DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2026

Nomor: 7
Tahun: 2026
Ditetapkan: 12 Februari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026, diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pemberian tunjangan purnatugas Kepala Desa tahun anggaran 2026.

Isi peraturan

Menimbang

d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, serta dalam rangka memberikan pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengelola biaya pemilihan Kepala Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sidoarjo tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilajah Kotapradja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaja dengan mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1455);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri A);
13.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 13 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 14);
14.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 77);
15.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2026 Nomor 3);
16.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 64 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 64);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 2 Seri A);
18.Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2025 Nomor 77); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2.Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3.Bantuan Keuangan Khusus adalah bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Bupati.
4.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan daerah Kabupaten Sidoarjo.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
8.Anggaran pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidoarjo.
10.Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa, adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
11.Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasakan sebagian kekuasaan pemegang kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa.
12.Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13.Tunjangan Purnatugas adalah penerimaan yang sah sebagai penghargaan bagi Kepala Desa yang telah selesai melaksanakan jabatannya dalam bentuk uang atau yang setara dengan itu.

Pasal 2

(1)Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026, diberikan kepada Pemerintah Desa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan pemberian tunjangan purnatugas Kepala Desa tahun anggaran 2026.
(2)Desa Pelaksana Pemilihan Kepala Desa, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

(1)Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2026 ditentukan berdasarkan Jumlah Pemilih Sementara pada masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026.
(2)Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2026 untuk masing-masing Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Bupati tentang Daftar Penerima dan Besaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026.

Pasal 4

Biaya Pemilihan Kepala Desa wajib dianggarkan dalam APBDesa sebagai pendapatan Desa pada kelompok transfer dalam jenis bantuan keuangan dari APBD.

Pasal 5

(1)Anggaran Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026, digunakan untuk:
1. a.Pemilihan Kepala Desa, dengan rincian penggunaan:
  1. 1.honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  2. 2.honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara;
  3. 3.honorarium Saksi;
  4. 4.honorarium pengamanan;
  5. 5.honorarium petugas pemutakhiran data pemilih;
  6. 6.iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi panitia pemilihan kepala desa atas kecelakaan kerja dan kematian.
  7. 7.iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok penyelenggara pemungutasn suara atas kecelakaan kerja dan kematian.
  8. 8.cetak dan penggandaan surat suara untuk Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan formulir lainnya;
  9. 9.Alat tulis kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa;
  10. 10.perlengkapan tempat pemungutan suara, sewa sound system dan genset, terop, kursi, pembuatan bilik suara dan kotak suara;
  11. 11.makanan dan minuman;
  12. 12.publikasi, dokumentasi dan dekorasi;
  13. 13.pakaian dinas upacara besar Kepala Desa terpilih;
  14. 14.belanja lain-lain terkait Pemilihan Kepala Desa.
2. b.tunjangan purnatugas Kepala Desa;
(2)Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa yang digunakan untuk tunjangan purnatugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hururf b, diperuntukkan bagi Kepala Desa yang meninggal dunia atau mengundurkan diri atau mengakhiri masa tugasnya dengan hormat.

Pasal 6

(1)Rincian penggunaan Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa Tahun Anggaran 2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 disesuaikan dengan jenis belanja dan harga satuan penggunaan Anggaran Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagai berikut:
1. a.Pemilihan Kepala Desa
  1. 1.Honorarium Panitia Pemilihan Kepala Desa diberikan kepada masing-masing orang setiap bulan selama 6 (enam) bulan, dengan rincian sebagai berikut: a) Ketua diberikan honorarium sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah); b) Wakil Ketua diberikan honorarium sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah); c) Sekretaris diberikan honorarium sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); d) Bendahara diberikan honorarium sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah); e) Anggota diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). .
  2. 2.Honorarium kelompok penyelenggara pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut: a) Ketua, diberikan honorarium sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); b) Sekretaris, diberikan honorarium sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah); c) Anggota, diberikan honorarium sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);
  3. 3.Honorarium saksi tempat pemungutan suara, diberikan kepada petugas saksi untuk setiap kegiatan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  4. 4.Honorarium pengamanan, diberikan per hari dengan rincian sebagai berikut: a) Satuan perlindungan masyarakat desa diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); b) Petugas satuan perlindungan masyarakat tempat pemungutan suara diberikan honorarium bulan sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); c) Satuan polisi pamong praja tingkat kecamatan diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); d) Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Kabupaten diberikan honorarium sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  5. 5.Honorarium petugas pemutakhiran data pemilih diberikan setiap kegiatan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  6. 6.Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi panitia pemilihan kepala desa atas kecelakaan kerja dan kematian sebesar Rp10.800,00 (sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan selama 6 (enam) bulan;
  7. 7.Iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi kelompok penyelenggara pemungutan suara atas kecelakaan kerja dan kematian sebesar Rp10.800(sepuluh ribu delapan ratus rupiah) per orang selama 1 (satu) bulan;
  8. 8.cetak dan penggandaan surat suara untuk Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa non elektronik, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap dan formulir lainnya, dengan rincian sebagai berikut: 1) cetak surat suara paling banyak sebesar Rp2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) per tempat pemungutan suara; 2) penggandaan paling banyak sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
  9. 9.alat tulis kantor Panitia Pemilihan Kepala Desa paling banyak sebesar Rp1.100.000,00 (satu juta seratus rupiah);
  10. 10.perlengkapan tempat pemungutan suara, sewa sound system dan genset, terop, kursi, pembuatan bilik suara dan kotak suara paling banyak maksimal per tempat Pemungutan Suara Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  11. 11.Makanan dan minuman paling banyak 50 (lima puluh) kotak per tempat pemungutan suara, dengan rincian sebagai berikut: 1) Nasi Kotak Rp30.000 (tiga puluh ribu rupiah); 2) Snack Kotak Rp15.000 (lima belas ribu rupiah);
  12. 12.Publikasi, dokumentasi dan dekorasi Panitia Desa paling banyak sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  13. 13.Pakaian dinas upacara besar Kepala Desa Terpilih sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
2. b.tunjangan Purnatugas Kepala Desa diberikan 1 (satu) kali sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

Pasal 7

(1)Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2026 yang bersumber dari APBD, diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa.
(2)Dalam pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, PPKD berkoordinasi dengan Panitia Pemilihan Kepala Desa.

Pasal 8

Dana Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2026, wajib disetor kembali ke kas daerah dalam hal :

a.terdapat sisa dana; atau
b.Desa tidak dapat melaksanakan Pemilihan Kepala Desa Tahun 2026.

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Khusus Pemilihan Kepala Desa tahun anggaran 2026, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sesuai peraturan perundang- undangan, dan menjadi satu kesatuan dalam Laporan Pertanggungjawaban APBDesa.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 77 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Khusus Biaya Pemilihan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 Nomor 78), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…