Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025
- Nomor
- 14
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 5
Ringkasan
Pemerintahan Daerah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berdasarkan pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
Pemerintahan Daerah menetapkan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan berdasarkan pada Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2026
menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
SALINAN
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 17 September 2025 MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN Diundangkan di Jakarta Pada tanggal 30 September 2025 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, ttd DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 727 LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 Pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan urusan pemerintahan yang dilakukan secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat yang diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam rangka penyusunan APBD, pemerintah menyusun Pedoman Penyusunan APBD setiap tahun yang memuat sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat, prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, teknis penyusunan APBD, dan hal khusus lainnya. I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT Sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat bertujuan memastikan efektivitas pembangunan di daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah guna mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional, dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan antar Pemerintah Daerah melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan mengacu pada prioritas nasional yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKP Tahun 2026 memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan yang merupakan penjabaran pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. RKP Tahun 2026 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis serta menyelesaikan isu permasalahan masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan. RKP tahun 2026 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi yang menjadi tahap awal pelaksanaan berbagai agenda pembangunan untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, dengan mempertimbangkan arahan Presiden, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik. Penyusunan RKP tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan money follows program dengan cara memastikan program yang memiliki manfaat dan bukan hanya merupakan tugas fungsi kementerian/lembaga (K/L) yang bersangkutan, namun dapat diselaraskan antar K/L terkait. Berkaitan dengan hal tersebut, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan, dengan bersama-sama melakukan pemenuhan capaian target prioritas antara pusat dan daerah dengan mempertimbangkan potensi dan kebutuhan masing- masing daerah secara spesifik. Tema RKP tahun 2026 adalah ”Kedaulatan Pangan dan Energi serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif” yang menjadi jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengakomodasi atau memprioritaskan program-program Presiden terpilih. Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian visi Indonesia Emas 2045 sebagaimana ditegaskan dalam RPJMN Tahun 2025-2029 yang memuat 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2026, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:
RKP Tahun 2026 sebagai tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025- 2029 melanjutkan penguatan fondasi keuangan daerah dalam penataan keuangan daerah yang diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang efektif dan efisien. Pemerintah Daerah diharapkan untuk terus mengoptimalisasi potensi pendapatan daerah, utamanya melalui intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah serta penguatan basis data potensi pajak daerah dan retribusi daerah. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja daerah, produktivitas belanja daerah perlu terus didorong melalui peningkatan belanja modal dan belanja infrastruktur pelayanan publik. Selain itu, Pemerintah Daerah juga diharapkan mampu memperluas sumber dan mengembangkan inovasi pendanaan alternatif di daerah. Selain RKP Tahun 2026, Pemerintah juga menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2026 yang memberikan desain arah kebijakan makro dan fiskal sebagai salah satu acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran (TA) 2026. Penyelarasan dengan KEM PPKF dapat meningkatkan sinergisitas kebijakan fiskal nasional yang berupa keselarasan target kinerja makro dan kinerja program, kepastian pendanaan program prioritas dan pemenuhan belanja wajib, serta keselarasan arah pelaksanaan anggaran melalui peningkatan belanja produktif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan Fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sehat dan diselaraskan dengan dukungan dari Pemerintah Daerah melalui APBD untuk mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan dengan menerjemahkan arah kebijakan nasional kedalam strategi kewilayahan. Beberapa perangkat kebijakan telah disiapkan untuk mendukung penguatan sinergi fiskal tersebut berupa melalui penyusunan KEM PPKF Regional, Pengelolaan Risiko Fiskal Daerah, Pembangunan Indeks Regional Well-being, dan Sinergi Bagan Akun Standar. Tema KEM PPKF TA 2026 adalah “Kedaulatan Pangan, Energi, dan Ekonomi”. Untuk menjaga daya tahan ekonomi maka dalam jangka menengah Pemerintah juga mendorong penguatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan nilai tambah sumber daya manusia. Strategi jangka pendek diperlukan untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045 melalui akselerasi target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen), penguatan Well-being, dan konvergensi antar daerah. Untuk mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) di daerah, Pemerintah Daerah diharapkan terus meningkatkan kapabilitas ekonomi daerahnya, sehingga mampu meningkatkan produktivitas dan menurunkan Incremental Capital Output Ratio (ICOR) serta mengupayakan peningkatan belanja modal dan/atau belanja infrastruktur untuk mendukung akselerasi pembangunan dan melakukan efisiensi belanja daerah, meliputi belanja operasional dan belanja non-operasional. Selain itu, dalam menyusun kebijakan pendapatan, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) perlu dilakukan utamanya melalui perbaikan administrasi perpajakan daerah dan terus melakukan penggalian potensi. Selanjutnya, untuk aspek penguatan Well-being dilakukan melalui kebijakan Transfer Ke Daerah (TKD) yang asimetris dengan mempertimbangkan kebutuhan dan karakteristik setiap Pemerintah Daerah dan penguatan terhadap earmarking TKD dan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) serta penguatan evaluasi terhadap pemenuhan mandatory spending agar dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Adapun untuk aspek konvergensi daerah, diharapkan Pemerintah Daerah dapat melakukan penguatan kerjasama antar daerah sehingga dapat lebih terlibat dalam pemenuhan global supply chain melalui pengembangan sentra ekonomi baru. Selain itu, dengan pengembangan desa mandiri diharapkan dapat lebih mempercepat proses konvergensi antar daerah. Berdasarkan RKP tahun 2026 dan KEM PPKF TA 2026, Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota melakukan sinergi dan penyelarasan kebijakan Pemerintah Daerah dengan pemerintah pusat, guna mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045, 8 (delapan) misi Presiden atau Asta Cita, 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan rencana pembangunan kewilayahan pada RKP Tahun 2026 dan RPJMN 2025-2029 yang sudah mempertimbangkan potensi dan kondisi masing-masing daerah yang telah diselaraskan dengan target dan sasaran kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan serta menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan, Pemerintah Daerah menyusun RKPD, usulan target belanja makro daerah, dan target program kinerja daerah termasuk target pemenuhan belanja wajib yang diusulkan kepada pemerintah yang dijadikan sebagai dasar pemutakhiran RKPD terhadap RKP dan KEM PPKF yang disinergikan dengan sasaran pembangunan nasional. Pemerintah Daerah menetapkan RKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai pedoman penyusunan RKPD tahun 2026 yang memuat tema, prioritas nasional, dan sasaran pembangunan nasional meliputi laju pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, kontribusi PDRB provinsi, tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, rasio gini, indeks modal manusia, persentase penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, dan indeks kualitas lingkungan hidup daerah berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang perencanaan pembangunan nasional tentang rancangan RKP Tahun 2026. RKPD tahun 2026 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan APBD TA 2026. Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 yang dilakukan sesuai target kinerja makro daerah dan target kinerja program daerah, dan diselaraskan dengan pemutakhiran KEM PPKF Tahun 2026 yang selanjutnya hasil penilaian kesesuaian atas penyelarasan tersebut menjadi bagian penyempurnaan rancangan KUA dan PPAS yang disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk dilakukan pembahasan rancangan KUA dan PPAS serta mendapat persetujuan bersama kepala daerah dan DPRD. Selanjutnya, KUA dan PPAS yang telah disepakati bersama dimaksud menjadi dasar dalam penyusunan APBD TA 2026 dengan mengacu pada Pedoman Penyusunan APBD TA 2026. KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Provinsi Tahun 2026 berpedoman pada RKPD Tahun 2026 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026, sedangkan KUA dan PPAS Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota berpedoman pada RKPD Tahun 2026 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2026 dan RKPD provinsi Tahun 2026. Dalam kerangka pengelolaan belanja daerah pada APBD TA 2026, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada TA sebelumnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja mandatory spending serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan subkegiatan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam rangka penyelarasan kebijakan fiskal pusat dan daerah pada tahap perencanaan dan penganggaran, Pemerintah Daerah:
Selanjutnya, berdasarkan hasil pemutakhiran KEM PPKF dan rancangan akhir RKP sebagaimana dimaksud huruf b menjadi dasar dalam perumusan pedoman penyusunan APBD dan penetapan RKP dan KEM PPKF. Selanjutnya berdasarkan RKP Pemerintah Daerah menetapkan RKPD;
Sehubungan dengan hal tersebut, dalam menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS, Pemerintah Daerah untuk melampirkan:
sebagaimana telah disediakan dalam menu laporan:
pada SIPD-RI modul penganggaran. Selanjutnya, kelengkapan dalam penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS disajikan dalam tabel berikut:
NO URUSAN/PRO GRAM (RPJMD) INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM (RPJMD) URUSAN/PRO GRAM RKPD INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM (RKPD) SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG) URUSAN/PRO GRAM KUA/PPAS INDIKATOR TARGET DAN SATUAN PAGU PROGRAM (KUA/PPAS) SELISIH (BERTAMBAH / BERKURANG) KETERANGAN PERANGKAT DAERAH PENANGUNG JAWAB
Urusan Pendidikan…. Program… Rp. xxx Program… Rp. xxx Program dst Rp. xxx Program dst Rp. xxx Urusan dst… Urusan dst… TOTAL Keterangan:
10.Kolom ini memuat selisih antara pagu program pada RPJMD/RPD dengan pagu program pada RKPD; 11.Kolom ini memuat uraian urusan/nomenklatur program KUA/PPAS Tahun 2026; 12.Kolom ini memuat indikator outcome /program; 13.Kolom ini memuat besaran target dan satuan outcome /program; 14.Kolom ini memuat pagu program urusan/nomenklatur program KUA/PPAS Tahun 2026; 15.Kolom ini memuat selisih antara pagu program pada RKPD dengan pagu program pada KUA/PPAS; 16.Kolom ini memuat keterangan; 17.Kolom ini memuat nama Perangkat Daerah penanggung jawab. ...........,…...................2025 Kepala …... (…...............................) KONSISTENSI PROGRAM DAN PAGU PENDANAAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 DAN RPJMD DAN KUA/PPAS TAHUN PELAKSANAAN 2026
NAMA PROVINSI : NO INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI SESUAI KEM-PPKF TAHUN 2026 TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PADA KUA-PPAS PROVINSI 2026 KETERANGAN
DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO PROVINSI …......................,…...................2025 Kepala …... (…...............................)
