DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2026

Nomor: 5
Tahun: 2026
Ditetapkan: 19 Januari 2026
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada pasal 12, pasal 14, pasal 15, pasal 16, dan pasal 17.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan angka III. Kebijakan Penyusunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah huruf C. Kebijakan Belanja Daerah angka 3 BTT huruf l angka 2) dan angka 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, dijelaskan bahwa penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial untuk dianggarkan pada belanja bantuan keuangan dan dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026; SALINAN 2
c.bahwa terdapat beberapa program dan kegiatan pada Perangkat Daerah yang memerlukan penyesuaian anggaran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 3
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 727);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 8 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 8);
12.Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SITUBONDO NOMOR 70 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Situbondo Nomor 70 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2025 Nomor 70), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

(1)Anggaran belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 717.956.742.793,00 (tujuh ratus tujuh belas miliar sembilan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Gaji dan Tunjangan ASN direncanakan sebesar Rp 474.243.722.856,00 (empat ratus tujuh puluh empat miliar dua ratus empat puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);
2. b.Belanja Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara direncanakan sebesar 217.848.849.520,00 (dua ratus tujuh belas miliar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus dua puluh rupiah); 4
3. c.Belanja Gaji dan Tunjangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah direncanakan sebesar Rp 22.480.004.700,00 (dua puluh dua miliar empat ratus delapan puluh juta empat ribu tujuh ratus rupiah);
4. d.Belanja Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 1.050.605.717,00 (satu miliar lima puluh juta enam ratus lima ribu tujuh ratus tujuh belas rupiah);
5. e.Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah direncanakan sebesar Rp 852.000.000,00 (delapan ratus lima puluh dua juta rupiah);
6. f.Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp 1.481.560.000,00 (satu miliar empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam puluh ribu rupiah)
(2)Anggaran Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 610.396.995.210,00 (enam ratus sepuluh miliar tiga ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus sepuluh rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja barang direncanakan sebesar Rp 60.922.258.929,00 (enam puluh miliar sembilan ratus dua puluh dua juta dua ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah);
2. b.Belanja jasa direncanakan sebesar Rp 239.296.999.983,00 (dua ratus tiga puluh sembilan miliar dua ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh tiga rupiah);
3. c.Belanja Pemeliharaan direncanakan sebesar Rp 5.835.955.049,00 (lima miliar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat puluh sembilan rupiah);
4. d.Belanja Perjalanan Dinas direncanakan sebesar Rp 29.576.354.743,00 (dua puluh sembilan miliar lima ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh tiga rupiah);
5. e.Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat direncanakan sebesar Rp 9.536.063.600,00 (sembilan miliar lima ratus tiga puluh enam juta enam puluh tiga ribu enam ratus rupiah);
6. f.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Satuan Pendidikan direncanakan sebesar Rp 78.097.060.000,00 (tujuh puluh delapan miliar sembilan puluh tujuh juta enam puluh ribu rupiah); 5
7. g.Belanja Barang dan Jasa Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas direncanakan sebesar Rp 13.343.912.000,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah);
8. h.Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp 173.788.390.906,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus delapan puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus enam rupiah).
(3)Anggaran belanja bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(4)Anggaran belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Negara direncanakan sebesar Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
2. b.Belanja Subsidi kepada Badan Usaha Milik Daerah direncanakan sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
(5)Anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 26.075.567.050,00 (dua puluh enam miliar tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh tujuh ribu lima puluh rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat direncanakan sebesar Rp 768.542.050,00 (tujuh ratus enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh dua ribu lima puluh rupiah)
2. b.Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia direncanakan sebesar 20.817.810.000,00 (dua puluh miliar delapan ratus tujuh belas juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
3. c.Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik direncanakan sebesar Rp 1.939.015.000,00 (satu miliar sembilan ratus tiga puluh sembilan juta lima belas ribu rupiah).
4. d.Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp 2.550.200.000,00 (dua miliar lima ratus lima puluh juta dua ratus ribu rupiah)
(6)Anggaran belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja Bantuan Sosial kepada Individu direncanakan sebesar Rp 109.225.000,00 (seratus sembilan juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah); 6
2. b.Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah);
3. c.Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
  1. 2.Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 0,00 (nol rupiah).
(2)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp26.942.350.198,00 (dua puluh enam miliar sembilan ratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh ribu seratus sembilan puluh delapan rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Alat Besar direncanakan sebesar Rp 124.293.756,00 (seratus dua puluh empat juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh enam rupiah);
2. b.Belanja Modal Alat Angkutan direncanakan sebesar Rp 7.609.363.363,00 (tujuh miliar enam ratus sembilan juta tiga ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah);
3. c.Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur direncanakan sebesar Rp 221.834.921,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah);
4. d.Belanja Modal Alat Pertanian direncanakan sebesar Rp 27.858.999,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah);
5. e.Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga direncanakan sebesar Rp2.779.070.083,00 (dua miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta tujuh puluh ribu delapan puluh tiga rupiah);
6. f.Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar direncanakan sebesar Rp 1.018.883.662,00 (satu miliar delapan belas juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu enam ratus enam puluh dua rupiah);
7. g.Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan direncanakan sebesar Rp 5.333.275.300,00 (lima miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh lima ribu tiga ratus rupiah); 7
8. h.Belanja Modal Alat Laboratorium direncanakan sebesar Rp 22.740.000,00 (dua puluh dua juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);
9. i.Belanja Modal Komputer direncanakan sebesar Rp2.955.443.606,00 (dua miliar sembilan ratus lima puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu enam ratus enam rupiah);
10. j.Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian direncanakan sebesar Rp 875.000.000,00 (delapan ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
11. k.Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja direncanakan sebesar Rp 331.531.449,00 (tiga ratus tiga puluh satu juta lima ratus tiga puluh satu ribu empat ratus empat puluh sembilan rupiah);
12. l.Belanja Modal Rambu-Rambu direncanakan sebesar Rp 1.345.706.067,00 (satu miliar tiga ratus empat puluh lima juta tujuh ratus enam ribu enam puluh tujuh rupiah);
13. m.Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp 4.297.348.992,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
(3)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp 26.513.625.380,00 (dua puluh enam miliar lima ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Bangunan Gedung direncanakan sebesar Rp 23.529.448.945,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus dua puluh sembilan juta empat ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
2. b.Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti direncanakan sebesar Rp 449.073.580,00 (empat ratus empat puluh sembilan juta tujuh puluh tiga ribu lima ratus delapan puluh rupiah);
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp 2.535.102.855,00 (dua miliar lima ratus tiga puluh lima juta seratus dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
(4)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp 42.439.483.137,00 (empat puluh dua miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah) terdiri atas: 8
1. a.Belanja Modal Jalan dan Jembatan direncanakan sebesar Rp 27.690.983.137,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu seratus tiga puluh tujuh rupiah);
2. b.Belanja Modal Bangunan Air direncanakan sebesar Rp 13.948.500.000,00 (tiga belas miliar sembilan ratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
3. c.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).
(5)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp 62.761.495,00 (enam puluh dua juta tujuh ratus enam puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Bahan Perpustakaan direncanakan sebesar Rp 46.783.711,00 (empat puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu tujuh ratus sebelas rupiah);
2. b.Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga direncanakan sebesar Rp 15.977.784,00 (lima belas juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh empat rupiah);
  1. 3.Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c direncanakan sebesar Rp16.917.741.151,00 (enam belas miliar sembilan ratus tujuh belas juta tujuh ratus empat puluh satu ribu seratus lima puluh satu rupiah), yang terdiri atas belanja tidak terduga.

