DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Simalungun Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang KETENTUAN UMUM, MAKSUD DAN TUJUAN, PEMBERIAN DAN PENGURANGAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN, PENGHITUNGAN BESARAN TPP ASN, PENILAIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN, SISTEM APLIKASI E-KINERJA DAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK (Penilaian Produktivitas Kerja, Penilaian Disiplin Kerja, Bukti Ketidakhadiran, Pernotongan TPP karena dijatuhi Hukuman Disiplin), SANKSI, PEMBIAYAAN, KETENTUAN LAIN-LAIN, KETENTUAN PERALIHAN, dan KETENTUAN PENUTUP.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Perbaikan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun; BUPATI SIMALUNGUN, DENGAN RAHMATTUHANYANGMAHAESA TAMBAHANPERBAIKANPENGHASILAN PEGAWAIAPARATURSIPIL NEGARADI LINGKUNGANPEMERINTAH KABUPATENSIMALUNGUN TENTANG PERATURANBUPATI SIMALUNGUN NOMOR 3 TAHUN 2025 BUPATI SIMALUNGUN PROVINS! SUMATERAUTARA . ' · ('1 t. D1\r1.: l () £ o~ 5{(1 I 0SC{J"I. •..... Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Bektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
12.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah degan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem lnformasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781 ) ;
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
20.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4 700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1); Dokuman ini ta/ah ditandatangani sacara alaktronik manggunakan sartifikat alaktronik yang ditarbitkan o/ah Ba/ai Basar Sartifikasi Elaktronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara
22.Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
23.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 336);
24.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 337);
25.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 338);
26.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah lnstalasi Farmasi Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 339);
27.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 341);
28.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pembentukan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Pada Dinas Pertanian Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 342);
29.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 343);
30.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 45 Tahun 2019 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Penataan Ruang dan Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2019 Nomor 416);
31.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 3 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 561); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan o/eh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
32.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 4 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 562);
33.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 5 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 563);
34.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 6 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 564);
35.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 565);
36.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 8 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 566);
37.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 567);
38.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 10 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Palisi Pamong Praja (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 568);
39.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 569);
40.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 12 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketenagakerjaan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 570);
41.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 13 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 571);
42.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 572);
43.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 573); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat e/ektronik yang diterbitkan o/eh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
44.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 574);
45.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagori (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 575);
46.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 576);
47.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 19 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 577);
48.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 20 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 578);
49.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 21 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 579);
50.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 580);
51.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 23 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Serta Fungsi Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 581);
52.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 24 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 582);
53.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 25 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Arsip (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 583);
54.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 26 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Togas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 584); Dokumen ini telah ditandetangani secara e/ektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan o/eh Bala/ Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :
1.Daerah adalah Kabupaten Simalungun.
2.Bupati adalah Bupati Simalungun.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PERBAIKAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGANPEMERINTAHKABUPATENSIMALUNGUN.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

55.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 27 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 585);
56.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 28 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 586);
57.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 587);
58.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 588);
59.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 31 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 589);
60.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 591);
61.Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681); Dokumen ini telah ditandatangani secara e/ektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan o/eh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan Kabupaten Simalungun oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
6.Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang.
7.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
8.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBDadalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang- undangan.
11.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
12.Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas tanggungjawab, wewenang dan hak seorang pegawai.
13.Eselon adalah tingkatjabatan dalam struktur organisasi.
14.Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok Jabatan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
15.Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi.
16.Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat e/ektronik yang diterl>itkan o/eh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Baden Siber dan Sandi Negara
17.Jabatan Pelaksana adalah sekelompok Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
18.Jabatan Fungsional Umum adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya tidak disyaratkan dengan angka kredit.
19.Jabatan Fungsional Tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri yang untuk pengangkatan dalam jabatan dan kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
20.Produktivitas kerja adalah keluaran (outpu~/hasil ( Outcome, pelaksanaan pekerjaan Pegawai Aparatur Sipil Negara dibandingkan dengan masukan (inpu~ yang digunakan.
21.Laporan Kerja Harian adalah pencatatan atas Disiplin Kerja (Absensi harian, Upacara dan lain-lain) berdasarkan sistem aplikasi elektronik atau manual dan pencatatan atas Produktivitas Kerja dalam bentuk laporan kerja yang diketahui Pimpinan Kerja masing-masing Bagian/PD.
22.Disiplin kerja adalah suatu sikap dan tingkah laku yang menunjukkan ketaatan Pegawai Aparatur Sipil Negara terhadap peraturan organisasi.
23.Harl Kerja adalah Jam Efektif Kerja dalam satu hari.
24.Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25.Aplikasi E-kinerja adalah suatu program komputer yang menggunakan jaringan internet untuk mencatat, merekam dan menyimpan seluruh aktivitas kerja pegawai berdasarkan uraian tugas.
26.Sistem Absensi Elektronik adalah sistem yang terdiri dari aplikasi komputer, infrastruktur mesin absensi elektronik, infrastruktur jaringan dan server untuk merekam kehadiran pegawai setiap hari.
27.Infonnasi Elektronik adalah suatu a tau sekumpulan data elektronik yang meliputi tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik, telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Dokumen ini te/ah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai Beser Serlifikasi E/ektronik (BSrE), Baden Siber den Sandi Negara