NAMA KAB/KOTA : NO INDIKATOR KERANGKA EKONOMI MAKRO TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KAB/KOTA SESUAI KEM-PPKF TAHUN 2026 TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO KUA-PPAS KAB/KOTA 2026 KETERANGAN
1.Kolom ini memuat keterangan Nomor yang dicantumkan dengan angka; 2.Kolom ini memuat kerangka ekonomi makro; 3.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro yang terdapat pada KUA/PPAS provinsi tahun 2026; 4.Kolom ini memuat target kerangka ekonomi makro kabupaten/kota pada KUA/PPAS Tahun 2026; dan 5.Kolom ini memuat keterangan/penjelasan lebih lanjut, jika terdapat target yang tidak sesuai. DAFTAR KESELARASAN TARGET KERANGKA EKONOMI MAKRO NASIONAL DENGAN KABUPATEN/KOTA …......................,…...................2025 Kepala …... (…...............................)
NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
DAFTAR TINDAK LANJUT DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH ATAS KEBIJAKAN PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2026
Rp. xx g Belanja Pegawai diluar belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. g = (b - (c+d+e+f)) Rp. xx xx.xx% ALOKASI BELANJA PEGAWAI PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA TAHUN 2026 NAMA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
NO KOMPONEN PERHITUNGAN %EARMARK PENGGUNAAN PAGU JUMLAH KETERANGAN '" 2 (3 ( (s t6 • Pajak Kendaraan Brmotor (KB) 1o% untuk pembangunan danatau pemeliharnan Programn /Kegiatan/Sub Ke giatan mengikuti jalan serta peningkatan noda dan sarana transportsi KMK mengena penandaan sub.kegiatan 1 .. mum ]us fr E 'Kegietan/Sub lgegistan mnengieuti pepanda.an d KMK b Pajak Roleo.le 50%(75% untuk BPJS), Sisanya untuk Penegakkan programn /Ke giatan/Sub Ke giatan me ngikuti hukurn; KMK mengena penandaan sub.kegatan e 1 2 - fetal d NAMA KAB/KOTA : NO KOMPONEN PERHITUNGAN % EARMARK PENGOUNAAN PAGU JUMLAH KETERANGAN • . Open Pajak Kendaraaun Bernotor (PK9 1o utu pembangunan dan/atau pemelihara.an program /Kegiatan/Sub Kgiatan me nguti jalan erta peningkatan no«la don arena transporti KMK mengena penandaan subkegatan 1 2 b Pajak Barang dan Ja. Tertentu (pg.T) ats Tenaga Ls trike 10% untuk penyedie.an penerangan jalan urnur mnehiputi penyedaan dan pemeliharan infrastrutur program /Ke giatan/Sub Kgiatan mengiuti penerangan jalan turn serta perm bayaran bay ta KMK mengena penandaan subkegatan lonurns tenaga listrike untuk penerangan jalan urnurn penggunaan Tata Tenaga Listrike ' . . 2 c Pajak Air Tan»ah (PAT) 10% untuk pencegahan, penangulangan, dan pernuihen peneeraran den/atau kerus.ak.an lingkungan hifup dalam daera.h kab/kota yang program /Ke giatan/Sub Kegiatan mnengikuti berdarnpeak terhadap kualitas dan kuantitas air tan.ah, KMK mengenai penandaan sub.kegatan mnehiputi. penanamnan pohon; pembuatan lubang ata pengunaan AT surnur rsapan; pelestarian hutan ataeu pepoho.nan; dan pengelolaan lirnbaa h ' eettaS lqeeei '-e ti . a a 2 d Pajak Rokok 50%(75%untule B3PIS), Sis.any.a tuntue Penegakk.an program /Kegiatan/Sub Kegiatan mengikuti hukurn; KMK mnengera penandaan sub.kegatan dari target pendapatan pengeunan Pajak Rolol 1 2 e f II. PRINSIP PENYUSUNAN APBD Penyusunan APBD TA 2026 didasarkan prinsip sebagai berikut:
III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH A. Kebijakan Umum
Selanjutnya, kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah dalam penyusunan APBD TA 2026:
Dalam rangka melakukan penyesuaian terhadap efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2026 yang bersumber dari TKD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah perlu melakukan identifikasi atas alokasi anggaran belanja daerah dalam APBD TA 2026 yang terdampak adanya efisiensi/pengalihan yang bersumber dari TKD, dengan memperhatikan: 1) aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, serta manfaat yang diutamakan untuk mendukung pencapaian 8 (delapan) misi atau Asta Cita dan pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas dan mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen); 2) pemenuhan belanja yang bersifat wajib dan mengikat sesuai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat berupa pendidikan dan kesehatan, belanja pegawai, pembayaran iuran jaminan kesehatan, pembayaran cicilan pokok pinjaman, kewajiban kepada pihak ketiga.
1) belanja pegawai; 2) belanja barang dan jasa; 3) belanja bunga; 4) belanja subsidi; 5) belanja hibah; dan 6) belanja bantuan sosial; diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan subrincian objek yang dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD dan SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pelaksanaan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan provinsi dan/atau kabupaten/kota dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan pemerintahan konkuren berkenaan; 2) pelaksanaan unsur pendukung urusan pemerintahan, unsur penunjang urusan pemerintahan, unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta unsur kewilayahan, dianggarkan pada SKPD berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) pelaksanaan unsur pemerintahan umum dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan unsur pemerintahan umum. 4) pelaksanaan unsur kekhususan dan keistimewaan dilaksanakan dan dianggarkan pada SKPD dalam Pemerintah Daerah yang memiliki unsur kekhususan dan keistimewaan. 5) pelaksanaan hubungan keuangan antar daerah provinsi, antar daerah kabupaten/kota, antar provinsi dan kabupaten/kota serta provinsi atau kabupaten/kota ke desa dianggarkan melalui belanja bantuan keuangan pada SKPD yang melaksanakan unsur penunjang urusan pemerintahan pengelolaan keuangan daerah; dan 6) pelaksanaan dukungan daerah otonomi baru dianggarkan pada SKPD sekretariat daerah di biro/bagian pemerintahan sebagai unsur pendukung urusan pemerintahan.
1) perencanaan, termasuk digunakan pada saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), penyusunan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), dan RKPD, bertujuan untuk mengarahkan pengusul baik masyarakat, aparatur, dan/atau DPRD fokus pada kinerja; 2) penganggaran, digunakan pada saat proses penentuan PPAS dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD bertujuan untuk menganalisis kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/kegiatan/subkegiatan; dan 3) pengawasan, digunakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada saat aktifitas pengawasan yang bertujuan untuk menentukan batasan kewajaran antara beban kerja dan biaya atas program/ kegiatan/subkegiatan.
1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran pada SKPD; 2) referensi penyusunan proyeksi prakiraan maju; dan 3) bahan penghitungan pagu indikatif APBD.
1) batas tertinggi yang besarannya tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan; dan 2) dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
Selanjutnya, untuk pemberian honorarium penanggung jawab pengelola keuangan daerah, dalam hal pelaksanaan tugas dan wewenang sebagai penanggung jawab pengelola keuangan daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, penanggung jawab pengelola keuangan tersebut tidak diberikan honorarium.
