DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2025

Nomor: 5
Tahun: 2025
Ditetapkan: 21 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 46

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang didasarkan pada pertimbangan objektif lainnya, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja. Peraturan ini juga memuat tata cara perhitungan, kriteria penilaian kinerja, mekanisme pembayaran, serta sanksi atau pengurangan TPP bagi pegawai yang melanggar disiplin.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 55 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, sudah tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang- Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peratuan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
10.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI SIDOARJO TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
6.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, namun belum diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7.Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat TPP ASN adalah tambahan penghasilan di luar gaji dan tunjangan jabatan pegawai ASN yang dianggarkan dalam APBD yang besarannya diberikan sesuai kemampuan keuangan daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
9.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
10.Skor produktivitas adalah hasil penilaian kegiatan kedinasan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui aplikasi e-kinerja.
11.Skor disiplin pegawai adalah perhitungan kehadiran pegawai dalam satu bulan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
12.Daftar rekapitulasi perhitungan TPP ASN adalah daftar yang dibuat oleh pengurus gaji dan ditandatangani kuasa pengguna anggaran/pejabat pembuat komitmen dan bendahara pengeluaran yang menjadi dasar perhitungan besaran TPP ASN yang diterima oleh ASN.
13.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 2

TPP ASN diberikan dengan tujuan untuk :

a.meningkatkan kinerja ASN yang menunjang kinerja Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
b.meningkatkan kesejahteraan ASN; dan
c.meningkatkan motivasi kerja ASN;

BAB II

KRITERIA TPP ASN

Pasal 3

(1)Dalam melaksanakan tugas, ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan TPP.
(2)TPP ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
1. a.TPP ASN berdasarkan Beban Kerja;
2. b.TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja;
3. c.TPP ASN berdasarkan Kondisi Kerja;
4. d.TPP ASN berdasarkan Kelangkaan Profesi; dan/atau
5. e.TPP ASN berdasarkan Pertimbangan Objektif lainnya.

Pasal 4

(1)TPP ASN berdasarkan kelas jabatan diperoleh dari perkalian antara persentase basic TPP ASN dengan masing-masing kriteria TPP, meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan obyektif lainnya sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan daerah.
(2)Besaran basic TPP ASN mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1)Kelas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil evaluasi jabatan menggunakan metode Sistem Evaluasi Faktor (Factor Evaluation System) atau hasil validasi Kementrian yang membidangi evaluasi jabatan.
(2)Ketentuan lebih lanjut terkait Kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Besaran TPP ASN untuk masing-masing kriteria TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung dari persentase basic TPP ASN dikalikan dengan faktor penghitung sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2)Faktor penghitung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)TPP ASN berdasarkan Beban Kerja diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam per bulan.
(2)Beban kerja normal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan analisa jabatan dan analisa beban kerja.
(3)Besaran TPP ASN berdasarkan Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan dengan faktor penghitung.
(4)Faktor penghitung sebagaimana dimaksud ayat (3) terdiri dari:
1. a.Indeks Jabatan;
2. b.Indeks Penyeimbang; dan
3. c.Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 8

TPP ASN berdasarkan Beban Kerja tidak diberikan kepada ASN yang:

a.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
b.bekerja pada Pusat Kesehatan Masyarakat (puskesmas);
c.bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
d.bekerja pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah;
e.diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
f.diberhentikan dan sedang dalam proses mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
g.nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
h.menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara;
i.menjalani Masa Persiapan Pensiun;
j.menjalani tugas belajar.

Pasal 9

(1)TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
(2)Besaran TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari persentase basic TPP ASN per kelas jabatan dikalikan faktor penghitung.
(3)Faktor penghitung sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari:
1. a.Indeks Perangkat Daerah;
2. b.Indeks Kewilayahan;
3. c.Indeks Jabatan;
4. d.Indeks Zona Integritas; dan
5. e.Indeks Kemampuan Keuangan Daerah.
(4)Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi Jabatan Fungsional Guru dan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dihitung sesuai formula perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi guru yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Pemberian TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi ASN yang bekerja pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro dihitung sesuai formula perhitungan TPP ASN berdasarkan prestasi kerja bagi Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) R.T. Notopuro yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(6)ASN yang bertanggung jawab mengelola keuangan/ barang pada perangkat daerah yang tidak mendapatkan TPP Kondisi Kerja dapat diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja lebih tinggi dari ASN lainnya pada kelas jabatan yang sama dalam perangkat daerah dimaksud.

Pasal 10

(1)TPP ASN berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 tidak diberikan kepada ASN yang :
1. a.diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain;
2. b.bekerja pada badan yang melaksanakan sebagian fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan pada sub bidang pelayanan pajak daerah;
3. c.diberhentikan sementara dari jabatan sebagai ASN;
4. d.diberhentikan dan sedang mengajukan banding administratif kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian serta tidak diizinkan masuk bekerja;
5. e.nyata-nyata tidak melaksanakan tugas/ jabatan/ pekerjaan tertentu pada Pemerintah Kabupaten Sidoarjo berdasarkan pernyataan dari atasan langsungnya;
6. f.menjalani Cuti di Luar Tanggungan Negara; dan/atau
7. g.menjalani Masa Persiapan Pensiun;
(2)Bagi ASN yang menjalani Tugas Belajar diberikan TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebesar 80% (delapan puluh persen).

Isi peraturan

Teks46PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 55 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bogor Nomor 55 Tahun 2024

Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 21 Tahun 2023

Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2023