(1)Pemberian Tambahan Penghasilan dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menghitung besaran tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk menentukan besaran tambahan penghasilan yang rasional dan proporsional bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.
(2)Pemberian TPP bertujuan untuk memenuhi kehidupan yang layak dan meningkatkan kinerja ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun.

Pasal 2

28.Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/ atau menyebarkan informasi elektronik.
29.Dokumen Elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog digital, elektromagnetik , optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat , ditampilkan, dan/ atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data interchange, surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
30.Pejabat Penilai adalah atasan langsung pejabat yang dinilai dengan ketentuan serendah rendahnya pejabat eselon IV atau pejabat lain yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
31.Atasan Pejabat Penilai adalah atasan langsung dari pejabat penilai.
32.Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.
33.Evaluasi Jabatan adalah suatu proses untuk menilai suatu jabatan secara sistematis dengan menggunakan kriteria- kriteria yang disebut sebagai faktor jabatan terhadap informasi faktor jabatan untuk menentukan nilai jabatan dan kelas jabatan. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditarbitkan o/eh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(1)Tambahan Penghasilan Pegawai ASN adalah Tambahan Penghasilan untuk memotivasi Pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di lingkup Pemerintah Kabupaten Simalungun.
(2)Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan kepada pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, jabatan fungsional umum, jabatan fungsional yang disetarakan dengan Eselon IV, Pengawas dan Pelaksana yang di angkat oleh PPK (Pejabat Pembina Kepegawaian).
(3)Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diberikan kepada seluruh PNS yang terdiri dari kelompok jabatan manajerial (pejabat struktural), kelompok jabatan fungsional umum dan kepada jabatan fungsional tertentu dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
(4)TPP hanya diberikan kepada Pegawai ASN yang bekerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Simalungun yang tercantum dalam daftar gaji Pemerintah Kabupaten Simalungun.
(5)Pegawai pindahan dari kementerian/lembaga non kementerian/propinsi/kabupaten/kota lain ke pemerintah Kabupaten Simalungun dalam tahun anggaran berjalan yang namanya telah tercantum dalam daftar gaji, diberikan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terhitung mulai dari 1 (satu) tahun setelah tercantum dalam daftar gaji.
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dikecualikan terhadap Aparatur Sipil Negara yang memiliki gelar pendidikan Dokter Spesialis sehingga tetap diberikan TPP sesuai dengan tersedian anggaran dan kemampuan keuangan daerah.
(7)Terhadap pegawai pindahan yang ditempatkan pertama kali ke Pemerintah Kabu paten Simalungun setelah menyelesaiakan sekolah kedinasan, diberikan TPP terhitung mulai setelah tercantum dalam daftar gaji dengan ketentuan apabila anggaran tersedia.
(8)Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator dan Pengawas dan namanya belum tercantum dalam daftar gaji langsung diberikan TPP.
(9)Terhadap pegawai ASN Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas yang dimutasi ke jabatan pelaksana, TPP yang dibayarkan berdasarkan tanggal surat pernyataan pelantikan dari pegawai ASN yang menggantikannya (lO)Pegawai ASN yang mengalami mutasi jabatan yang surat pemyataan pelantikan yang ditetapkan sampai dengan tanggal 10 pada bulan berjalan, TPP yang bersangkutan

