Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. M.Hum Salinan scsuai dengan aslinya Plh. Kopala Biro Hukum, BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOM OR 648 ASEP N. MULYANA ltd PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERJAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA Diundangkan di Jakarta pada tanggal q Oktober 2024 MUHAMMAD TJTO KARNAVIAN ud MENTERI DALAM NEGERI Ditctapkan di .Jakarta pudu tanggal 20 September 2024 Agur sctinp ornng rncngetohulnyo, mcmcrlntahkan pcngundnngnn Pcrnturnn Menter. Ini dcngon pcncmpatannya dnlnm Beritn Ncguro Republik lndoncsla. / LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 15 TAHUN 20242024 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam APBD. Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya.
1.SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar pemerintah daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. RKP tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan Presiden, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2023, evaluasi kebijakan tahun 2024, forum konsultasi publik, kerangka ekonomi makro, isu strategis yang menjadi perhatian, serta kesinambungan pembangunan. Penyusunan RKP tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan, namun dapat dipaduserasikan antar K/L terkait. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/ kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing-masing daerah secara spesifik. Tema RKP tahun 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan yang dapat menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:
1.Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM).
2.Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru.
3.Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi.
4.Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z) dan Penyandang Disabilitas.
5.Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri.
6.Membangun dari Desa dan dari bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan.
7.Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan.
8.Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur.
Selain RKP, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun Anggaran (TA) 2025 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2025. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional. Kebijakan Fiskal 2025 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi APBN yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari pemerintah daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut antara lain melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Stándar. Tema KEM PPKF TA 2025 adalah Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Untuk mempercepat akselerasi transformasi ekonomi maka dalam jangka menengah pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia. Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi daerah, Pemda diharapkan terus meningkatkan belanja produktif melalui peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi PAD perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi. Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemda dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adapun, untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemda dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah. Berdasarkan RKP Tahun 2025 dan KEM PPKF TA 2025, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden melalui arahan utama Presiden dan prioritas pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan pemerintah daerah. Selanjutnya, dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, pemerintah daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan dasar pemutakhiran RKPD. RKP dan KEM PPKF yang disinergikan program pembangunan nasional. Pemerintah daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD tahun 2025. RKPD Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2025. Pemerintah daerah menyusun rancangan KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF TA 2025 yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama. Rancangan KUA dan PPAS pada tahap penganggaran dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF disampaikan pemerintah daerah kepada pemerintah yang selanjutnya hasil penilaian menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang dibahas dan disetujui bersama kepala daerah dan DPRD. Hasil penilaian KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2025. KUA dan PPAS pemerintah provinsi TA 2025 berpedoman pada RKPD Tahun 2025 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dan diselaraskan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD provinsi tahun 2025. Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD 2025, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan hal tersebut, pemerintah daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah daerah:
a.mensinergikan kebijakan pembangunan dengan RPJMN, RKP, KEM PPKF, dan arahan Presiden yang telah mempertimbangkan berbagai usulan program strategis daerah sesuai dengan ketentuan mengenai sistem perencanaan pembangunan nasional;
b.penyelarasan dengan RPJM dan RKP dilakukan melalui penyelarasan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah dengan prioritas nasional, termasuk pemenuhan target belanja wajib melalui rancangan awal RKP dan rancangan KEM PPKF yang disampaikan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan dan Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang perencanaan pembangunan nasional, selanjutnya diusulkan kembali untuk dilakukan pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan akhir RKP;
c.berdasarkan hasil pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan akhir RKP sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar dalam perumusan pedoman penyusunan APBD dan penetapan RKP dan KEM PPKF. Selanjutnya berdasarkan RKP pemerintah daerah menetapkan RKPD;
d.menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD. Penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS dilakukan minimal sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah termasuk pemenuhan target belanja wajib yang telah diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF;
e.pemenuhan target belanja wajib meliputi: belanja pendidikan, belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD, belanja infrastruktur diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer ke daerah dan/atau ke desa, dan belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah ditentukan penggunaannya.
f.dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud huruf d dilengkapi dengan:
1) konsistensi program dan pagu pendanaan RKPD tahun 2025 dan RPJMD/RPD dan KUA/PPAS tahun pelaksanaan 2025. 2) Daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan target kerangka ekonomi makro provinsi. 3) daftar keselarasan target kerangka ekonomi makro nasional dengan target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota. 4) Daftar tindak lanjut dukungan pemerintah daerah atas kebijakan prioritas nasional tahun 2025. 5) daftar alokasi belanja wajib daerah: a) belanja pendidikan; b) belanja infrastruktur pelayanan publik; c) belanja pegawai; d) belanja wajib yang didanai dari pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PKB, Opsen PKB, PBJT Listrik, Pajak Rokok, dan Pajak Air Tanah).
g.Kelengkapan dalam penyusunan rancangan KUA dan dan rancangan PPAS sebagaimana dimaksud huruf f disajikan dalam tabel berikut:
Kelerlutj{an: I. Kclom IItl menuuU kC1erang:sn NomGr' ~'8 dicantumbn ~n .~a~
2.Kolom Inl nlelllUbl uJ'81~n UnlSAn/nomt':nklalur prt)&fllm pada tahun 2025;
3.Kolotn Inl memuat tnddul.lCWproRram tlihal BAD vn RPJ)dD alau Rtnea.na I\!mbanguulln Oaerah tnhun pel~k.8nn(;n 20251:
4.Kolom Ini memuet bess,..,n ISrg,e1dan UIUAn OtdOollM/program padtlltllhun 2025;
5.Koloftl 1m memuat pagu prasram urusan/nonw'ftldalw pro&rSmRPJ'ID/RPD Tahun 2025.
6.Kolorn Ini lIlenlUbl UNlll!lf'l uru:san/nomenldtuur ~m RKPD Tahun 202'5:
7.KolOrrlIni meruuet indikA1CWOulOOml!/program;
8.Kolom Ini memuat besan!l.n large! dan satuan ~/program;
9.KolOm tnt mf,mU&1pagu program urue.an/nomenklatw- progn.:m RKPD Tabun 2025.
lO.Kolofll tni utemuat !5eJl!I.iharaaea pagu program pttd;a RPJ)'ID/RPD denga.n pagu. program pada RKPD; II.Kolonl ini memusr unU.:1.nuf'USAn/nomenkltuur program KUA/PFAS TtIhurt 2025; 12.Kolom ini memuat indlkil.lor OI.lt.OOml!/prOgram: 13.Kolom ini memuar beearen target dan saluan Ot.t!CIOmc!'/program; 14.Kolom tni memuer pasu prognun urusan/nomecldalUr program KUA/PP.~ Tabun 202-5; IS.KoIOnl lot memuar seJi!l.ih aetara pagu Pf"OitrAm pada RKPD~ p8gu p10gnun pede KUA/PPAS: 16.Kolom lni memuat ke.tentng;.m: 17.Kololll ini memuar nama Per.!lngluu Dae:rah peo..an.uung,awab. ................................. ) ,.. ", , ,., ,.."" .. , , 202·1 KeSKlln ...... I I(PI) TlJhun 2013 202&. RPDTIIhun 102 ub k"Riotnn m,mlrikuci ",,"nndonn .,Ado KMKl 2 dll" b POJakBomng don Jo.... Tc:nc:nlu (pBJT) a.as Tenoga Lrs(rik t ()%, untuk penyedJaan penc::rangan jalnn umum mcliputj pcnyedioon dan pcmctihBraon infrustruktur Program/KegiBlon/Sub Keginton mengikuti pencrangnn jalan umum serta pcmbayo_rn.rl biaya atas KMK mcngcnaj pcnandaan subkcgiatan kon_sumsi tennga lJslrik unruk penerBngan jaJan umum penggunaan PB..JT atas Tc::naga Listrik 1 Prol!Tam Kf![!']otan/Sub kecrintn__n rnC,'!nsrikuti nena.nda..nn Dada KMKl 2 dll .. c Pajak Air Tanah (PAT) 10%unruk pcnccgarre.n,pc:nanggulangan,dan pcmulihan pcnccmaran dao/slau kcrusaka.n Hngkungan hidup dalam dac:rahkab/kota yang Program/Kc:giatan/Sub Kc:giatanmc:ngikuti bc.-rdampak tcrhadap kualita.s dan kuantitas air tanah. Kl\otKmcngcnai pcnandaan subkcgiatan mcliputj: pcna_naman pohon: pcmbuatan lubang atau pcnggunaan PAT sumur rcsapan; pclcstarinn hUlan Blau (X:pohonan: dan pc:_ngc:lolaB.nUmbnh I IrPrOt!Tnm Koe[!"jatnn/Sub kel.!intnn mCnl!lkuLi. oenondo-lln Dt\dn K~tK' 2 dll d PaJokRokok 50% (75% untuk BPJS). Sisonyo untuk Pc:nc:gakknn Progrom/Kc:giatan/Sub KegjolBn mc:ngikuti hukum); KMK mcngcnai pcnondBan subkcglo.tan don target pendnpotan Ipc:nAAunoanPajak Rokok 1 ProOTnm Ke~rintnnJSub kcfrintnn mennikut.i oennndnnn nndn KMK 2 dll .. e Jumlnh Totnl ProJrmm t Seh~ih Lebih Kurnnt:.!' NAMA KAB/KOTA: NO KOMPONENPERHITUNGAN % EARMARKPENGGUNAAN PAGU JUMW\H KETERANGAN 01 2 3 14 5 6 a Pajak Kc:ndaraan Bc:nno(orIPKB) 10% untuk pc:mhr1ngunnn dan/ntau pcmehhnrann Progrnm/Kc:giotnn/Sub Keginton mengikutl joJan serto peningknwn modo don sarona tm..nsponsi KMK mengenai pcnondG1l.n subkeglato..n umum [penrutunoan PKB I Prolrram Kelria(on/Sub kc:lrialtln mc:nlrikuli oenandann oada KMKl 2 dll" b Pajak Rokok 50% (75% unruk BPJS). Sisanya untuk Pc:negakkan Progrnm/Kegiatan/Sub Kegintan mengikuti hukum); KMK mcngcnai pcnandaan subkcgi:atan ,",,,ri ." roe-, I Den t!1!'unaan Pa'ak Rokok 1 ProC"Tsm Ke"';a(on/Sub kcociatanmen_gjkuti""'nandaan noda KMI( 2 dll .. c Jumlah TOlal PrO[!T9.m d Selisih LebihI Kuran",l NAMA PROVINSI: ALOKASI PENDAPATAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH (PDRD) PROVlNSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2025 8) Format Alokasi Pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD)
2.PRINSIP PENYUSUNAN APBD Penyusunan APBD TA 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut:
a.disusun sesuai dengan kemampuan pendapatan daerah dan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
b.tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi;
c.disusun dengan berpedoman pada kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang didasarkan pada rencana kerja pemerintah daerah;
d.disusun tepat waktu sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
e.merupakan dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan penerimaan daerah dan pengeluaran daerah;
f.mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi;
g.setiap tahun untuk APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD ditetapkan dengan peraturan daerah (Perda) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, partisipatif dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan
i.merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) Tahun Anggaran.
3.KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 3.1 Struktur APBD PENDAPATAN DAERAH
1.PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)
a.Pajak Daerah
b.Retribusi Daerah
c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
d.Lain-lain PAD yang Sah
2.PENDAPATAN TRANSFER
a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
b.Pendapatan Transfer Antar Daerah
3.LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH
a.Pendapatan Hibah
b.Dana Darurat
c.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
4.BELANJA DAERAH
a.BELANJA OPERASI
1) Belanja Pegawai 2) Belanja Barang dan Jasa 3) Belanja Bunga 4) Belanja Subsidi 5) Belanja Hibah 6) Belanja Bantuan Sosial
b.BELANJA MODAL
1) Belanja Modal Tanah 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 6) Belanja Modal Aset Lainnya
c.BELANJA TIDAK TERDUGA
1) Belanja Tidak Terduga
d.BELANJA TRANSFER
1) Belanja Bagi Hasil 2) Belanja Bantuan Keuangan
5.PEMBIAYAAN DAERAH
a.PENERIMAAN PEMBIAYAAN
1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya 2) Pencairan Dana Cadangan 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 4) Penerimaan Pinjaman Daerah* 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 7) Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah (DAD)** 8) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**
b.PENGELUARAN PEMBIAYAAN
1) Pembentukan Dana Cadangan 2) Penyertaan Modal Daerah 3) Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo* 4) Pemberian Pinjaman Daerah 5) Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 6) Pembentukan Dana Abadi** 7) Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah** keterangan: * = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan. 3.2 Kebijakan Umum
a.APBD dalam 1 (satu) TA meliputi:
1) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih; 2) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan 3) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada TA yang bersangkutan atau pada TA berikutnya.
b.Penerimaan daerah terdiri atas:
1) pendapatan daerah; dan 2) penerimaan pembiayaan daerah.
c.Pengeluaran daerah terdiri atas:
1) belanja daerah; dan 2) pengeluaran pembiayaan daerah.
d.Penerimaan daerah dan pengeluaran daerah dalam bentuk uang harus dicantumkan dan dianggarkan secara bruto dalam APBD.
e.Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Pengeluaran daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana pengeluaran daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup.
g.Setiap pengeluaran daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya;
h.APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
1) pendapatan daerah; 2) belanja daerah; dan 3) pembiayaan daerah.
i.Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
j.Klasifikasi APBD dalam rancangan peraturan kepala daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
k.Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya.
3.2.1 Pendapatan daerah
a.Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) TA.
b.Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas, Dana Desa (DD), Dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari K/L yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/ notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk Alokasi Dana Desa (ADD) yang pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sesuai ketentuan Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang pelaksanaannya diatur dalam peraturan pemerintah.
d.Klasifikasi kelompok pendapatan asli daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan/atau Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.Klasifikasi kelompok pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.2.2 Belanja Daerah
a.Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu, dan penganggaran berbasis kinerja.
b.Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemerintah daerah.
c.Pemerintah daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
d.Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan. Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya.
e.Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
f.Belanja untuk pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal.
g.Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.
h.Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Belanja pegawai daerah termasuk didalamnya aparatur sipil negara, kepala daerah, dan DPRD. Belanja pegawai daerah tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
k.Pemerintah daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.Belanja infrastruktur publik merupakan belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah.
m.Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa merupakan belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari dana desa dan alokasi dana desa.
n.Dalam hal persentase belanja pegawai telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dan persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen), daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai dan belanja infrastruktur pelayanan publik paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan undang-undang mengenai hubungan keuangan pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
o.Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan subkegiatan yang konkrit dan tidak absurd untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
p.Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan memedomani:
1) berdasarkan ketentuan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 2) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi DAK. Besaran alokasi anggaran 5% (lima persen) dihitung dari pendapatan yang tercantum dalam APBD setelah dikurangi DAK; 3) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota; dan 4) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat memedomani peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.
r.Klasifikasi kelompok belanja operasi yang terdiri atas:
1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; 3) belanja bunga; 4) belanja subsidi; 5) belanja hibah; dan 6) belanja bantuan sosial; diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah dan satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
s.Klasifikasi kelompok belanja modal diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t.Klasifikasi kelompok belanja tidak terduga, dan kelompok belanja transfer menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
u.Penentuan penempatan alokasi belanja daerah pada SKPD sebagai pengampu/pelaksana urusan pemerintahan, memedomani ketentuan sebagai berikut:
1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan; 2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) pelaksanaan urusan pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan umum termasuk dukungan pelaksanaan instansi vertikal pada Forkopimda; 4) pelaksanaan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah selain Forkopimda dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan; 5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah; dan 6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada biro/bagian pemerintahan sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan. 3.2.3 Pembiayaan Daerah
a.Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
b.Klasifikasi akun pembiayaan daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada satuan kerja pengelola keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pembiayaan neto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
d.Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.
3.2.4 Standar Harga dan Analisis Standar Belanja (ASB)
a.Belanja daerah diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan standar pelayanan minimal.
b.Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan (SHS) sedangkan belanja daerah untuk pendanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan SHS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Selain itu, belanja daerah disusun berdasarkan standar harga dan ASB.
d.Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi dan standar tunjangan kinerja aparatur sipil negara pada pemerintah daerah.
e.Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan SHS dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatuhan dan kewajaran.
f.Standar tunjangan aparatur sipil negara pada pemerintah daerah disusun dengan paling sedikit mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan, dan kemampuan keuangan daerah.
g.ASB merupakan standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran beban kerja atau biaya setiap program/kegiatan/subkegiatan yang akan dilaksanakan oleh SKPD dalam satu tahun anggaran.
h.ASB bersifat fisik maupun nonfisik yang ditetapkan dengan Perkada.
i.Standar harga dan ASB digunakan pada tahapan:
1) perencanaan, digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), penyusunan rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (renja SKPD), dan RKPD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik masyarakat, aparatur, dan/atau DPRD fokus pada kinerja; 2) penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bertujuan untuk menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan; dan 3) pengawasan, digunakan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) pada saat aktifitas pengawasan yang bertujuan untuk menentukan batasan kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/ kegiatan/subkegiatan.
j.SHS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, yang mengatur standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan.
k.Kepala daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
l.Kepala daerah dapat menetapkan standar harga satuan selain standar harga satuan biaya honorarium, satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, satuan biaya rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, dan satuan biaya pemeliharaan dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
m.Dalam perencanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada satuan kerja perangkat daerah; 2) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 3) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
n.Dalam pelaksanaan anggaran, SHS berfungsi sebagai:
1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 2) estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
o.Pemerintah daerah dapat menganggarkan honorarium atas pengelola keuangan daerah selain kepala daerah dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 yang pengelola keuangannya tidak diatur dalam standar biaya honorarium sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, dengan penetapan besaran standar biaya memedomani ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional yang ditetapkan dengan Perkada (Perkada);
p.Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah:
1) memedomani ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan 2) pemberian insentif ditetapkan dengan Perkada, dengan besaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
q.Standar harga dan ASB harus dilakukan reviu oleh APIP sebelum ditetapkan dengan Perkada. Dalam melakukan reviu, APIP dapat melibatkan unit kerja pengadaan barang/jasa.
r.Standar harga dan ASB diimplementasikan dalam aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah-Republik Indonesia (SIPD-RI).
3.3 Kebijakan Pendapatan Daerah 3.3.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)
a.PAD merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.PAD diuraikan ke dalam jenis terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
c.Potensi PAD merupakan perkiraan PAD dengan mempertimbangkan minimal faktor pertumbuhan produk domestik regional bruto dan PAD TA sebelumnya;
d.Potensi PAD untuk daerah provinsi tidak termasuk PAD yang dibagihasilkan ke kabupaten/kota, sedangkan potensi PAD untuk daerah kabupaten/kota termasuk PAD yang dibagihasilkan dari provinsi.
3.3.1.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
a.Pendapatan pajak dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pajak dan retribusi daerah.
b.Pendapatan pajak dan retribusi meliputi jenis pajak dan retribusi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
c.Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
d.Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3.3.1.1.1 Struktur dan Kebijakan Penganggaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.Pajak Daerah
a.Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
b.Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
c.Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
d.Pajak Air Permukaan (PAP)
e.Pajak Rokok
f.Pajak Hotel*
g.Pajak Restoran*
h.Pajak Hiburan*
i.Pajak Reklame*
j.Pajak Penerangan Jalan*
k.Pajak Parkir*
l.Pajak Air Tanah (PAT)
m.Pajak Sarang Burung Walet
n.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
o.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
p.Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
q.Pajak Alat Berat (PAB)
r.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB)
s.Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**
t.Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
u.Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2.Retribusi Daerah
a.Retribusi Jasa Umum
b.Retribusi Jasa Usaha
c.Retribusi Perizinan Tertentu keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagai berikut:
1) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
(1)PKB;
(2)BBNKB;
(3)PAB;
(4)PAP;
b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
(1)PBBKB;
(2)Pajak Rokok; dan
(3)Opsen Pajak MBLB.
2) Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. a) dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah terdiri atas:
(1)PBB-P2;
(2)Pajak Reklame;
(3)PAT;
(4)Opsen PKB; dan
(5)Opsen BBNKB.
b) dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:
(1)BPHTB;
(2)PBJT:
(a) makanan dan/atau minuman; (b) tenaga listrik; (c) jasa perhotelan; (d) jasa parkir; dan (e) jasa kesenian dan hiburan;
(3)Pajak MBLB; dan
(4)Pajak Sarang Burung Walet.
3) Retribusi daerah, terdiri atas: a) retribusi jasa umum, meliputi:
(1)pelayanan kesehatan;
(2)pelayanan kebersihan;
(3)pelayanan parkir di tepi jalan umum;
(4)pelayanan pasar; dan
(5)pengendalian lalu lintas.
b) retribusi jasa usaha, meliputi:
(1)penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
(2)penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
(3)penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
(4)penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
(5)pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
(6)pelayanan jasa kepelabuhanan;
(7)pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
(8)pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
(9)penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
(10)pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c) retribusi perizinan tertentu, meliputi:
(1)persetujuan bangunan gedung;
(2)penggunaan tenaga kerja asing; dan
(3)pengelolaan pertambangan rakyat, yang telah ditetapkan dalam satu Perda (Perda) pada masing-masing provinsi dan kabupaten/kota.
b.Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB yang mulai berlaku 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yaitu 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
c.Penetapan target penerimaan pajak dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit:
1) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak dan retribusi daerah; 2) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN; dan 3) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah pada penyusunan APBD.
d.Penganggaran atas potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024.
e.Target Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB sebagai berikut:
1) Target Opsen PKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; 2) Target Opsen BBNKB pada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan tren besaran alokasi bagi hasil pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota berkenaan 3 tahun sebelumnya; dan 3) Target Opsen MBLB pada pemerintah provinsi dianggarkan dengan memperhatikan target pajak MBLB pada pemerintah kabupaten/kota.
f.Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB mempedomani hal sebagai berikut:
1) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan; 2) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang- undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor; 3) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada angka 2), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; 4) Pembayaran sebagaimana dimaksud angka 3) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan 5) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Kabupaten/Kota.
g.Teknis pemungutan Opsen MBLB mempedomani hal sebagai berikut:
1) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB; 2) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; dan 3) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada angka 1) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB.
h.Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan:
1) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; 2) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah; dan 3) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.
i.Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya mempertimbangkan hal sebagai berikut:
1) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; dan 2) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah.
k.Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha.
Pemerintah daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
l.Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
m.Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD daerah serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
n.Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.
o.Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah, memperhatikan:
1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; 2) Kebijakan fiskal nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 97 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; 3) Dana Insentif Fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi yang diberikan atas permohonan wajib pajak dan wajib retribusi atau diberikan secara jabatan oleh kepala daerah berdasarkan pertimbangan, antara lain: a) kemampuan membayar wajib pajak dan wajib retribusi; b) kondisi tertentu objek pajak, seperti objek pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh wajib pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran pajak; c) untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro; d) untuk mendukung kebijakan pemerintah daerah dalam mencapai program prioritas daerah; dan/atau e) untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, sebagaimana dimaksud pada Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah. 4) Pemerintah daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan: a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi; b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke kas umum daerah secara bruto; dan c) pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tatacara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 5) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
p.Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, pemerintah daerah kabupaten/kota dan pemerintah daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan:
1) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada. 2) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi.
q.Dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan berinvestasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 96 dan Pasal 101 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 99, Pasal 102 dan Pasal 103 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut:
1) Kepala daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi, dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak atau objek retribusi. 2) Gubernur/bupati/wali kota dapat memberikan Dana Insentif Fiskal kepada pelaku usaha di daerahnya, berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya, ditetapkan dengan Perkada dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 3) Kepala daerah dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada wajib pajak, berupa perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan pajak; dan/atau pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran pajak terutang atau utang pajak.
r.Pemberian insentif pajak bahan bakar kendaraan bermotor dengan menetapkan pajak bahan bakar kendaraan bermotor paling tinggi sebesar 2% (dua persen), untuk mendukung:
1) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan 2) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
s.Dalam rangka mendukung kebijakan percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (12) dan ayat (13) Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik, pemerintah daerah memberikan dukungan berupa pemberian kemudahan perizinan, insentif dan jaminan ketersediaan lahan sesuai peruntukannya kepada pengembangan pembangkit listrik energi terbaharukan. Dana Insentif Fiskal berupa:
1) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan PLTA/M oleh pemerintah daerah; dan 2) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang PLTS Atap.
t.Dalam rangka mendukung pelaksanaan proyek strategis nasional, kepala daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengenakan tarif 0% (nol persen) atau tidak melakukan pemungutan atas bea perolehan hak atas tanah dan bangunan atas proyek strategis nasional sesuai maksud Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional.
u.Pemerintah daerah memberikan percepatan pelayanan perizinan dan Dana Insentif Fiskal berupa pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan pajak BPHTB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam rangka penerbitan Kontrak Investasi Kolektif (KIK) Dana Investasi Real Estate Indonesia (DIRE) dan pembangunan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
3.3.1.1.2 Ketentuan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah Ditentukan Pemerintah daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut:
a.Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
b.Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik:
1) hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum; dan 2) penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dan Badan Usaha (KPDBU).
c.Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum.
1) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat oleh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dilakukan dengan berpedoman pada petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan. b) selain digunakan untuk kegiatan tersebut pada huruf a), pajak rokok digunakan untuk pendanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) dari realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak provinsi/kabupaten/kota atau ekuivalen sebesar 37,5% (tiga puluh tujuh koma lima persen). c) dalam rangka pelayanan kesehatan untuk masyarakat dalam mendukung program JKN, pemerintah daerah menggunakan pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok yang merupakan bagian provinsi/kabupaten/kota, sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari 50% (lima puluh persen) realisasi penerimaan pajak rokok bagian hak masing-masing daerah provinsi/kabupaten/kota. Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok tersebut diutamakan digunakan dalam rangka kontribusi iuran peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan, perluasan cakupan peserta untuk penganggaran iuran dan tunggakan iuran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) yang didaftarkan pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/ Ruang Perawatan Kelas III dalam kepesertaan program JKN menuju Universal Health Coverage (UHC), selain itu dapat juga digunakan untuk penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan perawatan di ruang kelas III, penganggaran bantuan iuran PBPU dan BP yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III dan tunggakannya serta kontribusi peserta PBI. 2) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk: a) minimal berupa:
(1)sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan
(2)operasi pemberantasan rokok ilegal.
diprioritaskan apabila DBH-CHT tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud. b) penggunaan/pemanfaatan pajak rokok dalam bidang penegakan hukum termasuk kerjasama antara pemerintah daerah dan DJBC memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman kerjasama pemanfaatan dana pajak rokok dalam pelaksanaan bidang penegakan hukum.
d.Penggunaan atas hasil penerimaan PAT Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi:
1) penanaman pohon; 2) pembuatan lubang atau sumur resapan; 3) pelestarian hutan atau pepohonan; dan 4) pengelolaan limbah.
e.Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, pemerintah daerah harus:
1) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan 2) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI.
f.Dalam hal pemerintah daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3.1.2 Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
a.Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
b.Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi pemerintah daerah; 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi pemerintah daerah; sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.3.1.3 Lain-Lain PAD Yang Sah
1.Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan
2.Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan
3.Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
4.Hasil Kerja Sama Daerah
5.Jasa Giro
6.Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
7.Pendapatan Bunga
8.Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah
9.Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
10.Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing
11.Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
12.Pendapatan Denda Pajak Daerah
13.Pendapatan Denda Retribusi Daerah
14.Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan
15.Pendapatan dari Pengembalian
16.Pendapatan BLUD
17.Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan
18.Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)*
19.Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir
20.Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)
21.Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda
22.Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf
23.Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak
24.Pungutan Bagi Wisatawan Asing**
25.Hasil Pengelolaan DAD**
26.Hasil Pengelolaan Dana Cadangan** keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
b.Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas:
1) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar; 2) Hasil Kerja Sama Daerah; Jasa Giro; 3) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; Pendapatan Bunga; 4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; 5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; 6) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing; 7) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; 8) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; 9) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda; 10) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; 11) Pendapatan dari Pengembalian; 12) Pendapatan BLUD; 13) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); 14) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht); 15) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf; 16) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; dan 17) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan.
c.Selain itu, terdapat penambahan uraian objek baru yaitu Pungutan bagi Wisatawan Asing dan hasil pengelolaan DAD dengan penjelasan:
1) Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali; 2) Hasil pengelolaan DAD: a) merupakan sumber penerimaan dari pengelolaan Dana Abadi yang diinvestasikan bebas dari risiko penerimaan yang dikelola oleh BUD atau BLUD serta menjadi pendapatan daerah berdasarkan Pasal 165 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; b) hasil pengelolaan DAD dimanfaatkan untuk meningkatkan dan/atau memperluas pelayanan publik yang menjadi prioritas daerah; c) hasil pengelolaan DAD ditujukan untuk: memperoleh manfaat ekonomi, manfaat sosial, dan/atau manfaat lainnya yang ditetapkan sebelumnya; memberikan sumbangan kepada penerimaan daerah; dan menyelenggarakan kemanfaatan umum lintas generasi. d) dalam hal terdapat surplus hasil pengelolaan DAD, dapat digunakan pada TA berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) surplus hasil pengelolaan DAD dapat digunakan untuk: menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan. f) penggunaan DAD dapat diperhitungkan sebagai bagian pemenuhan Belanja Wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.3.2 Pendapatan Transfer
1.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
a.Dana Perimbangan*
b.Dana Insentif Daerah*
c.Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur
d.Dana Keistimewaan
e.Dana Desa
f.Dana Insentif Fiskal**
g.Dana Bagi Hasil**
h.Dana Alokasi Umum**
i.Dana Alokasi Khusus**
2.Pendapatan Transfer Antar Daerah
a.Pendapatan Bagi Hasil
b.Bantuan Keuangan keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan. Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah lainnya. 3.3.2.1 Transfer Pemerintah Pusat
a.Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
b.Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan peraturan perundang-undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2025. Kebijakan disampaikan kepada DPR dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah.
c.Pemerintah daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden.
d.Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
e.Pendapatan TKD terdiri dari:
1) Dana Bagi Hasil (DBH); 2) Dana Alokasi Umum (DAU); 3) Dana Alokasi Khusus (DAK); 4) Dana Otonomi Khusus; 5) Dana Keistimewaan; dan 6) Dana Desa.
f.Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
g.Pendapatan DBH:
1) DBH terdiri dari: a) DBH Pajak yaitu Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau; b) DBH Sumber Daya Alam (DBH-SDA) yaitu Sumber Daya Alam terdiri dari Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak bumi dan Gas bumi, Panas Bumi, dan Perikanan; dan c) DBH Lainnya yaitu DBH Sawit.
h.Pendapatan DAU terdiri dari:
1) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan 2) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
i.Pendapatan DAK terdiri dari:
1) DAK Fisik; 2) DAK non Fisik; dan 3) Hibah kepada Daerah.
j.Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus:
1) Provinsi Papua, terdiri dari: a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; b) Dana Otonomi Khusus; dan c) Dana Tambahan Infrastruktur. 2) Provinsi Aceh, terdiri dari: a) Tambahan DBH Minyak Bumi dan Gas bumi; dan b) Dana Otonomi Khusus.
k.Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada pemerintah daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
l.Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang sumbernya dari APBN.
m.TKD untuk daerah persiapan dan TKD untuk daerah baru sesuai dengan ketentuan Pasal 136 dan Pasal 137 Undang-Undang 1 Tahun 2022 serta ketentuan Pasal 59 dan Pasal 60 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
n.Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3.2.1.1 DBH
a.DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah dan daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
b.Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya.
c.Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
3.3.2.1.1.1 DBH–Pajak
a.DBH-Pajak merupakan dana bagi hasil yang dihitung berdasarkan pendapatan Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.
b.DBH-Pajak Penghasilan (DBH-PPh) merupakan DBH Pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25, dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, termasuk dari Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) yang pemungutannya bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
c.DBH-Pajak Bumi dan Bangunan (DBH-PBB) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan pajak atas bumi dan/atau bangunan selain Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
d.DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) merupakan DBH Pajak yang berasal dari penerimaan Cukai Hasil Tembakau yang dibuat di dalam negeri.
3.3.2.1.1.1.1 DBH-PPh
a.Pendapatan DBH-PPh terdiri dari pajak penghasilan Pasal 21 serta pajak penghasilan Pasal 25 dan pajak penghasilan Pasal 29 WPOPDN dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PPh TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PPh dalam undang-undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PPh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya atau perkiraan realisasi penerimaan negara.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PPh berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PPh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH- PPh kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-PPh ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.1.2 DBH–PBB
a.Pendapatan DBH-PBB dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-PBB TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PBB dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PBB TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PBB berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-PBB yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH- PBB kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-PBB ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.1.3 DBH–CHT
a.Pendapatan DBH–CHT dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH–CHT TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH–CHT dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH–CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH–CHT TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH–CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH–CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH- CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
d.Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:
1) mendanai peningkatan kualitas bahan baku, meliputi: a) pelatihan peningkatan kualitas tembakau; b) penanganan panen dan pasca panen; c) penerapan inovasi teknis; dan/atau d) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. 2) pembinaan industri, meliputi a) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau; b) pembinaan dan peningkatan sumber daya manusia pada usaha industri tembakau kecil dan menengah; c) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau d) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau. 3) pembinaan kualitas lingkungan, meliputi: a) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau b) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 4) sosialisasi ketentuan dibidang cukai, meliputi penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan. 5) pemberantasan barang kena cukai ilegal, meliputi: a) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal; b) operasi pemberantasan barang kena cukai illegal; dan/atau c) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. 6) kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang-undang mengenai APBN, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-CHT memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. 3.3.2.1.1.2 DBH–SDA
a.DBH-SDA merupakan DBH yang dihitung berdasarkan penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batu bara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan.
b.Pendapatan lebih/kurang DBH-SDA TA 2024 yang ditetapkan dalam peraturan menteri keuangan merupakan pengakuan utang/piutang DBH-SDA pada TA 2025.
c.Pendapatan DBH-SDA untuk kehutanan, mineral dan batubara, minyak bumi dan gas bumi, panas bumi, dan perikanan untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3.2.1.1.2.1 Kehutanan
a.DBH-SDA Kehutanan bersumber dari penerimaan iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR).
b.Pendapatan DBH-SDA kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
c.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
d.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR ditampung pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
e.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA kehutanan DR berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA kehutanan DR atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA kehutanan DR yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH- SDA kehutanan DR mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
f.Penggunaan pendapatan DBH-SDA kehutanan DR termasuk sisa DBH-SDA kehutanan DR tahun sebelumnya digunakan oleh provinsi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan penggunaan DBH-SDA kehutanan DR untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH-SDA kehutanan DR memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi.
g.Dalam hal terdapat sisa DBH-DR provinsi atau atau sisa DBH-DR kabupaten/kota, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.2.2 Mineral dan Batubara
a.Pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam Peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH- SDA Mineral dan Batubara ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.2.3 Minyak Bumi dan Gas Bumi
a.Pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
d.Pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan.
e.Dalam hal undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum ditetapkan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
f.Dalam hal undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 yang dipublikasikan melalu portal Kementerian Keuangan belum ditetapkan, penganggaran DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 diterima setelah APBD TA 2025 telah ditetapkan atau terdapat perubahan alokasi dana, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
g.Dalam hal terdapat alokasi DBH SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2023 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, pemerintah daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.2.4 Panas Bumi
a.Pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan PRESIDEN mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Panas Bumi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Panas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Panas Bumi ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.2.5 Perikanan
a.Pendapatan DBH-SDA Perikanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Perikanan TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
b.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara TA 2025.
c.Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Perikanan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi Perikanan ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
3.3.2.1.1.3 DBH Lainnya-DBH Sawit
a.Selain DBH diatas pemerintah pusat dapat menetapkan jenis DBH lainnya yang bersumber dari penerimaan negara yang dapat diidentifikasi daerah.
b.DBH lainnya digunakan untuk mendanai kegiatan tertentu sesuai dengan kewenangan daerah dan/atau prioritas nasional yang ketentuan lebih lanjut mengenai DBH lainnya diatur dengan peraturan pemerintah.
c.DBH Sawit merupakan DBH lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 tentang Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
d.DBH Sawit merupakan DBH yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan dari bea keluar dan pungutan ekspor atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya.
e.Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau informasi resmi mengenai alokasi Pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
f.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan DBH lainnya- DBH Sawit TA 2023.
g.Dalam hal alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH lainnya-DBH Sawit atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH lainnya-DBH Sawit yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH lainnya-DBH Sawit tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi pendapatan DBH lainnya-DBH Sawit mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
h.DBH Sawit digunakan untuk membiayai kegiatan meliputi pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan, dan kegiatan lainnya yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dengan pemenuhan pendanaan kegiatan disinergikan dengan jenis pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut penggunaan DBH Sawit memedomani Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
i.Pendapatan dana bagi hasil perkebunan sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3.2.1.2 Dana Alokasi Umum (DAU)
a.DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antardaerah.
b.DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah.
c.Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau berdasarkan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
d.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya.
e.Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAU yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarannya pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
f.Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya.
g.Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
h.Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
1) urusan layanan umum pada daerah dipergunakan untuk: a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK); b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan c) kegiatan lainnya, antara lain kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum. 2) urusan di bidang pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan umum pada daerah, dihitung berdasarkan capaian kinerja daerah dalam memenuhi target standar pelayanan minimal pada tiap urusan pemerintahan daerah, dengan ketentuan lebih lanjut dengan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya memedomani peraturan menteri keuangan mengenai indikator tingkat kinerja daerah dan petunjuk teknis bagian DAU yang ditentukan penggunaannya sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
i.Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
j.Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2024, pemerintah daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2024 tersebut dalam APBD TA 2025 untuk bidang yang sama.
