DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 3 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 26

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sikka

regulasi_utama

Ringkasan

Ketentuan Umum; Perubahan APBD; Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun.j BUPATISIKKA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENSIKKA NOMOR 2 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENSIKKATAHUNANGGARAN2024 PROVINS!NUSATENGGARATIMUR BUPATISIKKA -,
8.Pembiayaan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PADadalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya\

Pasal 1

UMUM PERATURANDAERAHTENTANGPERUBAHANANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJADAERAHKABUPATENSIKKA TAHUNANGGARAN2024. Menetapkan MEMUTUSKAN: DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENSIKKA dan BUPATISIKKA Dengan Persetujuan Bersama (Lemba.ra.n. Negara. Repu.blik In.don.esia Tahun. 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Paragraf ... ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.semula sebesar Rpl.242.235.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh limajuta rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp19.169.650.000 (sembilan belas miliar seratus enampuluh sembilanjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rpl .261.404.650.000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat empatjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah\

Pasal 3

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.Surplus/(defisit);
d.Pembiayaan Daerah; dan
e.Pembiayaan Neto.

Pasal 2

8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11.Bupati adalah Bupati Sikka.

a.semula ...

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp35.847.445.100 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp37.84 7.445.100 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp16.104. 772.450 (enam belas miliar seratus empatjuta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp526.131.240 (lima ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar RplS.578.641.210 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh selapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:\

BAB II

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 13.398.511.250 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp3.859.513.951 (tiga miliar delapan ratus lima puluh embilan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rpl 17.258.025.201 (seratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 4

a.semula ...

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: \

Pasal 7

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a.semula sebesar Rpl.108.327.698.250 (satu triliun seratus delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp15.110.046.049 (lima belas miliar seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rpl.123.437. 744.299 (satu triliun seratus dua pulub tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 6

a.semula sebesar Rpl.707.467.340 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
b.berkurang sebesar 9.394.049 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rpl.698.073.291 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapanjuta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp59.738.826.360 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.395.039.240 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh limajuta tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp62.133.865.600 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tigajuta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(2)Dana ...
(1)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tidak direncanak\

Pasal 9

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.tidak ada perubahan, sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

a.semula sebesar Rpl.066.189.267.000 (satu triliun enam puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rpl0.054.560.000 (sepuluh miliar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah, sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rpl.076.243.827.000 (satu triliun tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh tigajuta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp42.138.43 l .250 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar RpS.055.486.049 (lima miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah, sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp47.193.917.299 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
3. b.berkurang .....
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp999.206.855.246 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enamjuta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); dan \

Pasal 11

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl.319.625.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh limajuta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp6.055.571.372 (enam miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rpl.325.680.571.372 (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasional;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 10

(2)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, tidak direncanakan.
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp20.508. 790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.tidak ada perubahan, sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp573.884. 728.044 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp21.525.654.222,56 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah lima puluh enam sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp552.359.073.821,44 (lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp342.737.520.126. (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar RplS.809.000.043,80 (limabelas miliar delapan ratus sembilan juta empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp358.546.520.169,80 {tigaratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enamjuta lima ratus dua puluh ribu seratus enam puluh Sembilanribu rupiah delapan puluh sen).
(3)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 1.430.328.307 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan\
2. b.berkurang ...

Isi peraturan

Teks26PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor1655);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun.j BUPATISIKKA, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat Menimbang PERATURANDAERAHKABUPATENSIKKA NOMOR 2 TAHUN2024 TENTANG PERUBAHANANGGARANPENDAPATANDANBELANJADAERAH KABUPATENSIKKATAHUNANGGARAN2024 PROVINS!NUSATENGGARATIMUR BUPATISIKKA -,
8.Pembiayaan ... Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
2.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
3.Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PADadalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5.Surplus adalah selisih lebih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
6.Defisit adalah selisih kurang antara anggaran Pendapatan Daerah dengan Belanja Daerah.
7.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ a tau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya\

Pasal 1

4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Paragraf ... ( 1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri dari:

a.semula sebesar Rpl.242.235.000.000 (satu triliun dua ratus empat puluh dua miliar dua ratus tiga puluh limajuta rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp19.169.650.000 (sembilan belas miliar seratus enampuluh sembilanjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga jumlah pendapatan Daerah setelah perubahan sebesar Rpl .261.404.650.000 (satu triliun dua ratus enam puluh satu miliar empat ratus empat empatjuta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

(2)Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan Asli Daerah;
2. b.pendapatan transfer; dan
3. c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah\

Pasal 3

a.Pendapatan Daerah;
b.Belanja Daerah;
c.Surplus/(defisit);
d.Pembiayaan Daerah; dan
e.Pembiayaan Neto.

Pasal 2

8.Pembiayaan Neto adalah selisih antara penerimaan Pembiayaan dengan pengeluaran Pembiayaan.
9.Daerah adalah Kabupaten Sikka.
10.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka.
11.Bupati adalah Bupati Sikka.

a.semula ...