4.Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1)Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d direncanakan sebesar Rp 212.301.661.060,00 (dua ratus dua belas miliar tiga ratus satu juta enam ratus enam puluh satu ribu enam puluh rupiah), terdiri atas :
1. a.belanja bagi hasil; dan
2. b.belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah). 9
(3)Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp 200.378.156.500,00 (dua ratus miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).

5.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Anggaran Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp 11.923.504.560,00 (sebelas miliar sembilan ratus dua puluh tiga juta lima ratus empat ribu lima ratus enam puluh rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa direncanakan sebesar Rp 9.697.755.294,00 (sembilan miliar enam ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan puluh empat rupiah);
2. b.Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sebesar Rp 2.225.749.266,00 (dua miliar dua ratus dua puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh enam rupiah).
(2)Anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp200.378.156.500,00 (dua ratus miliar tiga ratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), terdiri atas:
1. a.Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota direncanakan sebesar Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)
2. b.Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp 200.178.156.500,00 (dua ratus miliar seratus tujuh puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah).
  1. 6.Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 10 SALINAN sesuai dengan Aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM BHIMA SUNARTO PUTRA, S.H. Penata Tingkat I (III/d) 19850725 201503 1 001 Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo. Ditetapkan di Situbondo Pada tanggal 19 Januari 2026 BUPATI SITUBONDO, ttd. YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO Diundangkan di Situbondo Pada tanggal 19 Januari 2026 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SITUBONDO, ttd. PRIO ANDOKO BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2026 NOMOR 5

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Situbondo Nomor 5 Tahun 2026

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 12

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025