3.3.2.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK)
a.DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah.
b.DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik.
c.Kebijakan pemerintah didasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana kerja pemerintah, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.DAK terdiri atas:
1) DAK Fisik, digunakan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana prasarana layanan publik di daerah. 2) DAK Nonfisik, digunakan untuk mendukung operasionalisasi layanan publik daerah. 3) Hibah kepada daerah, digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
e.DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah.
f.Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah.
g.Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, pemerintah daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
h.Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
i.Dalam hal pemerintah daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, pemerintah daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
j.Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD pengampu teknis. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan antara lain dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi.
3.3.2.1.3.1 DAK Fisik
a.DAK Fisik merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung pembangunan/pengadaan sarana dan prasarana layanan publik daerah dalam rangka mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, dan/atau mendorong pertumbuhan perekonomian daerah.
b.Pendapatan DAK Fisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
c.Dalam hal pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK Fisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK Fisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
d.Dalam hal alokasi pendapatan DAK Fisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK Fisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK Fisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DAK Fisik TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
e.Penggunaan DAK Fisik dilaksanakan sesuai petunjuk teknis DAK Fisik yang ditetapkan dalam peraturan presiden.
f.Pemerintah daerah dapat menggunakan alokasi per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik untuk mendanai kegiatan penunjang, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai besaran dana dan rincian kegiatan penunjang diatur dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK fisik sebagaimana dimaksud pada Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023.
g.Dalam rangka persiapan pelaksanaan DAK Fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:
1) Dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik, pemerintah daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) untuk mendapatkan persetujuan; 2) K/L dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas RK dimaksud setelah dilakukan penilaian. Tata cara persetujuan dilaksanakan sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik; 3) Penganggaran DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen RK DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L; 4) RK yang telah disetujui menjadi dasar pemerintah daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. 5) dalam kondisi tertentu antara lain bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, RK yang telah disetujui dapat dilakukan perubahan.
h.Dalam hal penganggaran DAK Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Fisik, atau tidak sesuai dengan penetapan dokumen RK yang telah dibahas antara SKPD dan mendapat persetujuan K/L, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
i.dalam hal DAK Fisik per jenis per bidang/subbidang/tema DAK Fisik tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian sebagai akibat tidak memenuhi syarat penyaluran dan/atau melewati batas waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK Fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan alokasi DAK Fisik menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
j.Pemerintah daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik.
k.Dalam hal terdapat sisa DAK fisik, pemerintah daerah memedomani ketentuan:
1) sisa DAK Fisik merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari RKUN ke RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah. 2) sisa DAK Fisik terdiri dari sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dan sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya. 3) pengakuan Sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dilakukan setelah pemerintah daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar. 4) sisa DAK Fisik digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis TA penggunaan. 5) penggunaan sisa DAK Fisik 1 (satu) TA sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan. 6) sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai kebutuhan daerah. 7) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang output belum tercapai, yaitu: a) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian output dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat outputnya belum tercapai, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. b) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK Fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2025, pemerintah daerah menyesuaikan sisa DAK Fisik dimaksud mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. 8) DAK Fisik pada bidang/subbidang yang outputnya telah tercapai, sisa DAK Fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada: a) bidang/sub bidang yang sama di TA berkenaan dan TA berikutnya; dan/atau b) bidang/sub bidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di TA berkenaan dan TA berikutnya, dengan menggunakan petunjuk teknis TA berkenaan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. 9) dalam hal terdapat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) bendahara umum daerah yang belum dilakukan perekaman sampai dengan batas pengakuan sisa DAK Fisik, SP2D bendahara umum daerah dimaksud direkam sebagai penggunaan sisa DAK Fisik pada tahun berjalan. 10) dalam hal terdapat penggunaan sisa DAK Fisik pemerintah daerah melakukan pemutakhiran melalui perekaman SP2D bendahara umum daerah penggunaan sisa DAK Fisik pada Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM-SPAN). 11) kepala daerah menyampaikan laporan sisa dan penggunaan sisa DAK Fisik kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sesuai dengan wilayah kerjanya setiap permintaan tahap penyaluran DAK Fisik melalui Aplikasi OM-SPAN. 3.3.2.1.3.2 DAK Nonfisik
a.DAK Nonfisik merupakan DAK yang dialokasikan membantu operasionalisasi layanan publik daerah yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah pusat.
b.Pendapatan DAK Nonfisik dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
c.Dalam hal pendapatan DAK Nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DAK nonfisik TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan DAK nonfisik langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
d.Dalam hal alokasi pendapatan DAK nonfisik berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DAK nonfisik atau berdasarkan informasi resmi alokasi DAK nonfisik yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK nonfisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
e.Penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman pada peraturan menteri keuangan mengenai Pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing K/L terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Dalam hal penganggaran DAK Non Fisik pada APBD TA 2025 tidak sesuai dengan petunjuk teknis DAK Non Fisik, atau tidak sesuai dengan hasil pemetaan dan pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi, nomenklatur berdasarkan petunjuk teknis penggunaan DAK Non Fisik, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DAK Non Fisik mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
g.Ketentuan mengenai pengelolaan dana BOSP yang merupakan DAK Nonfisik untuk mendukung biaya operasional nonpersonalia bagi Satuan Pendidikan, meliputi Dana Bantuan Operasional Sekolah (regular dan/atau kinerja), Bantuan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD) dan Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan pada Pemerintah Daerah.
h.Ketentuan pengaturan pengelolaan BOK Puskesmas pada pemerintah daerah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Pemerintah daerah.
i.Pemerintah daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah dikarenakan adanya perubahan alokasi Tunjangan Guru ASN Daerah sebagai akibat dari adanya penambahan dana cadangan dari Pemerintah, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan atas hasil verifikasi kebutuhan dan usulan pemerintah daerah, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan atas hasil verifikasi pelaporan realisasi pelaksanaan tunjangan guru ASN daerah melalui DAK Nonfisik. Pemerintah daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025 atau yang telah menetapkan perubahan APBD TA 2025.
j.Dalam hal pemerintah daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK nonfisik yang merupakan bagian Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
k.Pemerintah daerah dapat menganggarkan pendanaan BOSP dalam APBD diluar DAK nonfisik yang diatur dengan Perkada dengan berpedoman pada Pasal 64 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023.
l.Pendapatan atas pengembalian DAK nonfisik yang merupakan koreksi pembayaran, dianggarkan pada jenis lain-lain PAD yang sah. Selanjutnya, pendapatan dimaksud digunakan sesuai dengan sumber dananya dan ketentuan penggunaannya, yaitu untuk pengeluaran yang didanai DAK Nonfisik pada tahun dikembalikannya dana tersebut.
3.3.2.1.3.3 Hibah Kepada Daerah
a.Hibah kepada Daerah merupakan salah satu sumber penerimaan daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan pemerintah daerah.
b.Hibah kepada Daerah digunakan untuk mendukung pembangunan fisik dan/atau layanan publik di daerah tertentu yang didasarkan pada perjanjian antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
c.Hibah kepada pemerintah daerah dapat diteruskan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sepanjang diatur dalam petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
d.Hibah kepada Daerah yang bersumber dari APBN meliputi:
1) penerimaan dalam negeri; 2) pinjaman luar negeri; dan/atau 3) hibah luar negeri.
e.Hibah kepada Daerah yang bersumber dari penerimaan dalam negeri termasuk Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana.
f.Hibah kepada Daerah diberikan dalam bentuk uang.
g.Kementerian/lembaga dapat memberikan Hibah kepada Daerah dalam bentuk selain uang.
h.Rincian alokasi Hibah kepada Daerah per jenis per Daerah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN.
i.Hibah kepada Pemerintah Daerah dapat disalurkan secara bertahap sesuai dengan capaian kinerja atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan di bidang Hibah kepada Daerah.
j.Dalam hal pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Hibah kepada Daerah TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan diterima pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD, pendapatan Hibah kepada Daerah langsung dianggarkan pada tahapan penyusunan dan pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS dan/atau pada tahapan rancangan Perda tentang APBD.
k.Dalam hal alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Hibah kepada Daerah atau berdasarkan informasi resmi alokasi Hibah kepada Daerah yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Hibah kepada Daerah mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
l.Dalam hal terdapat alokasi hibah kepada daerah setelah ditetapkan dalam peraturan presiden mengenai rincian APBN TA 2025 dan penetapan APBD TA 2025, maka menganggarkan alokasi hibah kepada daerah berdasarkan penetapan pemberian Hibah kepada Daerah oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan.
m.Penggunaan hibah kepada Daerah berpedoman pada petunjuk pelaksanaan dan/atau petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga selaku pelaksana program dan/atau kegiatan hibah (executing agency).
n.Dalam hal terdapat kegiatan yang bersumber dari hibah kepada daerah yang belum direalisasikan pada APBD TA 2025 dan masih dalam jangka waktu pelaksanaan kegiatan yang diperbolehkan sesuai ketentuan hibah kepada daerah, pemerintah daerah menganggarkan kegiatan dimaksud pada tahun anggaran berikutnya.
3.3.2.1.4 Dana Otonomi Khusus
a.Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang mengenai otonomi khusus.
b.Daerah tertentu yaitu Provinsi Aceh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.
c.Pendapatan Otonomi khusus untuk Provinsi Aceh terdiri dari:
1) tambahan DBH minyak dan gas bumi yang merupakan bagian dari penerimaan Aceh yaitu bagian dari pertambangan minyak sebesar 55% (lima puluh lima persen) dan bagian dari pertambangan gas bumi sebesar 40% (empat puluh persen); dan 2) Dana Otonomi Khusus yang merupakan penerimaan Pemerintah Aceh berlaku untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, dengan rincian untuk tahun pertama sampai dengan tahun ke 15 (lima belas) yang besarnya setara dengan 2% (dua persen) dari plafon DAU nasional dan untuk tahun ke 16 (enam belas) sampai dengan tahun ke 20 (dua puluh) yang besarnya setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU nasional.
d.Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas:
1) DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam sebesar selisih antara 70% (tujuh puluh persen) bagian daerah yang persentase pengalokasiannya diatur sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintahan daerah. 2) Dana Otonomi Khusus terdiri atas: a) penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU Nasional. b) penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon DAU Nasional. 3) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) yang besarnya ditetapkan antara pemerintah pusat dengan DPR berdasarkan usulan provinsi pada setiap tahun anggaran.
e.Pendapatan Otonomi Khusus dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Otonomi Khusus 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
f.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Otonomi Khusus dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Otonomi Khusus atau berdasarkan informasi resmi alokasi Otonomi Khusus yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Otonomi Khusus TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
g.Dalam hal alokasi pendapatan Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Otonomi Khusus atau berdasarkan informasi resmi alokasi Otonomi Khusus yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi Otonomi Khusus TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Otonomi Khusus mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
h.Penggunaan alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2025 disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk:
1) dana tambahan bagi hasil minyak bumi dan gas bumi digunakan untuk: a) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh, dan dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian beasiswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan Pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas; dan b) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan 30% (tiga puluh persen), dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara pemerintah Aceh dengan pemerintah kabupaten/kota. 2) dana otonomi khusus yang ditujukan untuk membiayai pembangunan terutama pembangunan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, kesehatan, pelaksanaan keistimewaan Aceh, dan penguatan perdamaian. Pembiayaan pendanaan pendidikan dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian beasiswa baik kedalam maupun keluar negeri dan kegiatan pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas.
i.Alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 dengan mengedepankan prinsip pengelolaaan keuangan yang baik.
j.Penggunaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas:
1) DBH sumber daya alam pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam: a) 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; b) 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; c) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; d) 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, Penggunaan DBH diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) pada daerah penghasil dan terdampak. 2) Dana Otonomi Khusus terdiri atas: a) penerimaan yang bersifat umum, untuk:
(1)pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik;
(2)peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan
(3)hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b) penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja, untuk:
(1)paling sedikit 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
(2)paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan
(3)pemberdayaan ekonomi masyarakat.
3) DTI, untuk: a) pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; b) energi listrik; c) air bersih; d) telekomunikasi; dan e) sanitasi lingkungan.
k.DTI dalam rangka otonomi khusus provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk TA berkenaan.
l.Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua, pemerintah daerah provinsi papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari dan APBD Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil ekploitasi sumber daya alam Papua untuk ditabung dalam bentuk Dana Abadi yang hasilnya dapat dimanfaatkan membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.
m.Selain penggunaan dana otonomi khusus tersebut di atas, pemerintah provinsi Papua dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, memprioritaskan untuk:
1) pendidikan: a) menyelenggarakan Pendidikan sesuai kewenangannya mengalokasikan anggaran Pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang pendanaannya paling sedikit didanai melalui dana otonomi khusus dan tambahan minyak gas otsus yang rincian penggunaannya tercantum dalam rincian penggunaan dana DBH Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus; dan b) setiap penduduk provinsi papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan pendapatan perkapita setiap kabupaten/kota dan kemampuan orang tua/wali peserta didik. 2) kesehatan: a) wajib menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan. Kesejahteraan diberikan paling sedikit dalam bentuk pemberian insentif tambahan berbasis kinerja dan kehadiran dan/atau bantuan peningkatan kualitas kualifikasi dan kompetensi; dan b) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah rendahnya melalui:
(1)pelaksanaan peran pemerintah daerah dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(2)dukungan pendanaan pelayanan kesehatan diluar cakupan program layanan JKN untuk manfaat pelayanan kesehatan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta JKN, manfaat pelayanan kesehatan yang tidak ditanggung dalam program JKN atau dukungan pendanaan lain untuk kebutuhan pelayanan kesehatan bagi penduduk provinsi papua.
c) penyelenggaraan kesehatan oleh pemerintah daerah didanai antara lain melalui dana otonomi khusus dan tambahan DBH minyak bumi otonomi khusus. 3) pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah provinsi papua dan pemerintah kabupaten/kota bidang pendidikan dan kesehatan tersebut sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai kewenangan dan kelembagaan pelaksanaan kebijakan otonomi khusus provinsi papua.
n.Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus TA 2024, penggunaanya dalam APBD TA 2025 berpedoman pada penggunaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, dengan ketentuan:
1) digunakan kembali untuk mendanai program/kegiatan/subkegiatan dana otonomi khusus TA berkenaan sesuai dengan program/kegiatan/ subkegiatan yang sama pada TA sebelumnya, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. 2) SiLPA yang berasal dari pekerjaan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan, digunakan untuk mendanai program, kegiatan dan subkegiatan tahun sebelumnya yang belum dibayarkan dan/atau belum dapat dilaksanakan. 3) SiLPA yang berasal dari efisiensi pencapaian target kinerja, digunakan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan prioritas TA berkenaan dan/atau dapat disisihkan untuk dikelola sebagai DAD.
o.Perencanaan dan penganggaran penggunaan penerimaan dana otonomi khusus pada APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dianggarkan berdasarkan:
1) rencana anggaran dan program penggunaan dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus papua berdasarkan hasil musrenbang otonomi khusus dengan berpedoman Rencana Induk Percepatan Pembangunan (RIPP) dan rencana aksi 5 (lima) tahun yang diintegrasikan dengan RPJMD, serta memperhatikan pagu penerimaan TA sebelumnya yang telah dievaluasi oleh pemerintah daerah provinsi untuk kabupaten/kota, dan berdasarkan hasil penilaian untuk APBD Provinsi yang dilakukan oleh Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta Menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait 2) hasil evaluasi/penilaian atas rencana anggaran dan program penggunaan dana otonomi khusus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyempurnaan rancangan akhir RKPD oleh pemerintah daerah sebelum ditetapkan dengan Perkada. RKPD menjadi pedoman dalam penyusunan KUA dan PPAS yang disepakati pemerintah daerah yang disepakati DPRP/DPRK yang menjadi dasar penyusunan RKA-SKPD. KUA-PPAS yang disepakati menjadi pedoman penyusunan rancangan APBD Provinsi Papua. Hasil evaluasi/penilaian atas rencana anggaran dan program penggunaan dana otonomi khusus sekaligus salah satu bahan dari evaluasi APBD. 3) dalam hal terjadi perubahan rencana anggaran dan program penggunaan penerimaan dalam rangka dana otonomi khusus provinsi papua pada tahun berjalan pada provinsi dan kabupaten/kota, usulan perubahan rencana anggaran dan program penerimaan dalam rangka otonomi khusus provinsi papua ditahun berjalan disampaikan kepada gubernur untuk kabupaten/kota agar memperoleh persetujuan dan disampaikan kepada Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang keuangan dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang perencanaan pembangunan nasional, serta menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait untuk melakukan penilaian. Hasil evaluasi/penilaian yang telah mendapat persetujuan menjadi pedoman dalam penyesuaian penganggaran mendahului perubahan APBD pada tahun berjalan. 4) dalam hal hasil evaluasi/penilaian tidak sesuai dengan yang dianggarkan dalam APBD, kepala daerah melakukan penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD. 5) penyesuaian dengan mendahului perubahan APBD tersebut dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
p.Dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua serta kelancaran penyaluran dana dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kementerian dalam negeri melalui Ditjen bina keuangan daerah c.q. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dan Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah bersama dengan kementerian keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta kementerian/lembaga terkait lainnya yang diatur dalam peraturan perundangan terkait tata kelola Dana Otsus melakukan pembinaan pengawasan berupa:
1) pendampingan penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua yang disusun oleh provinsi/kabupaten/kota; 2) pendampingan dan evaluasi dalam rencana anggaran dan program penggunaan dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua provinsi/kabupaten/kota; dan 3) pendampingan dan penyusunan pemenuhan kelancaran penyaluran dana otonomi khusus.
q.Pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang- undangan.
r.Pengelolaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus papua diatur sebagai berikut:
1) pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah membuka rekening khusus kas penerimaan dan pengeluaran dalam rangka otonomi khusus papua pada bank umum yang sehat yang meliputi: a) dana otonomi khusus yang bersifat umum; b) dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya; c) dana tambahan infrastruktur; dan d) dana tambahan DBH minyak dan gas bumi khusus. 2) mekanisme pengelolaan rekening khusus kas penerimaan dan pengeluaran dimaksud dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3.3.2.1.5 Dana Keistimewaan
a.Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.
b.Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Keistimewaan 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
c.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Keistimewaan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Keistimewaan atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Keistimewaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Keistimewaan TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
d.Dalam hal alokasi pendapatan Dana Keistimewaan berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Keistimewaan atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Keistimewaan yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi Dana Keistimewaan TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Keistimewaan mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.
e.Penyusunan perencanaan dan penganggaran penerimaan Dana Keistimewaan, yaitu:
1) disusun berdasarkan rencana program dan kegiatan atas penggunaan Dana Keistimewaan berdasarkan rencana induk yang ditetapkan dengan Perda. 2) selain rencana induk, dapat dilakukan dengan memperhatikan usulan kebutuhan dan prioritas program kegiatan kabupaten/kota sesuai dengan urusan keistimewaan Pemerintah Daerah DIY dan disinkronkan dengan rencana kerja K/L. 3) rencana program dan kegiatan atas penggunaan dana keistimewaan dievaluasi secara berjenjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi:
1) tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur; 2) kelembagaan Pemerintah Daerah DIY; 3) kebudayaan; 4) pertanahan; dan 5) tata ruang.
g.Dana Keistimewaan untuk urusan keistimewaan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan.
h.Kewenangan urusan keistimewaan untuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan.
3.3.2.1.6 Dana Desa (DD)
a.DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.
b.DD merupakan pendapatan Desa yang dananya bersumber dari APBN.
c.Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi DD TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
d.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan DD TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
e.Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DD atau berdasarkan informasi resmi alokasi DD yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025 termasuk penggunaan sisa alokasi DD TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda tentang APBD TA 2025.
f.Penggunaan DD sesuai dengan ketentuan Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu:
1) diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat; 2) selain penggunaan DD sebagaimana dimaksud pada angka 1), pemerintah pusat dapat menentukan fokus penggunaan DD setiap tahunnya sesuai dengan prioritas nasional yang ditetapkan dalam peraturan perundang- undangan mengenai perencanaan nasional dan alokasi TKD; dan 3) rincian prioritas penggunaan DD disertai dengan petunjuk operasional ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi; 4) petunjuk operasional ditetapkan setelah undang-undang mengenai APBN ditetapkan
g.Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai rincian prioritas penggunaan DD TA 2025, dan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2025.
3.3.2.1.7 Dana Insentif Fiskal
a.Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu.
b.Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
c.Kriteria tertentu merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu.
d.Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Dana Insentif Fiskal 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
e.Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, pemerintah daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun TA 2025.
f.Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau Peraturan Presiden mengenai rincian alokasi Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi alokasi Dana Insentif Fiskal yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2025, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 bagi pemerintah daerah yang melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan Perda mengenai APBD TA 2025.
3.3.2.1.8 Penyaluran Dana TKD melalui Treasury Deposit Facility (TDF)
a.Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara.
b.DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH.
c.TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi pemerintah daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia.
d.Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF.
e.Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD.
f.Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
1) perbaikan pelayanan publik; 2) infrastruktur; 3) dukungan pendanaan pemilihan Kepala Daerah; 4) investasi; dan/atau 5) penggunaan lain yang ditetapkan oleh Menteri.
g.Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period.
h.Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal terdapat:
1) kebutuhan kas daerah mendesak akibat bencana; 2) kebutuhan kas daerah mendesak untuk menyelesaikan kewajiban belanja yang belum terbayar sampai dengan akhir TA sebelumnya; dan/atau 3) kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
i.Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
1) Dana TDF akan digunakan untuk mendanai kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf f; 2) terdapat kebutuhan kas Daerah mendesak akibat bencana; dan/atau 3) terdapat kondisi lain yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
j.Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
1) perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD; 2) penganggaran pada perubahan APBD; dan/atau 3) penggunaan setelah perubahan APBD ditampung dalam LRA.
k.Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, pemerintah daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.Ketentuan pengelolaan dana TDF memedomani ketentuan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.
3.3.2.2 Transfer Antar Daerah 3.3.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil
a.Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada pemerintah daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
1) hasil penerimaan PBBKB; 2) hasil penerimaan PAP; dan 3) hasil penerimaan Pajak Rokok, memedomani Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota.
c.Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah pemerintah daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD pemerintah daerah provinsi TA 2025.
d.Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2023.
e.Dalam hal terdapat bagian pemerintah daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
f.Penggunaan hasil penerimaan pajak rokok bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Penggunaan pajak rokok mengikuti ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak daerah untuk kegiatan yang telah ditentukan.
3.3.2.2.2 Pendapatan Bantuan Keuangan
a.Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya.
b.Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
1) pendapatan bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan. 2) pendapatan bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.
c.Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
1) bantuan keuangan umum dari daerah provinsi; 2) bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi; 3) bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan 4) bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.
d.Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud.
e.Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025.
f.Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2025 ditetapkan, pemerintah daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
3.3.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.Pendapatan Hibah
a.Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat
b.Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya
c.Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri
d.Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri
e.Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis*
f.Pendapatan atas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan/Sejenis**
2.Dana Darurat*
a.Dana Darurat*
3.Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan
a.Lain-lain Pendapatan
b.Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP
c.Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara**
d.Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat**
e.Pendapatan Klaim Pelayanan Kesehatan/Nonkapitasi**
f.Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi**
g.Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Pemerintah Aceh**
h.Pendapatan Pembayaran Tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1.**
i.Pendapatan Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing** keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain PAD dan pendapatan transfer.
b.Lain-lain pendapatan daerah yang sah, diurai berdasarkan jenis terdiri atas Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.3.3.1 Pendapatan Hibah
a.Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa antara lain tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali lain diamanatkan peraturan perundang-undangan.
c.Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan pemerintah daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukannya.
d.Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah dimaksud diprioritaskan untuk:
1) operasional kesamsatan terkait dengan kebutuhan SAMSAT dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ); dan 2) kebutuhan tim pembina SAMSAT tingkat provinsi dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan PKB serta SWDKLLJ yang mencakup: a) gelar operasi bersama; b) pengembangan sistem aplikasi kesamsatan; c) pengembangan SAMSAT unggulan; d) pelaksanaan SAMSAT keliling; e) pengembangan single data; f) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan g) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi. 3) pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran PKB, kios layanan mandiri dan sosialisasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas kantor bersama SAMSAT, diatur dengan ketentuan: a) pemerintah daerah provinsi menganggarkan pendanaan untuk pembangunan, pengadaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor bersama SAMSAT dan pendanaan lain yang timbul dalam rangka menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, pembinaan, pengawasan dan pemantapan tugas-tugas pelaksanaan SAMSAT baik di pusat maupun di provinsi dengan terbentuknya Sekretariat Pembina SAMSAT tingkat nasional dan tingkat provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) guna meningkatkan penerimaan pajak daerah yang bersumber dari PKB dan BBNKB, Pemerintah daerah mengoptimalkan kegiatan pemungutan PKB dan BBNKB dimaksud dapat menggunakan tambahan dana berupa hibah yang antara lain bersumber dari PT. Jasa Raharja (Persero). 3.3.3.2 Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
a.Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara.
1) pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara; 2) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada pemerintah daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. 3) bagian pemerintah daerah diatur sebagai berikut: pemerintah daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), pemerintah daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan pemerintah daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen). 4) bagian pemerintah daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian.
c.Pendapatan Kontribusi dari Sumber Lain yang Sah dan Tidak Mengikat Provinsi Bali Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023.
d.Pendapatan bonus produksi panas bumi
1) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan: a) realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan b) rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) TA berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual. 2) pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan: a) besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) untuk masyarakat sekitar PLTP; b) pemerintah kabupaten/kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; c) pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain penyediaan air minum (SPM), Pengelolaan Air Limbah (SPM), pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat; dan d) ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), huruf (b) dan huruf (c) diatur lebih lanjut dengan Perkada.
e.Pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi Pemerintah Aceh
1) pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi atas pengelolaan Bersama sumber daya alam minyak dan gas bumi di Aceh berdasarkan ketentuan Pasal 160 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh; 2) pendapatan bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen); dan 3) pendapatan bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen).
f.Penerimaan pendapatan daerah yang bersumber dari jumlah pembayaran tetap (Lumpsum Payment) Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) Generasi 1.
Penerimaan ini terdiri dari PBB (IPEDA), pajak dan pungutan daerah yang telah mendapat pengesahan oleh pemerintah pusat dan pungutan administrasi umum untuk sesuatu fasilitas atau layanan yang diberikan pemerintah berpedoman pada Pasal 4 ayat (2) Keputusan Presiden Nomor 49 Tahun 1981 tentang Ketentuan Ketentuan Pokok Perjanjian Kerja Sama Pengusahaan Tambang Batu Bara Antara Perusahaan Negara Tambang Batu Bara Dan Kontraktor Swasta.
g.Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang IUP dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing.
Pendapatan ini diterima oleh pemerintah daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. 3.4 Kebijakan Belanja Daerah 3.4.1 Belanja Operasi
a.Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
b.Belanja Operasi diuraikan kedalam jenis terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.
3.4.1.1 Belanja Pegawai
1.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN
2.Belanja Tambahan Penghasilan ASN
3.Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN*
4.Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD
5.Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH
6.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH
7.Belanja Gaji dan Tunjangan MRP*
8.Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe*
9.Belanja Pegawai BOS*
10.Belanja Pegawai BOSP
11.Belanja Pegawai BLUD keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, dengan ketentuan:
1) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan, jaminan keselamatan kerja, jaminan kematian dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD; 2) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan; dan 3) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD.
c.Pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
d.Belanja pegawai dimaksud huruf c termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
e.Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari alokasi, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Penganggaran belanja pegawai bagi:
1) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada sekretariat daerah; 2) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada Sekretariat DPRD; dan 3) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD.
g.Larangan pemerintah daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN.
h.Larangan pemerintah daerah menganggarkan dalam jenis belanja pegawai untuk tenaga Non ASN dikarenakan belanja pegawai hanya diperuntukan bagi PNS daerah, PPPK daerah, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD.
3.4.1.1.1 Gaji dan Tunjangan
a.Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
b.Pemerintah daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2024 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
d.Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi, dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai tambahan penghasilan pegawai sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.
f.Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah dan PPPK, Pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
g.penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi kepala daerah/wakil kepala daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.4.1.1.2 Tambahan Penghasilan Pegawai
a.Pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada pemerintah daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah.
b.Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Ketentuan umum pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN:
1) penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya; 2) pemberian TPP ASN ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada peraturan pemerintah; 3) dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri. Persetujuan Menteri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; 4) dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana tersebut pada angka 3), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum (DTU) atas usulan Menteri; 5) dalam penyusunan perkada pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja ASN memedomani ketentuan mengenai tata cara persetujuan Menteri terhadap TPP ASN di lingkungan pemerintah daerah; 6) Pemberian TPP ASN dianggarkan untuk keperluan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran termasuk untuk pembayaran atas kinerja bulan Desember pada TA berkenaan dan tidak dibayarkan pada TA berikutnya; 7) Pemberian TPP untuk Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ketiga belas kepada ASN daerah mengikuti ketentuan mengenai pemberian THR dan gaji ketiga belas setiap tahun sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
d.Prinsip Pemberian TPP
1) Pemberian TPP ASN dengan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi, dan transformatif. 2) Kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. 3) Akuntabel dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP ASN mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai. 5) Efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan. 6) Keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN. 7) Kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN. 8) Optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP ASN sebagai hasil optimalisasi pagu APBD. 9) Transformatif yang memacu kinerja ASN Daerah.
e.Kriteria Pemberian TPP ASN berdasarkan:
1) Beban kerja diberikan kepada pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal; 2) Tempat bertugas diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan daerah terpencil; 3) Kriteria kondisi kerja yang diberikan kepada pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki risiko tinggi; 4) Kelangkaan profesi diberikan kepada pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 5) Kriteria prestasi kerja diberikan kepada pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi; 6) Kriteria pertimbangan objektif lainnya diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
f.Kriteria penetapan besaran TPP ASN TA 2025
1) Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan ASN terutama jabatan yang relatif berdampak tingginya risiko terjadinya korupsi. 2) Menggunakan perhitungan basic TPP ASN menggunakan indeks tahun 2023 atau tahun sebelumnya yang masih berlaku meliputi kelas jabatan, indeks kapasitas fiskal daerah, indeks kemahalan konstruksi, dan/atau indeks penyelenggaraan pemerintah daerah. 3) Mengintegrasikan dan memformulasikan pemberian insentif, lembur, honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang diterima ASN ke dalam formula TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi terkait pemberian honorarium, kompensasi lainnya, dan/atau yang menjadi bagian apapun yang diterima ASN menjadi bagian kelas jabatan. 4) Besaran TPP atau tunjangan kinerja diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah memperhitungkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau prestasi kerja serta pertimbangan objektif lainnya, sehingga pembayaran TPP kepada ASN sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya; 5) Bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundangan antara lain: a) jasa pelayanan; b) tambahan penghasilan guru (TPG), tunjangan khusus guru (TKG), tambahan penghasilan guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik; dan c) honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 6) Pemberian insentif pemungutan pajak dan retribusi dalam TPP ASN berdasarkan kriteria pertimbangan objektif lainnya hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan ASN yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi. 7) Perlakuan pengaturan insentif menjadi bagian TPP atau tunjangan kinerja telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan pajak dan retribusi tersebut tidak mengurangi penghasilan yang diterima ASN dari insentif pajak dan retribusi daerah yang bersumber dari APBD. 8) Besaran pembayaran TPP ASN atau tunjangan kinerja bagi ASN berdasarkan kelas jabatan tidak dibedakan pada kelas jabatan yang sama bagi PNS maupun PPPK; 9) Sebagai tindaklanjut rekomendasi KPK terkait indeks pengelolaan barang milik daerah serta untuk mendorong perbaikan tata Kelola pemerintahan pada area pengelolaan barang milik daerah berupa terwujudnya penambahan penghasilan pegawai yang ditugaskan pada pengelolaan barang milik daerah guna mendorong peningkatan kinerja dan pengelolaan barang milik daerah yang berintegritas sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan barang milik daerah yang berakibat tindak pidana korupsi, memprioritaskan pemberian TPP ASN bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah diberlakukan pengaturan mengenai besaran TPP telah memperhitungkan dan/atau mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pejabat atau pegawai yang melaksanakan pengelolaan barang milik daerah. 10) Memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dokter spesialis/subspesialis ASN mengacu pada hasil evaluasi jabatan terutama dukungan untuk dokter spesialis/subspesialis yang bekerja pada fasilitas kesehatan pada daerah tertinggal, terpencil dan terluar. 11) Mengalokasikan anggaran TPP bagi inspektorat daerah berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan ketentuan: a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya; b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.
g.Kebijakan TPP ASN TA 2025
1) Pemerintah daerah tidak perlu mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri, dengan menyampaikan laporan dalam aplikasi Sistem Monitoring Evaluasi Analisa Jabatan Kementerian Dalam Negeri (SIMONA Kemendagri) apabila: a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024; b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024; c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN. 2) Pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN TA 2025 kepada Menteri apabila terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024; 3) pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) atau menguasai dan memanfaatkan aset milik/dikuasai pemerintah daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP.
h.Tahapan Persetujuan TPP ASN TA 2025
1) Pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN kepada Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan tembusan Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. 2) Pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dengan besaran total pagu TPP ASN yang telah memperoleh persetujuan DPRD pada saat pembahasan KUA dan PPAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Permohonan persetujuan TPP ASN disertai penginputan penjabaran TPP ASN yang terdiri atas beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan pertimbangan objektif lainnya beserta kertas kerja dan evidence kedalam aplikasi SIMONA Kemendagri. 4) Berdasarkan tembusan pengajuan permohonan persetujuan TPP ASN dan data kelengkapan data TPP ASN pada SIMONA Kemendagri, Biro Organisasi dan Tata Laksana Setjen Kementerian Dalam Negeri melakukan verifikasi. 5) Dalam hal pemerintah daerah mengajukan permohonan persetujuan TPP, tidak melakukan perubahan atau pergeseran alokasi anggaran TPP ASN berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya sampai dengan terbitnya persetujuan TPP. 6) Berdasarkan hasil verifikasi, Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri menerbitkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 yang ditujukan kepada Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 7) Berdasarkan permohonan pengajuan persetujuan TPP ASN, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan verifikasi meliputi: a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai; b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA-PPAS; c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN, melalui SIPD-RI. 8) Berdasarkan surat validasi atas TPP ASN TA 2025 dari Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan hasil verifikasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, selanjutnya Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menyampaikan permintaan pertimbangan kepada Kementerian Keuangan. 9) Berdasarkan pertimbangan dari Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah menerbitkan surat persetujuan pemberian TPP ASN. 10) Persetujuan pemberian TPP ASN merupakan batas pagu tertinggi yang tidak dapat dilampaui dalam penganggaran TPP ASN TA 2025; 11) Dalam hal hasil persetujuan pemberian TPP ASN terdapat penyesuaian berdasarkan kriteria beban kerja, kondisi kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, dan kelangkaan profesi, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi berdasarkan kriteria dimaksud dengan tidak melampaui besaran pagu yang telah disetujui DPRD pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS TA 2025 dan Perda mengenai APBD TA 2025. Penyesuaian dimaksud dapat dilakukan pergeseran anggaran atas Perkada tentang penjabaran APBD. 3.4.1.2 Belanja Barang dan Jasa
1.Belanja Barang
2.Belanja Jasa
3.Belanja Pemeliharaan
4.Belanja Perjalanan Dinas
5.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat
6.Belanja Penunjang Otonomi Khusus*
7.Belanja Barang dan Jasa BOS**
8.Belanja Barang dan Jasa BOSP
9.Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas
10.Belanja Barang dan Jasa BLUD
a.Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) pada SKPD terkait.
b.Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat.
3.4.1.2.1 Belanja Barang Kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi:
a.Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, meliputi belanja pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain.
c.Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah.
d.Penganggaran belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah; 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan 4) usulan atas barang dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima.
e.Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan.
f.Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi Pembangunan Bangunan Gedung Negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen Sertifikat Laik Fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara. 3.4.1.2.2 Belanja Jasa Kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan, meliputi:
a.Penganggaran jasa kantor
1) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain telepon, air, listrik, internet, dan jasa-jasa lainnya; 3) penganggaran jasa kontribusi asosiasi digunakan untuk menganggarkan iuran dan kegiatan asosiasi pada SKPD terkait antara lain asosiasi pemerintah daerah provinsi, asosiasi pemerintah daerah kabupaten, asosiasi pemerintah kota, asosiasi DPRD provinsi, asosiasi DPRD kabupaten, asosiasi DPRD kota dan asosiasi lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan; dan 4) penganggaran kewajiban lainnya antara lain biaya pengelolaan dalam pembiayaan utang daerah sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang daerah, dianggarkan pada belanja jasa pelaksanaan transaksi keuangan; 5) penganggaran belanja gaji dan tunjangan perangkat lembaga Wali Nanggroe digunakan untuk menganggarkan: a) belanja gaji dan tunjangan Wali Nanggroe; b) belanja gaji dan tunjangan Waliyul Ahdi; c) belanja gaji dan tunjangan Majelis Tinggi; dan d) belanja gaji dan tunjangan Majelis Fungsional.
b.Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
1) menganggarkan iuran jaminan kesehatan yang terdiri dari Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD), kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah; 2) menganggarkan iuran jaminan kesehatan untuk PNPNSD dengan batas paling rendah gaji atau upah per bulan yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran yaitu sebesar upah minimum kabupaten/kota yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah daerah. 3) dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi PNPNSD, kepala desa dan perangkat desa, bantuan iuran, kontribusi iuran, iuran pekerja bukan penerima upah yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, pemerintah daerah berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan. 4) mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa dengan ketentuan: a) selaku pemberi kerja untuk kepala desa dan perangkat desa yang menerima gaji/upah dan dianggarkan dalam APBD dan mendaftarkan ke BPJS Kesehatan; dan b) pembayaran iuran 1% (satu persen) kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep ADD, memedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2020 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa. 6) dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan, pemerintah daerah: a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan pemberi pelayanan kesehatan; b) menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) TA; c) menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah untuk pembiayaan 1 (satu) TA; d) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan 1 (satu) TA; f) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) pemerintah daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU pemerintah daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah melakukan penyesuaian/perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; g) dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% dari total penduduk pada tahun 2025 sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2023 tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023-2024, maka pemerintah daerah:
(1)menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar / Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;
(2)wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan jaminan kesehatan nasional melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran jaminan kesehatan nasional; dan
(3)penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan.
7) Pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda). 8) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar JKN yang dikategorikan sebagai skema ganda dan tidak diperkenankan untuk dianggarkan pada APBD, yaitu: a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran. c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN. d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU/BP Pemerintah. 9) kategori pengelolaan jaminan kesehatan di luar skema JKN yang dikategorikan bukan skema ganda, antara lain: a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN; b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemerikaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah; c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; d) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah daerah; dan e) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan; 10) pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa medical check up, kepada: a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat. 11) Belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Belanja iuran jaminan kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga Non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan.
d.Pemerintah daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
e.Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Pemerintah daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, antara lain:
1) beasiswa pendidikan bagi PNS dapat dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional), pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan memperhatikan: a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten. 3) penyelenggaraan peningkatan kompetensi (teknis, manajerial, sosial kultural dan kompetensi pemerintahan), uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas, dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi, dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara virtual maupun hybrid. 5) pemenuhan kompetensi pemerintahan, diselenggarakan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) yang menduduki jabatan kepala perangkat daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) pemenuhan kompetensi pemerintahan Diklat Pimpemdagri dirangkaikan dengan sertifikasi/uji kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada jabatan struktural di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan pemerintah daerah provinsi dan kabupaten dan kota. Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah. 7) mewujudkan good governance pemerintah daerah mengalokasikan anggaran peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan bagi Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP). 8) pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dalam APBD TA 2025, untuk: a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah). c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan. d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota. e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP- PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota. 9) Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi kepala daerah/wakil kepala daerah hasil pemilihan kepala daerah serentak nasional 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.4.1.2.3 Belanja Pemeliharaan
a.Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD.
b.Pemerintah daerah menganggarkan PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
1) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 2) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
3.4.1.2.4 Belanja Perjalanan Dinas Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi:
a.belanja perjalanan dinas dalam negeri
1) belanja perjalanan dinas biasa digunakan untuk perjalanan dinas jabatan melewati batas kota bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. 2) perjalanan dinas jabatan dilakukan antara lain dalam rangka: a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis trainnya; c) pengumandahan (detasering); d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; e) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan f) mengikuti pendidikan dan pelatihan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) komponen perjalanan dinas biasa, yaitu uang harian, biaya penginapan, uang representasi, dan biaya transportasi. 4) belanja perjalanan dinas tetap digunakan untuk perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat dalam menjalankan perintah perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah daerah untuk pelayanan masyarakat; 5) belanja perjalanan dinas dalam kota digunakan untuk perjalanan dinas di dalam kota yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam atau kurang dari 8 (delapan) jam bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja perjalanan dinas dalam kota terdiri atas: a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota; b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran; c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota. 6) belanja perjalanan dinas paket Meeting dalam kota. a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat, yang meliputi:
(1)biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(2)biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
(3)uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(4)uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 7) belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota. a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
(1)biaya transportasi peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(2)biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence);
(3)uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
(4)uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan. 8) standar harga satuan biaya perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
b.belanja perjalanan dinas luar negeri
1) belanja perjalanan dinas biasa luar negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri. 2) ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN.
c.penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
1) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan ketersediaan anggaran dan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) ASN, kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan ke luar negeri berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.
d.penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran, dan akuntabel serta memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil (at cost) dan/atau lumpsum, khususnya meliputi:
1) uang harian, sebagai penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi uang saku, transportasi lokal, dan uang makan. Uang harian diberikan secara lumpsum. 2) uang representasi, diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan, sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum. 3) khusus untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya dapat diberikan sewa kendaraan dalam kota yang dibayarkan sesuai biaya riil (at cost). 4) biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost), terdiri atas: a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam satu provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri. c) biaya transportasi darat antarkabupaten/kota di dalam provinsi yang sama. d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
(1)biaya keberangkatan dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan.
(2)biaya kepulangan dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal, selanjutnya dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.
(3)dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.
5) biaya penginapan, sebagai penggantian biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dibayarkan sesuai dengan biaya riil (at cost). Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) untuk perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota kepada ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota dapat menginap pada hotel/penginapan yang sama. Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/ penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip efisiensi melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang. 7) estimasi penganggaran secara riil (at cost) merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
e.pelaksanaan perjalanan dinas bagi pimpinan/anggota DPRD berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional.
f.ketentuan mengenai perjalanan dinas ditetapkan dengan Perkada.
g.dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka pemerintah daerah memedomani ketentuan dimaksud dan melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f.
3.4.1.2.5 Belanja Uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain
a.Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dikaitkan dengan tugas fungsi dan strategi pencapaian target kinerja perangkat daerah yang tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial.
b.Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah daerah, dalam bentuk:
1) pemberian hadiah yang bersifat perlombaan; 2) penghargaan atas suatu prestasi; 3) pemberian beasiswa kepada masyarakat; pemberian beasiswa terdiri atas bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya serta beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan. 4) penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan melakukan: a) penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional; b) koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional; 5) TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; 7) uang yang diberikan kepada RT atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota; 8) uang yang diberikan kepada RW atau dengan sebutan lain yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota; 9) uang yang diberikan kepada karang taruna sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 10) uang yang diberikan kepada lembaga pemberdayaan masyarakat sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah; 11) uang yang diberikan kepada pos pelayanan terpadu yang diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota; 12) imbal Jasa Penjaminan Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 (dua) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD. 13) belanja Uang Meugang Belanja Uang Meugang dialokasikan untuk mencatat uang yang diserahkan kepada ASN dan non ASN pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh untuk membeli daging pada saat momen menyambut hari-hari besar islam di Aceh yang sudah menjadi adat bersendikan agama Islam sebagai bagian dari urusan wajib lainnya yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan kewenangan khusus Pemerintahan Kabupaten/Kota se-Aceh dalam pelaksanaan keistimewaan Aceh berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. 14) jaminan Block Seat dalam dukungan mobilitas penerbangan; Berdasarkan Kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya pemerintah daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau 15) bantuan premi nelayan, pembudidayaan ikan, dan petambak garam; Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi setiap Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam menjadi peserta asuransi perikanan atau peserta asuransi pergaraman dalam memberikan perlindungan kepada Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam. Fasilitasi antara lain Bantuan Pembayaran Premi Asuransi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam;
c.Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam RKPD.
d.Penganggaran belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain agar memperhatikan:
1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam rencana kerja Pemerintah daerah; 2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial; 3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan 4) usulan atas uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima. 3.4.1.3 Belanja Bunga
a.Belanja Bunga digunakan pemerintah daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
b.Belanja Bunga berupa Belanja Bunga Utang Pinjaman, Belanja Bunga Utang Obligasi dan Belanja Pembayaran Imbalan Sukuk Daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU.
c.Belanja Bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan.
d.Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2025 pada SKPKD.
e.Pemerintah daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban dan wajib membayar bunga pada saat jatuh tempo.
f.Pemerintah daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.4.1.4 Belanja Subsidi
a.Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran pemerintah daerah yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat.
b.Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik antara lain dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation).
c.Kebijakan umum Belanja Subsidi
1) belanja subsidi terdiri atas subsidi lembaga keuangan dan subsidi lembaga non keuangan 2) subsidi lembaga keuangan yang diberikan kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sebagai penyalur kredit antara lain dalam bentuk subsidi bunga dan/atau bantuan uang muka. 3) subsidi lembaga non keuangan yang diberikan kepada badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan produk atau jasa publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat, antara lain subsidi harga/biaya kebutuhan pokok dan subsidi biaya operasional produksi/layanan umum. 4) badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai penerima subsidi, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu oleh kantor akuntan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Tujuan dan ruang lingkup audit tujuan tertentu adalah memberikan penilaian terhadap kecukupan dan ketepatan kebijakan pemberian subsidi termasuk keselarasan kebijakan pusat dan daerah, ketepatan sasaran subsidi, serta memberikan rekomendasi penguatan tata kelola dan peningkatan akuntabilitas subsidi. 6) dalam hal tidak terdapat kantor akuntan publik, pemeriksaan dengan tujuan tertentu dapat dilaksanakan oleh lembaga lain yang independen dan ditetapkan oleh kepala daerah. 7) hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu menjadi dasar perencanaan dan bahan pertimbangan untuk memberikan subsidi TA berikutnya. 8) penerima subsidi sebagai objek pemeriksaan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan subsidi yang diterimanya, dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada kepala daerah. 9) Pemerintah daerah menganggarkan belanja subsidi dalam APBD TA berkenaan pada SKPD terkait.
d.Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Perkada mengenai tata cara perhitungan dan penetapan tarif air minum serta pemberian subsidi dari pemerintah daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Dalam hal kepala daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (full cost recovery), pemerintah daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit
1) Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan dan penguatan UMKM; dan 2) Dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMKM), Pemerintah daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa subsidi bunga sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. Penganggarannya pada SKPD.
f.Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi Pemberian subsidi kepada BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta yang menyediakan dan mendistribusikan bahan pokok kebutuhan dasar masyarakat atau jasa layanan publik sehingga harga jual produksi atau jasa yang dibutuhkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
g.Pemerintah daerah memberikan subsidi bagi angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) UU 22 tahun 2009.
3.4.1.5 Belanja Hibah
1.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat
2.Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
3.Belanja Hibah kepada BUMN
4.Belanja Hibah kepada BUMD
5.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
6.Belanja Hibah Dana BOS*
7.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik
8.Belanja Hibah Dana BOSP
9.Hibah kepada BUMDesa**
10.Belanja Hibah kepada Koperasi**
11.Belanja Hibah Usaha Mikro**
12.Belanja Hibah Usaha Kecil** keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari pemerintah daerah diberikan kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemsayarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilakukan melalui perjanjian.
b.Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib guna memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah daerah sesuai kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
d.Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
e.Belanja hibah diberikan kepada:
1) pemerintah pusat hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan: a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan d) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN. 2) pemerintah daerah lainnya hibah kepada Pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) BUMN hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) BUMD hibah kepada BUMD diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa; 5) Badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia a) hibah kepada badan dan lembaga diberikan kepada badan dan lembaga:
(1)yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
(2)yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau
(3)yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau Pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
(1)memiliki kepengurusan di daerah domisili;
(2)memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
(3)berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi pemerintah daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
(1)telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia dan/atau terdaftar aktif sebagai organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(2)berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan; dan
(3)memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
6) partai politik a) pemberian hibah berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapat kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik memedomani Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2025 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, pemerintah daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2025 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik berdasarkan Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
(1)pendalaman mengenai Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI;
(2)pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan
(3)pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan.
g) Selain itu berdasarkan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik. 7) Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) Hibah kepada BUMDesa diberikan dalam rangka mendorong perkembangan BUMDesa sesuai dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 8) Koperasi Hibah kepada koperasi diberikan dalam rangka bantuan modal usaha koperasi sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian; 9) Usaha Mikro dan Usaha Kecil (UMUK) Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil diberikan dalam rangka kemudahan, pendampingan dan fasilitasi pembiayaan berupa Bantuan Permodalan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
f.Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
1) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan; 2) bersifat tidak wajib, tidak mengikat; 3) tidak terus menerus setiap TA, kecuali: a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) partai politik; dan/atau d) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; 4) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap TA. 5) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. 6) memenuhi persyaratan penerima hibah.
g.Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
1) belanja hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD terkait; 2) belanja hibah terkait hubungan antarlembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal pada Forkopimda dalam rangka menunjang program, kegiatan subkegiatan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya. 3) belanja hibah yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah. 4) belanja hibah kepada pemerintah dalam rangka melaksanakan dukungan pendanaan kewenangan pemerintah, dianggarkan pada sekretariat daerah sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan
h.Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g., berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) atas usulan tertulis dari calon penerima hibah dengan memperhatikan:
1) kelengkapan administrasi calon penerima hibah antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan; 2) memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan; dan 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
i.Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
1) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima hibah dengan subjek penerima hibah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian hibah terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan 2) Pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima hibah meliputi kesesuaian alokasi hibah dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian hibah dengan kemampuan keuangan daerah.
j.Penganggaran hibah yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja hibah, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
k.Alokasi anggaran belanja hibah yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
l.Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
m.Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
n.Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
o.Hibah dianggarkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
g.Dalam hal belanja hibah dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja hibah dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja hibah barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara. 3.4.1.6 Belanja Bantuan Sosial
a.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu berkelanjutan.
b.Belanja bantuan sosial dimaksudkan agar seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keguncangan dan kerentanan sosial dapat tetap hidup secara wajar.
c.Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
1) individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial atau guncangan dan kerentanan sosial; dan 2) lembaga nonpemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, sosial, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
e.Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
f.Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
g.Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada TA 2025 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
h.Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
1) selektif diartikan bahwa bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan risiko sosial; 2) memenuhi persyaratan penerima bantuan diartikan memiliki identitas kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap TA dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial; dan 4) sesuai tujuan penggunaan diartikan bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi: a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. c) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. d) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. e) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, dan upaya lainnya.
i.Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
j.Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi oleh SKPD terkait yang telah mendapatkan pertimbangan TAPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial dan/atau kepala SKPD dengan memperhatikan:
1) kelengkapan administrasi calon penerima bantuan sosial antara lain nama, alamat, besaran, dan tujuan penggunaan; 2) tujuan pemerintah daerah dalam melindungi individu, keluarga, dan kelompok dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.
k.Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
1) evaluasi SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial bersifat formal dan materiil meliputi aspek legalitas, administrasi, dan kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah. Aspek legalitas meliputi evaluasi kesesuaian calon penerima bantuan sosial dengan subjek penerima bantuan sosial berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aspek administrasi meliputi evaluasi keabsahan dokumen persyaratan calon penerima bantuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Evaluasi kejelasan dukungan pencapaian sasaran pembangunan daerah meliputi penilaian objektif atas dukungan pemberian bantuan sosial terhadap pencapaian sasaran prioritas daerah pada RKPD; dan 2) pertimbangan TAPD terhadap hasil evaluasi oleh SKPD terkait atas usulan calon penerima bantuan sosial meliputi kesesuaian alokasi bantuan sosial dengan tugas dan fungsi SKPD, kesesuaian program, kegiatan dan subkegiatan dengan urusan dan kewenangan, memastikan tidak terjadi duplikasi penganggaran dengan perangkat daerah lainnya serta kesesuaian pemberian bantuan sosial dengan kemampuan keuangan daerah.
l.Penganggaran bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut jenis belanja bantuan sosial, objek, rincian objek, dan subrincian objek pada program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait.
m.Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang telah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2025 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2025.
n.Dalam hal penerima bantuan sosial tidak memenuhi kondisi risiko sosial atau meninggal dunia pada saat evaluasi atau tahap pelaksanaan APBD, calon penerima bantuan sosial berikutnya yang tercantum dalam RKPD Tahun 2025 yang telah mengusulkan permintaan bantuan sosial.
o.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
p.Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam belanja tidak terduga.
q.Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait.
r.Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
s.Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
1) belanja bantuan sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD; dan 2) belanja bantuan sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan pemerintah daerah dianggarkan pada sekretariat daerah.
t.Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
u.Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
v.Bantuan sosial diberikan dalam bentuk uang dan barang.
w.Dalam hal bantuan sosial dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai barang yang dianggarkan dalam belanja bantuan sosial dalam bentuk barang sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja bantuan sosial dalam bentuk barang meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. c) biaya pengawasan teknis berupa biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi Bangunan Gedung Negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
x.Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 berpedoman pada Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
3.4.1.7 Belanja Imbalan Belanja Imbalan**
a.Belanja Imbalan Sukuk Daerah**
a.Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah.
b.Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian penerbitan sukuk daerah.
c.Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk daerah.
3.4.2 Belanja Modal
1.Belanja Modal Tanah
a.Belanja Modal Tanah
b.Belanja Modal Tanah BLUD
c.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
d.Belanja Modal Alat Besar
e.Belanja Modal Alat Angkutan
f.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur
g.Belanja Modal Alat Pertanian
h.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga
i.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar
j.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan
k.Belanja Modal Alat Laboratorium
l.Belanja Modal Komputer
m.Belanja Modal Alat Eksplorasi
n.Belanja Modal Alat Pengeboran
o.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian
p.Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi
q.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja
r.Belanja Modal Alat Peraga
s.Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi
t.Belanja Modal Rambu-Rambu
u.Belanja Modal Peralatan Olahraga
v.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS*
w.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP
x.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD
2.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
a.Belanja Modal Bangunan Gedung
b.Belanja Modal Monumen
c.Belanja Modal Bangunan Menara
d.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti
e.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD
3.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan
b.Belanja Modal Bangunan Air
c.Belanja Modal Instalasi
d.Belanja Modal Jaringan
e.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD
4.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan
b.Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga
c.Belanja Modal Hewan
d.Belanja Modal Biota Perairan
e.Belanja Modal Tanaman
f.Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya
g.Belanja Modal Aset Tetap Dalam Renovasi
h.Belanja Modal Aset Tidak Berwujud
i.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS*
j.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP
k.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD
5.Belanja Modal Aset Lainnya
a.Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud
b.Belanja Modal Aset Lainnya BLUD keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan.
a.Belanja Modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
b.Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
c.Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
d.Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
1) pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal bangunan dan gedung; d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e) belanja modal aset tetap lainnya; f) belanja modal aset lainnya.
e.Belanja modal aset lainnya termasuk jasa konsultansi nonkonstruksi untuk pembuatan dan/atau pengembangan sistem informasi/aplikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
g.Belanja modal untuk pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi mengikuti ketentuan:
1) dianggarkan pada APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan. a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. c) biaya pengawasan teknis berupa: biaya pengawasan konstruksi atau biaya manajemen konstruksi. Biaya pengawasan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengawasan konstruksi pembangunan bangunan gedung Negara. Biaya pengawasan konstruksi meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mengenai pembangunan bangunan gedung negara.
f.Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Penganggaran pengadaan BMD dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
i.Penganggaran pengadaan BMD didasarkan pada:
1) perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada; dan 2) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
j.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada pemerintah daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
k.Pengadaan BMD dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.4.3 Belanja Tidak Terduga (BTT)
a.BTT merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
b.BTT dirinci atas jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek belanja tidak terduga.
c.Penganggaran BTT pada APBD dapat memperhatikan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) yang berisi nilai indeks risiko bencana dan capaian penurunan indeks risiko bencana di tingkat kabupaten/kota dan tingkat provinsi seluruh indonesia.
d.BTT dianggarkan untuk digunakan sebagai berikut:
1) pengeluaran untuk keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik dan/atau bantuan kepada pemerintah daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keperluan mendesak meliputi: a) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan; b) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
(1)belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan.
(2)belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau d) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat. 3) pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun- tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya. 4) bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya antara lain keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial.
e.Penggunaan BTT termasuk digunakan untuk membayar denda keterlambatan pembayaran pembiayaan utang daerah yang telah jatuh tempo. Mekanisme pembayarannya melalui pembebanan langsung ke BTT.
f.Dalam hal alokasi anggaran BTT tidak mencukupi, pemerintah daerah:
1) melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang bersangkutan atau antar SKPD sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan; 2) melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada SKPD yang bersangkutan; dan/atau 3) memanfaatkan kas yang tersedia.
g.Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Perda tentang APBD TA 2025.
h.Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan pembebanan langsung BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan dengan tahapan sebagai berikut:
1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
i.Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf a) dan untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan serta belanja terkait pada SKPD sesuai dengan kewenangannya, dengan tahapan sebagai berikut:
1) dalam hal anggaran belum tersedia atau belum cukup tersedia, dilakukan pergeseran dari BTT dalam RKA pada SKPKD ke dalam RKA pada SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 2) RKA menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
j.Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. diusulkan oleh SKPD terkait dengan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
k.Penggunaan BTT dapat digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dalam rangka penanganan bencana yang belum tersedia dan/atau belum cukup tersedia anggarannya, diatur ketentuan:
1) penanganan bencana meliputi saat tanggap darurat dan pascabencana yang meliputi bencana alam/nonalam dan bencana sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai untuk penanganan darurat bencana dan pasca bencana, meliputi: a) tanggap darurat, antara lain:
(1)pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya;
(2)penentuan status keadaan darurat bencana;
(3)penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
(4)pemenuhan kebutuhan dasar;
(5)perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
(6)pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital;
penyelenggaraan tanggap darurat dikendalikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai kewenangannya. b) dalam hal untuk tanggap darurat dilaksanakan melalui pembebanan langsung BTT.
l.Penggunaan BTT untuk mendukung pengendalian inflasi sebagai respon tindaklanjut kenaikan inflasi yang terus dimonitor secara mingguan oleh pemerintah daerah dapat dilakukan melalui pembebanan langsung BTT dengan tahapan sebagai berikut:
1) terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan berdasarkan hasil sidak pasar atau monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi; 2) Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi; 3) hasil rapat dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi antara lain pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi; 4) berdasarkan berita acara, kepala SKPD terkait sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD); dan 5) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB.
m.Penggunaan BTT dalam kondisi darurat termasuk dalam rangka memberikan perlindungan terhadap koperasi sebagaimana dimaksud Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dalam pemulihan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021.
Kondisi darurat tertentu antara lain bencana, wabah, atau kondisi lainnya yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang meliputi: 1) restrukturisasi kredit; restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit 2) rekonstruksi usaha; rekonstruksi usaha antara lain pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi. 3) bantuan modal; dan/atau bantuan modal antara lain berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan. 4) bantuan bentuk lain. bantuan bentuk lain antara lain pemberian prioritas kepada koperasi dan UMUK yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau, melalui pergeseran anggaran yang bersumber dari BTT. Selanjutnya untuk belanja hibah dianggarkan belanjanya pada SKPD sesuai urusan yang menjadi kewenangan dan untuk pemberian pinjaman dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. 3.4.4 Belanja Transfer
a.Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.
b.Belanja Transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
c.Belanja Transfer diurai kedalam jenis Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
3.4.4.1 Belanja Bagi Hasil
a.Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan 2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
1) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); 2) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan 3) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota diatur dengan Perda provinsi.
c.Bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan:
1) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah; 3) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025; dan 4) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah daerah provinsi pada akhir TA 2024 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
d.Pemerintah daerah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
e.Pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dengan ketentuan:
1) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto; 2) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan 3) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.
f.Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2024 dari pemerintah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2024.
3.4.4.2 Belanja Bantuan Keuangan
a.Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya.
b.Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan.
c.Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
1) bantuan keuangan antardaerah provinsi; 2) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota; 3) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; 4) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; 5) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa.
e.Bantuan keuangan terdiri dari:
1) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan 2) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
f.Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
g.Pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, pemerintah daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
h.Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025.
i.Pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan:
1) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 2) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; 3) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH-SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) ADD diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetap yang diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan pada Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; 5) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan 6) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.
j.ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
k.Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 72 ayat
(1)huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
l.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada.
m.Pemerintah daerah provinsi se-Papua dan kabupaten kota di wilayah provinsi Papua yang memiliki kewajiban tunggakan atas penyelesaian beasiswa dari program Siswa Unggul Papua (SUP), dengan ketentuan:
1) wajib menganggarkan bantuan keuangan untuk penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP sesuai komitmen dan kesepakatan tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana berikut: Bantuan Keuangan No. Provinsi/Kabupaten/Kota 2024 2025 2026 2023 Alokasi Alokasi Alokasi 1 2 3 4 5 6 1 Provinsi Papua Rp 23.491.679.726 Rp 39.935.855.534 Rp 33.945.477.204 Rp 28.853.655.623 2 Provinsi Papua Tengah Rp 25.000.000.000 Rp 42.500.000.000 Rp 36.125.000.000 Rp 30.706.250.000 3 Provinsi Papua Pegunungan Rp 10.000.000.000 Rp 17.000.000.000 Rp 14.450.000.000 Rp 12.282.500.000 4 provinsi papua selatan Rp 5.000.000.000 Rp 8.500.000.000 Rp 7.m.ooo.ooo Rp 6.141.250.000 5 Provinsi Papua Barat Daya - Rp 5.000.000.000 Rp 4.250.000.000 Rp 3.612.500.000 6 Provinsi Papua Barat Rp 5.000.000.000 Rp 4.250.000.000 Rp 3.612.500.000 7 Kabupaten Biak Numfor Rp 11.787.390.802 Rp 20.038.564.363 Rp 17.032.779.709 Rp 14.477.862.753 8 Kabupaten Jayapura Rp 10.000.000.000 Rp 17.000.000.000 Rp 14.450.000.000 Rp 12.282.500.000 9 Kabupaten Keerom Rp 1.581.895.283 Rp 2.689.221.981 Rp 2.285.838.684 Rp 1.942.962.881 10 Kabupaten Kep. Yapen Rp 6.819.973.781 Rp 11.593.955.428 Rp 9.854.862.114 Rp 8.376.632.797 11 Kabupaten Mamberamo Raya Rp 405.600.000 Rp 689.520.000 Rp 586.092.000 Rp 498.178.200 12 Kabupaten Sarmi Rp 3.415.154.400 Rp 5.805.762.480 Rp 4.934.898.108 Rp 4.194.663.392 13 Kabupaten Supiori Rp 2.536.795.105 Rp 4.312.551.679 Rp 3.665.668.927 Rp 3.115.818.588 14 Kabupaten Waropen Rp 1.745.310.844 Rp 2.967.028.435 Rp 2.521.974.170 Rp 2.143.678.044 15 Kota Jayapu ra Rp 15.000.000.000 Rp 25.500.000.000 Rp 21.675.000.000 Rp 18.423.750.000 Jumlah Rp 116.783.799.941 Rp 208.532.459.900 Rp 177.252.590.915 Rp 150.664.702.278 2) menganggarkan sesuai mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam penerimaan dana otonomi khusus; 3) menyalurkan bantuan keuangan khusus sesuai waktu berdasarkan komitmen dan kesepakatan; 4) dalam hal sampai batas waktu pembayaran tunggakan beasiswa sesuai komitmen dan kesepakatan, pemerintah provinsi Papua dan/atau Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemotongan dana otonomi khusus kepada kementerian keuangan memedomani peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus; 5) provinsi Papua yang menerima bantuan keuangan memiliki kewajiban melaporkan penggunaan bantuan keuangan dan menjadi syarat penyaluran berikutnya; 6) penetapan besaran kewajiban pendanaan bersama atas beasiswa SUP pada tahap berikutnya disesuaikan berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah siswa dan tagihan beasiswa perguruan tinggi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota Papua dengan dapat melibatkan perguruan tinggi dan perwakilan orang tua mahasiswa. 7) pemerintah daerah agar tidak mengalokasikan anggaran untuk penerima beasiswa SUP yang baru sampai dengan dilakukan perbaikan tata kelola program beasiswa SUP secara menyeluruh; dan 8) dalam hal diperlukan pengiriman beasiswa SUP baru keluar negeri agar dilakukan berkerja sama dengan lembaga pemerintah yang kredibel dalam mengelola beasiswa seperti LPDP.
n.Kesepakatan dan komitmen pemerintah daerah provinsi se-Papua dan kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua terhadap penyelesaian pembayaran tunggakan SUP berupa pemberian bantuan keuangan menjadi bagian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam bentuk:
1) evaluasi Rencana Anggaran dan Program (RAP) dalam penganggaran dana otonomi khusus; 2) evaluasi APBD; 3) penyempurnaan APBD pasca tindaklanjut evaluasi; dan 4) pemberian nomor register Perda. 3.5 Kebijakan Pembiayaan Daerah
a.Pembiayaan merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada TA berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
b.Pembiayaan daerah diuraikan ke dalam kelompok terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
c.Pembiayaan neto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan neto digunakan untuk menutup defisit anggaran.
d.Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.5.1 Penerimaan Pembiayaan
1.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a.Pelampauan Penerimaan PAD
b.Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer
c.Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
d.Pelampauan Penerimaan Pembiayaan
e.Penghematan Belanja
f.Kewajiban kepada Pihak Ketiga sampai dengan Akhir Tahun Belum Terselesaikan
g.Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran Pembiayaan
h.Sisa Belanja Lainnya
i.Penarikan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD
2.Pencairan Dana Cadangan
a.Pencairan Dana Cadangan
b.Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c.Pencairan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
3.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
a.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b.Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
4.Penerimaan Pinjaman Daerah*
a.Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat*
b.Pinjaman Daerah dari Pemerintah Daerah Lain*
c.Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)*
d.Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)*
e.Pinjaman Daerah dari Masyarakat*
5.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah
a.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b.Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMD
d.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada BUMN
e.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Koperasi
f.Penerimaan Kembali Pinjaman kepada Masyarakat
g.Penerimaan Kembali Dana Bergulir kepada BLUD
6.Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a.Penerimaan Kembali Pinjaman melalui BLUD
b.Divestasi BLUD
7.Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah**
a.Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah dalam Kondisi Darurat**
8.Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah**
a.Pinjaman Daerah**
b.Obligasi Daerah**
c.Sukuk Daerah** keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan. 3.5.1.1 Sisa lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya
a.Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
b.SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
c.Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, pemerintah daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit.
d.Dalam hal terdapat SiLPA diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk:
1) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan dana abadi daerah dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan 2) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, pemerintah daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan 3) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU. 3.5.1.2 Pencairan Dana Cadangan
a.Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan.
b.Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda tentang pembentukan dana cadangan bersangkutan.
c.Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan.
d.Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah.
e.Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD.
f.Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
g.Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
3.5.1.3 Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Kebijakan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.5.1.4 Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
a.Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya.
b.Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
c.Pemerintah daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
d.Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah.
e.Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan jaminan pinjaman daerah.
f.Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD.
g.Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan.
h.Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
i.Pembiayaan utang daerah terdiri atas:
1) pinjaman daerah; 2) obligasi daerah; dan 3) sukuk daerah.
j.Pinjaman daerah
1) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. 2) pinjaman daerah dapat bersumber dari: a) pemerintah; b) pemerintah daerah lain; c) lembaga keuangan bank; dan/atau d) lembaga keuangan bukan bank. 3) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 4) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank. 5) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada angka 2) huruf b), c), dan d) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. 6) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah. 7) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka: a) pengelolaan kas; b) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah; c) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau d) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. 8) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan. 9) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan. 10) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/pemerintah daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penugasan pemerintah daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri. 11) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan pemerintah daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
k.Pemerintah daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada pemerintah daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke pemerintah daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.Obligasi daerah dan sukuk daerah
1) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka: a) pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah; b) pengelolaan portofolio utang daerah; dan/atau c) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah. 2) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri. 3) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. 4) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah memedomani ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.
m.Pemerintah daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
n.Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
o.Dalam hal pemerintah daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
p.Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri.
q.Pemerintah daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.5.1.5 Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak penerima pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3.5.1.6 Penarikan Pokok DAD
a.Penarikan pokok DAD dapat dilakukan dalam hal daerah mengalami kondisi darurat.
b.Kondisi darurat merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah.
c.Penarikan pokok DAD dilakukan setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
d.Dalam memberikan persetujuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah.
e.Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
1) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan 2) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan.
f.Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana penarikan pokok DAD secara lengkap dan benar.
g.Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan penarikan pokok DAD sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
h.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
i.Pemerintah daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
j.Dalam hal daerah tidak mengembalikan pokok DAD, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.5.1.7 Penerimaan pembiayaan lainnya Sesuai Peraturan Perundang- Undangan Penerimaan pembiayaan lainnya adalah penerimaan pembiayaan di luar pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan pembiayaan hutang daerah, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir TA belum terselesaikan dan/atau sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan, yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 3.5.2 Pengeluaran Pembiayaan
1.Pembentukan Dana Cadangan
a.Pembentukan Dana Cadangan
b.Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Obligasi**
c.Pembentukan Dana Cadangan untuk Pembayaran Pokok Sukuk**
2.Penyertaan Modal Daerah
a.Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
b.Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
3.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
a.Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat
b.Pembayaran Pinjaman dari Pemerintah Daerah Lain
c.Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)
d.Pembayaran Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
e.Pembayaran Pinjaman Daerah dari Masyarakat
4.Pemberian Pinjaman Daerah
a.Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Pusat
b.Pemberian Pinjaman Daerah kepada Pemerintah Daerah Lainnya
c.Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMD
d.Pemberian Pinjaman Daerah kepada BUMN
e.Pemberian Pinjaman Daerah kepada Koperasi
f.Pemberian Pinjaman Daerah kepada Masyarakat
g.Pemberian Pinjaman-Dana Bergulir melalui BLUD
5.Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan
a.Pinjaman melalui BLUD
b.Investasi BLUD
6.Pembentukan Dana Abadi**
a.Pembentukan Pokok Dana Abadi Daerah**
b.Pembentukan atas Penambahan Pokok Dana Abadi Daerah**
c.Pembentukan atas Pengembalian Pokok Dana Abadi Daerah Akibat Kondisi Darurat**
7.Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah**
a.Pembayaran Cicilan Pokok Pinjaman Daerah**
b.Pembelian Kembali Obligasi**
c.Pembelian Kembali Sukuk** keterangan:
* = kodefikasi dan nomenklatur yang dinonaktifkan. ** = kodefikasi dan nomenklatur yang diaktifkan. 3.5.2.1 Pembentukan Dana Cadangan
a.Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA.
b.Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota.
d.Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari:
1) DAK; 2) pinjaman daerah; dan 3) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat:
1) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; 2) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; 3) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; 4) sumber dana cadangan; dan 5) TA pelaksanaan dana cadangan.
f.Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
g.Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan.
h.Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi menjadi bagian pendapatan daerah.
i.Dalam pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagaimana diamanatkan pada Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, pemerintah daerah:
1) setiap tahun pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; 2) dana cadangan ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan; dan 3) dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 3.5.2.2 Penyertaan Modal Daerah
a.Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN.
b.Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
d.Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
e.Pemerintah daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
1) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, pemerintah daerah harus menyusun perencanaan investasi pemerintah daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah. 2) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah. 3) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. 4) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. 5) dalam hal pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, pemerintah daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada BUMD, pemerintah daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan dan untuk memenuhi Capital Adequacy Ratio (CAR).
g.Pemerintah daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024.
h.Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, pemerintah daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang nonpermanen dalam bentuk dana bergulir.
j.Dalam penyaluran dana bergulir, pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya.
k.Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal’s (SDG’s) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen) serta peningkatan capaian air minum aman sebesar 15% (lima belas persen), pemerintah daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal pemerintah daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
l.Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, pemerintah daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG’s dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.5.2.3 Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah
a.Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban pemerintah daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. 2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban pemerintah daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. 3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan pelampauan atau penambahan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
b.Pembelian Kembali Obligasi
1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan. 2) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut. 3) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah.
c.Pembelian Kembali Sukuk
1) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan. 2) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut. 3) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah memedomani peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh pemerintah daerah. 3.5.2.4 Pemberian Pinjaman Daerah
a.Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat.
b.Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD.
c.Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS.
d.Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.5.2.5 Pembentukan DAD
a.Pemerintah daerah dapat membentuk DAD.
b.Pembentukan DAD bagi pemerintah daerah bertujuan untuk:
1) mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan 2) memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah.
c.Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda.
d.Pemerintah daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria:
1) memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan 2) kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk DAD. Pembentukan DAD dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD.
f.Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU.
g.Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan:
1) persiapan; 2) penilaian; dan 3) penetapan.
h.Tahap persiapan terdiri atas:
1) penyusunan rancangan Perda mengenai DAD memuat paling sedikit: a) sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD; b) penempatan DAD; c) tahun penganggaran; d) pengelola DAD; e) pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; dan f) pelaporan dan pertanggungjawaban atas pemanfaatan hasil pengelolaan DAD; 2) pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS; 3) penyiapan pengelola DAD; dan 4) penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD.
i.Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari:
1) SiLPA yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau 2) sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Tahap penilaian merupakan proses yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
k.Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap:
1) kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah; 2) kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan 3) kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD.
l.Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana pembentukan DAD secara lengkap dan benar.
m.Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan pembentukan DAD.
n.Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh pemerintah daerah.
o.Tahap penetapan terdiri atas:
1) penetapan Perda mengenai DAD; dan 2) pengalokasian DAD dalam APBD dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan telah memberikan persetujuan pembentukan DAD.
p.Pengelolaan DAD dilakukan oleh BUD atau BLUD. Kepala daerah menentukan unit pengelola DAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD yang dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal dengan melakukan analisis terhadap risiko.
r.Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di pemerintah dan/atau pemerintah daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempakan atau memanfaatkan DAD.
