DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara; Bab 3. Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas; Bab 4. Pendanaan; Bab 5. Ketentuan Lain-Lain; Bab 6. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sikka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka perlu diganti;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang f BUPATI SIKKA, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 22 TAHUN 2025 TENTANG PAKAIANDINAS APARATURSIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH BUPATI SIKKA PROVINS! NUSA TENGGARA TIMUR Mengingat Menimbang
8.Pakaian ... Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1.Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas aparatur sipil negara dalam melaksanakan tugas kedinasan.
2.Pakaian Dinas Harian adalah Pakaian Dinas yang digunakan untuk melaksanakan tugas sehari-hari termasuk digunakan pada saat dinas luar, kecuali ditentukan lain sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang berlangsung.
3.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, Satuan Palisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
4.Pakaian Dinas Lapangan adalah Pakaian Dinas yang digunakan dalam menjalankan tugas operasional di lapangan.
5.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada perangkat daerah tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh pegawai yang karena sifat pekerjaannya memiliki ciri khusus teknis operasional berdasarkan peraturan perundang-undangan dan bagi pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.
6.Pakaian Sipil Lengkap adalah Pakaian Dinas bagi ASN yang dipakai pada upacara kenegaraan atau resmi, bepergian resmi keluar negeri, acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan, pelantikan jabatan struktural dan pelantikan pejabat fungsional serta penerimaan penghargaan satya lencana karya satya.
7.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh perangkat daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun. f Pasal l

BAB I

KETENTUANUMUM PERATURAN BUPATI TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAHDAERAH.

Pasal 3

BABII PAKAIANDINASAPARATURSIPILNEGARA

(1)ASN di lingkungan Pemerintah Daerah wajib memakai Pakaian Dinas dan Atribut berdasarkan Peraturan Bupati ini.
(2)Penggunaan Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, pengawasan, estetika, motivasi kerja, kewibawaan serta mewujudkan keseragaman dan identitas ASN.

Pasal 2

8.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah adalah Pakaian Dinas yang digunakan oleh Camat dan Lurah pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
9.Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia Adalah Pakaian Dinas yang digunakan pada tanggal dan/ atau acara tertentu dalam rangka mempererat persatuan Korps Pegawai Republik Indonesia dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Atribut adalah tanda yang melengkapi pakaian dinas untuk memberikan identitas setiap pegawai.
11.Tanda Pengenal adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas ASN dengan warna dasar berdasarkan jabatan yang dijabat oleh ASN dalam melaksanakan tugas.
12.Tandajabatan adalah atribut pakaian dinas yang bentuk, ukuran, dan bahan tertentu menyatakan kedudukan tugas, tanggung jawab dan lingkup wewenang dari pejabat yang memakainya.
13.Papan Nama Pegawai adalah kelengkapan pakaian dinas sebagai identitas pegawai.
14.Pemerintah Daerah adalah pemerintah daerah Kabupaten Sikka.
15.Bupati adalah Bupati Sikka.
16.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka.
17.Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Sikka.
18.Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja di Lingkungan pemerintah Kabupaten Sikka.
19.Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
20.Pejabat Administrasi adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah, terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana.
21.Pejabat Fungsional adalah pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional. ( 4) Pakaian ...

(1)Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang atau kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat digunakan untuk menghadiri acara kenegaraan dan acara resmi.
(3)Penggunaan Pakaian Dinas Harian kemeja putih lengan pendek bagi ASNpria baju dimasukkan ke dalam celana. /

Pasal 6

(1)Pakaian Dinas Harian khaki tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, terdiri atas:
1. a.Pakaian Dinas Harian khaki tua kemeja lengan panjang atau kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat pimpinan tinggi pratama; dan
2. b.Pakaian Dinas Harian khaki tua kemeja lengan pendek digunakan oleh pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat pelaksana, dan Pejabat Fungsional.
(2)Pakaian Dinas Harian khaki tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan pada hari senin dan selasa.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian khaki tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Pakaian Dinas Harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a.Pakaian Dinas Harian khaki tua;
b.Pakaian Dinas Harian kemeja putih;
c.Pakaian Dinas Harian tenun/tenun modifikasi atau pakaian khas daerah; dan
d.Pakaian Dinas Harian smart kasual.

Pasal 4

b.Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu;
c.Pakaian Sipil Lengkap;
d.Pakaian Dinas lapangan;
e.Pakaian Dinas lapangan dan operasional lainnya pada Perangkat Daerah tertentu;
f.Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu;
g.Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah; dan
h.· pakaian seragam batik Korps PegawaiRepublik Indonesia.
f.penerimaan ... dan Pejabat
b.a car a resmi;
c.perjalanan dinas ke luar negeri;
d.acara tertentu pada kegiatan pendidikan dan pelatihan;
e.pelantikan pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator Fungsional; dan f ( 1) Pakaian Sipil Lengkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c digunakan oleh ASNdi lingkungan Pemerintah Daerah pada:
a.acara kenegaraan;

Pasal 10

Pakaian Dinas Harian Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan Pakaian Dinas Upacara Perangkat Daerah Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f digunakan oleh ASN pada Perangkat Daerah tertentu dalam kegiatan rapat koordinasi dan peringatan hari ulang tahun.

Pasal 9

(1)Pakaian Dinas Harian smart kasual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d digunakan oleh ASNpada hari Jumat.
(2)Jenis Pakaian Dinas Harian smart kasual terdiri dari:
1. a.kemeja atau blus;
2. b.rok atau celana berbahan kain atau jeans;
3. c.selendang motif sarung; dan
4. d.sepatu kets.
(3)Dikecualikan pada saat rapat resmi, hari Jumat mengenakan tenun ikat.

Pasal 8

(1)Pakaian Dinas Harian tenun/tenun modifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan oleh ASN Pemerintah Daerah pada hari kamis dan pada hari batik nasional setiap tanggal 2 Oktober.
(2)Pakaian khas daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c digunakan pada jumat pertama setiap bulan untuk mengikuti kegiatan pembinaan rohani atau hari besar kebudayaan.
(3)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian tenun/tenun modifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati 1n1.

Pasal 7

(4)Pakaian Dinas Harian kemeja putih digunakan pada hari rabu.
(5)Jenis dan model serta spesifikasi Pakaian Dinas Harian kemeja putih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Jenis ...
(1)Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf h digunakan pada saat:
1. a.upacara hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia;
2. b.tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan;
3. c.upacara hari besar nasional; dan
4. d.rapat atau pertemuan yang diselenggarakan oleh Korps Pegawai Republik Indonesia.
(2)Penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia pada saat upacara dilengkapi dengan tutup kepala. /

Pasal 14

(1)Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g digunakan pada saat melaksanakan pelantikan, upacara kemerdekaan Republik Indonesia, hari jadi daerah, dan hari besar lainnya.
(2)Jenis dan model Pakaian Dinas Upacara Camat dan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 6

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 10

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 14

Dasar hukum (4)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2024

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024

Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022

Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022