B. Kebijakan Pendapatan Daerah
Selanjutnya, PAD meliputi:
1) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah merupakan pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai pajak daerah dan retribusi daerah. 2) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah meliputi jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3) Pajak daerah merupakan kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 4) Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. 5) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah serta penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah pada tahun anggaran berkenaan dilakukan dalam penyusunan APBD/perubahan APBD. Selanjutnya, penyesuaian target pajak daerah dan retribusi daerah tidak dapat dilakukan dalam perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD. 6) Penetapan kebijakan pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah, untuk memperhatikan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. 7) Penyesuaian tarif pajak daerah dan retribusi daerah, nilai objek pengenaan pajak daerah dan retribusi daerah disertai dengan analisis dampak sosial-ekonomi masyarakat serta hasil penilaian atas objek pengenaan pajak dan retribusi daerah terlebih dahulu disosialisasikan kepada masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan berlandaskan asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Berkaitan dengan itu, struktur dan kebijakan penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: 1) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dalam struktur APBD disesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023, sebagai berikut: a) Pajak daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah provinsi:
(a) PKB; (b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB); (c) Pajak Alat Berat (PAB); (d) Pajak Air Permukaan (PAP);
(a) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB); (b) Pajak Rokok; dan (c) Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB). b) Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota:
(a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); (b) Pajak Reklame; (c) Pajak Air Tanah (PAT); (d) Opsen PKB; dan (e) Opsen BBNKB.
(a) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); (b) PBJT:
ii. tenaga listrik; iii. jasa perhotelan; iv. jasa parkir; dan
(c) Pajak MBLB; dan (d) Pajak Sarang Burung Walet. c) Retribusi daerah, terdiri atas:
(a) pelayanan kesehatan; (b) pelayanan kebersihan; (c) pelayanan parkir di tepi jalan umum; (d) pelayanan pasar; dan (e) pengendalian lalu lintas.
(a) penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya; (b) penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan; (c) penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan; (d) penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila; (e) pelayanan rumah pemotongan hewan ternak; (f) pelayanan jasa kepelabuhanan; (g) pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga; (h) pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air; (i) penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan (j) pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(a) persetujuan bangunan gedung; (b) penggunaan tenaga kerja asing; dan (c) pengelolaan pertambangan rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilakukan berdasarkan perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota. Selanjutnya, untuk penetapan PBB-P2 serta kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) agar mempertimbangkan kondisi masyarakat agar tidak menimbulkan beban khususnya bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat melakukan penundaan atau mencabut Perkada pemberlakuan kenaikan tarif dan/atau kenaikan NJOP PBB-P2 dan memberlakukan Perkada tahun sebelumnya, terutama kenaikan yang memberatkan masyarakat sesuai dengan kondisi wilayah, sebagaimana maksud Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/4528/SJ tentang Penyesuaian Penetapan Kebijakan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. 2) Pemberlakuan ketentuan mengenai PKB, BBNKB, Pajak MBLB, Opsen PKB, Opsen BBNKB, dan Opsen Pajak MBLB berlaku mulai tanggal 5 Januari 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dengan mempertimbangkan masa pajak daerah. Untuk masa pajak daerah yang ditetapkan sebelum 5 Januari 2025, belum diberlakukan opsen pajak. 3) Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah, memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah. b) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah ditetapkan dalam surat ketetapan pajak daerah setiap masa pajak untuk menjadi dasar penagihan pajak. c) Jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak disampaikan melalui surat pemberitahuan pajak daerah setiap masa pajak untuk kemudian dilakukan penelitian untuk menilai:
d) Masa Pajak merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Kepala Daerah untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah. e) Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi serta tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Pajak dan Retribusi. 4) Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit: a) Kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi pajak daerah dan retribusi daerah. b) Kebijakan makro ekonomi daerah meliputi struktur ekonomi daerah, proyeksi pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, dan daya saing daerah. Kebijakan makro ekonomi daerah diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional dan kebijakan makro ekonomi yang mendasari penyusunan APBN. c) Potensi pajak daerah dan retribusi daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah 3 (tiga) tahun terakhir, peningkatan jumlah wajib pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan jumlah objek pajak daerah dan retribusi daerah, hasil pendataan potensi pajak daerah dan retribusi daerah, serta tarif yang telah ditetapkan dalam Perda mengenai pajak daerah dan retribusi daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. d) Target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan melalui keputusan kepala daerah dan menjadi bagian dalam proses penyusunan rancangan KUA dan rancangan PPAS/rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS yang dibahas bersama antara Kepala Daerah dan DPRD untuk mendapat kesepakatan bersama. e) Keputusan Kepala Daerah atas target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d) dapat ditetapkan setelah dilakukan penilaian kesesuaian antara target pajak daerah dan retribusi daerah oleh Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk Pemerintah Daerah Provinsi dan oleh Gubernur untuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara. f) Dalam melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf e) menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara melakukan penilaian terhadap kebijakan makro ekonomi daerah dan Menteri melakukan penilaian terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Penetapan target penerimaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada angka 4) untuk Opsen PKB, target Opsen BBNKB, dan target Opsen MBLB memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Target Opsen PKB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan dengan memperhatikan hasil pendataan kendaraan bermotor dan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen PKB TA sebelumnya; b) Target Opsen BBNKB pada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen BBNKB TA sebelumnya; dan c) Target Opsen MBLB pada Pemerintah Daerah provinsi dianggarkan dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan Opsen MBLB TA sebelumnya. 6) Teknis pemungutan Opsen PKB dan BBNKB memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang ditetapkan oleh gubernur untuk wilayah kabupaten/kota dalam wilayah administrasi bersangkutan; b) Besaran pokok Opsen PKB dan Opsen BBNKB terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a) ditetapkan bersamaan dengan besaran pokok PKB dan BBNKB dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor; c) Berdasarkan SKPD atau dokumen yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada huruf b), wajib pajak membayar Opsen PKB dan Opsen BBNKB bersamaan dengan pembayaran PKB dan BBNKB, dengan menggunakan SSPD atau dokumen yang dipersamakan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB dilakukan sekaligus dengan pembayaran PKB dan BBNKB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; d) Pembayaran sebagaimana dimaksud huruf c) dilakukan melalui Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT); dan e) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen PKB dan Opsen BBNKB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota. f) Ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai sistem administrasi manunggal satu atap kendaraan bermotor berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor. 7) Teknis pemungutan Opsen MBLB memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) Wajib Pajak melakukan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB; b) Pembayaran Opsen Pajak MBLB oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) ke kas daerah provinsi dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas daerah kabupaten/kota dalam SSPD Pajak MBLB. Adapun yang dimaksud dengan "bersamaan" adalah pembayaran Opsen Pajak MBLB dilakukan sekaligus dengan pembayaran Pajak MBLB melalui mekanisme setoran yang dipisahkan (split payment) secara langsung atau otomatis; c) Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada huruf a) dicantumkan dalam SPTPD Pajak MBLB; dan d) Dalam rangka akuntabilitas penerimaan atas pembayaran Opsen Pajak MBLB, bank penerima melakukan pemberitahuan secara elektronik atau cetak kepada Pemerintah Daerah provinsi. 8) Pengaturan PBJT atas jasa parkir, retribusi jasa umum pelayanan parkir ditepi jalan umum, dan retribusi jasa usaha penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan, dengan penjelasan: a) PBJT atas jasa parkir merupakan jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor; b) retribusi jasa umum untuk pelayanan parkir ditepi jalan umum merupakan penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah; dan c) retribusi jasa usaha berupa penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. d) Penetapan tarif parkir oleh penyelenggara fasilitas parkir selaras dengan besaran tarif atas objek retribusi layanan parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali terdapat perbedaan terhadap layanan parkir yang diberikan. e) Dalam hal telah ditetapkan batasan tertinggi tarif parkir dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di daerah, maka tarif parkir tersebut sudah termasuk PBJT Jasa Parkir. Dalam hal tarif parkir belum termasuk PBJT Jasa Parkir maka Pemerintah Daerah wajib menegaskan dalam Perkada mengenai tata cara pemungutan PBJT Jasa Parkir sehingga tidak membebani penyelenggara fasilitas parkir. f) Dalam hal tidak terdapat pembayaran atas jasa parkir yang diberikan oleh penyelenggara fasilitas parkir, dasar pengenaan PBJT Jasa Parkir dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan, sehingga penyelenggara fasilitas parkir ditetapkan sebagai wajib pajak atas PBJT Jasa Parkir. 9) Dalam rangka efektivitas pemungutan pajak daerah yang terkait dengan legalitas perijinannya memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a) kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi/badan yang memiliki ijin atau belum/tidak memiliki ijin dan telah memenuhi kriteria sebagai objek pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka orang pribadi/badan tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak; b) pembayaran pajak oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada huruf a) bukan merupakan objek pungutan liar; c) perangkat daerah pelaksana pemungut pajak berkoordinasi dengan perangkat daerah yang tugas dan fungsinya terkait penegakan Perda dan perangkat daerah yang melaksanakan urusan perizinan, untuk menertibkan kegiatan yang belum memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; d) khusus untuk pemungutan Pajak MBLB:
10) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Selanjutnya, penetapan tarif retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan tersebut memperhatikan biaya penyediaan jasa yang merupakan biaya dalam rangka penanganan sampah meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, serta biaya modal, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11) Pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi retribusi jasa usaha. Untuk itu, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalisasikan pemanfaatan BMD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. 12) Pendanaan atas penyelenggaraan layanan yang retribusinya telah dirasionalisasikan seperti cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, layanan tera/tera ulang, serta pengujian kendaraan bermotor, tetap dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. 13) Penerimaan atas pelayanan yang merupakan objek retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD serta penerimaan atas pemanfaatan aset daerah dianggarkan dan dicatatkan sebagai retribusi daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 14) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. Pemanfaatan dari penerimaan retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan retribusi diatur dengan Perkada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 15) Kebijakan pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Pemerintah Daerah agar memperhatikan: a) Kepala Daerah dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan retribusi yang dilakukan dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi dan/atau objek pajak daerah atau retribusi daerah. b) Keringanan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah diberikan setelah ditetapkan ketetapan pajak daerah dan/atau retribusi daerah. c) Pengurangan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sebelum ditetapkan ketetapan pajak dan/atau retribusinya. d) Pembebasan dan/atau penghapusan atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah mempertimbangkan kepatuhan pembayaran wajib pajak dan/atau wajib retribusi selama 2 (dua) tahun terakhir dan tidak diberikan terhadap piutang pajak dan/atau retribusi yang masih dapat ditagihkan. e) Kebijakan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (a), memperhatikan:
(a) kriteria pengecualian objek BPHTB untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR; dan (b) peraturan Kepala Daerah mengenai penghapusan retribusi persetujuan bangunan gedung untuk kepemilikan rumah pertama bagi MBR.
