kepala Desa/Lurah;
4. d.merekapitulasi Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan yang meliputi petugas juru pungut pada masing-masing Desa/Kelurahan;
5. e.melakukan monitoring pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II;
6. f.melakukan monitoring dan menyusun rekapitulasi laporan Desa/Kelurahan atas pemungutan SPPT terkait pelaksanaan kegiatan himbauan pelunasan PBB-P2 kepada Wajib Pajak, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan secara berkala;
7. g.melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo sebagai bahan evaluasi; dan
8. h.melakukan rekapitulasi dan menyusun laporan Wajib Pajak yang tidak membayar.
(3)Dalam hal, Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan sedang terjadi kekosongan formasi jabatan, maka pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Kecamatan atau petugas lain yang ditunjuk oleh Camat.

Pasal 7

(1)Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Sidoarjo sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.mengkoordinasikan semua kegiatan pemungutan PBB-P2 di Desa/Kelurahan masing-masing;
2. b.menerima SPPT dan DHKP PBB-P2 untuk Buku I dan Buku II;
3. c.menetapkan Tim Optimalisasi Pemungutan PBB-P2 Desa/Kelurahan;
4. d.meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
5. e.melakukan monitoring penyampaian SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/ Penanggung Pajak;
6. f.melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II kepada Camat;
7. g.membuat perjanjian kinerja dengan perangkat Desa/Kelurahan tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
8. h.memimpin dan mengawasi pelaksanaan himbauan pelunasan PBB-P2 yang dilaksanakan oleh juru pungut tingkat Desa/Kelurahan, baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
9. i.membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 secara berkala kepada Camat;
10. j.melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Camat; dan
11. k.melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Camat.
(2)Juru Pungut PBB-P2 Tingkat Desa/Kelurahan sebagai Petugas Pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, mempunyai tugas sebagai berikut:
1. a.meneliti SPPT PBB-P2 yang diterima Desa/Kelurahan sebelum disampaikan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
2. b.menyampaikan SPPT dan Surat Himbauan kepada Wajib Pajak/Penanggung Pajak sesuai dengan tanggung jawabnya;
3. c.melaporkan secara tertulis atas pelaksanaan kegiatan penyampaian SPPT PBB-P2 Buku I dan Buku II sesuai dengan tanggung jawabnya;
4. d.membuat perjanjian kinerja dengan Kepala Desa/Lurah tentang target pelaksanaan pemungutan PBB-P2 Buku I dan Buku II;
5. e.melaksanakan himbauan pelunasan PBB-P2 baik PBB-P2 tahun pajak berjalan maupun tunggakan;
6. f.membuat dan menyampaikan laporan hasil himbauan pelunasan PBB-P2 secara berkala kepada Kepala Desa/Lurah;
7. g.melaporkan realisasi pelaksanaan kegiatan pemungutan PBB-P2 pada akhir jatuh tempo kepada Kepala Desa/Lurah; dan
8. h.melakukan evaluasi dan melaporkan Wajib Pajak yang tidak membayar kepada Kepala Desa/Lurah.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Pasal 8

(1)Wajib Pajak PBB-P2, wajib mendaftarkan diri dan/atau objeknya pajaknya kepada Kepala BPPD secara elektronik dengan menggunakan SPOP dan/atau lampiran SPOP.
(2)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Wajib Pajak diberikan satu NPWPD dan/atau dokumen yang dipersamakan yang diterbitkan oleh Kepala BPPD.
(3)Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa nomor registrasi dan NOPD.
(4)NPWPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
(5)NPWPD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
(6)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mendaftarkan diri, Kepala BPPD secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 9

(1)Kepala BPPD melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak PBB-P2 untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
(2)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh bumi dan/atau bangunan dalam wilayah Daerah.
(3)Pendataan PBB-P2 menggunakan SPOP dan/atau lampiran SPOP yang wajib diisi secara lengkap oleh Wajib Pajak paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SPOP dan/atau lampiran SPOP.
(4)Apabila sampai dengan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) SPOP dan/atau Lampiran SPOP belum disampaikan kepada BPPD, maka dilakukan penetapan secara jabatan.
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui identifikasi atas objek pajak yang belum terdata pajak maupun verifikasi pada objek yang sudah terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2 dan pengukuran bidang objek pajak.
(6)Pendataan Objek Pajak dan Wajib Pajak PBB-P2 sebagaimana dimaksud ayat (1) yang terdiri atas 2 (dua) atau lebih objek Pajak yang bersebelahan dalam 1 (satu) hamparan dan dalam 1 (satu) kepemilikan/ penguasaan/ pemanfaatan dapat ditetapkan menjadi 1 (satu) objek PBB-P2.
(7)Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki wajib pajak dengan bukti di lapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan. Paragraf Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 10

(1)NJOP ditetapkan oleh Bupati.
(2)Dalam hal NJOP PBB-P2 belum ditetapkan oleh Bupati, maka NJOP didasarkan pada surat keterangan NJOP yang diterbitkan oleh Kepala BPPD.
(3)Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
(4)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
(5)Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
1. a.perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
2. b.nilai perolehan baru; atau
3. c.nilai jual pengganti.
(6)NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
(7)Penilaian PBB-P2 mendasarkan pada peraturan perundang- undangan di bidang pajak daerah. Paragraf Ketiga Penetapan Besaran Pajak Terutang

Isi peraturan

Teks24PDFHirarki

Memuat teks peraturan…