3.5.2.6 Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pengeluaran pembiayaan lainnya merupakan pengeluaran pembiayaan lainnya selain pembentukan dana cadangan, penyertaan modal, pembayaran cicilan pokok pembiayaan utang daerah, pembentukan DAD yang diamanatkan peraturan perundang-undangan. 3.6 Kebijakan Surplus dan Defisit
a.Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD.
b.Surplus
1) surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 2) dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Perda mengenai APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) penggunaan surplus APBD diutamakan untuk: a) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; b) penyertaan modal daerah; c) pembentukan dana cadangan; d) pemberian pinjaman daerah; e) pembentukan DAD; dan/atau f) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) pemerintah daerah wajib melaporkan posisi surplus APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam TA berkenaan.
c.Defisit
1) defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 2) defisit APBD ditutup dari pembiayaan neto yang merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan. 3) penerimaan pembiayaan dapat berupa pembiayaan utang daerah. 4) jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN tidak melebihi 3% (tiga persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan. 5) defisit APBD yang diperhitungkan dalam jumlah kumulatif defisit APBD dan defisit APBN merupakan defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah. 6) penetapan batas maksimal kumulatif defisit APBD, dilakukan dengan memperhatikan perkiraan defisit APBN. 7) batas maksimal kumulatif defisit APBD, mencakup batas maksimal defisit APBD setiap daerah. 8) jumlah kumulatif pinjaman pemerintah dan pembiayaan utang daerah tidak melebihi 60% (enam puluh persen) dari perkiraan produk domestik bruto TA berkenaan. 9) batas maksimal kumulatif defisit APBD, batas maksimal defisit APBD setiap daerah, dan jumlah kumulatif pembiayaan utang daerah, untuk TA berikutnya paling lambat bulan Agustus TA berjalan dan ditetapkan dengan peraturan Menteri Keuangan. 10) dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah daerah melaporkan rencana defisit APBD untuk TA berikutnya kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan September TA berjalan. 11) dalam rangka penyusunan perubahan APBD, pemerintah daerah melaporkan rencana defisit perubahan APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, paling lambat bulan Agustus TA berkenaan. 12) dalam hal rencana defisit APBD yang dibiayai dari pembiayaan utang daerah melampaui batas maksimal yang telah ditetapkan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, kepala daerah mengajukan permohonan pelampauan batas maksimal defisit APBD kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 13) atas permohonan tersebut menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah dengan ketentuan tidak melebihi batas maksimal kumulatif defisit APBD. 14) persetujuan atas pelampauan batas maksimal defisit APBD diberikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar. 15) surat persetujuan pelampauan batas maksimal defisit APBD merupakan bagian dari dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD. 16) Menteri melakukan pengendalian atas defisit APBD provinsi berdasarkan batas maksimal defisit APBD masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 17) gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pengendalian atas defisit APBD kabupaten/kota berdasarkan batas maksimal delisit APBD masing-masing daerah yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 18) pengendalian atas defisit dan dilakukan pada saat evaluasi terhadap rancangan Perda tentang APBD. 19) pemerintah daerah wajib melaporkan posisi realisasi defisit APBD yang dibiayai dengan pembiayaan utang daerah untuk TA berkenaan kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setiap semester. 3.7 Kebijakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
a.SILPA merupakan perhitungan antara surplus/defisit dengan pembiayaan neto. Pembiayaan neto merupakan perhitungan selisih antara penerimaan pembiayaan dengan pengeluaran pembiayaan.
b.Pemerintah daerah menganggarkan SILPA TA 2025 bersaldo nihil.
c.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan subkegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, subkegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
d.Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA tahun berjalan negatif, pemerintah daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan subkegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan subkegiatan.
4.TEKNIS PENYUSUNAN APBD Teknis penyusunan APBD merupakan tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2025 yang dilaksanakan pemerintah daerah dan DPRD dimulai dari penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, kemudian penyusunan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD yang selanjutnya dijadikan dasar untuk membuat rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2025 diuraikan sebagai berikut:
4.1 Penyusunan Perda Tentang APBD
a.Dalam proses penyusunan APBD, kepala daerah dibantu oleh TAPD. Ketua TAPD yakni sekretaris daerah dan anggota TAPD terdiri atas pejabat yang membidangi perencanaan daerah, pejabat yang membidangi pengelola keuangan daerah dan pejabat lain di lingkungan pemerintah daerah sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya dalam melaksanakan tugasnya, TAPD dapat melibatkan instansi lain sesuai dengan kebutuhan.
b.Pejabat lain sesuai kebutuhan tersebut tidak termasuk pejabat pada SKPD yang menyelenggarakan unsur pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4.1.1 Penyusunan RKPD
a.RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPJMD atau RPD yang meliputi tujuan, sasaran, arah kebijakan, kinerja, program serta penjabaran renstra perangkat daerah yang meliputi kegiatan, dan subkegiatan renja perangkat daerah dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
b.RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan hasil kesepakatan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah (rakortekbang) tahun 2024.
c.RKPD provinsi tahun 2025 berpedoman pada RKP tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. RKPD kabupaten/kota tahun 2025 berpedoman pada RKP tahun 2025, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan RKPD provinsi.
d.RKPD tersebut ditetapkan telah melalui proses penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, dimana dalam penetapan RKPD telah memedomani rancangan awal RKP dan rancangan KEM-PPKF yang telah disetujui presiden dan disampaikan kepada pemerintah daerah.
e.Berdasarkan rancangan awal RKP dan rancangan KEM-PPKF, pemerintah daerah menyampaikan usulan target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah yang disinergikan program pembangunan yang kemudian dilakukan pemutakhiran KEM-PPKF, ketersediaan anggaran, rancangan akhir RKP, dan rancangan pagu anggaran. Rancangan akhir RKP dan pemutakhiran KEM-PPKF disampaikan kepada pemerintah daerah.
f.Selain itu dalam tahap penyusunan RKPD Tahun 2025, pemerintah daerah terlebih dahulu melakukan perhitungan atas kapasitas riil keuangan daerah yang dilakukan oleh perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah dan penerimaan pendapatan daerah dengan dikonsultasikan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).
g.Perhitungan kapasitas riil ditujukan untuk menjamin kesesuaian antara keuangan daerah dengan kebutuhan pendanaan pembangunan berdasarkan prioritas.
h.Pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib dalam APBD yang telah ditetapkan dalam RKPD.
i.RKPD provinsi/kabupaten/kota tahun 2025 yang telah difasilitasi oleh Menteri dan/atau Gubernur ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Wali Kota.
4.1.2 Penyusunan dan Pembahasan KUA dan PPAS
a.Kepala daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
b.RKPD tersebut telah melalui proses pemutakhiran pada tahap perencanaan dalam penyelarasan fiskal pusat dan daerah.
c.Pedoman penyusunan APBD ditetapkan oleh Menteri setelah berkoordinasi dengan menteri perencanaan pembangunan nasional dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
d.Dalam penyusunan rancangan KUA memuat substansi kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Selanjutnya rancangan PPAS memuat program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan.
e.Penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur sesuai dengan peraturan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta dilaksanakan melalui SIPD-RI.
f.Kepala daerah menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD.
g.Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap penganggaran, rancangan KUA dan rancangan PPAS juga disampaikan kepada:
1) Gubernur kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan 2) Bupati/Wali Kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. untuk dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berkoordinasi dengan Menteri.
h.Rancangan KUA dan rancangan PPAS kabupaten/kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM-PPKF oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.
i.Hasil penilaian disampaikan oleh:
1) Menteri kepada Gubernur; dan 2) Gubernur kepada Bupati/Wali Kota, paling lambat 2 (dua) minggu setelah rancangan KUA dan rancangan PPAS diterima.
j.Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS dengan KEM-PPKF diatur dengan peraturan Menteri Keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri.
k.Berdasarkan hasil penilaian, kepala daerah dan DPRD melakukan penyempurnaan rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara kepala daerah dan DPRD.
l.Kesepakatan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD paling lambat minggu kedua bulan Agustus.
m.Pemerintah daerah wajib memastikan tersedianya anggaran atas program prioritas dan pemenuhan belanja wajib dalam APBD yang telah ditetapkan dalam KUA dan PPAS.
n.Dalam hal rancangan KUA dan rancangan PPAS telah mendapatkan kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD sebelum hasil penilaian disampaikan, hasil penilaian menjadi dasar penyusunan RKA SKPD.
o.Dalam hal terdapat penambahan kegiatan/subkegiatan baru yang tidak terdapat dalam rencana kerja pemerintah daerah pada saat pembahasan rancangan KUA dan rancangan PPAS, perlu disusun berita acara kesepakatan kepala daerah dengan ketua DPRD. Penambahan kegiatan baru akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana kerja pemerintah daerah ditetapkan.
p.Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak menyepakati bersama rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lama 6 (enam) minggu sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS disampaikan kepada DPRD, kepala daerah menetapkan keputusan kepala daerah tentang KUA dan PPAS sebagai dasar penyampaian rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan disetujui bersama antara kepala daerah dengan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
q.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
r.Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
s.Dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
t.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani nota kesepakatan KUA dan PPAS.
u.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf q, huruf r, huruf s, dan huruf t, berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD.
v.Penganggaran kegiatan/subkegiatan tahun jamak:
1) Pemerintah daerah dapat menganggarkan kegiatan/subkegiatan untuk: a) 1 (satu) TA; atau b) lebih dari 1 (satu) TA dalam bentuk kegiatan/subkegiatan tahun jamak. 2) kegiatan/subkegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam TA berkenaan; atau b) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian TA antara lain penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service). 3) penganggaran kegiatan/subkegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan kepala daerah bersama DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS; 4) persetujuan bersama paling sedikit memuat: a) nama kegiatan/subkegiatan; b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan/subkegiatan; c) jumlah anggaran; dan d) alokasi anggaran per tahun. 5) jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan/subkegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional, kepentingan strategis nasional, dan/atau pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.1.3 Penyusunan RKA–SKPD
a.Berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD termasuk telah menindaklanjuti hasil penilaian KUA-PPAS pada tahap penganggaran dalam penyelarasan fiskal pusat dan daerah berdasarkan KEM- PPKF, kepala daerah menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA- SKPD yang disiapkan oleh TAPD. RKA-SKPD memuat rencana pendapatan dan belanja untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya, sedangkan RKA-SKPD selaku SKPKD memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
b.Penyusunan RKA-SKPD menggunakan pendekatan:
1) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam TA berikutnya dari TA yang direncanakan. 2) penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD. 3) penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan: a) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan; b) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan c) efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
c.Penyusunan RKA-SKPD dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja berpedoman pada:
1) indikator kinerja, dengan rincian paling sedikit mencakup: a) indikator dan target kinerja hasil program; b) indikator dan target kinerja keluaran (output) kegiatan; dan c) indikator dan target kinerja keluaran (sub-output) subkegiatan; 2) tolok ukur kinerja; 3) sasaran kinerja; 4) analisis standar belanja; 5) standar harga satuan; 6) Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD); dan 7) SPM.
d.Untuk terlaksananya penyusunan RKA-SKPD berdasarkan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan kinerja serta terciptanya kesinambungan RKA- SKPD, Kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan 2 (dua) TA sebelumnya sampai dengan semester pertama TA berjalan.
e.Evaluasi bertujuan untuk menilai program, kegiatan dan subkegiatan yang belum dapat dilaksanakan atau belum diselesaikan tahun sebelumnya untuk dilaksanakan atau diselesaikan pada tahun yang direncanakan atau 1 (satu) tahun berikutnya dari tahun yang direncanakan.
f.Dalam hal terdapat penambahan kebutuhan pengeluaran akibat keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, kepala SKPD dapat menyusun RKA-SKPD di luar KUA dan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama DPRD.
g.Dalam hal program, kegiatan, dan subkegiatan merupakan tahun terakhir untuk pencapaian prestasi kerja yang ditetapkan, kebutuhan dananya harus dianggarkan pada tahun yang direncanakan.
h.Dalam hal terjadi perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK), dalam masa transisi penyusunan RKA-SKPD disusun oleh TAPD atau TAPD menunjuk SKPD terkait sebagai penanggung jawab penyiapan RKA-SKPD.
i.Dalam penyusunan RKA-SKPD, bagi SKPD/Unit SKPD yang melaksanakan pola keuangan BLUD berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
j.RKA-SKPD disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan Perda tentang APBD.
k.RKA-SKPD digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD TA 2025 dan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan pembiayaan untuk tahun yang direncanakan serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
l.RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD, disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi oleh TAPD dan direviu oleh APIP secara bersamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain dengan tujuan:
1) memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah; 2) meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, rencana kerja SKPD, KUA-PPAS, dan RKA-SKPD; 3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian; dan 4) memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP.
m.Laporan hasil reviu APIP daerah untuk KUA dan PPAS serta RKA-SKPD disampaikan kepada Menteri c.q. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri untuk provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk kabupaten/kota yang ditembuskan kepada Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan reviu selesai dilaksanakan dan menjadi syarat penyampaian dokumen evaluasi rancangan Perda tentang APBD.
4.1.4 Penyusunan Rancangan Perda tentang APBD
a.TAPD menyusun rancangan Perda tentang APBD dan dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh kepala SKPD untuk selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah. Dokumen pendukung tersebut terdiri atas nota keuangan dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Rancangan Perda tentang APBD memuat informasi kinerja berdasarkan sasaran capaian kinerja dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan, dan subkegiatan.
b.Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung dalam bentuk hard copy dan dalam bentuk soft copy kepada DPRD paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum 1 (satu) bulan TA berakhir untuk memperoleh persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Penjelasan dan dokumen pendukung, antara lain nota keuangan, RKPD, KUA dan PPAS serta formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa Produk Dalam Negeri (PDN), Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang memiliki klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagaimana termuat dalam SIPD-RI.
c.Penyampaian rancangan Perda tentang APBD mengandung informasi, aliran data, serta penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik melalui SIPD-RI.
d.Rancangan Perda tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; d) sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD; e) sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan APBD; dan f) sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah; 5) informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan Perda tentang APBD, antara lain: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar subkegiatan tahun jamak (multi years); f) daftar dana cadangan; g) daftar pinjaman daerah; dan h) keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
e.Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh kepala daerah dan DPRD setelah kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang APBD disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:
1) pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 2) dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui SIPD-RI; 3) hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
f.Kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD TA 2025 paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA 2025.
g.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk:
1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
h.Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan/atau 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
i.Dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat kepala daerah yang ditunjuk dan ditetapkan bertugas untuk:
1) menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan/atau 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
j.Dalam hal seluruh pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pedoman penyusunan tata tertib DPRD provinsi, kabupaten, dan kota, bertugas untuk menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
k.Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir g, butir h, butir i, dan butir j berlaku secara mutatis mutandis terhadap tahapan perubahan APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
4.1.5 Penyusunan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD
a.Berdasarkan persetujuan bersama, kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD.
b.Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD memuat lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, antara lain: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; f) rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan g) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
c.informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada Perkada tentang penjabaran APBD antara lain:
1) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana. 2) formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN.
d.penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disertai penjelasan mengenai dasar hukum pendapatan. Penganggaran belanja disertai penjelasan mengenai dasar hukum, lokasi subkegiatan dan belanja yang bersifat khusus dan/atau sudah diarahkan penggunaannya, dan sumber pendanaan subkegiatan.
Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan. 4.1.6 Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD
a.Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada Menteri paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur.
b.Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD disampaikan melalui surat pengantar kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota.
c.Dalam rangka memastikan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, pemerintah daerah menyampaikan keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagai bagian kelengkapan dokumen evaluasi.
d.Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Konsultasi dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD.
e.Evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara evaluasi rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran Perubahan APBD.
f.Dalam hal gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak melaksanakan evaluasi, Menteri mengambil alih pelaksanaan evaluasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat menyampaikan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan paling lambat 3 (tiga) hari sejak ditetapkannya keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang Penjabaran APBD. Hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan Perkada kabupaten/kota tentang penjabaran APBD disampaikan dalam bentuk hard copy dan/atau soft copy.
4.1.7 Penyempurnaan Hasil Evaluasi APBD
a.Penyempurnaan hasil evaluasi dilakukan kepala daerah melalui TAPD bersama dengan DPRD melalui badan anggaran. Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
b.Selanjutnya, penetapan atas keputusan pimpinan DPRD memperhatikan sebagai berikut:
1) dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD; 2) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan 3) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
c.Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah provinsi telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD provinsi:
1) Pemerintah Provinsi selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; dan 2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan bagian dari tahapan yang menerangkan ranperda clearance untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Kemendagri.
d.Dalam rangka pembinaan dan pengawasan untuk memastikan pemerintah kabupaten/kota telah menindaklanjuti hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD kabupaten/kota:
1) Pemerintah kabupaten/kota selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan 3) untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register oleh Biro Hukum Provinsi. 4.1.8 Penetapan Perda tentang APBD
a.Rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi dan disempurnakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD, ditetapkan oleh kepala daerah menjadi Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD dengan ketentuan:
1) penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; 2) kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
b.Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, wakil kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD;
c.Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah berhalangan tetap atau sementara, pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang selaku pejabat/pejabat sementara/pelaksana tugas kepala daerah bertugas untuk menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
d.Dalam hal berakhirnya masa jabatan kepala daerah dan wakil kepala daerah, penjabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang bertugas untuk menetapkan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD.
4.1.9 Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan APBD Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan APBD TA 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD sebagaimana tercantum pada matriks Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan APBD: No Uraian Waktu Lama
1.Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah paling lambat minggu I bulan Juli 1 (satu) minggu
2.Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan Juli 5 (lima) minggu
3.Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada:
a.Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan bagi pemerintah provinsi;
b.Gubernur bagi pemerintah kabupaten/kota, untuk melakukan penilaian KUA-PPAS
4.Penerimaan dan tindaklanjut hasil penilaian KUA dan PPAS
5.Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA dan rancangan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus
6.Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA- SKPD paling lambat minggu III bulan Agustus 3 (tiga) minggu + 1 (satu) minggu reviu oleh APIP daerah
7.Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD oleh SKPD terkait serta verifikasi oleh TAPD 4.2 Penyusunan Perkada Tentang APBD
8.RKA-SKPD sebagaimana pada angka 7 wajib direviu oleh APIP daerah
9.Penyusunan rancangan Perda tentang APBD
10.Penyampaian rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat Minggu II bulan September bagi daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau paling lambat Minggu IV bulan September bagi daerah yang menerapkan 6 (enam) hari kerja per minggu 60 (enam puluh) hari kerja
11.Persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA berkenaan
12.Menyampaikan rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur untuk dievaluasi 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama
13.Hasil evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD diterima oleh Menteri/gubernur
14.Penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi)
15.Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD kepada Menteri/Gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan
16.Penetapan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD sesuai dengan hasil evaluasi paling lambat akhir Desember (31 Desember)
17.Penyampaian Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/Gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan
a.Dalam hal DPRD dan kepala daerah yang tidak menyetujui bersama rancangan Perda tentang APBD 1 (satu) bulan sebelum dimulainya TA setiap tahun dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, sanksi tidak dapat dikenakan kepada anggota DPRD, apabila keterlambatan persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD disebabkan oleh kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD dari tahapan dan jadwal sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.
b.Dalam hal kepala daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD oleh kepala daerah kepada DPRD, kepala daerah menyusun rancangan Perkada tentang APBD dengan berpedoman kepada RPJMD/RPD, RKPD dan KUA serta PPAS.
c.Penyusunan rancangan Perkada tentang APBD dimaksud memperhatikan:
1) rancangan Perkada tentang APBD paling tinggi sebesar angka APBD TA sebelumnya. Angka APBD TA sebelumnya merupakan angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam APBD tahun sebelumnya; 2) dalam hal pemerintah daerah melakukan perubahan APBD, angka APBD TA sebelumnya adalah angka pengeluaran APBD yang ditetapkan dalam perubahan APBD tahun sebelumnya; 3) dalam hal pada TA sebelumnya pemerintah daerah melakukan pinjaman daerah maka angka pengeluaran APBD tidak termasuk angka pinjaman daerah pada TA sebelumnya; 4) rancangan Perkada tentang APBD diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib, pendanaan urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM, pemenuhan belanja wajib APBD, serta pendanaan urusan pemerintahan daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 5) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa; 6) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 7) belanja wajib APBD meliputi belanja Pendidikan, belanja infrastruktur, belanja pegawai, dan belanja yang bersumber dari pendapatan yang ditentukan penggunaannya; 8) angka APBD TA sebelumnya dapat dilampaui apabila terdapat: a) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau b) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.rancangan Perkada tentang APBD memuat lampiran sebagai berikut:
1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi antara lain: a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; d) sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD; e) sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD, KUA, dan PPAS dengan rancangan APBD; dan f) sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
e.informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan Perkada tentang APBD, antara lain:
1) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; 2) daftar piutang daerah; 3) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; 4) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; 5) daftar subkegiatan tahun jamak (multi years); 6) daftar dana cadangan; 7) daftar pinjaman daerah; 8) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; 9) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; 10) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; 11) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; 12) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 13) rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 14) rincian dana tambahan insfrastruktur menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; 15) sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan Negara; 16) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana; 17) formulir komitmen pemerintah daerah menganggarkan barang dan jasa serta belanja modal berupa PDN dan TKDN; dan 18) keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.
f.Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada tentang APBD setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi provinsi dan dari gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota, dengan tahapan sebagai berikut:
1) untuk memperoleh pengesahan, rancangan Perkada tentang APBD beserta lampirannya disampaikan kepada Menteri bagi provinsi dan kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak DPRD tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang APBD. 2) pengesahan oleh Menteri bagi provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD disampaikan. 3) dalam hal batas waktu 30 (tiga puluh) hari menteri atau gubernur sebagai wakil pemerintah pusat tidak mengesahkan rancangan Perkada tentang APBD, kepala daerah menetapkan rancangan Perkada tentang APBD menjadi Perkada tentang APBD. 4) dalam hal pemerintah daerah tidak menyampaikan dokumen formulir komitmen pemerintah daerah dalam belanja pengadaan barang/jasa berupa PDN, rancangan Perkada tentang APBD TA 2025 tidak dapat diproses lebih lanjut untuk dilakukan pengesahan oleh Menteri bagi provinsi dan oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota. 4.3 Penyusunan Perkada Pengeluaran Setiap Bulan Atas Belanja Wajib Dan Belanja Mengikat
a.Dalam hal penetapan Perda tentang APBD mengalami keterlambatan setelah dimulainya TA, kepala daerah segera menetapkan Perkada mengenai pelaksanaan pengeluaran setiap bulan paling tinggi sebesar seperduabelas jumlah pengeluaran APBD TA 2025 dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 141 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
b.Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak meliputi:
1) belanja yang bersifat wajib yaitu belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat, antara lain pendidikan dan kesehatan, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti gaji dan tunjangan dan belanja barang dan jasa.
c.Berdasarkan Perkada mengenai pengeluaran belanja setiap bulan, PPKD menerbitkan SPD sebagai dasar pengajuan pembayaran, sehingga pengeluaran setiap bulan dimaksud dapat dibayarkan pada awal bulan Januari TA 2025.
d.Pengeluaran setiap bulan dibatasi penggunaannya hanya untuk mendanai keperluan mendesak ditetapkan dengan Perkada dan berlaku hingga APBD ditetapkan.
e.Pengeluaran setiap bulan ditampung dalam Perda tentang APBD TA 2025 atau Perkada tentang APBD TA 2025.
4.4 Penyusunan Dan Penetapan APBD Bagi Daerah Yang Belum Memiliki DPRD (Daerah Otonom Baru)
a.Dalam hal daerah belum memiliki DPRD, kepala daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD untuk menjaga kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat.
b.Rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
c.Rancangan KUA dan rancangan PPAS yang telah dikonsultasikan dijadikan pedoman penyusunan RKA-SKPD.
d.Hasil penyusunan RKA-SKPD dijadikan dasar penyusunan rancangan Perkada tentang APBD.
e.Rancangan Perkada tentang APBD disampaikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS dikonsultasikan kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
f.Rancangan Perkada tentang APBD ditetapkan menjadi Perkada oleh kepala daerah setelah memperoleh pengesahan dari Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
g.Ketentuan mengenai penyiapan rancangan Perda tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyiapan rancangan Perkada tentang APBD.
h.Ketentuan mengenai pengesahan rancangan Perkada tentang APBD berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengesahan rancangan Perkada tentang APBD bagi daerah yang belum memiliki DPRD.
4.5 Penetapan APBD Bagi Daerah Persiapan
a.Persiapan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan ditetapkan dalam APBD daerah induk, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.APBD daerah induk disusun berdasarkan rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan memperhatikan pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan pelayanan masyarakat pada daerah persiapan.
c.Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerah persiapan dikonsultasikan kepada Menteri.
4.6 Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran Atas Ikatan Perjanjian/Kontrak, dan/atau Perikatan Yang Melewati TA Berkenaan Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan yang melewati TA berkenaan dapat terjadi akibat:
a.Keterlambatan pembayaran terhadap pekerjaan yang telah diselesaikan 100% (seratus persen) pada TA berkenaan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga atas pekerjaan yang telah diselesaikan dan dituangkan dalam berita acara serah terima pada tahun sebelumnya namun belum dilakukan pembayaran, untuk menjadi dasar penganggaran dalam APBD TA 2025 dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- SKPD; 2) melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; 3) pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 4) mengesahkan perubahan DPA SKPD dan Surat Penyediaan Dana (SPD) sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
b.Perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengadaan barang dan jasa, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD terkait meneliti dasar pengakuan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga sebagai dasar penganggaran dalam APBD dan diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD; 2) melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; 3) pembayaran atas kewajiban kepada pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 4) mengesahkan perubahan DPA-SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
c.Keadaan di luar kendali pemerintah daerah dan/atau penyedia barang dan jasa termasuk keadaan kahar (force majeure) sesuai peraturan perundang- undangan, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD meneliti sebab-sebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan pada TA yang berkenaan untuk memastikan bahwa keterlambatan penyelesaian terjadi bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 2) kepala daerah menetapkan keadaan kahar (force majeure) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sepanjang bukan karena kelalaian penyedia barang/jasa dan/atau pengguna barang dan jasa; 3) melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; 4) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 5) mengesahkan Perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
d.Kewajiban lainnya pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain hasil putusan pengadilan yang bersifat tetap (inkracht) dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, dengan melakukan tahapan sebagai berikut:
1) kepala SKPD terkait memformulasikan kewajiban pemerintah daerah kepada pihak ketiga terlebih dahulu dalam RKA-SKPD; 2) melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; 3) pembayaran atas kewajiban pihak ketiga dianggarkan dalam program, kegiatan, dan subkegiatan serta kode rekening berkenaan; dan 4) mengesahkan perubahan DPA SKPD dan SPD sebagai dasar pelaksanaan pembayaran.
e.Dalam rangka pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/kontrak/perikatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA berkenaan yang melampaui TA, harus dilakukan reviu terlebih dahulu oleh APIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
f.Hasil reviu APIP menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk menganggarkan dalam perubahan Perkada tentang penjabaran APBD.
g.Tata cara penganggaran dan pelaksanaan belanja yang melewati TA berkenaan diatur dalam Perkada.
4.7 Penyusunan Perubahan APBD 4.7.1 Dasar Perubahan APBD
a.Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya, dan disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli TA berkenaan.
b.Laporan realisasi semester pertama APBD menjadi dasar perubahan APBD.
c.Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:
1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antarorganisasi, antarunit organisasi, antarprogram, antarkegiatan, antarsubkegiatan dan antarjenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.
d.Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 2) kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya ke dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disertai penjelasan berdasarkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah. 3) dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: a) program dan kegiatan serta subkegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA berjalan; b) capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c) capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
e.Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, sebagai berikut:
1) pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 2) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: a) pergeseran antarorganisasi; b) pergeseran antar unit organisasi; c) pergeseran antar program; d) pergeseran antar kegiatan; e) pergeseran antar subkegiatan; f) pergeseran antar kelompok; dan g) pergeseran antar jenis.
f.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
g.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan melalui perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dalam hal terdapat kondisi darurat termasuk keperluan mendesak, dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Selanjutnya, apabila pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi daerah yang melakukan pergeseran setelah perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
h.Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD menggunakan alokasi anggaran BTT sepanjang memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
i.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah; dan 2) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
j.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum atau sesudah perubahan APBD, meliputi:
1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; 2) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD ditampung dalam perubahan Perda tentang APBD atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang telah menetapkan perubahan APBD atau tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
k.Keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan
1) keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan dapat berupa: a) menutupi defisit anggaran; b) mendanai kewajiban pemerintah daerah yang belum tersedia anggarannya; c) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d) melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah; f) mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g) mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD TA berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam TA berjalan. 2) penggunaan SiLPA TA sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 3) tata cara penganggaran penggunaan SiLPA TA sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD TA berikutnya dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA berikutnya atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA berikutnya.
l.Keadaan darurat
1) pemerintah daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan APBD. 2) dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak dilakukan setelah perubahan APBD atau dalam hal pemerintah daerah tidak melakukan perubahan APBD maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam LRA dengan terlebih dahulu melakukan Perkada penjabaran perubahan APBD.
m.Keadaan luar biasa
1) perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) TA, kecuali dalam keadaan luar biasa. 2) keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 3) ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4.7.2 Tahapan Perubahan APBD
a.Pemerintah daerah menyusun laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya. Laporan disampaikan kepada DPRD paling lambat pada akhir bulan Juli TA berkenaan.
1) laporan realisasi semester pertama APBD TA 2025 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2025 serta persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda dimaksud dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2024; dan 2) pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD TA 2025 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir.
b.Kepala daerah menyusun rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD dengan tetap mengacu pada pedoman penyusunan APBD.
c.TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan KUA menggunakan data dan informasi terkait kebijakan anggaran yang terdapat dalam perubahan RKPD. TAPD menyiapkan seluruh isi rancangan perubahan PPAS menggunakan data dan informasi terkait program prioritas beserta indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang bersumber dari perubahan RKPD.
d.Kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS kepada DPRD.
e.Kepala daerah dan DPRD melakukan pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
f.Kepala daerah dan DPRD melakukan penyepakatan bersama berdasarkan hasil pembahasan rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS.
g.Kesepakatan terhadap rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS dituangkan dalam nota kesepakatan perubahan KUA dan nota kesepakatan perubahan PPAS yang ditandatangani bersama antara kepala daerah dengan pimpinan DPRD.
h.Berdasarkan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang telah disepakati kepala daerah bersama pimpinan DPRD, kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
i.Dalam hal sampai dengan minggu kedua bulan Agustus TA berjalan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tidak disepakati kepala daerah bersama DPRD, kepala daerah menetapkan rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS tersebut menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS dengan keputusan kepala daerah, untuk selanjutnya kepala daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD yang disiapkan oleh TAPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.
j.Surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD diterbitkan paling lambat minggu ketiga bulan Agustus TA berjalan paling sedikit memuat:
1) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait; 2) alokasi prioritas plafon anggaran sementara untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan SKPD; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA-SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan RKBMD.
k.RKA-SKPD yang telah disusun oleh SKPD disampaikan kepada TAPD melalui PPKD untuk diverifikasi.
l.Dalam hal hasil verifikasi TAPD terdapat ketidaksesuaian, kepala SKPD melakukan penyempurnaan.
m.Selain diverifikasi TAPD, RKA-SKPD juga direviu oleh aparat pengawas internal pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
n.PPKD menyusun rancangan Perda tentang perubahan APBD dan dokumen pendukung berdasarkan perubahan RKA-SKPD yang telah disempurnakan oleh Kepala SKPD, untuk disampaikan kepada kepala daerah.
o.Kepala daerah wajib mengajukan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat minggu kedua bulan September TA berkenaan untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama yang dituangkan dalam persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD.
p.Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir.
q.Dalam hal DPRD sampai batas waktu tidak mengambil keputusan bersama dengan kepala daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, kepala daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD TA berkenaan.
r.Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
s.Ketentuan mengenai tata cara dan dokumen penyusunan perubahan APBD serta evaluasi perubahan APBD berlaku mutatis mutandis dengan penyusunan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
t.Larangan pemerintah daerah dalam perubahan APBD TA 2025 untuk menganggarkan kegiatan, subkegiatan dan belanja bantuan keuangan yang bersifat khusus kepada pemerintah kabupaten/kota dan pemerintah desa, apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan, subkegiatan serta bantuan keuangan yang bersifat khusus tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir TA 2025.
4.7.3 Matriks Tahapan dan Jadwal Penyusunan Perubahan APBD Kepala Daerah dan DPRD wajib melaksanakan penyusunan Perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD sebagaimana tercantum pada matriks Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD: NO URAIAN WAKTU LAMA
1.Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah yang telah direviu oleh APIP daerah paling lambat minggu I bulan Agustus
2.Penyampaian rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS oleh kepala daerah kepada DPRD
3.Pembahasan dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS paling lambat minggu II bulan Agustus
4.Penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD dan perubahan DPA-SKPD serta penyusunan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD paling lambat minggu III bulan Agustus
5.Penyampaian rancangan Perda tentang perubahan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD paling lambat minggu II bulan September
6.Pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat 30 September paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berakhir
7.Menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD kepada Menteri/gubernur untuk dievaluasi 3 (tiga) hari kerja setelah persetujuan bersama 3 (tiga) hari kerja
8.Hasil evaluasi rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah rancangan Perda tentang perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran 15 (lima belas) hari kerja 4.8 Penyajian Dokumen Anggaran Dalam Penyusunan APBD
a.Format dokumen anggaran dalam penyusunan APBD TA 2025 bersifat dinamis sesuai dengan kebutuhan dalam penyusunan APBD TA 2025 meliputi:
1) penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS/rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS; 2) penyusunan RKA-SKPD; 3) penyusunan rancangan Perda tentang APBD/ rancangan Perda tentang perubahan APBD; 4) penyusunan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD/rancangan Perkada tentang perubahan penjabaran APBD; dan 5) penyusunan rancangan Perkada tentang APBD.
b.Format dokumen anggaran dalam penyusunan APBD TA 2025 dimutakhirkan/disesuaikan secara digital dalam SIPD-RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5 HAL KHUSUS LAINNYA 5.1 Kebijakan Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.1.1 Rekapitulasi Belanja Untuk Mendanai Urusan Pemerintahan Daerah Yang Besarannya Telah Ditetapkan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (Mandatory Spending) NO URAIAN BESARAN KET perubahan APBD diterima oleh Menteri/gubernur
9.Penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang Perubahan APBD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja (sejak diterima keputusan hasil evaluasi) 7 (tujuh) hari kerja
10.Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada Menteri/gubernur 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan pimpinan DPRD ditetapkan 3 (tiga) hari kerja
11.Penetapan Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD sesuai dengan hasil evaluasi
12.Penyampaian Perda tentang perubahan APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri/gubernur paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Perda dan Perkada ditetapkan 7 (tujuh) hari kerja
1.Fungsi Pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah
2.Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa paling lambat pada TA 2027.