(a) operasional penggunaan alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda 2 (dua) dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (fixed wings, rotary wings, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan (b) operasional penggunaan komponen utama/penunjang alat peralatan pertahanan keamanan meliputi ambulan, Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, hydrofoil, dan kapal rumah sakit; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. f) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Kepala Daerah dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksinya kepada pelaku usaha di daerahnya. Insentif fiskal dimaksud dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Kepala Daerah berdasarkan pertimbangan:
g) Pemberian insentif fiskal untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional, berupa:
(a) keringanan biaya untuk pungutan PAP untuk pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air/Minihidro (PLTA/M) oleh Pemerintah Daerah; dan (b) keringanan PBB-P2, terutama untuk sektor rumah tangga yang memasang Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) Atap.
16) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan pemungutan retribusi dengan ketentuan: a) kerjasama tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas pemungutan retribusi dengan tidak menambah beban wajib retribusi; b) penerimaan retribusi dilaksanakan oleh pihak ketiga disetor ke RKUD secara bruto; dan c) pemberian imbalan jasa kepada pihak ketiga dilakukan melalui belanja APBD yang tata cara penyelenggaraan kerjasama atau penunjukan pihak ketiga ditetapkan dengan Perkada, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. 17) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan/pemutakhiran data objek dan subjek pajak dan retribusi, penentuan target cakupan layanan, penentuan besarnya pajak dan retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak dan retribusi kepada Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi. 18) Mendorong pengisian SDM dan peningkatan kualitas SDM bagi aparatur pelaksana pemeriksa pajak daerah dan retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 19) Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB, Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah provinsi melaksanakan sinergi dan dapat menganggarkan sinergi pendanaan untuk biaya yang muncul dalam pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, Opsen BBNKB, Pajak MBLB, dan Opsen Pajak MBLB dengan ketentuan: a) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen PKB dan Opsen BBNKB dan bentuk sinergi antara provinsi dan kabupaten/kota dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan PKB, Opsen PKB, BBNKB, dan Opsen BBNKB sesuai yang diatur dalam Perkada provinsi di wilayah kabupaten/kota tersebut berada. b) ketentuan lebih lanjut mengenai pemungutan Opsen Pajak MBLB dan bentuk sinergi antara kabupaten/kota dan provinsi dalam implementasi kebijakan yang berdampak pada pemungutan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB sesuai yang diatur dalam Perkada kabupaten/kota di dalam wilayah provinsi. c) sinergi sebagaimana dimaksud pada huruf a) dan huruf b) disusun dalam dokumen rencana kerja yang disepakati bersama dan menjadi bagian dari optimalisasi pemungutan pajak beserta opsennya. Pemerintah Daerah harus memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya, sebagai berikut: 1) Penggunaan atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB Hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum. 2) Penggunaan atas hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi tenaga listrik untuk penerangan jalan umum termasuk pembayaran ketersediaan layanan atas penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum yang disediakan melalui skema pembiayaan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU). 3) Penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok Hasil penerimaan pajak rokok bagian provinsi, dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum. Selanjutnya, dalam penggunaan atas hasil penerimaan Pajak Rokok untuk memperhatikan: a) penggunaan Pajak Rokok untuk pelayanan kesehatan:
b) penggunaan Pajak Rokok untuk penegakan hukum digunakan untuk:
(a) sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau; dan (b) operasi pemberantasan rokok ilegal. diprioritaskan apabila Dana Bagi Hasil – Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.
4) Penggunaan atas hasil penerimaan PAT Hasil penerimaan PAT dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten/kota yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas air tanah, meliputi: a) penanaman pohon; b) pembuatan lubang atau sumur resapan; c) pelestarian hutan atau pepohonan; dan d) pengelolaan limbah. 5) Guna pelaksanaan evaluasi atas pemenuhan belanja wajib yang didanai dari hasil penerimaan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus: a) mengidentifikasi hasil penerimaan pajak daerah berpedoman pada keputusan menteri keuangan mengenai penandaan rincian belanja dari hasil penerimaan pajak daerah yang telah ditentukan penggunaannya; dan b) melengkapi informasi sumber pendanaan untuk belanja wajib yang harus dialokasikan dari hasil penerimaan pajak daerah pada SIPD-RI. 6) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak memenuhi ketentuan penggunaan hasil penerimaan pajak untuk kegiatan yang telah ditentukan penggunaannya, dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. 2) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2026 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas inventasi Pemerintah Daerah, berupa: a) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah; b) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu; c) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; d) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau e) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah; sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. 2) Lain-lain PAD yang sah diurai kedalam objek yang terdiri atas: a) Hasil Penjualan dan Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar; b) Hasil Kerja Sama Daerah; c) Jasa Giro; d) Hasil Pengelolaan Dana Bergulir; e) Pendapatan Bunga; f) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah; g) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain; h) Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing; i) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan; j) Pendapatan Denda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan; k) Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda; l) Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan; m) Pendapatan dari Pengembalian; n) Pendapatan BLUD; o) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP); p) Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht); q) Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf; r) Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak; s) Hasil Pengelolaan Dana Abadi Daerah (DAD); t) Pungutan bagi Wisatawan Asing; dan u) Pendapatan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. 3) Kebijakan Hasil Pengelolaan DAD dan Pungutan bagi Wisatawan Asing: a) Hasil pengelolaan DAD:
menambah pokok DAD; dan/atau pemanfaatan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas Daerah, setelah terpenuhinya target dari tujuan pemanfaatan;
sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022. b) Pungutan bagi Wisatawan Asing merupakan sumber pendanaan yang diterima Pemerintah Daerah Provinsi Bali sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (a) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
1) Pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat berupa TKD ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 2) Penetapan pendapatan TKD berdasarkan kebijakan TKD mengacu pada RPJMN dan ketentuan peraturan perundang- undangan terkait, selaras dengan RKP dan dituangkan dalam nota keuangan dan rancangan APBN TA 2026. Kebijakan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan dibahas terlebih dahulu dalam forum dewan pertimbangan otonomi daerah. 3) Arah kebijakan TKD dalam RKP Tahun 2026 adalah sebagai berikut: a) Mengarahkan pemanfaatan TKD berdasarkan perencanaan berbasis Tematik Holilstik Integratif dan Spasial (THIS); b) Mengarahkan kebijakan TKD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, penurunan kemiskinan absolut, dan peningkatan kualitas SDM di daerah; c) Mensinergikan pemanfaatan TKD dengan sumber pendanaan lainnya untuk mendorong belanja daerah yang produktif dan berkualitas; d) Mengarahkan kebijakan serta pengalokasian TKD yang bersifat asimetris sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerah; dan e) Meningkatkan kualitas tata kelola TKD, mulai dari perencanaan, pengalokasian, pemanfaatan, pengendalian dan evaluasi untuk mendukung pencapaian prioritas nasional serta target pembangunan daerah. 4) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari TKD berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam Undang-undang mengenai APBN dengan rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan Peraturan Presiden. 5) Selain menganggarkan pendapatan TKD dari alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN dan peraturan presiden mengenai rincian APBN yang memuat rincian alokasi TKD bagi provinsi dan kabupaten/kota dapat juga berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Dalam hal terdapat penyesuaian kebijakan efisiensi/pengalihan dalam APBD TA 2026 atas rincian TKD dan memperhatikan kebijakan efisiensi TKD yang telah ditetapkan oleh Pemerintah untuk TA 2025 sesuai amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian terhadap rincian pendapatan yang bersumber dari TKD dimaksud sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Pendapatan TKD terdiri dari: a) Dana Bagi Hasil (DBH); b) Dana Alokasi Umum (DAU); c) Dana Alokasi Khusus (DAK); d) Dana Otonomi Khusus; e) Dana Keistimewaan; dan f) Dana Desa. 8) Selain TKD, terdapat Dana Insentif Fiskal yang diberikan kepada daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. 9) Pendapatan DBH: a) DBH terdiri dari:
dan
10) Pendapatan DAU terdiri dari: a) Bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya; dan b) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. 11) Pendapatan DAK terdiri dari: a) DAK Fisik; b) DAK Non Fisik; dan c) Hibah kepada Daerah. 12) Pendapatan Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan undang-undang mengenai otonomi khusus: a) Provinsi Papua, terdiri dari:
b) Provinsi Aceh, terdiri dari:
13) Pendapatan Dana Keistimewaan dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. 14) Pendapatan Dana Desa merupakan pendapatan desa yang bersumber dari APBN. 15) Struktur pendapatan TKD tersebut berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, untuk struktur TKD terdiri atas: 1) DBH Kebijakan DBH dalam penyusunan APBD TA 2026 untuk memperhatikan: a) DBH merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam APBN dan kinerja tertentu, yang dibagikan kepada daerah penghasil dengan tujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah, serta kepada daerah lain nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif dan/atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah. b) Alokasi pagu DBH ditetapkan berdasarkan realisasi penerimaan 1 (satu) tahun sebelumnya. c) Dalam hal realisasi penerimaan negara belum tersedia, dapat digunakan perkiraan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. Struktur DBH dalam penyusunan APBD TA 2026 diuraikan ke dalam: a) DBH–Pajak
Struktur DBH–Pajak dalam penyusunan APBD TA 2026 diuraikan ke dalam sub rincian:
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PPh dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH- PPh, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PPh TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PPh berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PPh termasuk pendapatan DBH-PPh kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-PPh mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-PBB dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH- PBB, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-PBB TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-PBB berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-PBB termasuk pendapatan DBH-PBB kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-PBB mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-CHT dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH- CHT, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-CHT TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH–CHT berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-CHT atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH–CHT yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan TA 2026 termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi DBH-CHT TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-CHT mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. (d) Penggunaan pendapatan DBH-CHT termasuk sisa DBH-CHT tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 66A ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Pasal 64 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, yaitu untuk:
i) pelatihan peningkatan kualitas tembakau; ii) penanganan panen dan pasca panen; iii) penerapan inovasi teknis; dan/atau iv) dukungan sarana dan prasarana usaha tani tembakau. ii. pembinaan industri, meliputi: i) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pengolahan limbah industri tembakau; ii) pembinaan dan peningkatan SDM pada usaha industri tembakau kecil dan menengah; iii) pembangunan, pengelolaan, dan pengembangan kawasan industri hasil tembakau dan/atau sentra industri hasil tembakau; dan/atau iv) penyediaan/pemeliharaan infrastruktur yang mendukung industri hasil tembakau. iii. pembinaan kualitas lingkungan, meliputi: i) kegiatan untuk meningkatkan pelayanan dan sarana dan prasarana dibidang kesehatan; dan/atau ii) kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. iv. sosialisasi ketentuan dibidang cukai, yaitu penyampaian informasi ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang cukai kepada masyarakat dan/atau pemangku kepentingan.
i) pengumpulan informasi peredaran barang kena cukai illegal; ii) operasi pemberantasan barang kena cukai illegal; dan/atau iii) penyediaan/pemeliharaan sarana dan/atau prasarana pendukung kegiatan pemberantasan barang kena cukai ilegal. vi. kegiatan lainnya yang ditetapkan dalam undang- undang mengenai APBN, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. b) DBH–SDA
Struktur DBH–SDA dalam penyusunan APBD TA 2026 diuraikan ke dalam sub rincian:
(b) Pendapatan DBH-SDA Kehutanan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan. (c) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (d) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan selain DBH SDA Kehutanan-DR berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH- SDA Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR termasuk kurang dan/atau lebih salur DBH-SDA Kehutanan selain DBH-SDA Kehutanan-DR tahun- tahun sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, pendapatan alokasi DBH- SDA kehutanan selain DBH-SDA kehutanan DR ditampung pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2026. (e) Penggunaan pendapatan DBH-SDA Kehutanan-DR termasuk sisa DBH-SDA Kehutanan-DR tahun sebelumnya digunakan oleh provinsi untuk membiayai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan penggunaan DBH-SDA Kehutanan-DR untuk rehabilitasi hutan dan lahan, kegiatan pendukung rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, dengan ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan DBH- SDA Kehutanan-DR berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Dana Reboisasi. (f) Dalam hal terdapat sisa DBH-SDA Kehutanan-DR provinsi atau atau sisa DBH-SDA Kehutanan-DR kabupaten/kota, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali sisa DBH-SDA Kehutanan- DR provinsi atau sisa DBH-SDA Kehutanan-DR kabupaten/kota dimaksud pada TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Kehutanan-DR mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara atau berdasarkan informasi resmi alokasi DBH-SDA Mineral dan Batubara yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 termasuk pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Mineral dan Batubara mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi, termasuk pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA Minyak Bumi dan Gas Bumi mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. (d) Pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dianggarkan sesuai dengan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh. (e) Dalam hal belum ditetapkan penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2026, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta Provinsi Aceh menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (f) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh belum ditetapkan, penganggaran DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh TA 2025 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (g) Dalam hal terdapat alokasi DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH- SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh yang penggunaannya sudah ditentukan (earmarked) kurang bayar pada TA 2024 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2025, Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta Provinsi Aceh dapat menganggarkan kembali pada TA 2026 dengan melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan gas alam untuk Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya serta tambahan DBH-SDA pertambangan minyak dan gas bumi untuk Provinsi Aceh mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Panas Bumi termasuk pendapatan DBH-SDA Panas Bumi kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, alokasi pendapatan DBH-SDA Panas Bumi ditampung penganggarannya dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026.
(b) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. (c) Dalam hal alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DBH-SDA Perikanan termasuk pendapatan DBH-SDA Perikanan kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, alokasi pendapatan DBH-SDA Perikanan ditampung penganggarannya pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2026. c) DBH Lainnya-DBH Sawit
2) DAU a) DAU merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan dan layanan publik antar daerah. b) DAU digunakan untuk memenuhi pencapaian SPM berdasarkan tingkat kinerja capaian layanan daerah. c) Pendapatan DAU dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DAU. d) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DAU dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DAU, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DAU TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. e) Dalam hal alokasi pendapatan DAU berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi DAU atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi DAU diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, pendapatan alokasi DAU ditampung penganggarannya pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2026. f) Pendapatan DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya. g) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya termasuk untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Bagi daerah yang tidak menerima alokasi DAU, untuk mendukung pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan diperhitungkan dari alokasi DBH sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 130 beserta penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 65 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023. h) Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya untuk:
(a) mendukung penggajian Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK); (b) mendukung pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di kelurahan; dan (c) kegiatan lainnya, berupa kegiatan sesuai arahan Presiden yang harus dilakukan oleh seluruh daerah dalam urusan layanan umum.
