Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, melalui Sekretariat Daerah (Setdakab), berfungsi sebagai pusat koordinasi administrasi pemerintahan daerah, penyedia layanan publik, serta pelaksana kebijakan dan program pembangunan. Lembaga ini esensial untuk menggerakkan roda pemerintahan secara profesional, efektif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat. Ruang lingkup operasional Setdakab mencakup aspek regulasi melalui Bagian Hukum, pelayanan administrasi umum dan kepegawaian, serta pengelolaan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Setdakab juga berperan dalam mendukung pengembangan ekonomi, investasi, dan kemitraan usaha di Kabupaten Sijunjung.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sijunjung
Pemerintah Kabupaten Sijunjung, melalui Sekretariat Daerah (Setdakab), mengemban mandat krusial untuk menggerakkan roda administrasi pemerintahan secara profesional dan efektif. Kehadiran lembaga ini sangat vital sebagai pusat koordinasi pemerintahan daerah, penyedia layanan administrasi umum, serta pelaksana kebijakan dan program pembangunan di wilayah Kabupaten Sijunjung.
Ruang lingkup Setdakab Sijunjung mencakup aspek regulasi melalui Bagian Hukum yang menangani penyusunan peraturan daerah, serta aspek pelayanan yang tercermin dalam penyediaan layanan administrasi umum dan kepegawaian. Dari sisi program, Setdakab mengelola perencanaan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan pembangunan daerah, termasuk program kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan rakyat.
Intervensi program strategis Setdakab Sijunjung meliputi pengelolaan administrasi kewilayahan, otonomi daerah, dan kerja sama. Selain itu, terdapat program terkait pengelolaan kelembagaan dan peningkatan kinerja organisasi pemerintah daerah, serta dukungan pengembangan ekonomi daerah melalui Bagian Perekonomian.
Pemerintah Kabupaten Sijunjung berkontribusi pada isu nasional melalui partisipasi aktif dalam rapat-rapat koordinasi terkait pengendalian inflasi dan penyusunan regulasi yang berdampak regional maupun nasional. Keterlibatan ini menunjukkan komitmen terhadap tata kelola pemerintahan yang baik dan inklusif.
Warga negara harus berurusan dengan Setdakab Sijunjung untuk berbagai keperluan, seperti mendapatkan informasi dan layanan publik, mengurus administrasi kepegawaian daerah, atau mencari informasi mengenai kebijakan dan peraturan daerah. Masyarakat juga dapat berinteraksi dengan Setdakab terkait program kesejahteraan rakyat serta dalam hal pengaduan atau masukan kinerja pemerintahan daerah.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sijunjung, melalui Setdakab, berfungsi sebagai tulang punggung administrasi dan pembangunan daerah yang esensial. Peran strategisnya dalam pelayanan publik, regulasi, dan implementasi program menunjukkan komitmen terhadap kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Sijunjung.
DokumenLihat semua
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun Tahun 2024
Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru terdiri atas: a. subbagian tata usaha, b. seksi pelayanan medik, keperawatan dan kebidanan, dan c. seksi penunjang medik. (2) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dipimpin oleh kepala subbagian tata usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada direktur. (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dan huruf c, dipimpin oleh kepala seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada direktur. (4) Pada subbagian dan seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat kelompok jabatan fungsional dan/atau pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada direktur. (5) Susunan organisasi UPTD RSUD Kamang Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 4 Tahun 2019
KETENTUAN UMUM, PENGELOLAAN ARSIP, PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP, KETERBUKAAN ARSIP STATIS UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN, SUMBER DAYA KEARSIPAN, PEMBIYAAN, PERAN SERTA MASYARAKAT, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN PERALIHAN, KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 5 Tahun 2014
Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah pengelolaan pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sijunjung, meliputi : a.Pemanfaatan dan pemeliharaan bangunan pasar dan fasilitasnya; b. Pengelolaan kebersihan pasar; c.Penataan, penertiban dan pengamanan pasar; d. Penataan dan pemberdayaan pedagang; e. Penetapan dan pemungutan pendapatan pasar; f. Pembinaan dan pengawasan pasar. g. Organisasi pengelola pasar.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 01 Tahun 2015
Menetapkan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung No. 4 Tahun 2016
Menetapkan Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sijunjung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sijunjung Nomor 2 Tahun 2025
Pemberian tunjangan Hari Raya dan gaji ketiga belas diberikan kepada: a. PNS dan CPNS, b. Pejabat Negara, c. pimpinan dan anggota DPRD, d. PPPK e. pimpinan BLUD, dan f. pegawai non pegawai aparatur sipil negara pada perangkat Daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 7 Tahun 2018
Mengatur tentang Perubahan APBD TA 2018
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sijunjung Nomor 11 Tahun 2017
Ketentuan, Pajak Daerah, Bangunan, Nilai Perolehan Obyek Pajak, Nilai Jual Obyek Pajak, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Notaris, Wajib Pajak, Masa Pajak, Pemungutan Pajak, Surat Setoran pajak Daerah, Pemeriksaan, Tarif