BAB II

MAKSUDDANTUJUAN

Pasal 3

b.Pegawai yang terlambat masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut: Pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai ASN diberlakukan kepada :
a.Pegawai yang tidak masuk kerja pada bulan berjalan, maka diberikan pengurangan tambahan penghasilan : 1) Sebesar 3% (tiga persen) untuk tiap 1 (satu) hari tidak masuk kerja; dan 2) Paling banyak sebesar 100% (seratus persen) untuk tiap 1 (satu) bulan tidak masuk kerja.

BAB III

PEMBERIANDANPENGURANGAN TAMBAHANPENGHASILANPEGAWAI ASN Dokumen ini telah ditandatangeni secara e/ektronik menggunekan sertifiket e/ektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber den Sandi Negara Keterlambatan Lama Persentase (TL) Keterlambatan Pengurangan TL 1 31 menit s.d <61 menit 0,5% TL2 61 menit s.d <91 menit 1% TL3 >91 menit dan a tau 1,25% tidak mengisi daftar hadir masuk keria

Pasal 5

Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) dan ayat (2) tidak diberikan kepada :

1.Pegawai ASN yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan.
2.Pegawai ASNyang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.
3.Pegawai ASN yang nyata-nyata tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah.
4.Pegawai ASN yang mengikuti tugas belajar berdasarkan keputusan atau surat perintah tugas.
5.Pegawai ASN yang diperbantukan/ dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/ atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Kabupaten Simalungun.
6.Pegawai ASN yang diberikan cuti atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun.
7.Pegawai ASN yang memperoleh tambahan penghasilan berdasarkan ketentuan yang berlaku, yaitu : para guru yang mengajar di sekolah-sekolah negeri mulai dari tingkat Sekolah Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD)dan Sekolah Menengah Pertama (SMP)atau yang sederajat dan pengawas.

Pasal 4

dibayarkan berdasarkan jabatan dan/ atau Perangkat Daerah yang baru. (1 l)Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan kepada seluruh PNS yang telah divaksin tahap kedua, terkecuali mempunyai riwayat komorbid (dengan alasan medis).

(12)Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana tersebut dalam lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini. Dokuman ini ta/ah ditandatangani sacara alaktronik manggunakan sartifikat e/aktronik yang ditarbitkan olah Balai Besar Sartifikasi Elaktronik (BSrE), Badan Sibar dan Sandi Negara Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN didasarkan pada parameter sebagai berikut :
1. a.Kelas Jabatan
2. b.Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dengan rincian sebagai berikut:
  1. 1.Indeks Kapasitas Fisikal Daerah Kabupaten Simalungun sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/PMK.07 /2022 Tahun 2021 mempunyai nilai 1,088 dengan kategori sangat rendah;
  2. 2.Kategori sebagaimana dimaksud mempunyai bobot 0,4.
3. c.Indeks Kemahalan Konstruksi dengan rincian sebagai berikut: ( 1) Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) Kabupaten Simalungun sesuai Buku Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2022 sebesar 102,16;
(2)Perbandingan Indeks Kemahalan Konstruksi Kabupaten Simalungun (102,16) dengan indeks Kemahalan Konstruksi Jakarta Pusat Tahun 2022 (124,96) sehingga diperoleh bobot IKKKabupaten Simalungun sebesar 0,8 1754.
1. d.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan rincian sebagai beriku t :
  1. 1.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah terdiri atas variabel pengungkit dan variabel hasil terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan bobot masing-masing sebesar 90% (Sembilan Puluh Persen) dan 10% (Sepuluh Persen).
  2. 2.Komponen variabel pengungkit sebagaimana dimaksud terdiri atas:
2. a.Opini Laporan Keuangan, terdiri dari :