i) Dalam hal terdapat selisih lebih bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi penggunaan DAU dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. j) Dalam hal terdapat sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2025, Pemerintah Daerah menganggarkan kembali sisa bagian DAU yang ditentukan penggunaanya TA 2025 tersebut dalam APBD TA 2026 untuk bidang yang sama. 3) DAK a) DAK merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan dengan tujuan untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan dan/atau kebijakan tertentu yang menjadi prioritas nasional dan membantu operasionalisasi layanan publik, yang penggunaannya telah ditentukan oleh pemerintah. b) DAK dialokasikan sesuai dengan kebijakan pemerintah untuk mendanai program, kegiatan, subkegiatan dan/atau kebijakan tertentu dengan tujuan mencapai prioritas nasional, mempercepat pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik, mendorong pertumbuhan perekonomian daerah, dan/atau mendukung operasionalisasi layanan publik. c) Kebijakan pemerintah didasarkan pada RPJMN, RKP, KEM PPKF, arahan presiden, dan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) DAK terdiri atas:
e) DAK dialokasikan untuk mencapai target kinerja daerah yang ditetapkan oleh pemerintah. f) Hibah kepada daerah yang bersumber dari luar negeri dilakukan melalui pemerintah. g) Dalam hal penyaluran DAK Fisik dan DAK Nonfisik belum ditransfer ke RKUD sesuai tahapan penyaluran, Pemerintah Daerah dapat memanfaatkan kas yang tersedia untuk melakukan pembayaran atas pelaksanaan kegiatan DAK Fisik dan DAK Nonfisik yang capaian kinerjanya (realisasi fisik dan keuangan) telah memenuhi persyaratan penyaluran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; h) Program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersumber dari DAK berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. i) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menyesuaikan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian program, kegiatan, dan subkegiatan dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. j) Anggaran dukungan perencanaan DAK yang terpadu, pelaporan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAK, baik untuk realisasi fisik anggaran, maupun capaian jangka pendek, menengah, dan panjang dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang bidang perencanaan dan SKPD terkait. Dukungan pelaksanaan dapat dimanfaatkan dalam penyusunan laporan pelaksanaan DAK yang dilengkapi dengan indikator output, capaian hasil jangka pendek (IO), dan outcome, rapat koordinasi, maupun perjalanan dinas jika dibutuhkan dengan pelaksanaan kegiatan harus sangat selektif dan mempertimbangkan urgensi. Struktur DAK dalam penyusunan APBD TA 2026 diuraikan ke dalam: a) DAK Fisik
(a) dalam rangka menjaga capaian keluaran DAK Fisik, Pemerintah Daerah menyampaikan Rencana Kegiatan (RK) untuk mendapatkan persetujuan; (b) K/L dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional memberikan persetujuan atas RK dimaksud setelah dilakukan penilaian. Tata cara persetujuan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DAK Fisik; (c) penganggaran DAK Fisik dalam APBD sesuai dengan penetapan dokumen RK DAK Fisik yang telah dibahas Perangkat Daerah dan mendapat persetujuan K/L; (d) RK yang telah disetujui menjadi dasar Pemerintah Daerah melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Pengadaan barang dan jasa yang diusulkan agar memenuhi ketentuan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. (e) dalam kondisi tertentu berupa bencana alam, bencana non alam, dan/atau bencana sosial, RK yang telah disetujui dapat dilakukan perubahan.
1) sisa DAK Fisik merupakan selisih dana yang sudah disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke RKUD dengan penyerapan atau realisasi anggaran pelaksanaan DAK Fisik di Daerah. 2) sisa DAK Fisik terdiri dari sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dan sisa DAK Fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya. 3) pengakuan Sisa DAK Fisik TA sebelumnya, dilakukan setelah Pemerintah Daerah menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran pada tahun berjalan dengan lengkap dan benar dengan berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan. 4) sisa DAK Fisik digunakan dengan mengacu pada petunjuk teknis TA penggunaan. 5) penggunaan sisa DAK Fisik 1 (satu) TA sebelumnya dapat dilakukan setelah terdapat pengakuan. 6) sisa DAK Fisik dapat digunakan untuk bidang/subbidang DAK Fisik yang outputnya belum tercapai dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah. 7) sisa DAK Fisik untuk bidang/subbidang yang output belum tercapai dan/atau sesuai dengan kebutuhan daerah, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi sisa DAK Fisik mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. b) DAK Nonfisik
Selanjutnya, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
c) Hibah Kepada Daerah
1) penerimaan dalam negeri; 2) pinjaman luar negeri; dan/atau 3) hibah luar negeri.
4) Dana Otonomi Khusus a) Dana Otonomi Khusus merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai otonomi khusus sebagaimana ditetapkan dalam undang- undang mengenai otonomi khusus. b) Daerah tertentu yaitu Provinsi Aceh berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Provinsi Papua berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. c) Pendapatan Otonomi khusus untuk Provinsi Aceh terdiri dari:
d) Penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas:
(a) penerimaan yang bersifat umum setara dengan 1% (satu persen) dari plafon DAU Nasional. (b) penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua lima persen) dari plafon DAU Nasional.
e) Pendapatan Otonomi Khusus dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang- undang mengenai APBN atau rincian alokasi TKD menurut provinsi dan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam peraturan presiden atau berdasarkan informasi resmi mengenai alokasi Otonomi Khusus TA 2026 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan. f) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Otonomi Khusus dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Otonomi Khusus atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Otonomi Khusus, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan Otonomi Khusus TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. g) Dalam hal alokasi pendapatan Otonomi Khusus berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Otonomi Khusus atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Otonomi Khusus termasuk kurang dan/atau lebih salur tahun-tahun sebelumnya dan/atau penggunaan sisa alokasi Otonomi Khusus TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan pendapatan Otonomi Khusus mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. h) Penggunaan alokasi dana otonomi khusus Pemerintah Aceh untuk TA 2026 disesuaikan dengan ketentuan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006, untuk:
(a) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari pendapatan dialokasikan untuk membiayai pendidikan di Aceh, dan dapat digunakan seperti untuk peningkatan kapasitas aparatur, tenaga pendidik, pemberian beasiswa baik ke dalam maupun ke luar negeri dan kegiatan Pendidikan lainnya sesuai dengan skala prioritas; dan (b) paling banyak 70% (tujuh puluh persen) dari pendapatan 30% (tiga puluh persen), dialokasikan untuk membiayai program pembangunan yang disepakati bersama antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
i) Alokasi dana otonomi khusus Papua disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, dan Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua serta dan penggunaannya ditujukan untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022-2041 yang dijabarkan dalam jangka menengah melalui Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) dengan mengedepankan prinsip pengelolaaan keuangan yang baik. j) Penggunaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus Provinsi Papua terdiri atas:
(a) 35% (tiga puluh lima persen) untuk belanja Pendidikan provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; (b) 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja Kesehatan dan perbaikan gizi provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; (c) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja infrastruktur provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya; (d) 10% (sepuluh persen) untuk belanja bantuan pemberdayaan masyarakat adat provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya, Penggunaan DBH diprioritaskan bagi Orang Asli Papua (OAP) pada daerah penghasil dan terdampak.
(a) penerimaan yang bersifat umum, untuk:
ii. peningkatan kesejahteraan OAP dan penguatan lembaga adat; dan iii. hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja, untuk:
ii. paling sedikit 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan iii. pemberdayaan ekonomi masyarakat.
(a) pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan; (b) energi listrik; (c) air bersih; (d) telekomunikasi; dan (e) sanitasi lingkungan. k) DTI dalam rangka otonomi khusus provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Papua dapat digunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi DTI untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari DTI untuk TA berkenaan. l) Selain penggunaan dana otonomi khusus tersebut di atas, Pemerintah Daerah provinsi Papua dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 17, Pasal 18 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021, memprioritaskan untuk:
(a) menyelenggarakan Pendidikan sesuai dengan kewenangannya mengalokasikan anggaran Pendidikan sampai dengan jenjang pendidikan tinggi yang pendanaannya paling sedikit didanai melalui dana otonomi khusus dan tambahan DBH Migas (minyak dan gas) Otonomi Khusus yang rincian penggunaannya tercantum dalam rincian penggunaan dana DBH Minyak dan Gas Bumi Otonomi Khusus dan Dana Otonomi Khusus; dan (b) setiap penduduk provinsi di wilayah Papua berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sampai dengan tingkat sekolah menengah dengan beban masyarakat serendah-rendahnya, ditetapkan oleh kepala daerah dengan memperhatikan pendapatan perkapita setiap kabupaten/kota dan kemampuan orang tua/wali peserta didik.
(a) wajib menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi tenaga kesehatan. Kesejahteraan diberikan paling sedikit dalam bentuk pemberian insentif tambahan berbasis kinerja dan kehadiran dan/atau bantuan peningkatan kualitas kualifikasi dan kompetensi; dan (b) memperoleh layanan kesehatan yang bermutu dengan beban masyarakat serendah rendahnya melalui:
(c) penyelenggaraan kesehatan oleh Pemerintah Daerah dapat bersumber melalui dana otonomi khusus dan tambahan DBH Migas Otonomi Khusus.
m) Terhadap SiLPA yang bersumber dari sisa dana otonomi khusus TA 2025, penggunaanya dalam APBD TA 2026 berpedoman pada penggunaan sebagaimana dimaksud pada Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 dan peraturan menteri keuangan mengenai pengelolaan transfer ke daerah dalam rangka otonomi khusus, dengan ketentuan:
n) Perencanaan dan penganggaran penggunaan penerimaan dana otonomi khusus pada APBD provinsi maupun APBD kabupaten/kota dianggarkan berdasarkan:
o) Dalam rangka penyusunan rencana anggaran dan program penggunaan dan penerimaan dalam rangka otonomi khusus Papua serta kelancaran penyaluran dana dalam rangka otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah c.q. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah dan Direktorat Fasilitasi Transfer dan Pembiayaan Utang Daerah bersama dengan Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan serta K/L terkait lainnya yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan terkait tata kelola Dana Otonomi Khusus melakukan pembinaan pengawasan berupa:
p) Pelaporan pemanfaatan sisa DTI mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. q) Pengelolaan penerimaan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka otonomi khusus papua dengan ketentuan sebagai berikut:
(a) dana otonomi khusus yang bersifat umum; (b) dana otonomi khusus yang telah ditentukan penggunaannya; (c) DTI; dan (d) dana tambahan DBH minyak dan gas bumi khusus.
