DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026

Nomor: 3
Tahun: 2026
Ditetapkan: 26 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi pokok: Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari : a. penghasilan tetap; b. tunjangan; c. penerimaan lain yang sah; dan d. jaminan sosial. Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa: a. tunjangan jabatan; b. tambahan tunjangan jabatan; c. tunjangan keluarga; d. uang makan kepala desa dan perangkat desa. Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari : a. honor tim/ kepanitiaan, honor pelaksana kegiatan anggaran dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa; b. perjalanan dinas; dan c. tunjangan hari raya, sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Penerimaan Lain Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 54);
12.Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 60), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2020 tentang Peraturan Daerah Sidoarjo Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 108); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP, TUNJANGAN DAN PENERIMAAN LAIN YANG SAH BAGI KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA DI KABUPATEN SIDOARJO.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
3.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
6.Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Desa, dan Unsur kewilayahan yang membantu tugas Kepala Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan desa sesuai kewenangannya.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9.Tunjangan Purnatugas adalah sejumlah uang yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa satu kali setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Pasal 2

(1)Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa terdiri dari :
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan;
3. c.penerimaan lain yang sah; dan
4. d.jaminan sosial.
(2)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(3)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
1. a.tunjangan jabatan;
2. b.tambahan tunjangan jabatan;
3. c.tunjangan keluarga;
4. d.uang makan kepala desa dan perangkat desa.
(4)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf c, diterima setiap bulan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(5)Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan d, diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat desa setelah tanggal pelantikan di bulan berikutnya.
(6)Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kinerja, yang terdiri dari :
1. a.honor tim/ kepanitiaan, honor pelaksana kegiatan anggaran dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa;
2. b.perjalanan dinas; dan
3. c.tunjangan hari raya, sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap yang diberikan 1 (satu) tahun sekali.
(7)Honor tim/ kepanitiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a diberikan per kegiatan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam melaksanakan kegiatan yang bersifat strategis sebagaimana ketentuan yang berlaku yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(8)Honor pelaksana kegiatan anggaran diberikan per kegiatan kepada Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) selain Sekretaris Desa dan Kepala Urusan Keuangan dalam melaksanakan kegiatan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(9)Honor pengelola keuangan/ barang desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a diberikan setiap bulan kepada :
1. a.Kepala Desa selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD);
2. b.Sekretaris Desa sebagai koordinator Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa; dan
3. c.Kepala Urusan Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan.
(10)Besaran honorarium kepanitiaan, pelaksana kegiatan anggaran dan/ atau pengelola keuangan/ barang desa dan perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, berpedoman pada Peraturan Keapala Desa tentang Pedoman Pelaksanaan APBDesa.
(11)Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
1. a.Jaminan Kesehatan; dan
2. b.Jaminan Ketenagakerjaan.

Pasal 3

(1)Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud Pasal 2 diberikan kepada:
1. a.Kepala Desa non PNS;
2. b.Sekretaris Desa; dan
3. c.Perangkat desa yang diangkat sesuai dengan mekanisme peraturan perundangan yang berlaku.
(2)Penghasilan tetap tidak diberikan kepada :
1. a.Kepala Desa yang bersal dari PNS;
2. b.Perangkat Desa yang berasal dari PNS.

Pasal 4

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhak mendapatkan penghasilan tetap wajib memenuhi ketentuan :
1. a.memenuhi persyaratan administratif; dan
2. b.belum habis masa jabatannya.
(2)Dalam hal alokasi APBDes tahun anggaran berjalan tidak mencukupi untuk membayar penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa yang baru diangkat, maka pemberian penghasilan tetap diusulkan pada perubahan anggaran tahun berjalan.

Pasal 5

Besaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah sebagai berikut:

a.Kepala Desa, sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) per bulan;
b.Sekretaris Desa, sebesar Rp.3.400.000,00 (tiga juta empat ratus ribu rupiah) per bulan;
c.Perangkat Desa, sebesar Rp.2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan.