3.Belanja Pegawai paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
paling lambat pada TA 2027
4.Belanja Wajib yang didanai dari hasil penerimaan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya
a.hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
b.hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai penyediaan penerangan jalan umum yang meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum, termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan kerjasama antara Pemerintah daerah dan badan usaha
c.hasil penerimaan Pajak Rokok bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota paling rendah 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai Pajak Rokok.
d.dari hasil penerimaan PAT paling rendah 10% (sepuluh persen) digunakan untuk mendanai pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam Daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah meliputi: a.
penanaman pohon; b. pembuatan lubang atau sumur serapan; c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan d. pengelolaan limbah 5.1.2 Anggaran Fungsi Pendidikan
a.Dalam rangka peningkatan pelayanan bidang pendidikan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Perhitungan persentase alokasi anggaran fungsi pendidikan, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja pendidikan pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
c.Penandaan rincian belanja pendidikan tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja pendidikan untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
d.Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja Pendidikan pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
e.Evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD menjadi bagian evaluasi penilaian dalam dokumen KUA dan PPAS serta evaluasi rancangan Perda APBD.
f.Alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud diprioritaskan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai subkegiatannya.
g.Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja pendidikan, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.1.3 Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
a.Belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa.
b.Belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa adalah belanja bagi hasil dan/atau transfer yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain bagi hasil Pajak provinsi kepada kabupaten/kota, bagi hasil Pajak dan Retribusi kabupaten/kota kepada desa, dan transfer kepada desa yang berasal dari DD dan ADD.
c.Belanja infrastruktur pelayanan publik merupakan belanja infrastruktur Daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan dan/atau pemeliharaan fasilitas pelayanan publik yang berorientasi pada pembangunan ekonomi Daerah dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar Daerah.
d.Belanja infrastruktur pelayanan publik termasuk belanja operasionalisasi penggunaan fasilitas pelayanan publik dan belanja yang menghasilkan keluaran untuk menunjang ketersediaan infrastruktur pelayanan publik yang dianggarkan pada APBD TA berkenaan.
e.Dalam hal persentase belanja infrastruktur pelayanan publik belum mencapai 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dan/atau perubahan APBD TA berkenaan, pemerintah daerah harus menyesuaikan porsi belanja infrastruktur pelayanan publik paling lambat pada TA 2027.
f.Penyesuaian porsi belanja infrastruktur pelayanan publik dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah.
g.Perhitungan persentase alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dihitung dengan cara menjumlahkan belanja pada subkegiatan berdasarkan penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD dibagi dengan total belanja daerah dikalikan dengan 100% (seratus persen).
h.Evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD menjadi bagian evaluasi penilaian dalam dokumen KUA dan PPAS serta evaluasi rancangan Perda APBD.
i.Penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik tersebut memedomani keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik untuk evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
j.Pemerintah daerah melakukan identifikasi penandaan rincian belanja infrastruktur pelayanan publik pada APBD TA berkenaan sebagai bagian evaluasi pemenuhan belanja wajib dalam APBD.
k.Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan atas perhitungan alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.2 Kebijakan Tematik Yang Diatur Berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan 5.2.1 Anggaran SPM
a.Dalam rangka mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan SPM, pemerintah daerah dalam APBD TA 2025 wajib mengalokasikan anggaran untuk pemenuhan SPM secara memadai dengan memedomani antara lain:
1) urusan pendidikan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirincikan secara spesifik dalam rapor pendidikan daerah masing-masing pemerintah daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah; 2) urusan kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan; 3) urusan pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis SPM Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 4) urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018; 5) urusan sosial sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan 6) urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat: a) bidang urusan bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota; b) bidang urusan kebakaran sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota; dan c) bidang urusan ketenteraman dan ketertiban umum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar bidang Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
b.Dalam hal terdapat penyesuaian atas perubahan kebijakan mengenai pemetaan SPM, dapat diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.2.2 Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim
a.Dalam rangka penghapusan kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Republik Indonesia pada tahun 2025 berpedoman pada Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, pemerintah daerah menerapkan strategi dan program penghapusan kemiskinan ekstrem sebagai berikut:
1) pengurangan beban pengeluaran masyarakat. diselenggarakan melalui program bantuan sosial, jaminan sosial, subsidi, program stabilitas harga, dan/atau program lainnya yang dapat mengurangi beban pengeluaran masyarakat, diataranya melalui: a) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako, dan bantuan beras; b) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bansos reguler, dan bantuan beras; c) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia); d) subsidi energi, seperti pemasangan listrik gratis, subsidi listrik, dan subsidi elpiji; dan e) pemberian bantuan iuran JKN. 2) peningkatan pendapatan masyarakat diselenggarakan melalui peningkatan produktivitas dan pemberdayaan masyarakat, diantaranya melalui: a) peningkatan pendapatan/akses pekerjaan dan penyediaan infrastruktur dasar, melalui program padat karya dan bantuan subsidi/kelompok seperti program padat karya tunai/pkt (desa dan sektor); b) peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui program vokasi dan pelatihan, seperti kartu pra kerja, program vokasi; c) peningkatan kapasitas umkm, melalui peningkatan akses pasar, serta pendampingan dan penguatan kewirausahaan, seperti program pendampingan usaha; dan d) peningkatan akses pembiayaan umkm, melalui peningkatan akses terhadap lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, seperti kredit usaha rakyat (kur). 3) penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan diantaranya melalui: a) Pemenuhan pelayanan dasar, seperti peningkatan akses layanan dan infrastruktur pendidikan, layanan dan infrastruktur kesehatan, dan infrastruktur sanitasi air minum layak; dan b) Peningkatan konekfitas antar wilayah seperti pembangunan dan peningkatan sarana transportasi serta pembangunan infrastruktur jalan.
b.Pemerintah Provinsi agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1) mengoordinasikan pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah provinsi melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar; b) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti; c) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar; d) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di dalam panti; e) rehabilitasi sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam panti; f) penyediaan fasilitas pelayanan, sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk (Upaya Kesehatan Perseorangan) UKP rujukan, (Upaya Kesehatan Masyarakat) UKM dan UKM rujukan tingkat daerah provinsi; g) pengelolaan dan pengembangan SPAM lintas kabupaten/kota; h) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai dengan kebutuhan daerah provinsi, serta penyediaan fasilitasi distribusi atau intervensi lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan dan pengentasan daerah (kecamatan/desa) dan masyarakat rentan rawan pangan dan gizi. 2) mengoordinasikan penyiapan data sasaran keluarga miskin ekstrem yang ditetapkan oleh bupati/wali kota melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi; b) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan c) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. d) rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar; e) rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; f) rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar; g) rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti; h) rehabilitasi sosial bagi PMKS lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti; i) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah provinsi; j) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah lintas kabupaten/kota; dan k) pemberdayaan usaha kecil yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan. 3) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a) penganggaran untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik belum berkembang, daerah terpencil dan perdesaan; dan b) pengelolaan pendidikan sekolah menengah kejuruan. 4) melakukan pembinaan dan pengawasan kepada bupati/wali kota terkait pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a) pendistribusian dan serah terima rumah bagi korban bencana atau relokasi program provinsi; b) penataan kawasan permukiman kumuh dengan luas 10 (sepuluh) ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) ha. 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada Menteri dengan tembusan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
c.Pemerintah kabupaten/kota agar mengambil langkah-langkah sebagai berikut:
1) melaksanakan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem di wilayah kabupaten/kota melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a) rehabilitasi sosial PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar panti sosial; b) pemeliharaan anak-anak terlantar; c) pengelolaan pendidikan nonformal/kesetaraan; d) pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat; e) pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan di daerah kabupaten/kota. 2) menetapkan data sasaran keluarga miskin ekstrem berdasarkan hasil musyawarah desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara musyawarah desa/kelurahan melalui kegitan/subkegiatan antara lain: a) pengelolaan data fakir miskin cakupan daerah kabupaten/kota; dan b) advokasi, pemberdayaan, kemitraan, peningkatan peran serta masyarakat dan lintas sektor tingkat daerah kabupaten/kota. 3) percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, termasuk pemutakhiran data penerima dengan nama dan alamat (by name by address) melalui kegiatan/subkegiatan antara lain: a) penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan untuk Upaya Kesehatan Masyarakat UKM dan UKP kewenangan daerah kabupaten/kota; b) pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah kabupaten/kota; dan c) pelaksanaan pelatihan berdasarkan unit kompetensi. 4) memfasilitasi penyediaan perumahan bagi penerima manfaat; dan 5) menyampaikan laporan hasil pelaksanaan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap 3 (tiga) bulan sekali. 5.2.3 Anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN
a.Pemerintah daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah provinsi dan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah daerah kabupaten/kota. Alokasi anggaran tersebut diluar belanja pegawai dan belanja pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang dibidang pendidikan dan pelatihan dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi.
b.Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi pemerintah daerah kabupaten/kota, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
c.Penggunaan untuk biaya pendidikan pelatihan bagi ASN diprioritaskan antara lain:
1) pengembangan kapasitas aparatur pengelolaan keuangan daerah berupa sertifikasi yang diberikan oleh lembaga yang ditugaskan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan dalam meningkatkan kompetensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 150 dan Pasal 151 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022. Aparatur pengelolaan keuangan daerah termasuk peningkatan kapasitas aparatur pengelolaan pendapatan pajak dan retribusi daerah; dan 2) pendidikan dan Pelatihan bagi operator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan jabatan fungsional lainnya pada SKPD yang menyelanggarakan urusan kependudukan dan pencatatan sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.2.4 Kebijakan, Koordinasi dan Supervisi KPK Dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi, dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan kebijakan Aksi Strategi Nasional Pencegahan Korupsi sebagai berikut:
a.Aksi Satu Peta Dalam hal pelaksanaan kebijakan Satu Peta, agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran untuk percepatan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Kota serta Rencana Detail Tata Ruang.
b.Aksi Perencanaan Penganggaran Dalam upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perencanaan penganggaran di daerah, agar Pemerintah Daerah:
1) Melakukan penandaan atau tagging belanja tematik pada aplikasi SIPD RI untuk beberapa tema spesifik meliputi: pencegahan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, belanja infrastruktur dasar, pencapaian Standar Pelayanan Minimum dan kecukupan anggaran pengawasan; 2) Memastikan tersedianya belanja untuk percepatan peningkatan prasarana dasar lingkup wilayah seperti pembangunan dan pemeliharaan fasilitas jalan raya, bendungan dan waduk, termasuk akses ke daerah-daerah yang terisolasi secara geografis; 3) Mengalokasikan anggaran untuk penguatan usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM); 4) Melakukan klasifikasi belanja berdasarkan kesesuaian sifat pembelanjaan untuk mendukung pencapaian output/keluaran tertentu yang terdiri dari belanja utama dan belanja pendukung. Penambahan klasifikasi belanja ini didasarkan pada hasil kajian budget tracking anggaran kemiskinan ekstrem di 10 provinsi oleh Stranas PK pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa terdapat akun-akun belanja pada tema percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem yang secara subtantif tidak sejalan dengan agenda percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Contoh: ada perjalanan dinas luar negeri, ada belanja honorarium untuk penyelenggara kegiatan dan lain-lain yang sebenarnya tidak perlu dilakukan karena tidak sejalan dengan tujuan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
c.Aksi NIK Agar Pemerintah Daerah memastikan tersedianya anggaran dan proses pemutakhiran data masyarakat miskin secara berkala sesuai ketentuan yang berlaku.
d.Aksi APIP Untuk memperkuat peran APIP di daerah, agar Pemerintah Daerah:
1) Memastikan ketersediaan anggaran khusus untuk pengembangan kompetensi APIP; 2) Memastikan Inspektorat/APIP melaksanakan pengawasan atas Program PSN, Program Lintas Sektoral, dan penugasan konkuren antara Program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Laporan hasil pantauan dan rekomendasinya disampaikan secara berkala kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri terkait; 3) Mempercepat pemenuhan jumlah APIP di daerah masing-masing sesuai dengan rekomendasi dari Instansi Pembina; 4) Memastikan peran aktif APIP daerah dalam melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan pengangaran hingga laporan keuangan sebagai upaya pengendalian internal melalui pemanfaatan aplikasi e-Reviu yang telah terintegrasi dengan aplikasi SIPD RI.
e.Aksi BUMN dan BUMD Dalam hal penguatan BUMD, agar Pemerintah Daerah:
1) Mengalokasikan belanja untuk penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) termasuk memperkuat kerjasama BUMD dan BUMN yang dimulai dari pembuatan desain area kerjasama dengan BUMN; 2) Mengalokasikan anggaran untuk pengelolaan sampah melalui kerjasama dengan BUMN atau swasta dengan pemanfaatan teknologi yang tidak memberatkan pembiayaan daerah seperti tipping fee. Selama ini proporsi rata-rata alokasi belanja untuk pengelolaan sampah hanya 0,7%-1,2% dari APBD sehingga layanan pengolahan sampah belum memadai; 3) Memperbaiki tatakelola retribusi sampah sebagaimana diatur dalam Permendagri No 7 tahun 2021 tentang Tata cara Penghitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah;
f.Aksi SI ASN Dalam rangka sinkronisasi/integrasi data ASN Dearah dan Nasional, maka Pemerintah Daerah perlu:
1) Melakukan integrasi SIMPEG daerah dengan dengan SI ASN melalui web service, atau 2) Memanfaatkan SIMPEGNAS (Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian Nasional). 5.2.5 Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
a.Pemerintah daerah dalam pengadaan barang/jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri guna memberikan kontribusi dalam peningkatan penggunaan produk dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan jalan, pemerintah daerah mengupayakan peningkatan penggunaan aspal buton untuk pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan.
b.Dukungan kebijakan mendorong percepatan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:
1) dalam rangka meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa, perangkat daerah agar memanfaatkan sistem pengadaan yang terdiri dari Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP), e-tendering/e-seleksi, e-purchasing, non e-tendering dan non e- purchasing, serta e-kontrak. 2) untuk memperlancar proses transaksi pembayaran atas belanja pengadaan barang/jasa melalui sistem toko daring/retail online termasuk bela pengadaan, pemerintah daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai petunjuk teknis penggunaan kartu kredit pemerintah daerah dalam pelaksanaan APBD. 3) dalam rangka meningkatkan pengadaan berkelanjutan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, bahwa pengadaan barang/jasa dilaksanakan dengan memperhatikan aspek berkelanjutan yang terdiri atas aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, dalam merencanakan dan menganggarkan pengadaan barang/jasa dan dalam menyusun spesifikasi teknis/KAK dan rancangan kontrak, serta dalam menyusun dokumen pemilihan diharapkan menggunakan barang/jasa berlabel ramah lingkungan hidup yang termuat dalam Sistem Informasi Barang dan Jasa Ramah Lingkungan (Sibarjasramling). 4) pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana diatur dalam Pasal 61 ayat 1 huruf a Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 merupakan pengadaan barang/jasa yang dikecualikan, namun demikian antara lain BLUD mengumumkan rencana pengadaan barang/jasa kedalam aplikasi SIRUP dan menyampaikan data kontrak pada aplikasi SPSE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) dalam rangka menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah sesuai dengan Surat Edaran Bersama Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pengadaan barang/jasa di lingkungan pemerintah daerah, agar gubernur/bupati/wali kota: a) melaksanakan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan Pasal 65, Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
(1)pemerintah daerah wajib menggunakan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi dari hasil produksi dalam negeri dengan mengalokasikan paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari nilai anggaran pengadaan barang/jasa yang terdiri atas belanja barang dan jasa serta belanja modal diluar belanja modal tanah;
(2)pemerintah daerah wajib menggunakan produk dalam negeri yang telah memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) ditambah nilai Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) paling rendah 40% (empat puluh persen); dan
(3)memberikan preferensi harga pada pengadaan barang/jasa dengan ketentuan diberikan terhadap barang yang memiliki TKDN paling rendah 25% (dua puluh lima persen).
b) meningkatkan jumlah transaksi belanja pengadaan barang/jasa kepada UMK lokal yang tergabung dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)/marketplace dalam Toko Daring yang dikelola oleh LKPP. c) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola pengadaan barang/jasa serta kemudahan dalam pengadaan barang/jasa di pemerintah daerah agar lebih efektif dan efisien dengan:
(1)membentuk, mengelola dan/atau mengembangkan katalog elektronik lokal;
(2)mencantumkan produk lokal dalam katalog elektronik lokal;
(3)melaksanakan e-purchasing melalui katalog elektronik lokal untuk produk lokal yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
(4)melakukan perjanjian/perikatan melalui surat pesanan dalam pelaksanaan e-purchasing.
d) dapat melaksanakan pemilihan jasa konsultansi perencanaan konstruksi pada TA sebelumnya (T-1) dari pekerjaan konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. e) melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 terkait dengan penggunaan produk dalam negeri serta pencadangan dan pelaksanaan belanja yang diperuntukkan pada paket untuk UMK.
c.Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) ha, dapat dilakukan:
1) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau 2) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah. 3) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. 5.2.6 Kebijakan Kerja Sama Daerah
a.Pemerintah daerah memberikan dukungan pelaksanaan kerja sama, antara lain:
1) meningkatkan kesejahteraan rakyat, pemerintah daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.Kerja sama dapat dilakukan oleh daerah dengan: a) daerah lain; b) pihak ketiga; dan/atau c) lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri/di dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antardaerah; 3) membentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) dapat menggunakan APBD; 4) Dapat membentuk sekretariat kerja sama yang dianggarkan dalam bentuk belanja hibah di masing-masing pemerintah daerah yang bekerja sama; dan 5) Pemetaan dan pengintegrasian kerja sama ke dalam dokumen perencanaan penganggaran daerah dengan pembiayaannya yang bersumber dari APBD, Dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan pemerintah daerah di Luar Negeri, dan Kerja Sama Daerah dengan Lembaga di Luar Negeri.
b.Pemerintah daerah dapat melakukan kerja sama dengan memberdayakan lembaga keuangan BUMD (bank pembangunan daerah dan bank perkreditan rakyat milik pemerintah daerah), juga lembaga keuangan yang terhimpun dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) melalui pemanfaatan infrastruktur perbankan dalam pengelolaan keuangan daerah dalam rangka meningkatkan literasi dan inklusi keuangan.
c.Dalam rangka kerjasama antara TNI dan pemerintah daerah guna percepatan pembangunan di wilayah yang sulit terjangkau, sebagaimana amanat Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, pemerintah daerah:
1) provinsi menganggarkan dalam APBD TA 2025 untuk penyelenggaraan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Skala Besar. 2) kabupaten/kota menganggarkan pada APBD untuk penyelenggaraan program TMMD pada SKPD berkenaan. 3) dalam hal belum dialokasikan pada APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD, dengan cara menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. 4) melaksanakan kegiatan dimaksud dengan memprioritaskan melalui mekanisme swakelola padat karya. 5.2.7 Kebijakan BLUD Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, ditegaskan bahwa BLUD merupakan sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
a.dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat, pemerintah daerah segera melakukan inventarisasi dan evaluasi perangkat daerah yang memiliki spesifikasi teknis layanan umum atau tugas dan fungsinya bersifat operasional dalam menyelenggarakan layanan umum kepada masyarakat untuk menerapkan BLUD. Spesifikasi teknis dibidang layanan umum tersebut, antara lain:
1) penyediaan barang dan/atau jasa layanan; 2) pengelolaan dana khusus untuk meningkatkan ekonomi dan/atau layanan kepada masyarakat; dan/atau 3) pengelolaan wilayah/kawasan tertentu untuk tujuan meningkatkan perekonomian masyarakat atau layanan umum.
b.Fleksibilitas BLUD diatur lebih lanjut dengan Perkada dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan BLUD;
c.Khusus bagi pelayanan kesehatan antara lain Rumah Sakit Daerah (RSD), pusat kesehatan masyarakat FKTP dan balai kesehatan masyarakat yang belum menerapkan BLUD, pemerintah daerah segera melakukan langkah- langkah untuk mempercepat penerapan BLUD pada pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.Untuk penerapan BLUD pada pusat kesehatan masyarakat FKTP, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 445/9873/SJ dan nomor 445/9874/SJ tanggal 26 September 2019 tentang Modul Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan BLUD Pusat;
e.Untuk penerapan BLUD pengelolaan sampah, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia Nomor 981/9230/Keuda tanggal 16 Desember 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pengelolaan Sampah;
f.Untuk penerapan BLUD SMK, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia Nomor 981/7299/Keuda tanggal 22 Oktober 2021 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Administratif Badan Layanan Umum Daerah Sekolah Menengah Kejuruan (BLUD SMK);
g.Untuk penerapan BLUD Kawasan Konservasi, mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur seluruh Indonesia nomor 900.1.13.3/33519/Keuda tanggal 23 November 2022 tentang Penyusunan Dokumen Administratif Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kawasan Konservasi;
h.Bagi perangkat daerah yang telah menerapkan BLUD, agar:
1) pendapatan BLUD (nonAPBD) dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA; 2) belanja BLUD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD (nonAPBD), dan sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) BLUD, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya, dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) subkegiatan dan jenis belanja; 3) belanja BLUD sebagaimana angka 2), dialokasikan untuk membiayai program penunjang urusan pemerintah daerah, kegiatan peningkatan pelayanan BLUD, subkegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD; 4) pembiayaan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan dalam akun pembiayaan pada SKPD selaku SKPKD; dan 5) tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
i.Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD, untuk:
1) BLUD UPTD/B, pemimpin menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ untuk disampaikan kepada Kepala SKPD. Berdasarkan laporan dan SPTJ tersebut, kepala SKPD menerbitkan Surat Perintah Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3BP) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2BP); dan 2) BLUD RSD Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) yang diberikan otonom keuangan), pemimpin BLUD menyusun dan menandatangani laporan pendapatan, belanja dan pembiayaan dengan melampirkan SPTJ, dan menandatangani SP3BP. Berdasarkan SP3BP, PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP.
j.Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BLUD berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan BLUD diaudit oleh BPK selaku pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
k.Dalam rangka peningkatan pemahaman dan penyeragaman penerapan BLUD, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah telah menerbitkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 981/4092/KEUDA tanggal 2 Oktober 2020 hal Pedoman Pengelolaan Keuangan BLUD:
1) pedoman pengelolaan keuangan BLUD digunakan sebagai dasar penyusunan Perkada tentang kebijakan pengelolaan keuangan BLUD; 2) pemerintah daerah menerapkan pengelolaan keuangan BLUD berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD yang dapat diakses secara online oleh pemerintah daerah sebagai bagian implementasi SIPD; dan 3) SIPD modul pengelolaan keuangan BLUD merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi BLUD untuk pengelolaan Dana BLUD mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah, sampai dengan akuntansi terutama tahapan perencanaan dan penganggaran dengan memperhatikan semua kebutuhan pendanaan baik yang bersumber dari APBD maupun dari pendapatan BLUD dalam bentuk belanja operasional dan belanja modal.
l.Pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peningkatan kapasitas pengelola keuangan BLUD dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan penggunaan sistem informasi pengelolaan keuangan BLUD pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.2.8 Kebijakan BUMD
a.Dalam rangka optimalisasi pembinaan dan pengawasan BUMD provinsi/kabupaten/kota dengan mengikutsertakan stakeholder lainnya sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran pembinaan dan pengawasan BUMD dalam melakukan monitoring dan evaluasi serta asistensi secara berkala, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelaahan rancangan rencana bisnis, rencana kerja anggaran, monitoring dan evaluasi, seleksi calon anggota dewan/komisaris dan calon anggota direksi BUMD.
b.Dalam rangka peningkatan pembinaan dan pengawasan BUMD, pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada BUMD antara lain memastikan pembentukan Satuan Pengawasan Internal (SPI) bagi BUMD yang belum memiliki SPI, Optimalisasi SPI, memperbarui data-data profil BUMD secara periodik pada e-BUMD dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala.
5.2.9 Kebijakan Pemberian Hibah Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, dalam kode rekening belanja hibah pada SKPD terkait sesuai tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan antara lain kepada:
a.Ppalang Merah Indonesia (PMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing, dan relevansi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.pelaksanaan event nasional yang diselenggarakan setiap tahun, seperti kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) dan Seleksi Tilawatil Qur’an (STQ) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Daerah (LP3KD) dalam rangka dukungan dan partisipasi kegiatan penyelenggaraan Pesta Paduan Suara Gerejani (Pesparani) Katolik tingkat nasional II pada Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik (LP3K) Nasional.
e.kementerian agama berupa tanah milik pemerintah daerah yang telah digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan keagamaan kepada masyarakat seperti KUA, Pusat Layanan Haji dan Umrah Terpadu (PLHUT), Asrama Haji, Pusat Pengembangan Keagamaan, Pos Observasi Bulan (POB), dan pembangunan rumah ibadah, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka revitalisasi dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat khususnya terkait dengan pelayanan Kantor Urusan Agama (KUA) di daerah.
f.pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
h.Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) provinsi dan BAZNAS kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
i.Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
j.Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.2.10 Kebijakan Tabungan Perumahan Rakyat Dalam rangka menjamin pemenuhan kebutuhan tempat tinggal layak dan terjangkau bagi calon PNS, pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 648/4710/SJ tanggal 24 Agustus 2020 Perihal Pelaksanaan Penghentian Pemotongan Tabungan Perumahan pada Pembayaran Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah.
a.Pemerintah daerah selaku pemberi kerja memiliki kewajiban:
1) mendaftarkan pekerja sebagai peserta; 2) melakukan pemungutan simpanan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta melalui pemotongan gaji atau upah; 3) menyetorkan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawabnya dan menyetorkan hasil pemungutan simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja sebagai peserta disertai dengan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan; 4) melakukan pemutakhiran data pekerja yang terkait kepesertaan Tapera; 5) menyimpan seluruh laporan daftar perincian pembayaran simpanan Tapera yang menjadi tanggung jawab pekerja dan pemberi kerja; dan 6) melanjutkan kepesertaan dari pekerja yang baru diterima yang sebelumnya telah menjadi peserta dengan melaporkan identitas kepesertaan dan membayar simpanan Tapera terhitung sejak terjadinya perjanjian.
b.Pemerintah daerah selaku pemberi kerja bagi calon Pegawai Negeri Sipil (PNS), pegawai aparatur sipil, dan pejabat negara di daerah selaku pekerja memiliki kewajiban untuk membayarkan kontribusi berupa pembayaran simpanan peserta Tapera, dengan ketentuan:
1) simpanan Tapera peserta pekerja dibayarkan oleh pemberi kerja dan pekerja; 2) besaran simpanan untuk peserta pekerja ditetapkan berdasarkan persentase tertentu dari gaji atau upah yang dilaporkan setiap bulan; 3) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditetapkan sebesar 3% (tiga persen) dari gaji atau upah; 4) besaran simpanan Tapera untuk peserta pekerja ditanggung bersama oleh pemberi kerja sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan pekerja sebesar 2,5% (dua koma lima persen); 5) pemerintah daerah selaku pemberi kerja wajib menganggarkan besaran iuran sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dalam APBD TA 2025 pada kelompok belanja operasi, jenis belanja pegawai, objek, rincian objek, dan subrincian objek berkenaan; dan 6) dasar perhitungan perkalian besaran simpanan dari gaji atau upah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Dalam hal belum menganggarkan simpanan Tapera selaku pemberi kerja pada APBD TA 2025 atau penganggaran tidak sesuai dengan dasar perhitungan perkalian besaran simpanan, pemerintah daerah menyesuaikan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
5.2.11 Kebijakan Reformasi Birokrasi Dalam rangka mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah dan pelaksanaan Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
a.Pelaksanaan reformasi birokrasi general yang meliputi 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:
1) terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah, dan kolaboratif, melalui kegiatan utama yaitu penyederhanaan struktur organisasi, pelaksanaan kebijakan sistem kerja baru, implementasi kebijakan SPBE Nasional, integrasi sistem perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja, penguatan akuntabilitas melalui penjenjangan kinerja dan manajemen kinerja organisasi, pembangunan zona integritas, pelayanan publik berbasis digital, implementasi SPIP, pengaduan masyarakat, tata kelola kebijakan publik, pembentukan peraturan perundangan-undangan, arsip digital, penyelenggaraan data statistik sektoral, pengadaan barang/jasa, kinerja pelaksanaan anggaran, pengelolaan aset, penguatan AKIP, akuntabilitas keuangan melalui Opini BPK dan tindak lanjut atas rekomendasi hasil Pemeriksaan BPK; 2) kegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah daerah, dianggarkan pada subkegiatan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah; dan 3) terciptanya budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang profesional, melalui kegiatan utama yaitu penataan jabatan fungsional, manajemen talenta, kebijakan pengelolaan kinerja pegawai ASN, sistem merit, kebijakan pelayanan publik, Employer Branding ASN, indeks BerAKHLAK, survei penilaian integritas dan survei kepuasan masyarakat.
b.Pelaksanaan reformasi birokrasi tematik yang meliputi sasaran strategis utama yaitu:
1) penanggulangan kemiskinan; 2) peningkatan investasi; 3) pengendalian stunting melalui digitalisasi administrasi; 4) peningkatan penggunaan PDN; dan 5) pengendalian inflasi.
c.Monitoring, evaluasi dan pelaporan perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi secara berkala.
5.2.12 Kebijakan Tugas Pembantuan Provinsi kepada Kabupaten/Kota
a.Pemerintah daerah provinsi dapat menugaskan sebagian urusan pemerintah konkuren yang menjadi kewenangannya kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran tugas pembantuan pemerintah daerah provinsi kepada pemerintah daerah kabupaten didanai melalui anggaran APBD provinsi sesuai dengan:
1) ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai keuangan daerah; 2) sinergi kebijakan fiskal daerah provinsi; dan 3) sinergi pendanaan pelaksanaan urusan pemerintah daerah provinsi.
b.Anggaran tugas pembantuan provinsi kepada daerah kabupaten/kota, untuk:
1) melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota; 2) meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum; dan 3) memperlancar pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan serta membantu penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi daerah.
c.Untuk mendukung pelaksanaan dan tugas pembantuan, provinsi harus memperhitungkan kebutuhan anggaran di dalam RKA-SKPD/DPA untuk memenuhi:
1) biaya operasional dan pemeliharaan atas barang hasil pelaksanaan Tugas Pembantuan yang belum dihibahkan; 2) honorarium pejabat pengelola keuangan dana Tugas Pembantuan; dan 3) biaya lainnya dalam rangka pencapaian target pelaksanaan kegiatan tugas pembantuan.
d.Anggaran pelaksanaan tugas pembantuan atas penugasan sebagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi kepada daerah kabupaten/kota berdasarkan asas tugas pembantuan, harus memenuhi ketentuan:
1) lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh daerah kabupaten/kota; 2) kabupaten/kota memiliki perangkat daerah yang lingkup tugas dan fungsinya sama dengan urusan pemerintahan yang ditugaspembantuankan; 3) kabupaten/kota memiliki sarana dan prasarana serta personel untuk menyelenggarakan Tugas Pembantuan; 4) tidak memerlukan biaya pendamping dari daerah kabupaten/kota; 5) memperhatikan karakteristik daerah; 6) bukan merupakan pembinaan dan pengawasan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota; dan 7) bukan untuk Urusan Pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota. 5.2.13 Kebijakan Pelaksanaan Otonomi Daerah
a.Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah daerah mendukung:
1) perangkat daerah serta pengendalian mutasi ASN daerah guna menjamin efisiensi, efektivitas, dan akurasi pengambilan keputusan dalam manajemen PNS pada perangkat daerah memerlukan pemutakhiran data dan informasi secara kontinyu, bersifat real time, terkoneksi dan terintegrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran antara lain untuk: a) pembinaan penataan perangkat daerah meliputi struktur organisasi, budaya organisasi, dan inovasi organisasi; b) pengendalian penataan perangkat daerah dalam bentuk pemantauan, pendampingan, dan evaluasi; serta c) pengembangan sistem informasi pembinaan dan pengendalian penataan perangkat daerah didayagunakan sebagai sarana komunikasi data dan informasi komprehensif konektivitas. 2) dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan Perda, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyediaan portal e-legislasi sehingga dapat diakses oleh masyarakat; dan 3) penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dalam rangka meningkatkan kinerja urusan pemerintahan daerah, pemerintah daerah mengalokasikan Anggaran APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, terkait kegiatan antara lain: a) penyusunan LPPD provinsi dan kabupaten/kota berdasarkan format yang ditetapkan oleh Menteri; b) pengumpulan, pengolahan dan penginputan data sesuai dengan Indikator Kinerja Kunci (IKK) setiap urusan dalam LPPD pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD) untuk provinsi dan kabupaten/kota; c) desk evaluasi terkait indikator kinerja kunci LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; d) asistensi penyusunan LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; e) pemutakhiran data indikator kinerja kunci LPPD pada SILPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota; dan f) finalisasi terhadap indikator kinerja kunci baik data capaian maupun data dukung pada LPPD untuk provinsi dan kabupaten/kota.
b.Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan kebijakan daerah berupa pengaturan sebagai pelaksanaan dari otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda dan Perkada oleh SKPD yang menangani urusan pemerintahan di bidang hukum.
c.Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) merupakan satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas pengelolaan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dimensi pengukuran dalam IPKD, yaitu:
1) Dimensi kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran; 2) Dimensi pengalokasian belanja dalam APBD; 3) Dimensi transparansi keuangan daerah; 4) Dimensi penyerapan anggaran; 5) Dimensi kondisi keuangan daerah; dan 6) Dimensi opini BPK atas dokumen LKPD; 5.2.14 Kebijakan Pencapaian SDG’s Pencapaian SDG’s, seperti: penanganan kemiskinan, penanggulangan stunting, perlindungan sosial korban stunting, kesetaraan gender, penanggulangan HIV/AIDS, dan Tuberculosis (TBC) berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberculosis, dan malaria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan uraian:
a.upaya percepatan penanggulangan stunting berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam strategi nasional percepatan penurunan stunting terkait integrasi perencanaan dan penganggaran di daerah serta peningkatan dukungan anggaran percepatan penurunan stunting pada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melalui pemetaan dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah serta pemutakhirannya dengan memperhatikan kebijakan percepatan penanggulangan stunting berdasarkan lokasi prioritas yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
b.upaya percepatan pengarusutamaan gender melalui perencanaan dan penganggaran responsif gender berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan mencakup:
1) penguatan kebijakan dan regulasi; 2) percepatan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui penguatan kelembagaan PUG dan penguatan Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG); dan 3) penyusunan analisis gender yang dituangkan dalam Gender Budget Statment (GBS) sebagai dasar penyusunan kerangka acuan kegiatan. 5.2.15 Kebijakan penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan KEK sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus, berupa:
a.Percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kabupaten/kota di sekitar KEK; dan
b.Percepatan penyusunan regulasi terkait insentif daerah.
5.2.16 Kebijakan Penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) untuk melakukan percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan RDTR kabupaten/kota di sekitar KPBPB untuk mendukung Rencana Induk Pengembangan KPBPB. 5.2.17 Kebijakan Penyelenggaraan Daerah Mitra Penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN)
a.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan daerah mitra penyangga IKN, berupa:
1) Penyusunan program dan anggaran dalam mendukung tindak lanjut kerja sama untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap I (Daerah Mitra Penyangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023); 2) Identifikasi ketersediaan program dan anggaran dalam pelayanan publik pasca perpindahan IKN; dan 3) Identifikasi potensi daerah mitra untuk mendukung IKN untuk Daerah Mitra Penyangga IKN Tahap Lanjutan daerah mitra penyangga IKN Tahap Lanjutan (Kawasan tertentu yang akan menjalin mitra dengan Otorita IKN untuk mendukung kegiatan 4P).
b.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan kegiatan fasilitasi, asistensi dan supervisi kawasan khusus di daerah sesuai amanat Pasal 360 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, berupa:
1) fasilitasi pendampingan penyelesaian permasalahan pada kawasan khusus; 2) fasilitasi penyusunan dokumen rencana tata ruang di sekitar kawasan khusus; 3) fasilitasi penyusunan rekomendasi gubernur dalam penetapan kawasan khusus; 4) fasilitasi pendampingan monitoring dan evaluasi pengembangan dan peningkatan keberlanjutan, pengelolaan dan pencapaian tujuan pembentukan kawasan khusus di daerah; dan 5) identifikasi data dan informasi kawasan khusus di provinsi. 5.2.18 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik juncto Pasal 351 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 juncto Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang mewajibkan Pemerintah Daerah c.q. Kepala Daerah untuk:
a.menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan;
b.menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu;
c.mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan;
d.menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas; dan
e.melaksanakan rekomendasi Ombudsman RI mengenai penyelesaian pengaduan masyarakat, termasuk rekomendasi untuk membayar ganti rugi dan/atau rehabilitasi kepada pihak yang dirugikan (masyarakat).
5.2.19 Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Urusan Keagamaan
a.Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk transportasi termasuk biaya akomodasi dan konsumsi jemaah haji reguler dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke daerah asal yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah serta biaya operasional petugas haji daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Alokasi anggaran dimaksud dianggarkan pada sekretariat daerah sesuai dengan jumlah jamaah haji dan petugas haji daerah yang ditetapkan oleh Kementerian Agama.
b.Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional terutama untuk percepatan pemulihan ekonomi nasional, pemerintah daerah untuk menyediakan alokasi anggaran terkait dukungan percepatan pengembangan ekonomi syariah di daerah antara lain mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan Perda terkait pengembangan Ekonomi Syariah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Dalam rangka mendorong pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal, pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran fasilitasi biaya sertifikasi halal bagi pelaku UMK, sesuai dengan ketentuan:
1) berdasarkan Pasal 48 angka 26 dan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menyatakan bahwa Dalam hal permohonan sertifikasi halal oleh Pelaku UMK melalui pernyataan halal, tidak dikenai biaya; 2) berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa: a) dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku UMK, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara; b) dalam hal permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku UMK, pembiayaan dapat dilakukan juga dengan:
(1)anggaran pendapatan dan belanja daerah;
(2)pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil;
(3)pembiayaan dari dana kemitraan;
(4)bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain;
(5)dana bergulir; atau
(6)sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
3) Tarif sertifikasi dan tata cara pembayaran layanan sertifikasi halal berpedoman pada Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 2 Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 141 Tahun 2021 tentang Penetapan Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal Nomor 14 Tahun 2024. 4) Pemerintah daerah dalam memberikan dukungan melalui fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 antara lain: a) pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK melalui jalur reguler dan self declare; b) fasilitasi pembiayaan kegiatan sertifikasi halal selain pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis pendaftaran sertifikasi halal, pembinaan pemenuhan sistem jaminan produk halal, atau kegiatan lainnya yang mendukung percepatan sertifikasi halal pelaku UMK; dan c) melakukan pengawasan atas pelaksanaan jaminan produk halal. 5) Pembiayaan sertifikasi halal bagi pelaku UMK sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf a tidak termasuk biaya perjalanan dan akomodasi auditor halal serta uji laboratorium bagi produk UMK yang high risk melalui jalur reguler. 6) Dalam hal pemerintah daerah menganggarkan fasilitasi kegiatan sertifikasi halal yang bersumber dari APBD TA 2025 belum sesuai dengan ketentuan di atas, belum tersedia atau belum cukup tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025. 5.2.20 Kebijakan Dukungan Penyelenggaraan Program Strategis Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
a.Dalam rangka mendukung program pemerintah mengenai Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI) antara lain:
1) peningkatan literasi keuangan dan perlindungan konsumen; 2) peningkatan rekening dan penggunaan produk keuangan formal; 3) optimalisasi PTSL; dan 4) optimalisasi agen bank dan titik layanan nonbank, peningkatan layanan keuangan digital dan transaksi nontunai, serta penguatan monev inklusif.
b.Pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran untuk pembentukan dan mendukung pelaksanaan kerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) guna mencapai target indeks inklusif keuangan menjadi 90% (sembilan puluh persen) pada akhir tahun 2025.
c.Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, pemerintah daerah menyediakan anggaran untuk:
1) mendukung tugas TPID, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait; dan 2) pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui BTT yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. 5.3 Kebijakan Penyelenggaraan Urusan dan Unsur Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah 5.3.1 Urusan Pemerintahan Umum
a.Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan di tingkat provinsi/kabupaten/kota menganggarkan pada organisasi kesatuan bangsa dan politik yang meliputi:
1) pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan antara lain: a) sosialisasi kebijakan di bidang organisasi kemasyarakatan; b) fasilitasi pelayanan pendaftaran organisasi kemasyarakatan dan pengelolaan Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan (SIORMAS) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2017; c) pembentukan dan Pemberdayaan Tim terpadu pengawasan organisasi Kemasyarakatan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2017; d) kerja sama pemerintah daerah dengan organisasi kemasyarakatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan e) pengawasan organisasi kemasyarakatan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan organisasi kemasyarakatan berbasis risiko, pemetaan organisasi kemasyarakatan dan pengukuran indeks kinerja organisasi kemasyarakatan. 2) fasilitasi politik dalam negeri antara lain: a) sosialisasi kebijakan dibidang politik dalam negeri; b) pendidikan politik bagi partai politik dan masyarakat; c) pelaksanaan Penyelenggaraan pemantauan, pelaporan dan evaluasi perkembangan politik di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) peningkatan kapasitas dan kelembagaan partai politik dalam rangka mewujudkan tata kelola bantuan keuangan partai politik yang transparan dan akuntabel bagi partai politik penerima bantuan keuangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) pencapaian target Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) melalui optimalisasi peran dan fungsi pokja pengembangan demokrasi provinsi dalam meningkatkan capaian IDI di tingkat Provinsi dengan prioritas meningkatkan kegiatan-kegiatan yang mendukung capaian IDI di tingkat nasional, antara lain operasional untuk pokja IDI pemerintah daerah provinsi dan peningkatan pelayanan publik melalui keterbukaan informasi/transparansi pengelolaan APBD. f) peningkatan literasi politik melalui forum perempuan; g) peningkatan literasi bagi kaum rentan, difabel, dan kelompok marjinal; h) fasilitasi pengukuran IDI di Provinsi; i) bantuan keuangan ke partai politik; j) pendidikan politik dan penguatan ideologi pancasila bagi pengurus partai politik; dan k) penguatan integritas partai politik. l) fasilitasi penerapan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Polotik Dalam Negeri (SIMPOLDAGRI) 3) fasilitasi ketahanan ekonomi, sosial dan budaya antara lain: a) implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberatasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN dan PN), dalam rangka optimalisasi Kampanye “war on drugs” dan sinkronisasi program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) Prekursor Narkotika (PN) antara lain:
(1)pembentukan tim terpadu P4GN dan PN;
(2)penyusunan rencana aksi daerah P4GN dan PN;
(3)pembentukan Perda tentang P4GN dan PN; dan
(4)pelaporan dan evaluasi pelaksanaan P4GN dan PN.
b) koordinasi dan monitoring tindak lanjut Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tahun 2020-2024 antara lain:
(1)pelaksanaan rencana aksi generik;
(2)pelaksanaan rencana aksi khusus; dan
(3)pelaporan dan evaluasi rencana aksi nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika Tahun 2020-2024 pelaksanaan instruksi presiden nomor 2 Tahun 2020.
c) pelaksanaan kegiatan revitalisasi fungsi dan peran anjungan daerah di Taman Mini Indonesia Indah (TMII) melalui:
(1)promosi budaya;
(2)pagelaran seni dan budaya;
(3)pameran produk unggulan ekonomi daerah; dan
(4)seminar dan lokakarya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) pelaksanaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran FKUB dalam APBD provinsi dan kabupaten/kota wajib mengalokasikan anggaran untuk FKUB dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(1)pendukung indeks harmoni Indonesia.
