Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS, b. Pejabat Negara, c. pimpinan dan anggota DPRD, d. PPPK e. pimpinan BLUD, dan f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
Memuat teks peraturan…
MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan, 1. 2. Dacrah adalah Kabupaten Sijunjung. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan olch Pemerintah Daerah dan Dcwan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara sccara tctap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemcrintahan. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati scria pejabat negara lainnya yang ditentukan olch peraturan perundang-undangan. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sclanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Kabupaten Sijunjung. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 Wo (seratus perscn). Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang sclanjutnya disingkat PPPK adalah warga ncgara Indonesia yang memenuhi syarat terlentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan lugas pemerintahan. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pclaksana teknis dinas/badan dacrah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan dacrah pada umumnya. Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah yang selanjutnya di singkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan Peraturan Dacrah. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga bclas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (l) huruf c, yang diberikan bagi Pejabat Negara, terdiri atas:
Tunjangan Hari Raya dan ketiga belas bagi pimpinan dan anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
Tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas bagi:
il) Pemberian gaji ketiga belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dcngan Pasal 6, sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.
Proses pembayaran tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga bclas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrundang- undangan.
Pendanaan pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas dapat bersumber dari:
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sijunjung Ditetapkan di Muaro Sijunjung pada tanggal (9 Maser 2025 BUPATI SIJUNJUNG, ttd BENNY DWIFA YUSWIR Diundangkan di Muaro Sijunjung pada tanggal 18 Mare 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG, ttd ZEFNIHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SIJUNJUNG TAHUN 2025 NOMOR .& Salinan sesuai dengan aslinya - EPALA BAGIAN HUKUM “ SIGIya MUKHAMIS BASYIR Ma MENPEREA |1 Dipindai dengan CamScanner
Membuka PDF…