Pasal 6

(1)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara diberikan penghasilan tetap sebesar 50% (lima puluh per seratus).
(2)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sementara tidak mendapatkan tunjangan jabatan, tambahan tunjangan jabatan, uang makan, dan penghasilan lain yang sah.
(3)Kepala Desa dan Perangkat Desa yang melaksanakan cuti besar, cuti bersalin, dan cuti sakit yang lebih dari 1 (satu) bulan tidak diberikan tunjangan jabatan, tambahan tunjangan jabatan dan honor kepanitiaan dan/atau pengelola keuangan/ barang desa setelah surat izin cuti dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
(4)Pemberian penghasilan tetap sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan sejak penetapan Keputusan Pemberhentian Sementara oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 7

(1)Penjabat Kepala Desa hanya diberikan tunjangan dan penerimaan lain yang sah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran sesuai kemampuan keuangan desa yang bersumber dari APBDesa.
(2)Penjabat atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa diberikan :
1. a.honor pengelola keuangan/barang desa;
2. b.perjalanan dinas;
3. c.tambahan tunjangan jabatan yang bersumber dari pendapatan asli desa.
(3)Penjabat atau Pelaksana Tugas Harian Kepala Desa tidak diberikan :
1. a.penghasilan tetap;
2. b.tunjangan jabatan;
3. c.Jaminan Sosial;
4. d.tunjangan keluarga;
5. e.tunjangan hari raya;
6. f.tunjangan purnatugas;
7. g.uang makan.
(4)Bagi perangkat desa yang merangkap sebagai pelaksanan tugas atau pelaksana harian selain mendapat tunjangan jabatan pada jabatan definifnya sesuai ketentuan, juga diberikan tunjangan jabatan 30% (tiga puluh perseratus) dari besaran tunjangan jabatan pada jabatan sebagai pelaksana tugas atau pelaksana harian.

Pasal 8

(1)Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf c diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa dibebankan pada APBDes berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran, sesuai dengan kemampuan keuangan desa.
(2)Tunjangan dan penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Kepala Desa dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, diberikan sesuai jabatan berdasarkan Struktur Organisasi Pemerintah Desa.
(2)Tunjangan Jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan maksimal 20% (dua puluh perseratus) dari penghasilan tetap.

Pasal 10

(1)Tunjangan Purnatugas diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa tugasnya dengan hormat, yang dianggarkan dalam APBDes.
(2)Besaran Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Kepala Desa, sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
2. b.Perangkat Desa, sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
(3)Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan masa tugas Kepala Desa atau Perangkat Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.Kepala Desa :
  1. 1.masa tugas kurang dari 1 (satu) tahun, diberikan sebesar 10 % (sepuluh per seratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  2. 2.masa tugas 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan sebesar 20 % (dua puluh per seratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  3. 3.masa tugas lebih dari 2 (dua) sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Tunjangan Purnatugas sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  4. 4.masa tugas lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan sebesar 60 % (enam puluh perseratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  5. 5.masa tugas lebih dari 4 (empat) sampai dengan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas besarnya;
  6. 6.masa tugas lebih dari 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tahun, diberikan sebesar 100 % (seratus perseratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas.
2. b.Perangkat Desa :
  1. 1.masa tugas kurang dari (1) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan sebesar 20 % (dua puluh perseratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  2. 2.masa tugas 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan sebesar 40 % (empat puluh per seratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  3. 3.masa tugas lebih dari 5 (lima) sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberikan sebesar 80 % (delapan puluh per seratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas;
  4. 4.masa tugas lebih dari 10 (sepuluh) sampai dengan 15 (lima) tahun atau lebih, diberikan setinggi-tingginya 100 % (seratus perseratus) dari besarnya Tunjangan Purnatugas.
(4)Pemberian Tunjangan Purnatugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sumber dana sebagai berikut:
1. a.bersumber dari APBDesa sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah); dan
2. b.bersumber dari APBD sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
(5)Pencairan Tunjangan Purnatugas dilakukan setelah Kepala Desa membuat Laporan Pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
(6)Dalam hal Kepala Desa dan/ atau Perangkat Desa meninggal dunia, Tunjangan Purnatugas diberikan kepada ahli warisnya.
(7)Pembayaran Tunjangan Purnatugas dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

(1)Tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b adalah tunjangan yang bersumber dari pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain.
(2)Pemberian tambahan tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBDes dan besarannya disesuaikan dengan kewajaran dan kemampuan keuangan desa.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…