Pasal 6

c.Pegawai yang pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan, diberikan pengurangan tambahan penghasilan sebagai berikut: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan o/eh Balai Beser Sertifikasi Elektronik (BSrE), Baden Siber dan Sandi Negara
1. 1.Variabel Pengungkit Opini Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud memiliki bobot 30%.
2. 2.Skor Opini Laporan Keuangan Kabupaten Simalungun yang disajikan dalam laporan Nomor Tanggal 29 Mei 2023 adalah Wajar Dengan Pengecualian (WOP)dengan nilai 750.
3. 3.Skor Opini Laporan Keuangan (SOLK) = Nilai x Bobot, sehingga diperolen SOLK= 750 x 30% = 225
b.Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), terdiri dari :
1. 1.Variabel Pengungkit Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Keuangan memiliki bobot 25%.
2. 2.Skor LPPD Kabupaten Simalungun Tahun 2023 sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023 adalah 2,39 katagori rendah dengan nilai 250.
3. 3.Skor LPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SLPPD = 250 X 25 % = 62,5.
c.Kematangan Penataan Perangkat Daerah, terdiri dari:
1. 1.Variabel pengungkit Kematangan Penataan Perangkat Daerah (KPPD) sebaimana dimaksud memiliki bobot 10%.
2. 2.Skor KPPD Kabupaten Simalungun sesuai Penilaian Mandiri sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 adalah rendah, nilai 400.
3. 3.Skor KPPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SKPPD = 400 x 10 % = 40.
d.Indeks Inovasi Daerah terdiri dari :
1. 1.Variabel Pengungkit Indeks Inovasi Daerah (IID) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 3%.
2. 2.Skor IID Kabupaten Simalungun sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11 - 6301.A Tahun 2022 adalah 11,70, nilai 400.
3. 3.Skor IID = Nilai x bobot sehingga diperoleh SUD = 400 x 3% = 12.
e.Prestasi Kerja Pemerintah Daerah terdiri dari :
1. 1.Variabel Pengungkit Prestasi Kerja Pemerintah Daerah (PKPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 18%.
2. 2.Skor PKPD Kabupaten Simalungun Pada Tahun 20 22 adalah C dengan Prestasi Kerja Cukup (C) nilai 600.
3. 3.Skor PKPD = Nilai x Bobot, sehingga diperoleh SPKPD = 600 x 18% = 108.
f.Rasio Belanja Perjalanan Dinas, terdiri dari:

(1)Variabel Pengungkit Rasio Belanja Perjalanan Dinas (RBPD) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 2%. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitken oleh Belai Beser Sertifikesi Elektronik (BSrE), Bedan Siber dan Sandi Negara
(2)Skor RBPD dihitung berdasarkan persentase belanja perjalanan dinas terhadap APBD diluar Belanja Pegawai Tahun 2022 dengan besaran 3,84%, nilai 800.
(3)Skor RBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SRBPD 800 X 2% = 16.
1. g.Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari:
(1)Variabel Pengungkit Indeks Reformasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (IRBPD) adalah 45,58 sebagaimana dimaksud memiliki Bobot 2%.
(2)IRBPD Kabupaten Simalungun sesuai Surat Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/790/RB.06/2022 adalah 45,58 dengan Nilai 200.
(3)Skor IRBPD = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIRBPD = 200 X 2% = 4.

3.Komponen Variabel basil dimaksud terdiri atas: a.Indeks Pembangunan Manusia (IPM):

(1)Variabel basil Indeks Pembangunan Manusia (IPM)sebagaimana dimaksud memiliki bobot 6%.
(2)IPM Kabupaten Simalungun didasarkan atas basil survey Badan Pusat Statistik IPM Kabupaten Simalungun Tahun 2022 sesuai buku IPM Tahun 2022 dengan besaran 73,77 nilai 750.
(3)Skor IPM = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIPM = 750 x 6% = 45. b.lndeks Gini Ratio (IGR):
(1)Variabel basil Indeks Gini Ratio (IGR) sebagaimana dimaksud memiliki bobot 4%.
(2)IGR Kabupaten Simalungun didasarkan atas basil Berita Resmi Statistik No. 08/01/Tb. XXVI Tanggal 16 Januari 2023 Survey Badan Pusat Statistik IGR Kabupaten Simalungun dengan besaran 0,2620 nilai 1.000.
(3)Skor IGR = Nilai x bobot sehingga diperoleh SIPM = 1.000 x 4% = 40.