(2)Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Provinsi/Kabupaten/Kota terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui keluarga asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi bersih narkoba.
(3)implementasi moderasi beragama di daerah.
(4)penganggaran untuk konflik sosial.
(5)penanganan konflik sosial di daerah merupakan program prioritas daerah di provinsi dan kabupaten/kota.
(6)penganggaran kegiatan gladi posko dan gladi lapangan penanganan konflik sosial di daerah provinsi dan kabupaten/kota.
e) fasilitasi penerapan pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya (SIMEKOSOSBUD). 4) fasilitasi kewaspadaan nasional antara lain: a) penanganan konflik sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) pembentukan dan penguatan tim terpadu penanganan konflik sosial tingkat provinsi dan kabupaten/kota; c) penanganan konflik faktual; d) pemetaan daerah rawan konflik sosial hingga tingkat desa/kelurahan; e) penanganan potensi ancaman, hambatan dan gangguan di daerah melalui deteksi dini dan cegah dini melalui pembentukan Tim Kewaspadaan Dini dan Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) dengan temu cepat dan lapor cepat permasalahan/gangguan melalui pusat komunikasi sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; f) penyelenggaraan Forum Persaudaraan Masyarakat Melanesia Indonesia (FPMMI) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; g) penguatan pengawasan orang asing, organisasi masyarakat asing, lembaga asing dan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) penanganan pengungsi luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; i) pelaksanaan kegiatan dan honorarium Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) provinsi, FORKOPIMDA kabupaten, FORKOPIMDA kota, dan forum koordinasi pimpinan di kecamatan sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh gubernur, bupati/wali kota, dan camat di wilayah kerja masing- masing sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah; j) peningkatan SDM aparatur kesatuan bangsa dan politik di bidang intelijen dan kewaspadaan dini melalui pendidikan dan pelatihan serta sosialisasi sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; k) pembentukan dan penyelenggaraan pusat komunikasi dan informasi kewaspadaan dini di tingkat provinsi, kabupaten/kota untuk menunjang pelaporan secara cepat, tepat, dan akurat terkait situasi kondisi yang dapat menimbulkan ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan di daerah sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah; l) pencegahan dan penanggulangan ekstrimisme berbasis kekerasan yang mengarah kepada terorisme sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021; m) pengukuran indeks kewaspadaan nasional; n) fasilitasi penanganan konflik pemerintahan; o) fasilitasi kewaspadaan informasi; dan p) fasilitasi penerapan pengelolaan aplikasi Pusat Komunikasi dan Informasi (PUSKOMIN) dan Sistem Informasi Penanganan Konflik Sosial (SIPKS). 5) bina ideologi, karakter dan wawasan kebangsaan antara lain: a) internalisasi dan institusionalisasi pembinaan Ideologi Pancasila dibidang hukum, advokasi, dan pengawasan regulasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) penyelenggaraan pembinaan kesadaran bela negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c) melaksanakan 5 (lima) program yang meliputi Gerakan Indonesia Melayani, Gerakan Indonesia Bersih, Gerakan Indonesia Tertib, Gerakan Indonesia Mandiri, dan Gerakan Indonesia Bersatu melalui kegiatan Penyelenggaraan Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) dan pembentukan gugus tugas GNRM di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; d) melaksanakan penguatan pendidikan karakter di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e) penyelenggaraan, pembinaan dan penguatan pembauran kebangsaan dan pelestarian Bhinneka Tunggal Ika terkait tugas dan fungsi perangkat daerah yang menangani urusan bangsa dan politik; f) pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), optimalisasi dan pemberdayaan FPK dalam bentuk program, kegiatan, subkegiatan, dan belanja hibah dalam rangka fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pembauran kebangsaan di daerah, meliputi penguatan kelembagaan, dukungan penganggaran, sarana dan prasarana, pengembangan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan peran dan fungsi, serta pengawasan dan pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; g) penyelenggaraan revitaliasi nilai-nilai sejarah kebangsaan dalam penguatan persatuan dan kesatuan; h) penyelenggaraan peningkatan kesadaran warga negara indonesia tentang hak dan kewajiban; i) melaksanakan monitoring implementasi Buku Teks Utama Pendidikan Pancasila pada tingkat pendidikan dasar dan menengah. j) penyediaan anggaran Pendidikan dan Pelatihan Pembinaan Ideologi Pancasila bagi ASN di lingkungan pemerintah daerah, anggota organisasi sosial politik, anggota organisasi kemasyarakatan, dan anggota komponen masyarakat lainnya di wilayah pemerintah daerah; dan k) fasilitasi penerapan pengelolaan aplikasi Sistem Data dan Informasi Hukum (SIDANTIKUM) dan Sistem Informai Manajemen Report (SIMREPORT)
b.Dalam rangka mengarusutamakan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang BerBhineka Tunggal Ika perlu dilakukan pembinaan ideologi Pancasila secara terencana, menyeluruh, terpadu, dan berkelanjutan dalam membentuk program kaderisasi calon pemimpin bangsa yang berkarakter Pancasila kepada Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka dan berdasarkan Program Prioritas Nasional IV Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan dalam RPJMN 2020-2024, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota wajib menganggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dalam program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum yaitu Badan Kesatuan Bangsa dan Politik provinsi dan kabupaten/kota meliputi:
1) pembentukan paskibraka; 2) pelaksanaan tugas paskibraka; 3) pengangkatan purna paskibraka duta pancasila; 4) pelaksanaan tugas purna paskibraka duta pancasila; 5) pembinaan lanjutan kepada purna paskibraka duta pancasila; dan 6) pembinaan terhadap aktivitas kepaskibrakaan dan purna paskibraka.
c.Dukungan pendanaan yang diperlukan untuk:
1) penyelenggaraan Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), antara lain: a) pelaksanaan PKBN lingkup pendidikan; b) penyelenggaraan PKBN lingkup masyarakat; dan c) penyelenggaraan PKBN lingkup pekerjaan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kebijakan Pembinaan Kesadaran Bela Negara. 2) pengelolaan komponen pendukung pertahanan negara. 3) pembinaan dan kerja sama dalam pelaksanaan pengabdian sesuai dengan profesi, pengelolaan komponen pendukung, pembentukan, penetapan, dan pembinaan komponen cadangan, serta mobilisasi dan demobilisasi. 5.3.2 Bidang Pendidikan
a.Terkait Peraturan Pemerintah nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, pemerintah daerah perlu memperhatikan penyelenggaraan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila di satuan pendidikan.
b.Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan yang layak bagi penyandang disabilitas, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai serta melaksanakan upaya sebagaimana tertuang dalam:
1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. 2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas. 3) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas pada Pendidikan Anak Usia Dini), Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.
c.Dalam rangka Peningkatan kualitas SDM di Provinsi Papua dan Indonesia Timur diperlukan pembinaan melalui pendidikan kader pada ilmu pemerintahan, hal ini dimaksudkan menampung minat masyarakat mengikuti pendidikan ilmu pemerintahan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang sangat tinggi namun quota yang tersedia untuk mengikuti sangat terbatas. Pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana APBD kabupaten/kota diseluruh wilayah papua atau Indonesia timur guna peningkatan kualitas SDM khususnya dalam ilmu pemerintahan untuk mewujudkan Indonesia emas yang akan datang.
d.Dalam rangka pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional, pemerintah daerah memedomani:
1) mengalokasikan dukungan anggaran yang bersumber dari APBD TA 2025 pada satuan pendidikan yang menjadi kewenangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. 2) dalam hal alokasi anggaran Makan Bergizi Sehat bersumber dari transfer keuangan daerah yang mewajibkan kontribusi dari pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD TA 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan. 3) dalam hal pelaksanaan Makan Bergizi Sehat sebagai program prioritas nasional belum dianggarkan dalam APBD TA 2025, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025. 5.3.3 Bidang Kesehatan
a.Dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan, pemerintah daerah secara konsisten dan berkesinambungan harus mengalokasikan anggaran Kesehatan secara memadai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan.
c.Prioritas bidang kesehatan diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:
1) penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit; 2) peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan stunting: a) peningkatan skrining anemia remaja putri; b) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri; c) pemeriksaan kehamilan (antenatal care); d) konsumsi TTD ibu hamil; e) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK); f) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set; g) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan; h) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta); i) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (weight flatteing, wasting, dan stunting); j) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan k) edukasi remaja putri, ibu hamil, dan keluarga balita. 3) pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama: a) TBC; b) HIV; c) malaria; dan d) penyakit menular lainnya; 4) pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama: a) diabetes melitus; b) hipertensi; dan c) penyakit tidak menular lainnya; 5) penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan: a) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat termasuk prasarana Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED); b) sarana prasarana posyandu prima dan posyandu; c) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP); d) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan e) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana laboratorium kesehatan masyarakat (labkesmas) dan laboratorium kesehatan daerah (labkesda); 6) penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, dengan pemenuhan: a) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi; b) perawat dan bidan pada entitas pusat kesehatan masyarakat pembantu; c) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, stroke, jantung, dan uronefrology); d) tenaga kesehatan di laboratorium kesehatan daerah; e) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di pusat kesehatan masyarakat; f) peningkatan kapasitas dan insentif kader posyandu.
d.Optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional, peningkatan akses pelayanan Kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program jaminan kesehatan nasional serta penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optmalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional, pemerintah daerah melakukan:
1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional; 3) mempersyaratkan kewajiban status kepesertaan jaminan kesehatan nasional aktif bagi setiap orang dan badan usaha dalam seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional; 4) mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi pemerintah daerah provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional dalam segmen Pekerja Penerima Upah (PPU) Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status Non ASN di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional; 6) memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam kepesertaan program jaminan kesehatan nasional dan badan usaha yang belum mendaftarkan kepesertaan seluruh pekerjanya dalam program jaminan kesehatan nasional dan tidak membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah; 7) mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan seluruh kepala desa dan perangkat desa sebagai peserta aktif program jaminan kesehatan nasional; 8) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah; 9) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah Provinsi sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 10) memastikan bupati/wali kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 11) mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan kesehatan nasional bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dimasukkan dalam skema peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan/atau PBPU pemerintah daerah; 12) melakukan verifikasi, validasi dan penginputan usulan data melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam segmen kepesertaan PBI JK; 13) mengusulkan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTKS untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta PBI JK; 14) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam Program jaminan kesehatan nasional; 15) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program jaminan kesehatan nasional di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 16) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan PBI jaminan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 17) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional; 18) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya; dan 19) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta jaminan kesehatan nasional di wilayahnya.
e.Pendapatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan BLUD, dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok lain-lain PD yang sah, jenis lain-lain PD yang sah, dan diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan subrincian objek sesuai dengan kode rekening berkenaan pada masing-masing FKTP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Berkaitan dengan itu, belanja yang bersumber dari dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah tersebut yang belum menerapkan BLUD memedomani:
1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP milik pemerintah daerah.
f.Pemanfaatan modul SIPD kapitasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada FKTP Non BLUD milik pemerintah daerah:
1) pemerintah daerah menerapkan pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional Non BLUD berbasis elektronik dalam rangka penyediaan informasi keuangan daerah yang merupakan sistem yang terintegrasi dengan SIPD dengan berpedoman pada: a) Kementerian Dalam Negeri telah menyediakan SIPD modul kapitasi berbasis elektronik (cloud computing) yang dapat diakses secara online oleh pemerintah daerah dan FKTP Non BLUD milik pemerintah daerah sebagai bagian implementasi SIPD. b) SIPD modul kapitasi merupakan sistem aplikasi yang memfasilitasi FKTP Non BLUD milik pemerintah daerah dan pemerintah daerah untuk pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta pelaporan keuangan daerah, terutama tahapan perencanaan dan penganggaran memperhatikan pemanfaatan dana kapitasi untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh kementerian yang melaksanakan urusan di bidang kesehatan. c) selanjutnya untuk melaksanakan pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional non BLUD berbasis elektronik diminta pemerintah daerah melakukan registrasi sistem aplikasi dimaksud pada: https://reg.kapitasi.sipd.kemendagri.go.id. d) pemerintah daerah menugaskan dinas kesehatan untuk melakukan registrasi dan koordinasi dengan BPKAD dalam rangka kebutuhan data dan optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIPD modul kapitasi dalam pelaporan keuangan daerah dan pelaporan BMD. 2) pemerintah daerah dapat mengoptimalkan peningkatan kapasitas pengelola dana kapitasi jaminan kesehatan nasional dalam bentuk sosialisasi, bimbingan teknis, workshop dan pendampingan penggunaan sistem informasi pengelolaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
g.Dalam rangka mencapai target RPJMN tahun 2020-2024 yaitu 100% (seratus persen) FKTP terakreditasi:
1) pemerintah daerah agar mengalokasikan pembiayaan akreditasi pusat kesehatan masyarakat dan laboratorium kesehatan daerah baik akreditasi perdana maupun re-akreditasi, dengan memaksimalkan pendanaan dari APBD TA 2025 termasuk memanfaatkan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional; 2) penggunaan dialokasikan untuk persiapan akreditasi, survey akreditasi dan pendampingan pascaakreditasi; 3) dalam hal target akreditasi tidak dapat tercapai dalam tahun berjalan, pemerintah daerah menganggarkan kembali di tahun berikutnya.
h.Dalam rangka penguatan perencanaan pencegahan dan pengendalian AIDS- Tuberkulosis-Malaria (ATM) di daerah, pemerintah daerah agar menganggarkan ATM pada dinas kesehatan kabupaten/kota dan UPTD dinas kesehatan dengan menggunakan nomenklatur yang terkait untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian ATM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.3.4 Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
a.Pelaksanaan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Perda serta perlindungan masyarakat, antara lain:
1) pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), PPNS, Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jabfung Pol PP), Satuan Tugas Linmas (Satgas Linmas) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); 2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta pelindungan masyarakat sesuai Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban umum serta Pelindungan Masyarakat; 3) mendukung penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM); 4) pendataan, validasi dan pemetaan Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas oleh kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri melalui gubernur; 5) pemenuhan hak Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas antara lain pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan risiko kerja dan insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana dan kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, PPNS Satgas Linmas dan Satlinmas penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai Permendagri Nomor 121 tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Layanan Dasar sub urusan Trantibum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarpras Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satpol PP; 7) pembentukan dan operasional sekretariat PPNS dan Jabfung Pol PP; 8) pembentukan satgas linmas di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; 9) pemberdayaan anggota satlinmas melalui kegiatan: a) lomba sistem keamanan lingkungan; b) jambore satlinmas; dan c) posko komando satlinmas. 10) peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP termasuk jabatan fungsional yang meliputi pendidikan dan pelatihan dasar, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional dan uji kompetensi kenaikan jenjang Jabfung Pol PP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 11) pemenuhan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan Perda dan Perkada; 12) fasilitasi pemberkasan perkara pidana pelanggaran Perda, sidang perkara pelanggaran Perda dan uji laboratorium barang bukti; 13) pelaksanaan indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi dan kabupaten/kota sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum; 14) penyusunan peta rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung capaian kinerja SPM Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 15) pemenuhan kebutuhan ASN pada Satpol PP meliputi: a) penghitungan formasi Jabfung Pol PP; b) pengajuan rekomendasi formasi Jabfung pol PP ke instansi pembina (Kemendagri); dan c) pengusulan penetapan formasi jabatan fungsional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokasi. 16) penataan tenaga non PNS Pol PP menjadi PPPK Jabatan Pranata ketenteraman dan ketertiban umum, pengelola ketenteraman dan ketertiban umum; 17) penyusunan Perda/Perkada terkait SOP Satpol PP sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang SOP Satpol PP dan Kode Etik Pol PP; 18) penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 19) kerjasama antar Satpol PP dengan OPD dan Lembaga terkait dalam hal penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 20) peningkatan kapasitas SDM PPNS dan Satlinmas antara lain diklat PPNS, diklat teknis, dan pelatihan anggota satlinmas.
b.penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, antara lain:
1) pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 2) peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan ; 3) sosialisasi kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran; 4) pengelolaan data dan informasi kebakaran; 5) implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat keterampilan dan keahlian di provinsi, dan kabupaten/kota; 6) pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; 7) pengawasan sertifikasi layak fungsi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 8) pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 9) penyusunan SOP penanggulangan kebakaran di daerah; 10) pemenuhan tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah; 11) pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran; 12) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan; 13) penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP); 14) penanganan risiko kebakaran akibat bahan berbahaya dan beracun; 15) investigasi pascakejadian kebakaran; dan 16) pembentukan pos sektor pemadam kebakaran di wilayah manajemen kebakaran yang berbasis pada Kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam APBD TA 2025 secara memadai dalam rangka meningkatkan upaya pencegahan dan kesiapsiagaan ancaman bencana prioritas daerah dan pascabencana. pemerintah daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk:
1) kegiatan pra bencana, antara lain: a) Melakukan pendataan penduduk di daerah rawan bencana per jenis ancaman bencana yang menjadi prioritas daerah; b) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; c) pengurangan risiko dan pencegahan bencana; d) penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana; e) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; f) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan g) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. 2) pascabencana, antara lain: a) rehabilitasi antara lain kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik; b) rekonstruksi antara lain kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; c) terhadap kebutuhan tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, pemerintah daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) dalam hal untuk kebutuhan pascabencana belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
d.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk menjamin keselamatan masyarakat pengguna jalan perlintasan sebidang jalur kereta api dengan jalan, berupa:
1) Penutupan, pengoperasian dan perawatan perlintasan sebidang; 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang; 3) Pengembangan kompetensi sumber daya manusia untuk pengoperasian dan perawatan perlintasan sebidang; dan 4) Sosialisasi dan edukasi keselamatan perlintasan sebidang.
e.Pemerintah daerah harus menjamin tercapainya indikator dan target kinerja dari program, kegiatan dan subkegiatan dalam pelaksanaan urusan ketenteraman, ketertiban umum dan pelindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar.
5.3.5 Bidang Sosial
a.Dalam rangka peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk:
1) sosialisasi isu kelanjutusiaan di berbagai segmen masyarakat; 2) penghargaan/anugerah bagi tokoh masyarakat maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia; dan 3) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) termasuk yang dimiliki oleh masyarakat/ yayasan khususnya dalam pelayanan dan penanganan lanjut usia melalui pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan berbasis komunitas.
b.Dalam rangka pelaksanaan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menganggarkan antara lain:
1) pendanaan pembangunan maupun renovasi panti sosial di provinsi; 2) penguatan sumberdaya manusia kesejahteraan sosial melalui pengembangan kapasitas; 3) formasi pegawai pada jabatan pekerja sosial dan penyuluhan sosial; dan 4) penyediaan rumah singgah/shelter/Puskesos untuk pelayanan SPM bidang sosial di kabupaten/kota.
c.Dalam rangka peningkatan kualitas layanan dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial serta pemuktahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dilakukan setiap saat, pemerintah daerah wajib menganggarkan pendanaan untuk pendataan dan pemutakhiran data fakir miskin dan orang tidak mampu.
d.Rehabilitasi dan perlindungan sosial bagi para lanjut usia serta pemberdayaan untuk lanjut usia potensial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.3.6 Bidang Ketenagakerjaan
a.Penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, sebagai berikut:
1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja sektor jasa konstruksi dan pekerja migran indonesia. a) pekerja penerima upah sebagaimana dimaksud adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
(1)pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara meliputi:
(a) pejabat negara non PNS; dan (b) pegawai non PNS sesuai ketentuan peraturan perundangan- undangan.
(2)Pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara meliputi:
(c) pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu; (d) pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; (e) pekerja harian lepas; (f) pekerja dalam masa percobaan; (g) komisaris dan direksi yang menerima upah; dan (h) pengawas dan pengurus yang menerima upah. b) pekerja bukan penerima upah sebagaimana dimaksud dalam meliputi:
(1)pemberi kerja, meliputi pemegang saham atau pemilik modal;
(2)pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri, termasuk pekerja dengan hubungan kemitraan; dan
(3)pekerja yang tidak termasuk huruf b yang bukan menerima upah.
c) pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:
(1)pekerja harian lepas;
(2)pekerja borongan; dan
(3)pekerja perjanjian kerja waktu tertentu.
d) Pekerja Migran Indonesia (PMI) meliputi :
(1)PMI (perorangan);
(2)PMI Pear to Pear (PtoP);
(3)PMI Government to Government (GtoG); dan
(4)pekerja untuk kepentingan perusahaan sendiri.
2) pemerintah daerah mempercepat capaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dengan peningkatan minimal 20% (dua puluh persen) dari tahun sebelumnya yang dikoordinasikan antara provinsi dan kabupaten/ kota. 3) pemerintah daerah mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan pemerintah daerah dan aparatur pemerintahan desa, antara lain pendidik dan tenaga kependidikan, SDM kesehatan, tenaga pendamping keluarga, penyuluh lapangan keluarga berencana, pekerja Adhoc dan berbagai jenis tenaga pendamping pembangunan, kader pemberdayaan masyarakat desa, PKK, karang taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), linmas, forum kesehatan desa, posyandu, posbindu Penyakit Tidak Menular (PTM), gapoktan, dan padat karya tunai desa. 4) pemerintah daerah dapat mendaftarkan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun bagi RT/RW dan kader di kelurahan/desa. 5) pemerintah daerah mewajibkan pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial termasuk perusahaan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan. 6) pemerintah daerah mewajibkan pekerja bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan jaminan hari tua. 7) pemerintah daerah mewajibkan pemberi kerja jasa konstruksi untuk: a) mendaftarkan pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM. b) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi. c) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. 8) pemerintah daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian dan jaminan hari tua bagi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem. 10) Penetapan klasifikasi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh pemerintah daerah melalui Perda dan/atau Perkada. 11) Besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja penerima upah, pekerja bukan penerima upah, pekerja jasa konstruksi, dan PMI sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, besaran iuran minimal untuk pekerja penerima upah yaitu: a) jaminan kecelakaan kerja sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari UMP/UMK dan jaminan kematian 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan b) jaminan hari tua 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem, yaitu: a) jaminan kecelakaan kerja sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan yaitu paling sedikit Rp10.000,00; b) Jaminan kematian yaitu Rp6.800,00; c) Jaminan hari tua sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yaitu paling sedikit Rp20.000,00; 13) penggunaan DBH Sawit, DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan DBH CHT digunakan untuk perlindungan sosial melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di lingkungan pemerintah daerah, dengan ketentuan: a) menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk Perda atau Perkada serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya; b) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non pegawai negeri sipil, dan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; d) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak Perusahaan dan mitranya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; e) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan f) melakukan upaya agar seluruh proyek dengan sumber dana swasta/asing yang beroperasi diwilayahnya untuk melindungi pekerja proyeknya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
b.Peningkatan Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PPTPPO) melalui gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang provinsi kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2023 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
c.Dalam rangka pemecahan masalah ketenagakerjaan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan ketenagakerjaan pemerintah daerah agar melakukan:
1) pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah; 2) penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan RTK Mikro serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan PTK Mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya; 3) perluasan kesempatan kerja di daerah; 4) pembentukan forum koordinasi perluasan kesempatan kerja; 5) pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; 6) pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja; 7) pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (Skilling, Up-skilling, Re-skilling); 8) penguatan kebijakan dibidang pelatihan kerja; 9) jejaring kelembagaan produktivitas; 10) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran Indonesia/pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 11) pembinaan terhadap SDM pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 12) pelaksanaan pemberian manfaat akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; 13) pelayanan antarkerja dalam daerah dan lintas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 14) pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 15) penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 16) pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing; 17) pelaksanaan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan; 18) pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan; 19) pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; 20) pelaksanaan tugas dewan pengupahan; 21) pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 22) penyediaan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 23) peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan; 24) pelaksanaan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan; 25) peningkatan pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan pengujian, dan penyidikan norma ketenagakerjaan; 26) pelaksanaan program kartu prakerja dalam bentuk: a) sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja; b) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing- masing daerah; c) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. 27) Selain bentuk dukungan dimaksud, pemerintah daerah dapat memberikan dukungan: a) sistem berbagi biaya pendanaan program kartu prakerja; dan/atau b) pendampingan kepada penerima manfaat program kartu prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah daerah perlu melaksanakan:
1) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon pekerja migran indonesia/pekerja migran indonesia; 2) pemberdayaan komunitas pekerja migran Indonesia dan operasional pelaksanaan program desa migran produktif; 3) pembentukan dan penyelenggaraan layanan terpadu satu atap pekerja migran Indonesia di provinsi dan kabupaten/kota; 4) penyediaan alokasi anggaran dalam rangka pemulangan pekerja migran Indonesia dari luar negeri dalam situasi khusus sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) pemulangan pekerja migran Indonesia, mencakup pemulangan pekerja migran Indonesia dari titik debarkasi ke daerah asal dalam situasi khusus meliputi terjadinya bencana alam, wabah penyakit, perang, pendeportasian besar-besaran, serta negara penempatan tidak lagi menjamin keselamatan pekerja migran Indonesia; dan b) meningkatkan koordinasi pemulangan pekerja migran Indonesia, gubernur/bupati/wali kota membentuk satuan tugas pemulangan pekerja migran Indonesia di daerah masing-masing. 5) penyiapan calon pekerja migran Indonesia yang kompeten sesuai dengan job order yang akan dijalankan, serta sebagai upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik perdagangan manusia, pemerintah daerah agar melakukan sosialisasi dan advokasi kepada masyarakat luas secara terpadu dan berkelanjutan, menciptakan pemahaman masyarakat untuk memahami cara dan mekanisme menjadi tenaga kerja di luar negeri secara legal dan aman, membentuk layanan tata kelola bagi calon pekerja migran Indonesia secara terpadu dan transparan, mengintensifkan sidak dan operasi secara berkala di wilayah perbatasan terutama di jalur tidak resmi terhadap orang yang akan pergi ke luar negeri yang diindikasikan secara nonprocedural (ilegal). 5.3.7 Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
a.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran guna mendukung pelaksanaan tugas dimaksud di daerah dalam rangka penguatan pelaksanaan tugas Komisi Perlindungan Anak lndonesia (KPAI) berdasarkan Pasal 74 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu:
1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; 2) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; 3) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 4) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; 5) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 6) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan 7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang dimaksud.
b.Memperhatikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pemerintah daerah wajib menyediakan alokasi anggaran untuk:
1) menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/ atau saksi; 2) menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, yang dilakukan pada panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual; 3) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan 4) melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban, mulai dari tahap melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
c.Dalam rangka pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang memadai serta melaksanakan upaya sebagaimana tertuang dalam:
1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta; 2) peraturan turunannya terkait petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, mekanisme pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas, pengelolaan data kasus kekerasan, serta pemberian penghargaan dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
d.Penguatan koordinasi dan sinergi upaya pencegahan perkawinan anak dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Pemerintah daerah wajib merumuskan dan melaksanakan kebijakan perlindungan anak melalui pembangunan kabupaten/kota layak anak serta memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan SDM dalam penyelenggaraan perlindungan anak guna menindaklanjuti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak.
f.Pembentukan forum koordinasi penyelenggaraan dan kerjasama pemulihan korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) antara lain:
1) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; 2) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; dan 3) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban.
g.Peningkatan partisipasi dan keterlibatan Lembaga Profesi dan Dunia Usaha (LPDU) serta organisasi keagamaan dan kemasyarakatan dalam mewujudkan kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan perlindungan anak.
h.Pelaksanaan strategi penciptaan peluang usaha dan start-up dilaksanakan antara lain:
1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.
i.Guna memberikan hak penghidupan yang layak bagi kemanusiaan dan hak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa diskriminasi maka diminta bagi pemerintah daerah wajib melaksanakan kebijakan pengupahan berpedoman pada kebijakan pemerintah pusat.
j.Dalam rangka mendukung implementasi ketentuan peraturan perundang- undangan terkait gugus tugas pencegahan dan penanganan pornografi, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan terkait dengan pembangunan ketahanan keluarga dan gugus tugas pencegahan serta penanganan pornografi.
5.3.8 Bidang Pangan
a.Penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah, pengendalian stabilisasi pasokan dan harga pangan, dalam rangka pencapaian target ketahanan pangan nasional dan daerah sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.
b.Untuk memperkuat ketahanan pangan dan antisipasi krisis pangan, diperlukan kesiapsiagaan, pengendalian dan intervensi kerawanan pangan dan gizi, sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, antara lain:
1) penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (FSVA) daerah; 2) penyusunan Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan dan Gizi (SKPG) daerah; 3) koordinasi pelaksanaan intervensi pangan dan gizi; 4) gerakan selamatkan pangan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pemborosan pangan (food wasted); 5) penyusunan kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan, yang dimutakhirkan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun; dan 6) pelaksanaan program kesiapsiagaan Krisis Pangan, pelatihan dan geladi krisis pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
c.Pelaksanaan penjaminan keamanan pangan segar melalui pengawasan pre market dan post market, pembinaan kepada pelaku usaha pangan segar usaha kecil dan mikro, peningkatan kompetensi petugas pengawas keamanan pangan, peningkatan sarana prasarana pengawasan dan penyuluhan keamanan pangan kepada masyarakat dan pelaku usaha pangan segar.
d.Pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu dan bergizi seimbang untuk mendukung hidup sehat, aktif dan produktif dengan memanfaatkan sumber daya, kelembagaan dan budaya lokal berbasis capaian skor Pola Pangan Harapan (PPH), melalui:
1) penyusunan skor PPH; 2) mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan; dan 3) pengembangan produk olahan pangan lokal; 5.3.9 Bidang Pertanahan
a.Dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan di bidang tata ruang agar menganggarkan alokasi untuk:
1) menyelesaikan integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi; 2) menyusun dan menyediakan, merevisi atau menyelesaikan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota; 3) menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang; 4) menyusun dokumen sinkronisasi program program; 5) menyusun intrumen pengendalian pemanfaatan ruang; 6) melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang; 7) mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam penataan aset dan penataan akses; dan 8) melakukan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
b.Dalam rangka pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk melaksanakan:
1) koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW pada DAS; 3) koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan 4) fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah.
c.Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah, pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya agar mengalokasikan anggaran untuk:
1) percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) pelaksanaan pemanfaatan ruang, diantaranya dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR); dan 3) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya dalam pengendalian alih fungsi lahan.
d.Dalam rangka pelaksanaan program prioritas percepatan pelaksanaan pendaftaran tanah oleh pemerintah, sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590- 3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017 pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
1) menganggarakan biaya pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai kemampuan daerah; 2) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui pendaftaran tanah sistematis lengkap maupun melalui redistribusi tanah; 3) penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 4) pengukuran dan pemetaan kadastral; 5) pendaftaran tanah dan ruang; 6) pangadaan tanah dan pencadangan tanah; dan 7) menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah untuk mendukung proyek RPJMN dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria.
e.Dukungan pembiayaan persiapan pendaftaran sistematis oleh pemerintah daerah kabupaten/kota berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 25/SKB/V/2017, Nomor 590-3167A Tahun 2017, Nomor 34 Tahun 2017, untuk:
1) menganggarkan biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes kedalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah; 2) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis; 3) mensosialisasikan persyaratan PTSL kepada seluruh masyarakat; dan 4) memerintahkan inspektorat daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL sesuai Pasal 385 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. 5.3.10 Bidang Lingkungan Hidup
a.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah antara lain:
1) penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2) pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya guna mengendalikan.
b.Pemerintah daerah sesuai kewenangan, peran dan tanggungjawab masing- masing melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai komitmen pembangunan berkelanjutan yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan sebagian diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Komitmen pemerintah daerah dalam melakukan pencegahan dan/atau kerusakan lingkungan hidup antara lain melalui: 1) komitmen instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah: a) diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap jasa lingkungan hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh penyedia jasa lingkungan hidup; b) kompensasi/jasa lingkungan hidup antar daerah dapat dilakukan: pemda dengan pemda atau pemerintah daerah dengan setiap orang; c) kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari pemerintah daerah provinsi atau pemda kab/kota selaku pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada pemda provinsi atau pemda kab/kota selaku penyedia jasa lingkungan hidup. 2) komitmen instrumen ekonomi melalui Pendanaan lingkungan hidup, dengan menyediakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup bersumber dari APBD serta penyedian kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal pemegang persetujuan merupakan pemerintah daerah; 3) komitmen pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk mengembangkan alokasi anggaran lingkungan hidup yang diberikan kepada daerah/antar daerah atau ke pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; 4) penerapan pendanaan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) di daerah merupakan komitmen pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan dan perannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah sebagai bagian instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta perwujudkan komitmen pemda dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup; 5) skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE) merupakan instrumen kebijakan ekonomi lingkungan hidup yang diimplementasikan oleh Pemda melalui kompensasi/imbal jasa antar daerah sebagai komitmen pemda dalam anggaran berbasis lingkungan hidup diberikan melalui skema kinerja ekologi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
c.Dalam rangka pelaksanaan komitmen pemerintah daerah dalam penanggulangan dampak dan akibat perubahan iklim mempengaruhi kualitas kehidupan masyarakat dan dalam rangka mengendalikan perubahan iklim, dengan kewajiban pemerintah dalam kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Framework Conuention on Climate Change (Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20l4 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement to the United Nations Framework Conuention on Climate Change (Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim), dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 20l7 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, pemerintah daerah:
1) menyelenggarakan ekonomi nilai karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan; dan 2) menyelenggarakan meliputi upaya pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan; dan komite pengarah dengan memedomani Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. 5.3.11 Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil)
a.Dalam rangka optimalisasi pelayanan adminduk TA 2025, pemerintah daerah wajib menganggarkan:
1) penyediaan pengadaan ribbon, toner dan film printer (cleaning kit) untuk pencetakan KTP-el. 2) penyelenggaraan Adminduk meliputi jemput bola, pelayanan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola SPBE dan memanfaatkan data kependudukan melalui akses kependudukan melalui dinas dukcapil setempat guna kepentingan verifikasi dan validasi data penduduk untuk pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif, akurat dan akuntabel, pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut: a) menyediakan infrastruktur jaringan intra pemerintah daerah atau jaringan tertutup (private leased line) bagi perangkat daerah yang melakukan akses pemanfaatan data kependudukan; b) kewajiban memiliki sertifikasi standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pemerintah daerah untuk tetap memprioritaskan dan mengalokasikan anggaran secara memadai untuk penyelenggaraan urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil meliputi program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, guna optimalisasi pelaksanaan pelayanan dasar masyarakat, penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan untuk pembangunan dan mendorong efektifitas serta peningkatan kualitas pelayanan publik oleh perangkat daerah TA 2025.