5) Dana Keistimewaan a) Dana Keistimewaan merupakan bagian dari TKD yang dialokasikan untuk mendukung urusan keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012. b) Pendapatan Dana Keistimewaan dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan. c) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Keistimewaan dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Keistimewaan TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. d) Dalam hal alokasi pendapatan Dana Keistimewaan berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Keistimewaan termasuk penggunaan sisa alokasi Dana Keistimewaan TA sebelumnya, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Keistimewaan mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. e) Penyusunan perencanaan dan penganggaran penerimaan Dana Keistimewaan, yaitu:
f) Penggunaan Dana Keistimewaan untuk mendanai kewenangan dalam urusan keistimewaan yang meliputi:
g) Dana Keistimewaan untuk urusan keistimewaan kebudayaan, pertanahan dan tata ruang diprioritaskan untuk mendanai kegiatan yang berdampak langsung pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengurangan kemiskinan, serta peningkatan kebudayaan. h) Kewenangan urusan keistimewaan untuk kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dapat diserahkan kepada dan/atau dilaksanakan oleh kabupaten/kota, penyerahan kewenangan diikuti dengan penyerahan alokasi Dana Keistimewaan. 6) Dana Desa (DD) a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa. b) DD merupakan pendapatan Desa yang dananya bersumber dari APBN. c) Pendapatan DD dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD. d) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan DD dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan DD TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. e) Dalam hal alokasi pendapatan DD berdasarkan undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan DD, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan DD mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. f) Penggunaan DD sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 134 ayat (3) Undang-Undang 1 Tahun 2022 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023, yaitu dengan ketentuan:
g) Penggunaan DD dalam rangka optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui dukungan kegiatan penyisiran, sosialisasi dan advokasi perluasan kepesertaan program JKN berpedoman pada Instruksi Presiden No 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program JKN dan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal mengenai rincian prioritas penggunaan DD dan peraturan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal mengenai petunjuk operasional fokus penggunaan DD TA 2026. 7) Dana Insentif Fiskal a) Dana Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. b) Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar, merupakan kriteria yang mendukung kebijakan strategis nasional dan/atau pelaksanaan kebijakan fiskal nasional, dapat berupa alokasi dana atau fasilitas tertentu. c) Pendapatan Dana Insentif Fiskal dianggarkan berdasarkan alokasi yang ditetapkan setiap tahunnya dalam undang- undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal. d) Dalam hal belum terdapat penetapan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal dalam undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal TA 2026 berdasarkan alokasi TA sebelumnya, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara tahun sebelumnya. e) Dalam hal alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal berdasarkan undang-undang mengenai APBN atau peraturan presiden mengenai rincian APBN yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal atau berdasarkan informasi resmi yang dipublikasikan melalui portal kementerian keuangan TA 2026 yang berupa memuat rincian alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal, diterima setelah penetapan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian penganggaran alokasi pendapatan Dana Insentif Fiskal mendahului Perda tentang Perubahan APBD TA 2026, dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. 8) Penyaluran Dana TKD melalui Treasury Deposit Facility (TDF) a) Penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF dilakukan dalam rangka pengelolaan keuangan negara. b) DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui fasilitas TDF merupakan DBH dan/atau DAU yang tidak ditentukan penggunaannya termasuk DBH kurang bayar dan tambahan DBH. c) TDF yang merupakan fasilitas yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di bendahara umum negara sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. d) Dana TDF merupakan dana DBH dan/atau DAU yang telah disalurkan melalui fasilitas TDF. e) Dana TDF diberikan remunerasi terhitung mulai tanggal penyimpanan dana TDF pada Bank Indonesia. Persentase remunerasi atas dana TDF ditetapkan sebesar persentase remunerasi yang ditetapkan pemerintah oleh Bank Indonesia, selanjutnya hasil remunerasi atas pengelolaan TDF disalurkan melalui pemindahbukuan ke RKUD. f) Dana TDF dapat diarahkan penggunaannya untuk mendanai:
g) Penarikan Dana TDF dapat dilaksanakan berdasarkan pengajuan oleh Kepala Daerah kepada Menteri c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan dalam masa holding period atau setelah masa holding period. h) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah dalam masa holding period dapat dilakukan dalam hal terdapat:
i) Penarikan Dana TDF oleh Kepala Daerah setelah masa holding period dapat dilakukan dalam hal:
j) Penganggaran atas penggunaan Dana TDF termasuk penyaluran hasil remunerasi dilakukan melalui mekanisme:
k) Dalam hal terdapat sisa penggunaan dana TDF, sisa penggunaan dana TDF tersebut dapat disalurkan ke RKUD dan selanjutnya Pemerintah Daerah dapat menggunakan dana TDF untuk mendukung belanja prioritas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. l) Ketentuan pengelolaan dana TDF berpedoman pada ketentuan peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan DBH dan/atau DAU yang disalurkan secara nontunai melalui TDF.
1) Pendapatan Bagi Hasil a) Pendapatan bagi hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pendapatan bagi hasil kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi meliputi:
c) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada perhitungan pagu alokasi belanja bagi hasil Pajak Daerah kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dihitung berdasarkan:
d) Hasil perhitungan alokasi sementara bagi hasil Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf c) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan menjadi dasar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam APBD dan Perubahan APBD Kabupaten/Kota. e) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2026 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2026, penganggarannya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2025 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024. f) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2025, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. 2) Pendapatan Bantuan Keuangan a) Pendapatan bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya. b) Pendapatan bantuan keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:
c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima pendapatan bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
dan
d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda mengenai APBD pemberi bantuan keuangan dimaksud. e) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat umum diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan pendapatan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2026. f) Dalam hal pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus diterima setelah Perda mengenai APBD TA 2026 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan pendapatan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
1) Pendapatan Hibah kepada Daerah merupakan bantuan yang berasal dari Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pendapatan Hibah kepada Daerah termasuk sumbangan dan/atau bantuan dari kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri atau pihak lain berupa tanggungjawab sosial dan lingkungan dari perseroan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan sejenis, bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi, kecuali diamanatkan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Pendapatan hibah yang berasal dari daerah lain merupakan pendapatan yang berasal dari daerah lain sebagai kewajiban yang disebutkan dalam pembentukan daerah otonomi baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau amanat peraturan perundang-undangan lainnya yang digunakan untuk menunjang kegiatan penyelenggaraan Pemerintah Daerah otonomi baru atau kebutuhan lainnya sesuai dengan peruntukannya. 4) Pendapatan Hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kepastian penerimaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja. Penggunaan dana hibah yang bersumber dari PT. Jasa Raharja tersebut diarahkan untuk peningkatan pelayanan kesamsatan, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Ruang lingkup penggunaan dana hibah meliputi:
(a) gelar operasi bersama; (b) pembangunan dan pengembangan sistem aplikasikesamsatan yang terintegrasi; (c) pengembangan program dan kegiatan SAMSAT unggulan; (d) pengembangan single data kendaraan bermotor; (e) pemberian apresiasi kepada wajib pajak; dan (f) kebutuhan operasional tim pembina SAMSAT tingkat provinsi.