4.Skor Kategori Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (SKIPD) sebagaimana dimaksud diperoleh melalui penjumlahan dari ( Variabel Pengungkit) + ( Variabel Hasil) = ( 1: (( 0,3 x SOLK) + ( 0,25 x SLPPD ) + ( 0, 1 x SKPPD) + ( 0, 03 x SUD) + ( 0, 18 x SPKPD) + ( 0,02 x SRBPD) + ( 0, 02 x SIRBPD))+ (1: (0,06 x SIPM) + ( 0,04 x SIGR)).
5.Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Simalungun dengan skor 552,5 bobot 0,70 Dokumen ini telah ditandatangani secara e/ektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Beser Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

(1)Penilaian produktivitas kerja dilakukan berdasarkan:
1. a.Pelaksanaan tugas; dan/ atau
2. b.Penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya.
(2)Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan uraian tugas jabatan dan tugas lainnya yang disampaikan dalam bentuk Laporan Kerja Harian serta disahkan oleh Pejabat Penilai dan diberikan penilaian oleh Pejabat Penilai.

BAB IV

PENGHITUNGANBESARANTPP ASN Pulang Lama Meninggalkan Persentase Sebelum Waktu Pekerjaan Sebelum Pengurangan (PSW) Waktunva PSWl 1 menit s.d <31 menit 0,5% PSW2 31 menit s.d <61 menit 1% PSW3 61 menit s.d <91 menit 1,25% PSW4 >91 menit dan a tau 1,5% tidak mengisi daftar hadir pulang kantor

Pasal 9

(1)Perhitungan besaran TPP berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dilakukan melalui sistem aplikasi E-Kinerja dan sistem absensi elektronik.
(2)Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Simalungun.

Pasal 8

(2)Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN pada ayat ( 1) dibayarkan berdasarkan pada :
1. a.Penilaian produktivitas kerja sebesar 60% dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
2. b.Penilaian disiplin kerja sebesar 40% dari TPP yang diterima pegawai ASN.

BAB VI

SISTEM APLIKASIE-KINERJA DAN SISTEM ABSENSI ELEKTRONIK ( 1) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN setiap bulan dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja.

Pasal 7

BABV PENILAIANTAMBAHANPENGHASILANPEGAWAIASN

6.Indeks Tambahan Penghasilan Pegawai Kabupaten Simalungun kemudian disebut Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah Indeks Kapasitas Fisikal Kabupaten Simalungun x Indeks Kemahalan Konstruksi x Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun.
7.Besar Indeks TPP Kabupaten Simalungun adalah 0,85 x 0,81754 x 0,70 sama dengan 0,2289112. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Pasal 11

( 1) Rekapitulasi Laporan Kerja Harian PNS setiap bulan dicetak melalui aplikasi E-kinerja atau Laporan Kerja Harian manual.

(2)Dalam melakukan penghitungan Laporan Kerja Harian PNS yang melaksanakan dinas luar, antara lain mengikuti diklat, melaksanakan perjalanan dinas dalam daerah, melaksanakan perjalanan dinas luar daerah/luar negeri dan melaksanakan tugas kedinasan lainnya, dihitung melaksanakan tugas dengan melampirkan Laporan Perjalanan Dinas atau laporan tugas kedinasan lainnya.
(3)Laporan Kerja Harian manual sebagaimana dimaksud dalam lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan pada Peraturan Bupati ini. Jumlah Nilai Laporan Jumlah TPP Aspek Kerja Harian dalam 1 TPPAspek Produktivitas Kerja = bulan x Produktivitas yang diterima Jumlah Harl Kerja Kerja dalam 1 bulan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menjumlahkan Nilai Laporan Kerja Harian dengan rumus sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Pasal 9

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 11

Dasar hukum (2)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024