c.Selain itu, pemerintah daerah juga memprioritaskan anggaran untuk:
1) pemenuhan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan; 2) capacity building bagi pegawai dinas dukcapil; 3) forum konsultasi publik; 4) monitoring dan evaluasi pelayanan administrasi kependudukan; dan 5) pendaftaran penduduk rentan admintrasi kependudukan dan non permanen di dinas dukcapil. 5.3.12 Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
a.Dukungan kebijakan penganggaran pada APBD untuk Desa, diatur ketentuan:
1) pemerintah daerah kabupaten/kota dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/subkegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/POLRI dalam bentuk hibah; 2) dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, pemerintah daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan desa dengan menganggarkan paling sedikit memuat: a) penyusunan Perda/Perkada, antara lain penetapan dan penegasan batas desa, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, SPM desa, administrasi pemerintahan desa, SOTK pemerintah desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pedoman penyusunan APBDes, penyelesaian kerugian desa, alokasi dana desa per desa, dan pengadaan barang/jasa di desa; b) fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, meliputi kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa/lembaga adat desa; c) fasilitasi pelaksanaan SPM desa; d) fasilitasi sarana dan prasarana desa termasuk sarana pelayanan penunjang; e) percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa; f) fasilitasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa; g) fasilitasi evaluasi RPJMDes, RKPDes dan APBDesa; h) fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; i) fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; j) fasilitasi pengolahan data dan informasi profil desa dan kelurahan; k) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyertaan modal untuk keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama desa; l) pembinaan strategi peningkatan pendapatan asli desa; m) fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) berbasis online; n) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan implementasi Transaksi non tunai pada pemerintah desa secara bertahap dalam rangka mewujudkan APBDesa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan; o) pengawasan, dan penanganan permasalahan DD guna mendorong percepatan pembangunan di desa, pemerintah daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional sekretariat bersama yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerjasama antara kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki desa:
a.menganggarkan mendukungan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.menganggarkan penyediaan tenaga operator khusus data dan informasi profil desa dan kelurahan serta data evaluasi perkembangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.menganggarkan penyediaan pengelola LMS (Learning Management System) Pamong Desa ditingkat Kabupaten/Kota, serta dukungan pengembangan kapasitas aparatur desa dan pengurus kelembagaan di desa melalui media LMS;
d.melakukan penyelarasan dan penguatan kebijakan pelaksanaan program padat karya tunai di desa untuk pembangunan, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e.melakuka percepatan pelaksanaan kebijakan satu peta melalui penetapan dan penegasan batas desa, pemerintah daerah memprioritaskan kebijakan satu peta dimaksud sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
4) pemerintah daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemutakhiran dan sinkronisasi data nama dan kode desa di wilayahnya secara berjenjang oleh pemerintah daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah provinsi dalam rangka mendukung: a) penyaluran DD pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan; dan b) data desa pada sistem Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL), data Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), data Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) dan data Sistem Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) 5) pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data profil desa dan kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pemerintah daerah kabupaten/kota yang memiliki desa melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang ada di desa paling sedikit meliputi Badan Kerjasama Antar Desa, rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, pos pelayanan terpadu dan lembaga pemberdayaan masyarakat, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimana maksud Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 7) pemerintah daerah kabupaten/kota menganggarkan dukungan terhadap pelaksanaan program PN (Prioritas Nasional) terhadap APBD kabupaten/kota TA 2025 antara lain: a) Daerah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran Digital; b) Sistem informasi desa berbasis PRODESKEL/EPDESKEL yang terintegrasi dengan SIPD; c) Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa; d) Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital; e) Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa; f) Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus lembaga kemasyarakatan desa; g) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; dan h) Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM. 8) pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya menganggarkan pembiayaan pemindahtanganan tanah aset desa yang digunakan untuk bangunan pemerintah dan/atau melakukan pemanfaatan aset desa sesuai dengan ketentuan perundang- undangan dengan menyesuaikan kemampuan APBD. 9) dalam rangka mewujudkan DD yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan DD guna mendorong percepatan pembangunan di desa, pemerintah daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kepolisian Negara RI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki desa, menganggarkan dukungan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota melalui:
1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) mendorong upaya gerakan keluarga indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian; 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) pemberdayaan kader PKK dan kader dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat. 6) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD TA 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) pemerintah daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan subrincian objek pada program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional sekretariat TP-PKK provinsi/kabupaten /kota, serta kegiatan lainnya. 8) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
c.Dalam rangka pembinaan dan penguatan pemerintah desa, sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang direvisi dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai Desa, dan dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, Posyandu merupakan salah satu Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) yang telah bertransformasi menjadi wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra pemerintah desa/kelurahan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di desa/kelurahan. Posyandu tidak hanya memberikan pelayanan pada bidang kesehatan, namun Posyandu dapat bergerak untuk melayani 6 Bidang SPM, yaitu pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan tentang Standar Pelayanan Minimal.
d.Pemerintah daerah melakukan penguatan Posyandu dengan langkah- langkah sebagai berikut:
1) optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung posyandu sebagai bagian dari LKD dalam melaksanakan tugas: a) melakukan pemberdayaan masyarakat desa; b) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan c) meningkatkan pelayanan masyarakat desa. 2) penyelarasan program/kegiatan/subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM), meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat, dan sosial melalui tagging di tematik pembangunan, sebagaimana tercantum pada SIPD-RI melalui alamat sipd- ri.kemendagri.go.id/pemutakhiran; dan 3) memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
e.Percepatan pembangunan daerah tertinggal, pemerintah daerah yang termasuk kategori daerah tertinggal untuk memfokuskan penanganan program dan kegiatan berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, SDM, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
f.Percepatan pembangunan daerah tertinggal dan mengurangi kesenjangan antardaerah pada kabupaten daerah tertinggal, meliputi penyusunan tim koordinasi percepatan pembangunan daerah tertinggal, penyusunan dokumen Strategi Daerah Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (STRADA-PPDT), Rencana Aksi Daerah (RAD) Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAD-PPDT), pelaksanaan reviu dokumen STRADA-PPDT dan RAD-PPDT, penyusunan Laporan Pemantauan dan Evaluasi STRADA- PPDT dan RAD-PPDT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
5.3.13 Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan capaian target TFR (Total Fertility Rate), mCPR (modern Contraceptive Prevalance Rate/prevalensi kontrasepsi modern), unmeet need (Presentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi), ASFR (angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun), dan iBangga (Indeks Pembangunan Keluarga) bertujuan untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas dalam rangka meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui:
a.Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi;
b.Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk;
c.Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berkualitas (KB); dan
d.Pendayagunaan tenaga dan mitra lini lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.3.14 Bidang Perhubungan
a.Pemerintah daerah wajib menyediakan angkutan umum sebagaimana diamanatkan Pasal 139 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UU 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan ketentuan:
1) Pemerintah daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi; 2) Pemerintah daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota; 3) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan hukum lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan;
b.Angkutan penumpang umum dengan tarif kelas ekonomi pada trayek tertentu dapat diberikan subsidi oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah sebagaimana diamanatkan Pasal 185 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 tahun 2009.
c.Dalam rangka sinergi dan kolaborasi lintas sektor serta mencegah kecelakaan diperlintasan sebidang guna menjamin keselamatan dan kelancaran perjalanan kereta api dan lalu lintas jalan, pemerintah daerah dapat melakukan intervensi pembangunan underpass atau flyover pada jalan provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan atau bentuk dukungan lainnya antara lain memasang perlengkapan jalan, memelihara jalan diperlintasan sebidang, sosialisasi secara rutin kepada masyarakat, bersama kepolisian melakukan pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum bagi para pelanggar, melakukan evaluasi perlintasan sebidang, menutup perlintasan dan mencegah serta melarang apabila ada masyarakat yang akan membangun perlintasan tanpa izin serta ikut mensosialisasikan bahaya membangun perlintasan sebidang, termasuk penyediaan petugas pengamanan pintu perlintasan dan operasionalnya (insentif atau honorarium) yang bersumber dari APBD dengan memedomani Undang-undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009.
5.3.15 Bidang Komunikasi dan Informatika (Kominfo)
a.Dalam rangka mendukung percepatan implementasi tranformasi digital nasional, pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai upaya:
1) mendukung Percepatan transformasi digital di bidang: a) infrastruktur digital antara lain melalui:
(1)fasilitasi/koordinasi/dukungan regulasi/kebijakan penyediaan infrastruktur TIK (termasuk digitalisasi penyiaran);
(2)fasilitasi penataan jaringan kabel telekomunikasi di kawasan perkotaan melalui penyediaan Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) dalam rangka pelayanan publik bagi penyediaan layanan utilitas (listrik, telekomunikasi, air, dan gas) kepada masyarakat dan perwujudan estetika kota;
(3)fasilitasi pengumpulan berbagi pakai data titik layanan publik/OPD/UPT/area publik (pusat kesehatan masyarakat, kantor pemerintahan, sekolah, rumah sakit, daerah wisata, sentra UMKM, pasar, pusat kuliner, taman kota) yang memiliki dan tidak memiliki akses internet; dan
(4)fasilitasi pengumpulan data wilayah blankspot 4G untuk desa- desa non 3T.
b) Pemerintahan digital antara lain melalui:
(1)pengelolaan nama domain dan subdomain di lingkup pemerintah daerah;
(2)penyelenggaraan tata kelola SPBE pemerintah daerah meliputi:
(a) penyusunan arsitektur SPBE pemerintah daerah; (b) penyusunan peta rencana SPBE pemerintah daerah; (c) penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah; (d) penyusunan proses bisnis pemerintah daerah; (e) penyelenggaraan layanan SPBE dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; (f) pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data dan informasi pemerintah daerah; (g) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur spbe meliputi akses internet, jaringan intra pemerintah daerah, sistem penghubung pelayanan pemerintah daerah, pusat kendali dan/atau pusat komputasi dan migrasi layanan dan data ke pusat data nasional; (h) pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus; (i) penerapan keamanan SPBE; (j) penyelenggaraan layanan SPBE dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; dan (k) pendaftaran sistem elektronik lingkup publik.
(3)penerapan manajemen SPBE;
(4)penyelenggaraan audit TIK pemerintah daerah;
(5)pelakasanaan promosi literasi SPBE dan kolaborasi penyelenggaraan SPBE; dan
(6)peningkatan kapasitas ASN pengelola SPBE.
c) ekonomi digital antara lain melalui:
(1)fasilitasi pemanfaatan teknologi digital (aplikasi, IoT, robotik, blokchain, Artificial Intelligence (AI), dan lainnya) untuk menyelesaikan permasalahan sesuai karakteristik daerah melalui kemitraan dengan startup digital, institusi, dan/atau lembaga lain;
(2)digitalisasi di berbagai sektor strategis antara lain pendidikan, kesehatan, industri, kesehatan, pariwisata, pertanian, maritim, logistik, peternakan, UMKM dan e-commerce;
(3)fasilitasi promosi dan pengembangan ekosistem talenta, entrepreneur teknologi digital dan gim melalui kerjasama dengan komunitas daerah, incubator /accelerator pemerintah pusat dan daerah, dan/atau stakeholder lainnya; dan
(4)digitalisasi sistem pembayaran yang inklusif.
d) masyarakat digital antara lain melalui:
(1)fasilitasi penyuluhan literasi digital untuk sektor masyarakat, pemerintahan, Pendidikan, dan pelaku usaha;
(2)fasilitasi pelatihan kompetensi digital bagi mahasiswa/i, lulusan baru SMK/D1-D4/Perguruan Tinggi, pegawai yang bekerja minimum 2 (dua) tahun, masyarakat umum, ASN, wirausaha pemula; dan
(3)pemberdayaan komunitas digital.
2) percepatan penerapan transformasi digital di pemerintah daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE: a) secara terpadu; b) sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah; dan c) berpedoman pada arsitektur SPBE pemerintah daerah, peta rencana SPBE, pemerintah daerah, rencana strategis pemerintah daerah dan RPJMD. 3) menyelenggarakan provinsi cerdas dan kabupaten dan/atau kota cerdas meliputi: a) menyusun dan/atau memfasilitasi penyusunan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas; b) mengimplementasikan masterplan provinsi/kabupaten/ kota cerdas; dan c) melakukan monitoring implementasi program di dalam masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas. d) melakukan sosialisasi pada masyarakat di kota/kabupaten, termasuk melakukan replikasi/adopsi program kota cerdas; dan e) melakukan penyusunan dokumen studi pendahuluan pembangunan infrastruktur kota cerdas berbasis KPBU. 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan/penyusunan, dan penerapan kebijakan publik serta dalam penggunaan/pemanfaatan layanan publik berbasis digital. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan mempertimbangkan ekosistem informasi dan komunikasi digital di pemerintah daerah yang didukung dengan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang antara lain meliputi: a) sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik; b) monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik; c) penyusunan strategi komunikasi publik; d) penyusunan konten; e) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik; f) pelayanan informasi publik; g) relasi media; h) kemitraan komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat; i) penguatan kapasitas sumber daya manusia komunikasi publik; dan j) dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
b.Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota pada SKPD terkait, dengan ketentuan:
1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh penyelenggaran pelayanan publik: a) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; b) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar; c) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; d) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan e) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. 2) dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) layanan penyelesaian sengketa informasi; b) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan undang- undang mengenai komisi informasi publik; c) sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan badan publik; dan d) layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi komisi informasi.
c.pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota memprioritaskan alokasi anggaran pengelolaan informasi publik dan pengaduan serta komisi informasi provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota pada APBD TA 2025 pada SKPD terkait, dengan ketentuan:
1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mewajibkan seluruh penyelenggaran pelayanan publik: a) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; b) menunjuk pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar; c) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; d) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan e) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. 2) pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang mewajibkan pemerintah daerah: a) menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; b) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu; c) mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; dan d) menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. 3) dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau komisi informasi kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain: a) layanan penyelesaian sengketa informasi; b) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan undang- undang mengenai komisi informasi publik; c) sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan badan publik; dan d) layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi komisi informasi.
d.Pelaksanaan bidang hubungan masyarakat, memperhatikan:
1) pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media online, televisi dan radio; 2) pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; 3) peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop; 4) penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan 5) pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan pemerintah daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.3.16 Bidang Koperasi, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah
a.Pelaksanaan strategi penciptaan kesempatan memperoleh pekerjaan, peluang usaha, dan start-up antara lain:
1) pelatihan dan penempatan kerja terutama untuk penyandang disabilitas, dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.
b.Kemudahaan, perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM dilaksanakan melalui program/kegiatan meliputi:
1) pendataan; 2) pelatihan dan pendampingan; 3) layanan bantuan dan pendampingan hukum; 4) pemulihan usaha; 5) penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik; 6) dukungan kemitraan; 7) pemberian kemudahan dan insentif bagi usaha mikro dan usaha kecil; 8) penyelenggaraan dan pengembangan inkubasi; dan 9) fasilitasi perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pemerintah daerah wajib melakukan pengawasan meliputi kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi, dan/atau penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) dengan menggunakan penyelenggaraan mekanisme pengaduan (whistleblowing system) yang sudah berjalan, terhadap:
1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) pelaksanaan kemitraan untuk usaha mikro, usaha kecil, serta koperasi; 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan usaha mikro dan usaha kecil pada infrastruktur publik; dan 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi melalui aparat pengawasan internal pada pemerintah daerah.
d.Dalam rangka pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR).
1) pemerintah daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, antara lain: a) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada pemerintah daerah; b) monitoring dan evaluasi KUR di daerah; c) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh pemerintah daerah; d) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) pemerintah daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD. 3) pemerintah daerah mendukung dan memfasilitasi pemanfaatan KUR oleh pengurus gabungan kelompok tani/koperasi/pelaku usaha pangan di tingkat desa untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan ketersediaan pangan di wilayahnya.
e.Pemerintah daerah mendukung pembiayaan dalam melaksanakan kebijakan Kemudahan, pendampingan, dan fasilitas bagi UMUK sesuai ketentuan Pasal 71 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021, berupa:
1) meningkatkan akses pembiayaan bagi Usaha Mikro dan Usaha Kecil; 2) memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga; 3) penjaminan kredit modal kerja; 4) penyaluran dana bergulir; 5) bantuan permodalan; dan 6) bentuk pembiayaan lain. 5.3.17 Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Dalam rangka peningkatan dan pengembangan kualitas pelayanan publik secara terpadu, terintegrasi dan percepatan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan, serta untuk mendukung pencapaian target kemudahan berusaha, kepatuhan pelayanan yang prima, sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah sehingga tercipta layanan perizinan dan pelayanan publik tanpa penyuapan/gratifikasi/pemerasan dengan menjunjung tinggi nilai nilai antikorupsi, pemerintah daerah menganggarkan untuk:
a.Terakomodirnya RTRW dan RDTR;
b.Penguatan kelembagaan dalam rangka Penyelenggaraan pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang meliputi nomenklatur, struktur organisasi, pendelegasian kewenangan, manajemen pelayanan, pembentukan forum komunikasi daerah, pengelolaan SDM penata perizinan, dukungan organisasi profesi jabatan fungsional penata perizinan;
c.Penyelenggaraan pelayanan, perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan pada DPMPTSP berbasis elektronik/Digital;
d.Pengadaan/pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pada DPMPTSP yang merupakan pembangunan gedung baru atau rehabilitasi bangunan lama atau sewa/pinjam pakai gedung sesuai standar pelayanan yang akuntabel dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan guna menjamin efektivitas, penguatan koordinasi, dan pengawasan;
e.Penyelenggaraan pelayanan terpadu dan terintegrasi dengan pembentukan/penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) guna meningkatkan kecepatan, kemudahan, jangkauan, kenyamanan, dan keamanan menuju pelayanan prima;
f.Pembinaan, peningkatan kapasitas, Penguatan SDM aparatur pada jabatan fungsional penata perizinan dalam pelaksanaan tugas-tugas pada DPMPTSP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
g.Guna pencegahan penyuapan/gratifikasi/pemerasan dengan menjunjung tinggi nilai nilai anti korupsi bagi penyelenggara pelayanan publik terkait pelayanan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan diberikan tunjangan penghasilan pegawai dan insentif tambahan atau dengan sebutan lainnya kepada ASN perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
h.Penyelesaian permasalahan dan hambatan perizinan, perizinan berusaha dan non perizinan; dan
i.Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perizinan, perizinan berusaha dan nonperizinan.
5.3.18 Bidang Kepemudaan dan Olahraga
a.Dalam rangka meningkatkan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan pemuda di daerah, pemerintah daerah:
1) menyediakan pendanaan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah; 2) mengelola tim koordinasi, sekretariat, dan kelompok kerja terkait koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan; 3) menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Rencana Aksi Daerah (RAD) pelayanan kepemudaan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022; 4) menyediakan pendanaan untuk penguatan ekosistem kewirausahaan pemuda di daerah; 5) menyediakan pendanaan untuk pemberian penghargaan kepemudaan kepada pemuda yang berprestasi, organisasi pemuda, organisasi kemasyarakatan, lembaga pemerintahan, badan usaha, kelompok masyarakat, dan perseorangan yang berjasa dan/atau berprestasi dalam memajukan potensi pemuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) menyediakan pendanaan untuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana kepemudaan di daerah; 7) menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kepeloporan pemuda bagi pemuda pelopor di daerah; 8) menyelenggarakan pengembangan dan peningkatan kepemimpinan pemuda bagi pemuda di daerah; dan 9) wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga/organisasi di bidang kepemudaan dan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Dalam rangka meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah, pemerintah daerah:
1) wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) dilarang menganggarkan dalam APBD pendanaan organisasi cabang olahraga profesional dikarenakan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) menyediakan dukungan pendanaan untuk pembudayaan olahraga di masyarakat melalui pelaksanaan liga tarkam (liga antar kampung) dengan rincian kegiatan yakni lomba senam, lari, lomba tenis meja, lomba badminton dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten/kota; 4) menyediakan pendanaan untuk pengembangan sentra pembinaan olahraga prestasi di daerah; 5) menyediakan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi di kabupaten/kota; 6) menyediakan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah; 7) menyediakan pendanaan untuk pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi; dan 8) menyediakan pendanaan untuk perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah.
c.Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan kegiatan paling sedikit meliputi:
1) menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan memedomani peta jalan DBON berdasarkan periode DBON; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan pemerintah daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Sport Development Index (SDI) di daerah; 6) menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan olahragawan di daerah melalui kelas olahraga, Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya di daerah; 7) menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan 8) menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah.
d.Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa, dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B- PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024, tanggal 4 Juni 2024, pemerintah daerah memberikan dukungan pendanaan dalam APBD untuk:
1) pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota. 2) penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar memedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 serta pemutakhirannya dalam SIPD. 5.3.19 Bidang Persandian Dalam rangka upaya penguatan fondasi digital dan pelindungan data pribadi yang dikelola pada aset pemerintah daerah dengan memastikan berjalannya penerapan keamanan informasi dan siber serta percepatan implementasi keamanan SPBE, pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, melalui kegiatan layanan keamanan informasi yang meliputi:
a.Pelindungan informasi melalui pengamanan sinyal dan kegiatan kontra penginderaan, melalui kegiatan:
1) sterilisasi ruang rapat pimpinan; 2) penerapan akses kontrol dilingkungan pemerintah; dan 3) penyusunan SOP keamanan pelaksanaan rapat pimpinan.
b.Identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap sistem elektronik melalui kegiatan:
1) IT Security Assessment (ITSA); 2) Penetration Testing; 3) Vulnerability Assessment (VA); 4) Penilaian Profil Risiko; dan/atau 5) Forensic Digital.
c.Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Informasi/Siber melalui kegiatan:
1) pelaksanaan penilaian indeks KAMI; 2) pelaksanaan penilaian evaluasi pengamanan informasi; atau 3) penilaian menggunakan instrumen tingkat kematangan siber dan sandi yang telah ditetapkan BSSN
d.Peningkatan keamanan sistem elektronik/SPBE melalui kegiatan:
1) Hardening sistem terhadap SPBE; 2) Patching sistem; dan 3) Penerapan perangkat IT Security seperti antivirus, firewall dan/atau perangkat IT security lainnya.
e.Penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi sistem elektronik dan dokumen elektronik melalui kegiatan:
1) penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi SPBE atau sistem elektronik, yaitu: a) sertifikat elektronik untuk SSL server b) sertifikat elektronik untuk SSL client 2) penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi dokumen elektronik, yaitu: a) tanda tangan elektronik pada file PDF b) tanda tangan elektronik untuk berbagai format file c) tanda tangan elektronik pada file XML
f.Literasi keamanan informasi dan pengukuran pemahaman literasi keamanan informasi melalui kegiatan:
1) edukasi keamanan informasi dan siber pada ASN baik pejabat struktural dan seluruh pegawai dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan sistem manajemen keamanan informasi; dan 2) masyarakat publik untuk membudayakan penggunaan ruang siber yang baik dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi khususnya terhadap pelindungan data pribadi individu.
g.Peningkatan kompetensi SDM di bidang keamanan informasi dan/atau persandian melalui kegiatan:
1) penugasan personil dalam mengikuti pelatihan bimtek, workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan/atau seminar yang diselenggarakan regulator, akademisi maupun komunitas penyelengaa keamanan informasi/siber yang berkompeten; dan 2) penyelenggaraan sendiri terkait pelatihan, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan/atau FGD.
h.Pengelolaan pusat operasi pengamanan informasi/SOC melalui kegiatan:
1) pelaksanaan kegiatan monitoring keamanan siber; 2) penerimaan aduan keamanan informasi/siber; 3) asistensi bantuan pertama terhadap pelapor; dan 4) analisis berbagi informasi insiden.
i.Penanganan Insiden Siber oleh Tim Tanggap Insiden Siber (TTIS/CSIRT) melalui kegiatan:
1) koordinasi tanggap insiden siber berdasarkan aduan insiden siber; 2) dukungan tanggap insiden siber secara jarak jauh dan/atau kunjungan langsung (on site); dan/atau 3) analisis insiden siber berdasarkan aduan insiden siber.
j.Kategorisasi Sistem Elektronik melalui kegiatan:
1) pelaksanaan penilaian mandiri kategorisasi sistem elektronik; dan 2) pelaksanaan verifikasi kategorisasi sistem elektronik.
k.Audit keamanan sistem elektronik/SPBE melalui kegiatan:
1) audit internal keamanan SPBE dilingkungan pemda yang dilead oleh inspektorat; dan 2) audit eksternal keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh lembaga auditor Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi (LATIK) pemerintah atau LATIK pihak swasta terakreditasi.
l.Pelindungan informasi melalui penyediaan perangkat teknologi keamanan informasi dan Jaring Komunikasi Sandi (JKS)/Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) melalui kegiatan:
1) pengadaan perangkat teknologi keamanan informasi; atau 2) pengadaan perangkat JKS atau JIPD
m.Pengelolaan Informasi Dini Serangan Siber Melalui Honeynet melalui kegiatan:
1) pemasangan sensor; 2) pembinaan admin honeynet; 3) helpdesk honeynet; 4) perbaikan perangkat honeypot; 5) analisis log deteksi serangan siber; atau 6) monitoring portal admin honeynet. 5.3.20 Bidang Kebudayaan
a.Pemerintah daerah berfokus pada peningkatan capaian Indeks Pembangunan Kebudayaan dengan:
1) pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan; 2) pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3) pengelolaan museum melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; 4) melakukan Pendataan dalam rangka pengisian dan updating data terkait OPK (Objek Pemajuan Kebudayaan), Cagar Budaya, SDM, Lembaga, sarana dan prasarana ke dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan, dan Kesastraan; 5) menjadikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sebagai rujukan dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan PPKD setiap tahun melalui pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan, dan penilaian yang sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
b.Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) provinsi/kabupaten/kota yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Memajukan kebudayaan Indonesia di tengah-tengah peradaban dunia dan menjadikan kebudayaan sebagai investasi untuk membangun masa depan dan peradaban bangsa demi terwujudnya tujuan nasional, yaitu:
1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5.3.21 Bidang Perpustakaan Dalam rangka memajukan perpustakaan guna mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kebudayaan nasional, perpustakaan sebagai wahana pelestarian kekayaan budaya bangsa, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran dalam APBD untuk:
a.Pengembangan perpustakaan sesuai dengan standar koleksi perpustakaan, standar sarana dan prasarana, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, standar penyelenggaraan, dan standar pengelolaan perpustakaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b.Pembudayaan gemar membaca pada satuan Pendidikan keluarga dan masyarakat melalui promosi, sosialisasi, pameran, penghargaan, kajian, koordinasi dalam pembudayaan gemar membaca sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c.Pelestarian dan pengembangan warisan dokumenter budaya bangsa baik tercetak maupun elektronik melalui penghimpunan dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam, preservasi bahan perpustakaan, penerbitan katalog induk dan bibliografi daerah, pengembangan koleksi budaya etnis nusantara dan pendaftaran, pengelolaan serta pemberian penghargaan naskah kuno sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.3.22 Bidang Kearsipan Dalam rangka penyelamatan dan pelestarian arsip negara, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
a.Identifikasi arsip negara yang tercipta, pemberkasan arsip aktif, penataan arsip inaktif, penyusunan daftar arsip aktif dan penyusutan arsip yang merupakan kewajiban seluruh perangkat daerah;
b.Penilaian dan akuisisi arsip statis, pengolahan arsip statis, preservasi arsip statis dan akses arsip statis yang merupakan kewajiban perangkat daerah yang membidangi urusan kearsipan; dan
c.Pemberdayaan kapasitas unit kearsipan dan lembaga kearsipan daerah untuk penetapan kebijakan, pembinaan dan pengawasan kearsipan.
5.3.23 Bidang Kelautan dan Perikanan
a.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk:
1) penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia; 2) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas SDM pengawas, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawas, penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyusunan Perda terkait pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3) pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW provinsi baik pra maupun pascapenyusunan RTRW provinsi, termasuk pendampingan implementasi pascapenetapan Perda mengenai RTRW provinsi yang menjadi tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan; 4) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam RTRW provinsi; dan 5) pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pascaproduksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan garam nasional; dan 6) pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
b.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pelaksanaan tugas forum penataan ruang di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai penataan ruang.
c.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk:
1) menyelenggarakan kartu pelaku usaha kelautan dan perikanan (KUSUKA) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota termasuk migrasi kartu nelayan menjadi KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain- lain; 2) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu; 3) penyediaan data terkait pelaku usaha di wilayah ruang laut, pelaku usaha perikanan tangkap, pelaku usaha perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 4) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.
d.Pemerintah daerah agar dapat mengalokasikan anggaran untuk peningkatan konsumsi ikan dan penurunan stunting di daerah melalui Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
e.Pemerintah daerah agar mengalokasikan anggaran untuk memfasilitasi:
1) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; 2) integrasi pelabuhan perikanan dengan fish market bertaraf internasional; dan 3) penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024.
f.Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk:
1) 5 (lima) program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2021-2024, yaitu: a) memperluas kawasan konservasi laut; b) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; c) pengembangan budidaya laut, peisisir, dan darat yang berkelanjutan; d) pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. 2) mengembangkan perikanan budi daya yang fokus pada komoditas bernilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas bernilai ekspor tinggi tersebut akan dilakukan melalui: a) pengembangan shrimp estate dengan tata kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan; b) pengembangan budidaya lobster yang terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki potensi teknis dan daya dukung lingkungan. Ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dihentikan dan dialihkan untuk budidaya; dan c) pengembangan rumput laut yang dilakukan secara hulu-hilir, termasuk diversifikasi produk turunannya. 3) meningkatkan sarana prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); 4) menyelesaikan dan menyeleraskan Perda tentang penataan ruang provinsi dan peraturan gubernur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP; 5) menyusun Perda terkait pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan penerapan sanksi administratif sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dengan mengacu pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; 6) melakukan pemutakhiran indikator kinerja suburusan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan ke dalam rencana kerja pemerintah daerah Tahun 2025 dengan sasaran dan indikator kinerja tata kelola SDKP bertanggung jawab dan pengawasan SDKP yang integratif; dan 7) merumuskan keluaran (output) dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kewenangan Pengawasan SDKP dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
g.Dalam rangka pengendalian kawasan budidaya perikanan danau sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 angka (5) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Danau Toba dan Sekitarnya, pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara dan 7 (tujuh) kabupaten sekitar danau toba terdiri atas Kabupaten Toba, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Karo, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Dairi wajib menyusun rencana pengendalian kawasan budidaya perikanan danau termasuk rencana penertiban Keramba Jaring Apung (KJA) beserta pemberian insentif kepada masyarakat berupa pemberian kompensasi.
5.3.24 Bidang Pariwisata Dalam rangka pengembangan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) menjadi destinasi yang berkelanjutan dan berkualitas, telah diperkuat dengan Peraturan Presiden tentang Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) untuk itu diperlukan dukungan alokasi anggaran guna percepatan pengembangan 5 (lima) DPSP. Dukungan alokasi anggaran tersebut untuk TA 2025 dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu kelembagaan, infrastruktur dan penataan kawasan, perekonomian lokal/ masyarakat, dan peningkatan investasi:
a.Dukungan beberapa pemerintah daerah dalam wilayah 5 (lima) DPSP yaitu:
1) pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Manggarai Barat, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tomohon, untuk: a) berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional tahun 2010-2025 dan RPJMN 2020-2024 menjadi dasar dalam Pembangunan Pariwisata untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi dalam mewujudkan industri pariwisata sebagai penggerak ekonomi nasional, pemerintah telah menetapkan daftar 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas meliputi Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai. Dalam perkembangannya sesuai instruksi Bapak Presiden RI agar pemerintah fokus melakukan pembangunan dan revitalisasi pada beberapa destinasi wisata pilihan untuk memperkuat pariwisata Indonesia, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menetapkan dari 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas menjadi 5 (lima) DPSP di Indonesia yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba dan Labuan Bajo; b) dari 5 (lima) DPSP sebanyak 3 (tiga) DPSP yaitu Danau Toba, Labuan Bajo dan Borobudur merupakan kawasan wisata yang dikembangkan sebagai kawasan wisata terpadu melalui Badan Otorita dan 2 (dua) DPSP yaitu Mandalika dan Likupang menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata; c) pembangunan dan revitalisasi DPSP difokuskan kepada:
(1)perwilayahan pembangunan destinasi pariwisata nasional;
(2)pembangunan daya tarik wisata;
(3)pembangunan aksebilitas pariwisata, pembangunan parasarana umum, fasilitas umum dan fasilitas pariwisata; dan
(4)pengembangan investasi di bidang pariwisata.
d) pembangunan dan revitalisasi 5 (lima) DPSP dilaksanakan dengan melibatkan kolaborasi dan kerjasama antar kementerian, lembaga, pemerintah daerah, badan otorita hingga pihak swasta menjadi penting untuk menjadikan 5 (lima) DPSP menjadi destinasi wisata kelas dunia selain Bali; e) guna mendukung pembangunan dan revitalisasi 5 (lima) DPSP disesuaikan dengan urusan Pariwisata yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dalam wilayah DPSP dimaksud agar mengalokasikan anggaran untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pariwisata minimal sebesar 3% (tiga persen) dari total belanja pada APBD TA 2025; f) selain itu, melakukan pemeliharaan BMD yang menjadi kewenangan pemerintah daerah dan melakukan pemanfaatan BMD melalui kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terhadap aset yang yang telah dihibahkan dan alih status dari Barang Milik Negara (BMN) ke BMD sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan BMD.
b.Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Kota Mataram, untuk:
1) mendukung dan mensukseskan kegiatan penyelenggaraan acara internasional di KEK Mandalika berupa gelaran event balap MotoGP Mandalika; 2) menyediakan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee kegiatan gelaran event balap MotoGP Mandalika yang bersumber dari masing-masing APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, Pemerintah Kabupaten Lombok Utara, Pemerintah Kabupaten Lombok Timur, Pemerintah Kabupaten Lombok Barat, dan Pemerintah Kota Mataram TA 2025, yang dibayarkan kepada Dorna Sport yang merupakan perusahan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor yaitu Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dibawah koordinasi Indonesia Tourism Development and Corporation (ITDC) untuk menggelar event balap MotoGP Mandalika; 3) biaya penyelenggaraan atau komitmen fee kegiatan gelaran event balap MotoGP Mandalika yang bersumber dari masing-masing APBD melalui dukungan pendanaan bersama yang ditetapkan sesuai kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat setelah berkoordinasi dengan dengan ITDC dan Dorna Sport; dan 4) Selain dukungan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee, pemerintah daerah juga memberikan dukungan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
c.Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun, untuk:
1) Dalam rangka mendukung DPSP Danau Toba, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangunan dan merevitasasi infrastruktur antara lain: a) penataan Kampus Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir; b) penataan kawasan Parapat di Kabupaten Simalungun; dan c) penataan kawasan Waterfront City Pangurunan dan Kawasan Tele danau Toba di Kabupaten Samosir. 2) penataan kampus Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan serta Penataan Kawasan Waterfront City Pangurunan dan Kawasan Tele Danau Toba telah dihibahkan kepada Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun sedangkan Penataan Kawasan Waterfont City Pangurunan dan Kawasan Tele saat ini masuk masa pemeliharaan dan akan dihibahkan pada tahun 2025 kepada Kabupaten Samosir untuk menjadi barang milik daerah; 3) BMD tersebut perlu dioptimalkan pemanfaatannya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk kerjasama pemanfaatan barang milik daerah dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) guna efektivitas pemanfaatan barang milik milik daerah tersebut, diminta Pemerintah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun melalukan Kerjasama dengan pihak lain.
d.Dalam rangka mendukung konektivitas transportasi perhubungan udara ke daerah DPN, diminta kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Wakatobi, Kota Kendari, Kota Bau-Bau, Provinsi Kalimantan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Mentawai, untuk:
1) mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin yaitu Kendari-Wakatobi, Balikpapan-Toraja, Padang-Mentawai, dan Makasar-Baubau; 2) dukungan akses penerbangan ke daerah DPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan block seat pada APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud; 4) dalam hal pemerintah daerah pada APBD TA 2025 belum dan/atau cukup tersedia alokasi anggaran dukungan konektivitas penerbangan ke daerah DPN, pemerintah daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran mendahului perubahan APBD TA 2025, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2025 bagi daerah yang melaksanakan perubahan APBD TA 2025 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; dan 5) penyesuaian alokasi angggaran tersebut dengan memanfaatkan BTT atau dalam hal BTT tidak mencukupi menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan surat edaran ini serta melakukan monitoring kepada kabupaten/kota agar implementasi dukungan pemerintah daerah dalam pengembangan 5 (lima) DPSP di masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota, dan dukungan konektivitas perhubungan udara dan melaporkan pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah.
5.3.25 Bidang Pertanian
a.Pengawasan terhadap produksi/pengadaan, peredaran/distribusi dan penggunaan pupuk dan pestisida secara terpadu atau terkoordinasi antarinstansi terkait di bidang pupuk dan pestisida baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota yang dilakukan oleh Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP), antara lain:
1) koordinasi dan evaluasi tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; dan 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida.
b.Peningkatan kapasitas dan kapabilitas perkebunan, penyelesaian status dan legalisasi lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan dan meningkatkan diplomasi untuk mencapai perkebunan kelapa sawit Indonesia yang berkelanjutan, gubernur, bupati dan wali kota menyusun rencana aksi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dan membentuk tim pelaksana daerah dalam rangka pelaksanaan rencana aksi sebagai implementasi Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024.
c.Fasilitasi pembentukan korporasi petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5.3.26 Bidang Kehutanan Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk:
a.Melakukan upaya pencegahan Kebakaran Hutan Dan Lahan (Karhutla) melalui manajemen lapangan yang terkonsolidasi dan terorganisasi, melakukan deteksi dini, dan monitoring di area-area yang rawan hotspot dengan sistem dashboard.
b.Melakukan infrastruktur dan monitoring dan pengawasan, memberikan pendidikan yang berkesinambungan kepada masyarakat, perusahaan, dan koorporasi, terutama di daerah dengan kecenderungan peningkatan hotspot, mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk turut menjelaskan kepada masyarakat akan bahaya kebakaran hutan dan lahan bagi kesehatan dan ekonomi.
c.Mencegah dan menangani Karhutla untuk masa yang akan datang baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja.
d.Pengelolaan perhutanan sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan, dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan berdasarkan Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan.