(1)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp35.847.445.100 (tiga puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.000.000.000 (dua miliar rupiah), sehingga jumlah pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp37.84 7.445.100 (tiga puluh tujuh miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta empat ratus empat puluh lima ribu seratus rupiah);
(2)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp16.104. 772.450 (enam belas miliar seratus empatjuta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp526.131.240 (lima ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh satu ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah retribusi Daerah setelah perubahan sebesar RplS.578.641.210 (lima belas miliar lima ratus tujuh puluh selapan juta enam ratus empat puluh satu ribu dua ratus sepuluh rupiah).
(3)Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari:\

BAB II

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 13.398.511.250 (seratus tiga belas miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus sebelas ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp3.859.513.951 (tiga miliar delapan ratus lima puluh embilan juta lima ratus tiga belas ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah), sehingga jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rpl 17.258.025.201 (seratus tujuh belas miliar dua ratus lima puluh delapan juta dua puluh lima ribu dua ratus satu rupiah).
(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pajak Daerah;
2. b.retribusi Daerah;
3. c.hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
4. d.lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Pasal 4

a.semula ...

(1)Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a terdiri dari: \

Pasal 7

( 1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b terdiri dari:

a.semula sebesar Rpl.108.327.698.250 (satu triliun seratus delapan miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rp15.110.046.049 (lima belas miliar seratus sepuluh juta empat puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah Pendapatan transfer setelah perubahan sebesar Rpl.123.437. 744.299 (satu triliun seratus dua pulub tiga miliar empat ratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

(2)Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
2. b.Pendapatan transfer antar daerah.

Pasal 6

a.semula sebesar Rpl.707.467.340 (satu miliar tujuh ratus tujuh juta empat ratus enam puluh tujuh ribu tiga ratus empat puluh rupiah); dan
b.berkurang sebesar 9.394.049 (sembilan juta tiga ratus sembilan puluh empat ribu empat puluh sembilan rupiah), sehingga jumlah basil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan sebesar Rpl.698.073.291 (satu miliar enam ratus sembilan puluh delapanjuta tujuh puluh tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah).

(4)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp59.738.826.360 (lima puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus dua puluh enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp2.395.039.240 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh limajuta tiga puluh sembilan ribu dua ratus empat puluh rupiah), sehingga jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah setelah perubahan sebesar Rp62.133.865.600 (enam puluh dua miliar seratus tiga puluh tigajuta delapan ratus enam puluh lima ribu enam ratus rupiah).
(2)Dana ...
(1)Pendapatan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, tidak direncanak\

Pasal 9

(1)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.tidak ada perubahan, sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
(2)Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.pendapatan hibah;
2. b.dana darurat; dan
3. c.lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 8

a.semula sebesar Rpl.066.189.267.000 (satu triliun enam puluh enam miliar seratus delapan puluh sembilan juta dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah); dan
b.bertambah sebesar Rpl0.054.560.000 (sepuluh miliar lima puluh empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah, sehingga jumlah pendapatan transfer pemerintah pusat setelah perubahan sebesar Rpl.076.243.827.000 (satu triliun tujuh puluh enam miliar dua ratus empat puluh tigajuta delapan ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).

(2)Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp42.138.43 l .250 (empat puluh dua miliar seratus tiga puluh delapan juta empat ratus tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar RpS.055.486.049 (lima miliar lima puluh lima juta empat ratus delapan puluh enam ribu empat puluh sembilan rupiah, sehingga jumlah pendapatan transfer antar daerah setelah perubahan sebesar Rp47.193.917.299 (empat puluh tujuh miliar seratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus tujuh belas ribu dua ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
3. b.berkurang .....
(1)Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp999.206.855.246 (sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar dua ratus enamjuta delapan ratus lima puluh lima ribu dua ratus empat puluh enam rupiah); dan \

Pasal 11

(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl.319.625.000.000 (satu triliun tiga ratus sembilan belas miliar enam ratus dua puluh limajuta rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar Rp6.055.571.372 (enam miliar lima puluh lima juta lima ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah), sehingga jumlah Belanja Daerah setelah perubahan sebesar Rpl.325.680.571.372 (satu triliun tiga ratus dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh puluh dua rupiah).
(2)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.belanja operasional;
2. b.belanja modal;
3. c.belanja tidak terduga; dan
4. d.belanja transfer.

Pasal 10

(2)Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, tidak direncanakan.
(3)Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp20.508. 790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah); dan
2. b.tidak ada perubahan, sehingga Lain-lain pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan menjadi Rp20.508.790.500 (dua puluh miliar lima ratus delapan juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus rupiah).
(1)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp573.884. 728.044 (lima ratus tujuh puluh tiga miliar delapan ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu empat puluh empat rupiah); dan
2. b.berkurang sebesar Rp21.525.654.222,56 (dua puluh satu miliar lima ratus dua puluh lima juta enam ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh dua rupiah lima puluh enam sen), sehingga jumlah belanja pegawai setelah perubahan sebesar Rp552.359.073.821,44 (lima ratus lima puluh dua miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu delapan ratus dua puluh satu rupiah empat puluh empat sen).
(2)Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rp342.737.520.126. (tiga ratus empat puluh dua miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu seratus dua puluh enam rupiah); dan
2. b.bertambah sebesar RplS.809.000.043,80 (limabelas miliar delapan ratus sembilan juta empat puluh tiga rupiah delapan puluh sen), sehingga jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan sebesar Rp358.546.520.169,80 {tigaratus lima puluh delapan miliar lima ratus empat puluh enamjuta lima ratus dua puluh ribu seratus enam puluh Sembilanribu rupiah delapan puluh sen).
(3)Belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c terdiri dari:
1. a.semula sebesar Rpl 1.430.328.307 (sebelas miliar empat ratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus tujuh rupiah); dan\
2. b.berkurang ...

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sikka Nomor 2 Tahun 2024

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 3

Pasal 2

PERUBAHANAPBD

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 11

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sikka Nomor 22 Tahun 2025