5.3.27 Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM)
a.Pemerintah daerah melalui BUMD atau anak perusahaannya dapat berperan serta dalam pengusahaan hulu migas melalui kepemilikan participating interest paling besar 10% (sepuluh persen) dalam kontrak kerja sama minyak dan gas bumi.
b.Dalam rangka optimalisasi produksi minyak bumi, pemerintah daerah dapat melibatkan masyarakat sekitar untuk turut berpartisipasi dalam pengusahaan minyak bumi pada sumur tua melalui BUMD atau koperasi unit desa.
c.Dalam rangka penetapan wilayah pertambangan oleh pemerintah pusat (Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral), pemerintah daerah provinsi menyiapkan pendanaan dalam pelaksanaan penentuan wilayah yang diusulkan pemerintah daerah provinsi.
d.Dalam rangka penyelenggaraan pendelegasian pemberian perizinan berusaha di bidang pertambangan mineral dan batubara pemerintah daerah provinsi menyiapkan:
1) pendanaan dalam pelaksanaan: a) pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara; b) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan c) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. 2) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan. 3) pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. 4) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan.
e.Pemerintah daerah provinsi dapat mendukung pengawasan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG Public Service Obligation (PSO) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
f.Dalam rangka pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga yang tepat sasaran, pemerintah daerah:
1) melakukan pendataan fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu; 2) menyampaikan hasil pendataan kepada kementerian sosial sebagai bahan masukan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang merupakan dasar pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga; 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran; dan 4) melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
g.Dalam rangka penyediaan tenaga listrik di daerah Terdepan, Terpencil dan Tertinggal (3T), pemerintah daerah:
1) menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan infrastruktur tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan; dan 2) menyediakan dana untuk pemasangan instalasi listrik di rumah dan Biaya Penyambungan (BP) listrik bagi masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam DTKS dan/atau tinggal di daerah 3T.
h.Pemerintah daerah provinsi mengalokasikan anggaran untuk menetapkan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) yang melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, dan disampaikan kepada Kementerian ESDM sebagai pertimbangan dalam pemutakhiran Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) sehingga aspirasi pembangunan ketenagalistrikan di daerah dapat terserap secara maksimal.
i.Pemerintah daerah menyusun rincian penganggaran pengelolaan dan penggunaan/pemanfaatan dana bonus produksi panas bumi dengan memprioritaskan penggunaan/pemanfaatan untuk masyarakat sekitar Wilayah Kerja Panas bumi (WKP).
j.Dalam rangka dukungan kebijakan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE):
1) dalam hal pemerintah daerah menyampaikan usulan kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, pemerintah daerah harus menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan instalasi penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau nontenaga listrik bioenergi. 2) dalam hal telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, pemerintah daerah: a) harus mengelola hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau nontenaga listrik bioenergi; dan b) dapat menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE kepada BUMD, Koperasi, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/swadaya masyarakat. 3) dalam hal menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemenfaatan EBTKE, pemerintah daerah melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat.
k.Pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan pemerintahan konkuren tambahan di Bidang ESDM pada subbidang EBT dituangkan dalam RUED-P yang meliputi:
1) pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi; 2) pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi; 3) pengelolaan aneka energi baru terbarukan yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; 4) pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi; 5) pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral; dan 6) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.
l.Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah sebagaimana amanat Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi pemerintah pusat dan Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah melakukan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud, antara lain:
1) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle); 3) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan 4) memberikan Dana Insentif Fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
m.Dalam rangka kesiapsiagaan bencana geologi, pemerintah daerah:
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Perda mengenai RTRW; dan 2) mengalokasi dana untuk mitigasi bencana geologi.
n.Dalam rangka kesiapsiagaan bencana hidrometeorologi, pemerintah daerah:
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan badan meteorologi, klimatologi, dan geofisika untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Perda mengenai RTRW; dan 2) mengalokasikan dana untuk mitigasi bencana hidrometeorologi.
o.Dalam rangka konservasi, pengelolaan, penatausahaan air tanah di Cekungan Air Tanah (CAT) sesuai kewenangannya pemerintah daerah:
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait pengelolaan dan penatausahaan air tanah berbasis CAT; dan 2) mempersiapkan kelembagaan dan tim yang bertugas untuk penatausahaan dan pungutan PAT.
p.Dalam rangka konservasi, edukasi, dan pengembangan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, pemerintah daerah:
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi-Kementerian ESDM dan tim pelaksana untuk kajian dan evaluasi pengusulan wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan geoheritage; 2) mempersiapkan kelembagaan dan tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan evaluasi pengusulan geoheritage dan geopark; dan 3) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi-Kementerian ESDM dan tim untuk penyelenggaran proses pengisian informasi geologi pada kawasan yang sudah ditetapkan.
q.Dalam rangka pengelolaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung, pemerintah daerah:
1) penyusunan Perda mengenai pemanfaatan langsung panas bumi; dan 2) pemanfaatan langsung potensi panas bumi dapat dilakukan melalui KPDBU atau melalui BUMD.
r.Dalam rangka pengelolaan dan penatausahaan potensi sumber daya geologi, pemerintah daerah:
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Perda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah; 2) melaksanakan pemberian izin pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan 3) melaksanakan pengawasan pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
s.dalam rangka sinergitas Kebijakan Energi Nasional (KEN), Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan Rencana Umum Energi Daerah (RUED):
1) pemerintah daerah provinsi menganggarkan dana penyusunan RUED provinsi yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan; 2) dalam hal RUED provinsi telah disusun pemerintah daerah provinsi harus terus mengikuti perkembangan KEN dan RUEN; 3) pemerintah daerah provinsi menyiapkan anggaran untuk implementasi RUED Provinsi; dan 4) pemerintah daerah provinsi menyiapkan anggaran terkait monev dari pelaksanaan RUED provinsi yang akan diagregasikan sebagai masukan dari pengawasan RUEN.
t.Pencapaian prioritas pembangunan nasional bidang ketahanan energi sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan, antara lain untuk:
1) penyusunan Rencana Umum Energi Daerah Provinsi (RUED-P) sebagai produk hukum daerah; 2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD- P) sebagai produk hukum daerah; 3) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi dan layanan BBM satu harga, melalui: a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT); b) pengawasan pelaksanaan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) oleh pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) dan pengawasan penerapan tarif tenaga listrik oleh pemegang IUPTL; dan c) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil. 4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan 5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
u.Pemberian izin, pembinaan dan pengawasan pengolahan minerba sesuai dengan perizinan yang didelegasikan kepada pemerintah daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
v.meningkatkan koordinasi dengan pemerintah yang menangani bidang geologi serta sinkronisasi dan pemanfaatan bersama data dan informasi hidrogeologi dalam rangka pengolahan air tanah dan air baku serta pencegahan terhadap penurunan tanah.
w.peningkatan penelitian dan penyelidikan sumber daya geologi.
x.rencana tata ruang yang berbasis mitigasi bencana melalui peningkatan efektivitas instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.
5.3.28 Bidang Perdagangan
a.pelaksanaan program sistem resi gudang sebagai instrumen sistem pembiayaan perdagangan, pengendalian inflasi dan persediaan nasional dengan berpedoman pada Pasal 33 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang, bahwa urusan pemerintah daerah dibidang pembinaan sistem resi gudang, antara lain percepatan pelaksanaan sistem resi gudang, pengembangan komoditi unggulan dan penguatan peran pelaku usaha ekonomi kerakyatan untuk mengembangkan pelaksanaan sistem resi gudang. Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendorong pengembangan pelaksanaan sistem resi gudang, perlu dilakukan sosialisasi sistem resi gudang, pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan terhadap bangunan serta peralatan dan mesin yang telah menjadi BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pelaksanaan perlindungan konsumen melalui:
1) pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan sosial; 2) peningkatan hubungan kerja sama dengan lembaga perlindungan konsumen; dan 3) koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen.
c.Pengujian dan setifikasi mutu dan produk melalui:
1) verifikasi mutu produk; dan 2) pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.
d.Pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa melalui:
1) peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa; dan 2) fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan kegiatan perdagangan dan perlindungan konsumen.
e.Metrologi legal berupa Tera, Tera ulang dan pengawasan melalui:
1) pelaksanaan metrologi legal berupa Tera, Tera ulang; 2) verifikasi standar ukuran; 3) pengawasan/penyukuhan metrologi legal; dan 4) penyidikan metrologi legal. 5.3.29 Bidang Transmigrasi
a.Dalam rangka keselarasan, keserasian, dan keterpaduan guna mendukung penyelenggaraan transmigrasi sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2018 tentang Koordinasi dan Integrasi Penyelenggaran Transmigrasi, pemerintah daerah menyiapkan alokasi anggaran untuk:
1) pembentukan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) pelaksanaan reforma agraria untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah transmigrasi; 3) penyiapan data untuk penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi; 4) penguatan kapasitas bagi calon transmigran; 5) pemberian bantuan bagi warga yang berada di daerah tujuan transmigrasi, dengan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Dukungan anggaran pelaksanaan urusan transmigrasi, diatur sesuai berita acara kesepakatan bersama tentang dukungan pelaksanaan urusan transmigrasi antara Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Kementerian Koordinator Bidang Pembanguan Manusia dan Kebudayaan, dan Sekretariat Kabinet, sebagaimana berikut No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
1.Perencana an Kawasan Transmigr asi Penetapan dan perencanaa n kawasan transmigras i Pencadang an tanah untuk kawasan transmigra si lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Pencadang an tanah untuk kawasan transmigra si di daerah kabupaten / kota I. Penetapan kawasan transmigrasi I. Penetapan kawasan transmigrasi Pemerintah provinsi (Sekretariat Daerah) melakukan sinkronisasi usulan penetapan kawasan transmigrasi dengan dokumen tata ruang provinsi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi I. Penetapan kawasan transmigrasi Pemerintah Kabupaten/Kot a (Sekretariat Daerah) melakukan Pengusulan penetapan kawasan transmigrasi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi Penetapan kawasan transmigrasi
1.Pengusulan penetapan kawasan transmigrasi menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03. 02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi KebijakanKesejah teraan Rakyat Bidang PemberdayaanPer empuan dan Perlindungan Anak,Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
II. Perencanaa n kawasan transmigrasi
1.Penyusunan rencana (grand design) II. Perencanaa n kawasan transmigrasi
1.Pemerintah Provinsi (Sekretariat II. Perencanaa n kawasan transmigrasi
1.Pemerintah Kabupaten/ Kota Sekretariat Daerah sebagai berikut:
a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota pembanguna n dan pengembanga n transmigrasi nasional dalam jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek;
2.Penyusunan Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT);
3.Pendampinga n penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi pada beberapa kawasan Daerah) tujuan melakukan:
a.Fasilitasi validasi dokumen perwujuda n kawasan transmigra si Pemerintah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b.Fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, (Sekretariat Daerah) tujuan melakukan:
a.Penyediaan dokumen perwujudan kawasan transmigra si kabupaten/ kota;
b.Persiapan Kerja sama antar- Pemerinta h Kabupaten / Kota, dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan Sinkronisasi KebijakanKesejahter aan Rakyat Bidang PemberdayaanPerem puan dan Perlindungan Anak,Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota transmigrasi, dan;
4.Fasilitasi bimbingan teknis penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/ kota;
5.Fasilitasi kerja sama antar pemerintah provinsi dan antar pemerintah kabupaten/ kota lintas provinsi.
Dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi .
2.Pemerintah Provinsi (Sekretariat Daerah) asal melakukan fasilitasi kerja sama antar Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang transmigrasi .
2.Pemerintah Kabupaten/K ota (Sekretariat Daerah) asal melakukan persiapan kerja sama antar- Pemerintah Kabupaten/ Kota yang melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi.
No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota urusan transmigrasi. III. Pencadang an tanah transmigrasi Pemerintah Pusat melakukan Pengelolaan Tanah HPL. III. Pencadang an tanah transmigrasi Pemerintah Provinsi asal melakukan validasi dokumen usulan Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi. III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Kabupaten/ Kota tujuan melakukan:
1.Penyediaan dokumen usulan penerbitan HPL;
2.Pengusulan penerbitan HPL;
3.Pengusulan pengukuran kadastral HPL;
4.Pendampin gan pengukuran kadastral HPL;
Pencadangan tanah transmigrasi Penerbitan Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN). No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
5.Pendaftaran SK HPL menjadi Sertifikat HPL;
6.Fasilitasi Pemantaua n dan Evaluasi Tanah HPL.
2.Pembangu nan Kawasan Transmigr a si 1.Pembang unan satuan permukim an di kawasan transmigr a si 2.Penataan persebara n penduduk yang berasal dari lintas provinsi Penataan persebara n penduduk yang berasal dari lintas daerah kabupaten / kota dalam 1 (satu) daerah provinsi Penataan persebara n penduduk yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
1.Dalam hal Pemerintah Provinsi (Sekretariat Daerah) akan memberikan dukungan pembanguna n satuan permukiman di kawasan transmigrasi I. Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi
1.Dalam hal Pemerintah Kabupaten/K ota (Sekretariat Daerah) akan memberikan dukungan pembanguna n satuan permukiman di kawasan Pembangunan satuan permukiman di kawasan transmigrasi 1.Pelaksanaan hibah dilakukan dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menganggar kan melalui belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan Undang- Undang yang berlaku kepada Pemerintah Pusat selaku instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang- Undang 23 tahun 2014;
2.Pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat dari transmigrasi dapat menganggark an melalui belanja hibah sesuai ketentuan peraturan Undang- Undang yang berlaku kepada Pemerintah Pusat selaku instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan Undang- Undang 23 tahun 2014;
2.Pelaksanaan hibah kepada Pemerintah Pusat dari Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota;
2.Perencanaan dan penganggaran hibah menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang PemberdayaanPer No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Pemerintah Daerah dapat dilaksanaka n melalui Kerja Sama Tripartit yakni antara Pemerintah Daerah Asal, Pemerintah Pusat Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah Tujuan.
Daerah dapat dilaksanakan melalui Kerja Sama Tripartit yakni antara Pemerintah Daerah Asal, Pemerintah Pusat Kemendes PDTT dan Pemerintah Daerah Tujuan. empuan dan Perlindungan Anak,Pengendalia n Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi Pemerintah Pusat melakukan:
a.Fasilitasi perpindahan dan penempatan transmigran ;
b.Pengadaan catu pangan;
c.Sosialisasi kebijakan transmigrasi dan penetapan kuota transmigrasi II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
1.Pemerintah Provinsi Daerah Asal melakukan:
a.Verifikasi hasil penjajakan calon lokasi penempata n transmigra n yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kab/Kota;
b.Penyuluha n dan sosialisasi program II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
1.Pemerintah Kabupaten/K ota Daerah Asal melakukan:
a.Penjajakan ke calon lokasi penempata n transmigra n;
b.Penyuluhan program transmigras i kepada calon transmigra n penduduk asal;
c.Pendaftaran , Seleksi Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ Kota asal dan tujuan memiliki kode yang sama pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Urusan Transmigrasi.
. No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota transmigra si kepada calon transmigra n penduduk asal dan OPD tingkat kabupaten / kota;
c.Fasilitasi dan pelatihan calon transmigra n (wawasan kebangsaa n dan karakter lokasi daerah tujuan);
d.Pengangkut an dari Kab/Kota administras i dan seleksi teknis calon transmigra n penduduk asal;
d.Fasilitasi pelatihan calon transmigra n;
e.Pelatihan calon transmigra n (keterampil an spesifik);
f.Pengangku t an dari desa ke Kab/ Kota;
g.Penampung an Kab/Kota;
No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota ke embarkasi;
e.Penampun gan provinsi;
f.Pelayanan kesehatan transmigra n;
g.Seleksi akhir pra pemberang katan;
h.Pengangkut an dari penampun gan Provinsi ke embarkasi;
i.Pendampin gan dari penampun gan provinsi sampai ke lokasi;
h.Cek kesehatan calon transmigra n;
i.Penyuluhan transmigras i sebelum keberangka t an (ke tingkat desa);
j.Pendampin g an dari Kab/Kota sampai ke lokasi;
k.Bantuan permodala n (dalam bentuk uang saku);
l.Monitoring dan evaluasi ke lokasi No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
j.Bantuan non- standar transmigra si (dalam bentuk barang sesuai kearifan lokal);
k.Monitoring dan evaluasi ke lokasi transmigra si
2.Pemerintah Provinsi Daerah Tujuan melakukan:
a.Koordinasi dan sinkronisas i kerja sama pembangun transmigras i.
2.Pemerintah Kabupaten/K ota Daerah Tujuan melakukan:
a.Koordinasi dan sinkronisasi kerja sama pembangun an transmigras i yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/ kota;
b.Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota an transmigra si antar Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
b.Penyiapan lingkungan hunian fisik, sosial, ekonomi bagi penduduk setempat dan transmigra n;
c.Penataan penduduk setempat sekitar lokasi setempat dan transmigra n;
c.Penyuluhan program transmigras i kepada calon transmigra n penduduk setempat;
d.Pendaftaran , Seleksi administras i dan Seleksi teknis calon transmigra n penduduk setempat;
e.Pelaksanaa n penataan penduduk setempat sekitar lokasi No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kawasan transmigras i;
d.Pemindaha n dan penempata n transmigran yang berasal dari lintas daerah kabupaten/ kota dalam provinsi;
e.Penyuluhan dan sosialisasi program transmigras i kepada calon transmigran penduduk setempat dan OPD tingkat kawasan transmigras i;
f.Pemindaha n dan penempata n transmigra n yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten / kota;
g.Pelatihan transmigra n;
h.Penyesuaia n lingkungan baru transmigra n di kawasan transmigras i.
No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kabupaten/ kota;
f.Pelatihan calon transmigran ;
g.Penyesuaia n lingkungan baru transmigran di kawasan transmigras i
3.Pengemba ngan Kawasan Transmigr asi
1.Pengemb angan kawasan transmigr asi
2.Pengemb angan satuan permuki man pada tahap penyesuai an Pengemban gan satuan permukim an pada tahap pemantapa n Pengemban gan satuan permukima n pada tahap kemandiria n I. Pengembangan kawasan transmigrasi
1.Pelayanan Pertanahan:
a.Fasilitasi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah transmigrasi
b.Fasilitasi penyelesaian I. Pengembangan kawasan transmigrasi
1.Dukungan alokasi APBD Provinsi (Sekretariat Daerah) yang ditujukan untuk pengembanga n Kawasan Perkotaan I. Pengembangan kawasan transmigrasi
1.Dukungan alokasi APBD Kabupaten/ Kota (Sekretariat Daerah) yang ditujukan untuk Satuan Kawasan Pengembanga Pengembangan kawasan transmigrasi 1.Mekanisme hibah dianggarkan pada Sekretariat Daerah dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 77 No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kasus pertanahan di lokasi transmigrasi
2.Penguatan kapasitas SDM dan masyarakat di kawasan transmigrasi:
a.Identifikasi kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat;
b.Kerja sama/ kemitraan;
c.Pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas SDM dan masyarakat;
d.Monitoring dan evaluasi.
Baru (KPB) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan mekanisme belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
2.Pengembanga n kawasan transmigrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Provinsi secara lintas sektor melalui dukungan alokasi APBD Provinsi sesuai dengan n (SKP) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan mekanisme belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
2.Pengembanga n kawasan transmigrasi dapat dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota secara lintas sektor melalui dukungan alokasi APBD Kabupaten/ Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
2.Perencanaan dan penganggaran hibah menjadi bagian pelaksanaan dari unsur pendukung Sekretariat Daerah sebagai berikut:
a.Untuk Pemerintah Provinsi dengan kode 4.01.04.1.03.
02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota
3.Penguatan Infrastruktur Kawasan Transmigrasi:
a.Identifikasi kebutuhan, infrastruktur , serta penyusunan dokumen teknis;
b.Pelaksanaa n kegiatan infrastruktur ;
c.Pengendalian /monitoring dan evaluasi.
4.Penguatan sosial, ekonomi dan kelembagaan kawasan transmigrasi:
a.Identifikasi kebutuhan, sosial, urusan dan kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur sebagai upaya pengembanga n wilayah.
Kota sesuai dengan urusan dan kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota yang diatur sebagai upaya pengembanga n wilayah. Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang PemberdayaanPer empuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
b.Untuk Pemerintah Kabupaten/Kota dengan kode 4.01.02 2.02.02 yaitu Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota ekonomi dan kelembagaa n kawasan, serta penyusunan dokumen teknis;
b.Kerja sama/ kemitraan;
c.Pelaksanaan kegiatan Sosial, ekonomi dan kelembagaa n kawasan;
d.Pengendali an/monitori ng dan evaluasi;
e.Evaluasi perkembang an kawasan transmigrasi ;
f.Pengelolaan aset Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial.
3.Pelaksanaan bantuan keuangan dari Pemerintah Daerah provinsi/kab/kota kepada Pemerintah Daerah provinsi/kab/ kota lainnya dapat dilaksanakan sepanjang kegiatan yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama yang diketahui oleh pemerintah pusat merupakan kewenangan Pemerintah Daerah meskipun lokasi di kawasan transmigrasi. No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota kawasan transmigrasi
5.Melakukan identifikasi dan inventarisasi aset kawasan transmigrasi.
6.Pengendali an Pemanfaatan Ruang dan lingkungan:
a.Identifikasi kegiatan dan Penyusunan dokumen teknis
b.Pelaksana an kegiatan:
1) Pemantaua n dan pengelolaan lingkungan di kawasan 4.Guna mendukung pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi maka diperlukan penyusunan rencana aksi revitalisasi kawasan transmigrasi secara lintas sektor dan lintas pelaku di tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota transmigra si 2) Mitigasi bencana; 3) Pengendali an pemanfaa tan ruang.
c.Pengendalia n/monitorin g dan evaluasi.
II. Pengemban gan satuan permukiman transmigrasi. Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Penyesuaian, mencakup:
1.Penguatan SDM dalam Rangka Penyesuaian II. Pengemban gan satuan permukiman transmigrasi.
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, mencakup:
1.Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan II. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, mencakup:
1.Penguatan SDM dalam Rangka Kemandirian II.Pengembangan satuan permukiman
1.Pengembangan SP pada tahap pemantapan dan kemandirian dapat dilakukan oleh pemerintah pusat melalui mekanisme belanja hibah/ Tugas Pembantuan (TP) ke pemerintah provinsi dan No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Satuan Permukiman;
2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Penyesuaian Satuan Permukiman Satuan Permukiman;
2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Permukiman.
Satuan Permukiman;
2.Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi, dan Kelembagaan dalam Rangka Kemandirian Satuan Permukiman.
pemerintah kabupaten/kota sesuai kewenangannya dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerinta h Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten / Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Provinsi Pemerintah Kabupaten/Kota Provinsi dan Kabupaten/Kota.
2.Pelaksanaan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi/Kab/Kot a kepada Pemerintah Provinsi/Kab/Kot a lainnya dapat dilaksanakan di kawasan transmigrasi.
5.3.30 Unsur Pendukung - Sekretariat Daerah
a.Hak Keuangan, Biaya Sarana Dan Prasarana, Biaya Mobilitas dan Biaya Operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH)
1) Pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menganggarkan hak keuangan, biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan: a) hak keuangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Gaji Pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. b) KDH dan WKDH tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara. c) selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada angka 1, KDH dan WKDH dapat menerima hak keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) sarana dan prasarana disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan WKDH, sebatas kemampuan keuangan daerah. e) biaya mobilitas berupa disediakan kendaraan dinas; f) biaya operasional disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KDH dan WKDH, terdiri dari:
(1)biaya rumah tangga dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga KDH dan WKDH;
(2)biaya pembelian inventaris rumah jabatan dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan KDH dan WKDH;
(3)biaya pemeliharaan rumah jabatan dan barang-barang inventaris dipergunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barang- barang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH termasuk biaya pemakaian air, listrik, telepon, dan gas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah;
(4)biaya pemeliharaan kendaraan dinas dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh KDH dan WKDH;
(5)biaya pemeliharaan kesehatan dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi KDH dan WKDH beserta anggota keluarga;
(6)biaya perjalanan dinas dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas KDH dan WKDH;
(7)biaya pakaian dinas dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas KDH dan WKDH berikut atributnya, pakaian sipil harian, pakaian sipil resmi, pakaian sipil lengkap, dan pakaian dinas upacara;
(8)biaya penunjang operasional dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas.
Kegiatan khusus seperti kegiatan kenegaraan, promosi dan protokoler lainnya;
(9)tata cara pelaksanaan dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional termasuk porsi pembagian besaran biaya penunjang operasional antara KDH dan WKDH agar diatur lebih lanjut dalam Perkada mengenai pengelolaan keuangan daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2) Dalam hal pemerintah daerah belum memiliki rumah negara bagi KDH dan WKDH, KDH dan WKDH disewakan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dalam hal KDH dan WKDH yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. 4) Dalam hal KDH dan/atau WKDH berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. 5) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Pelaksana tugas KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan diberikan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta tidak diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud huruf a). 7) Pemberian tunjangan kesejahteraan bagi KDH dan WKDH: a) kepala daerah dan wakil kepala daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. b) dalam hal pemerintah daerah belum menyediakan rumah jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah, pemerintah daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. c) besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 (satu) periode dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Sehubungan dengan hal itu disampaikan sebagai berikut: a) pemerintah daerah wajib menganggarkan kompensasi berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, pada belanja pegawai berkenaan; dan b) dasar perhitungan pembayaran kompensasi sebagaimana angka 1), diberikan sejak diterbitkannya surat keputusan pemberhentian kepala daerah yang bersangkutan.
b.Dalam rangka melaksanakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi sebagai bentuk penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam negara, pemerintahan, atau masyarakat, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk keprotokolan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Dalam rangka mendukung tugas dan fungsi staf ahli kepala daerah, pemerintah daerah menyediakan dukungan berupa anggaran, sarana dan prasarana kerja dengan memperhatikan standarisasi yang ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah sebagaimana maksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
d.Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran penyelenggaraan bantuan hukum kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Alokasi anggaran penyelenggaraan bantuan hukum termasuk diprioritaskan untuk penyandang disabilitas/difabel sebagai salah satu pihak yang berhak menerima bantuan hukum.
5.3.31 Unsur Pendukung - Sekretariat DPRD Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
a.Tunjangan kesejahteraan pimpinan dan anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
b.Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas sekretariat fraksi DPRD disediakan sarana, anggaran dan tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan dan memperhatikan kemampuan APBD. Penyediaan sarana antara lain ruang kantor pada sekretariat DPRD, kelengkapan kantor, tidak termasuk sarana mobilitas, sedangkan penyediaan anggaran untuk sekretariat fraksi antara lain kebutuhan belanja untuk alat tulis kantor dan makan minum bagi rapat fraksi yang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat fraksi, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
c.Pemerintah daerah menyediakan anggaran pembinaan ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan bagi pimpinan dan anggota DPRD dalam APBD yang diformulasikan ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan berkenaan pada Sekretariat DPRD.
5.3.32 Unsur Penunjang - Riset dan Inovasi Dukungan penganggaran program riset dan inovasi, diatur ketentuan: 1) Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan difokuskan untuk: a) konsolidasi atau penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); b) penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai turunan dari RPJMD 2025-2029; c) pembentukan Perkada tentang rencana induk dan peta jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025-2029; d) menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence based-policy); e) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah; dan f) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang dapat mengatasi permasalahan utama daerah. 5.3.33 Unsur Pengawasan Dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan inspektorat daerah, sebagai pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya, meliputi:
a.Kegiatan pengawasan, yaitu:
1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir rencana kerja pemerintah daerah, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD; 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; 4) reviu laporan keuangan; 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu laporan kinerja, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; 6) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
b.Peningkatan kapabilitas APIP meliputi, kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP.
c.Sarana dan prasarana pengawasan antara lain seperti, laptop, dan alat pengukur beton.
d.Berkaitan dengan huruf a, huruf b, dan huruf c, pemerintah daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:
1) pemerintah daerah provinsi: a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). 2) pemerintah daerah kabupaten/kota: a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 3) alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 2), tidak termasuk gaji, tunjangan, dan TPP ASN pada SKPD inspektorat.
e.Pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di sektor pelayanan publik dan mendukung terwujudnya Clean Government, untuk menunjang kinerja Unit Pemberantasan Pungutan Liar (UPP) provinsi dan UPP kabupaten/kota.
f.Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan secara bersama-sama melakukan pendampingan pada tahapan penyusunan RKA-SKPD pada pemerintah daerah.
5.3.34 Unsur Kewilayahan
a.Dalam rangka pelaksanaan tugas pembakuan nama unsur rupabumi (toponimi) dan penegasan batas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran untuk:
1) fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi dan pulau; 2) pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di daerah serta tim penegasan batas daerah; 3) pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas daerah yang berbasis geospasial; 4) fasilitasi penegasan batas darat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan; 5) dukungan untuk kegiatan penegasan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi dan pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah; 6) fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah; 7) sosialisasi dan publikasi peta batas daerah serta kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau; 8) pengadaan GPS geodetik/handheld dan printer plotter; dan 9) pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
b.Pengelolaan batas wilayah negara, lintas batas negara dan pengelolaan pembangunan kawasan perbatasan bagi provinsi dan kabupaten/kota yang berbatasan dengan negara tetangga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri:
1) pemerintah daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur) memberikan dukungan anggaran terhadap penanganan dampak sosial dan pertanahan dari kegiatan penegasan batas negara RI-Malaysia dan RI-RDTL di wilayahnya sesuai kebijakan pemerintah pusat. 2) pemerintah daerah Provinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara) memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan persidangan bilateral kerjasama Sosek Malaysia- Indonesia tingkat Provinsi/Negeri dan Pelaksanaan Border Crossing Agreement (BCA), Persidangan BLM dan BLOM RI-PNG oleh Pemerintah Provinsi Papua serta Persidangan BLC RI-RDTL oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pelaksanaan persidangan tahunan sesuai kesepakatan jadwal dan lokasi yang ditetapkan pada sidang tahun sebelumnya untuk membahas isu strategis dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi lintas batas yang dibahas secara bilateral di tingkat nasional dan pelaksanaan hasil yang disepakati.
c.Pengembangan pulau-pulau terkecil dan terluar dengan program prioritas:
1) pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; 2) peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; 3) budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; 4) pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; dan 5) peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan.
d.Percepatan pembangunan infrastruktur pada daerah perbatasan dengan memprioritaskan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur berdasarkan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
e.Pendanaan program pembangunan kawasan perbatasan negara dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ketahanan pangan, serta program peningkatan konektifitas melalui pembangunan infrastruktur kewenangan provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan pusat-pusat pertumbuhan di kawasan perbatasan negara.
f.Pembangunan kawasan perbatasan yang holistik, terintegrasi, dengan fokus potensi unggulan dalam konsep pengembangan wilayah yang terintegrasi, pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota, yang berada di kawasan perbatasan negara harus memperhatikan/menjadikan dasar atau acuan pada Rencana Induk Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020-2024.
g.Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan perkotaan, pemerintah daerah perlu mengalokasikan anggaran:
1) penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) a) penyusunan rencana sistem pelayanan perkotaan;
(1)identifikasi kelompok target
(2)pemetaan titik fasilitas layanan perkotaan
(3)pemetaan kawasan perumahan
(4)penilaian kinerja pengelola layanan perkotaan
(5)analisis kinerja layanan perkotaan
(6)penghitungan kebutuhan layanan perkotaan
(7)penyusunan tujuan rencana penyelenggaraan pengelolaan perkotaan
(8)konsolidasi rencana penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan pada kementerian/lembaga, perangkat daerah, dan/atau badan hukum;
(9)penyusunan peta jalan penyediaan, pengoperasian dan pemeliharaan layanan perkotaan
(10)penyusunan matrik perencanaan ke dalam sistem informasi RP2P dan terintegrasi dalam SIPD
b) penyusunan rencana pendanaan indikatif:
(1)estimasi biaya layanan;
(2)identifikasi sumber pendanaan layanan; dan
(3)penyusunan skenario pendanaan layanan.
2) pengukuran Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) a) pengukuran indeks perkotaan berkelanjutan berbasis data; dan b) pengukuran indeks persepsi perkotaan berkelanjutan berbasis persepsi masyarakat. 3) penyediaan layanan perkotaan a) penyediaan fasilitas layanan perkotaan; b) pembinaan SDM dalam penyediaan fasilitas layanan perkotaan; dan c) Pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas layanan perkotaan. 4) pengoperasian layanan perkotaan a) pembinaan kompetensi SDM dalam pengoperasian layanan perkotaan; b) pengelolaan secara transparan dan akuntabel sesuai standar yang berlaku; c) penerapan kemajuan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas; dan d) integrasi antar-platform sistem pengoperasian. 5) pemeliharaan layanan perkotaan a) pemeriksaan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan secara berkala; b) perawatan fasilitas pelayanan perkotaan; dan c) pembinaan kompetensi dan profesionalitas sumber daya manusia dalam pemeliharaan fasilitas pelayanan perkotaan. 6) pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. 7) kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berada pada dua atau lebih daerah yang berbatasan langsung. 8) inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas, yaitu: a) tata kelola birokrasi; b) ekonomi; c) kehidupan berkota; d) masyarakat; e) lingkungan; dan f) mobilitas. 9) peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam bidang kebijakan, kelembagaan, dan SDM dalam pelaksanaan pendekatan kota cerdas. a) pendidikan formal dan nonformal dalam pengembangan kota cerdas; dan b) pertemuan/forum regional, nasional, dan internasional dalam pengembangan kota cerdas. 10) pemerintah daerah mengusulkan kegiatan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan di daerah.
h.Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan yang menunjang pencapaian SPM di kecamatan dalam memperkuat kualitas melalui penguatan peran fasilitasi, koordinasi pada bidang pelayanan dasar:
1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) sosial; 5) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan 6) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
i.Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan dan penyelenggaraan pemerintahan di kecamatan sebagai perangkat daerah, pemerintah daerah menyediakan alokasi anggaran kepada kecamatan sebagai OPD untuk:
1) forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan; 2) fasilitasi penyelesaian peta batas kecamatan, kelurahan, desa sesuai dengan kaidah pemetaan; 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; 4) fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta lembaga kemasyarakatan desa di Wilayah Perbatasan; 5) peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta lembaga kemasyarakatan desa di Wilayah Perbatasan; 6) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta lembaga kemasyarakatan desa di Wilayah Perbatasan; 7) melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota; 8) penyusunan peta rawan bencana tingkat kecamatan; 9) penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat kecamatan; 10) penyusunan rencana kontijensi sesuai jenis ancaman bencana; 11) penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; 12) penerapan gerakan kecamatan tangguh bencana untuk mendukung capaian SPM suburusan bencana; 13) pemantauan evaluasi dan pelaporan program kecamatan tangguh bencana; 14) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 15) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 16) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 17) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 18) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 19) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur desa; dan 20) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
j.Camat mempunyai tugas membina dan mengawasi penyelenggaraan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Desa Pembinaan dan pengawasan dilakukan melalui fasilitasi, koordinasi dan rekomendasi meliputi:
1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 2) administrasi tata pemerintahan desa; 3) pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 4) penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 5) pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 6) pelaksanaan pemilihan kepala desa; 7) pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa; 8) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa; 9) penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 10) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 11) pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 12) penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 13) kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; M.Hum Salinan sesuai dengan aslinya Plh. Kepala Biro Hukum, MUHAMMADTITO KARNAVIAN ttd MENTERlDALAMNEGERI
a.Pemberian bantuan biaya pengangkutan jenazah kepada ahli waris bagi pimpinan atau anggota Majelis Rakyat Papua (MRP)yang meninggal dunia sesuai amanat Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua, dengan ketentuan:
1) penganggaran bantuan biaya pengangkutan jenazah dianggarkan pad a belanja tidak terduga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;dan 2) mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui pembebanan langsung pada belanja tidak terduga mengikuti mekanisme penggunaan belanja tidak terduga untuk kategori darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
b.Pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta diberikan pengaturan kekhususan yang disesuaikan dengan susunan organisasi perangkat daerah. Pengaturan kekhususan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.
5.3.35 Unsur Kekhususan 14) penataan, pernanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; dan 15) penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
k.Pemerintah daerah menganggarkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka rnenjaga, memelihara, dan mempertahankan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan diperlukan upaya pemberdayaan masyarakat desa terdepan di kawasan perbatasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat 1 huruf b Undang- Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara dan Peraturan Badan Nasional Pengelola Perbatasan Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberdayaan Masyarakat Desa Terdepan Kawasan Perbatasan dalam Menjaga dan Memelihara Tanda Batas Wilayah Negara.
l.Pemerintah desa membentuk Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) Menjaga Perbatasan (Mentas) yang merupakan partisipasi nyata pelibatan masyarakat dalam keikutsertaan menjaga tanda batas negara dan mendukung pengamanan di garis batas negara.