b) Rencana penggunaan hibah dibahas bersama Tim Pembina Samsat Nasional melalui Kementerian Dalam Negeri. c) Hasil pembahasan disusun dalam berita acara. d) Berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf c) menjadi dasar penyusunan rencana kegiatan dan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan penerimaan pendapatan daerah yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat Provinsi Bali Pendapatan kontribusi dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat merupakan sumber pendanaan yang diterima oleh Provinsi Bali selain pendanaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023. 3) Pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara. a) pendapatan bagi hasil pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara; b) pemegang IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi untuk pertambangan mineral logam dan batubara wajib membayar sebesar 4% (empat persen) kepada pemerintah pusat dan 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi. c) keuntungan bersih bagian pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) tidak dapat dikurangkan dari penghasilan bruto dan tidak dapat dibebankan pada tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Mineral dan Batubara. d) bagian Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut: Pemerintah Daerah provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota Penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen), dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya dalam provinsi yang sama sebesar 2% (dua persen). e) bagian Pemerintah Daerah dimaksud diperhitungkan mulai awal tahun kalender berikutnya setelah tahun diterbitkannya IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak atau perjanjian. f) ketentuan mengenai tata cara pengenaan, penghitungan, pembayaran, dan/atau penyetoran bagian Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota penghasil sebagaimana pada angka 3) diatur dengan perda atau perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pendapatan bonus produksi panas bumi a) bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi pengusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:
b) pendapatan bonus produksi pengusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan:
5) Pendapatan bonus tandatangan dan bonus produksi SDA minyak dan gas bumi Pemerintah Aceh a) pendapatan Bonus Tandatangan dan Bonus Produksi atas pengelolaan bersama SDA minyak dan gas bumi di Aceh sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 160 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 dan Pasal 70 dan Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Bersama Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi di Aceh; b) pendapatan bonus tanda tangan yang diterima oleh pemerintah akibat penandatanganan kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen); dan c) pendapatan bonus produksi yang diterima oleh pemerintah sebagai hasil tercapainya target produksi sebagaimana tercantum dalam kontrak bagi hasil (production sharing contract) wajib dibagihasilkan terhadap Pemerintah Aceh dengan komposisi 50% (lima puluh persen). 6) Pendapatan Dividen Divestasi Saham pada Pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi dalam rangka Penanaman Modal Asing. Pendapatan ini diterima oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari dividen hasil divestasi badan usaha pemegang IUP dan IUPK pada tahap kegiatan operasi produksi dalam rangka penanaman modal asing apabila saham hasil divestasi dimiliki oleh Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta Pasal 147 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. C. Kebijakan Belanja Daerah
Selanjutnya, Belanja Operasi meliputi:
1) belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan ketentuan: a) kebijakan kompensasi antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), jaminan kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN; b) belanja penerimaan lainnya bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk diantaranya insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; dan c) belanja penerimaan lainnya bagi pimpinan dan anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD. 3) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai daerah di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD (tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya) paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. 4) Dalam hal persentase belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD telah melebihi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai yang dialokasikan melalui TKD paling lambat pada TA 2027 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Penganggaran belanja pegawai bagi: a) kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah; b) pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada SKPD Sekretariat DPRD; dan c) pegawai ASN dianggarkan pada masing-masing SKPD. 6) Larangan Pemerintah Daerah untuk mengangkat Pegawai non- ASN atau nama lainnya selain pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1/227/SJ tanggal 16 Januari 2025 Hal Penganggaran Gaji bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu serta Dasar Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur. Untuk itu, Pemerintah Daerah hanya menganggarkan dalam jenis belanja pegawai bagi ASN, kepala daerah/wakil kepala daerah dan DPRD. 7) Larangan Pemerintah Daerah menganggarkan subkegiatan yang hanya diuraikan ke dalam jenis belanja pegawai, objek belanja honorarium, rincian objek belanja dan subrincian objek belanja honorarium ASN. Sehubungan dengan hal tersebut, belanja pegawai diuraikan berupa: 1) Gaji dan Tunjangan a) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Pemerintah Daerah mengalokasikan penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 dan memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya yang ditetapkan oleh menteri yang melaksanakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan serta dianggarkan pada kode rekening berkenaan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah dan Keuangan Daerah. c) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan. d) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) pada APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. e) Gaji atau upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan bagi peserta Pekerja Penerima Upah (PPU) yang terdiri dari kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, PNS Daerah, dan PPPK terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi termasuk tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi ASN Daerah yang berlaku sejak tahun 2020 berdasarkan besaran pagu yang ditetapkan dalam Perkada mengenai TPP sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan. Selanjutnya, iuran bagi peserta PPU selain peserta yaitu sebesar 5% (lima persen) dari gaji atau upah per bulan dengan ketentuan 4% (empat persen) dibayar oleh pemberi kerja dan iuran 1 % (satu persen) dibayar oleh peserta, yang dibayarkan secara langsung oleh pemberi kerja, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024. f) Dalam melakukan perhitungan kebutuhan anggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN, Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. g) Penganggaran penyelenggaraan JKK dan JKM bagi kepala daerah/wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) TPP a) Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN pada Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan capaian reformasi birokrasi daerah, kelas jabatan dan kemampuan keuangan daerah. b) Pemberian tambahan penghasilan atau tunjangan kinerja kepada pegawai ASN dengan persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS yang dilakukan dalam tahapan penyusunan APBD induk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Ketentuan umum pemberian TPP ASN:
d) Prinsip Pemberian TPP Pemberian TPP ASN berdasarkan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan dan kesetaraan, kesejahteraan, yaitu:
e) Kriteria Pemberian TPP Kriteria pemberian TPP ASN diberikan berdasarkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya yang telah memperhitungkan kelas jabatan, yaitu:
f) Kriteria penetapan besaran TPP Dalam menentukan penetapan besaran TPP ASN TA 2026, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
Selanjutnya, dalam hal ketentuan mengenai remunerasi secara khusus sampai dengan saat ini belum diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengaturan remunerasi tidak dapat diidentikkan dengan TPP dan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
Selanjutnya, bagian apapun yang diterima ASN sepanjang diamanatkan oleh ketentuan peraturan perundang- undangan dimaksud berupa: (a) insentif pemungutan pajak dan retribusi; (b) jasa pelayanan; (c) TPG, TKG, Tamsil Guru yang bersumber dari DAK nonfisik.
(a) dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; dan (b) pemberian insentif ditetapkan dengan perkada, dengan besaran memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, dan kewajaran;
(a) Insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sepanjang target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah telah mencapai kinerja tertentu dan dapat dibuktikan kinerja setiap bulan atas kegiatan pemungutan yang telah dilakukan. (b) Kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf (a), paling sedikit melakukan:
(c) Besaran pembayaran insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah berpedoman pada Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, untuk seluruh pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah yang telah mencapai target dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya. (d) Pembayaran insentif pemungutan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada huruf (c) termasuk Opsen PKB, Opsen BBNKB dan Opsen Pajak MBLB sepanjang dapat dibuktikan kinerja setiap bulan atas kegiatan pemungutan yang telah dilakukan dengan berpedoman pada renja sinergi pemungutan opsen. (e) Pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 104 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, mengingat pengaturan mengenai pemberian tunjangan kinerja ASN daerah dengan mempertimbangkan kelas jabatan termasuk di dalamnya yang menjalankan fungsi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah secara khusus belum ditetapkan. (f) Untuk pemberian insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah diberikan secara proporsional kepada:
ii. kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah; iii. sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; iv. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Pajak dan Retribusi; sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. (g) Besarnya pembayaran insentif bagi penerima sebagaimana dimaksud pada huruf (f) angka i, angka ii dan angka iii di atas diberikan dengan faktor perhitungan berdasarkan gaji pokok dan tunjangan yang melekat tidak termasuk TPP, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010. (h) Keputusan Kepala Daerah mengenai penerima insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.
(a) besaran alokasi anggaran TPP inspektur daerah lebih kecil dari sekretaris daerah namun lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya; (b) besaran alokasi anggaran TPP jabatan administrator dan pengawas, serta jabatan fungsional tertentu pada inspektorat daerah lebih besar dari jabatan administrator dan pengawas serta jabatan fungsional tertentu pada perangkat daerah lainnya.
g) Kebijakan TPP Dalam pemberian TPP ASN TA 2026, Pemerintah Daerah untuk memperhatikan:
(a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025; (b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) TA dibandingkan dengan TPP ASN TA 2025; (c) terdapat perubahan kelas jabatan pada jabatan tertentu, namun telah memiliki standar besaran TPP pada kelas jabatan yang sama; (d) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN.
h) Tahapan Persetujuan TPP Persetujuan TPP ASN TA 2026 diberikan dengan tahapan sebagai berikut:
(a) pemberian TPP ASN dibandingkan dengan besaran alokasi belanja pegawai; (b) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan persetujuan KUA dan PPAS; (c) kesesuaian besaran pagu TPP ASN tahun berkenaan dibandingkan dengan tahun sebelumnya; dan (d) kesesuaian pagu TPP ASN berdasarkan kriteria pemberian TPP ASN.
1) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait. 2) Barang dan jasa dimaksud berupa belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, jasa asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas, pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultansi, jasa ketersediaan pelayanan (availability payment), lain-lain pengadaan barang/jasa, belanja lainnya yang sejenis, belanja barang dan/atau jasa yang diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain, belanja barang dan/atau jasa yang dijual kepada masyarakat atau pihak ketiga/pihak lain, belanja beasiswa pendidikan ASN, belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, dan belanja pemberian uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, belanja barang dan jasa diuraikan berupa: 1) Belanja Barang Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang berupa barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai serta belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain. Selanjutnya, kebijakan belanja barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang, meliputi: a) Belanja barang pakai habis, barang tak habis pakai, dan barang bekas dipakai yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh kepala daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2025 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah untuk pengadaan barang yang dimaksudkan untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
c) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan. d) Dalam hal barang untuk dijual/diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
(a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. (b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. (c) biaya pengawasan teknis berupa:
(d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. (e) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Belanja Jasa Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan sub kegiatan dan pencapaian target kinerjanya, berupa jasa kantor, asuransi, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, konsultansi, ketersediaan layanan (availibility payment), beasiswa pendidikan PNS, kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan, insentif pemungutan pajak daerah bagi pegawai non ASN, dan insentif pemungutan retribusi daerah bagi pegawai non ASN. Selanjutnya, kebijakan belanja jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa, meliputi: a) Penganggaran jasa kantor
b) Penganggaran iuran jaminan/asuransi dengan ketentuan:
(a) iuran 4% (empat persen) dibayarkan oleh pemberi kerja yang dianggarkan dalam APBD; (b) iuran 1% (satu persen) dibayarkan oleh kepala desa dan perangkat desa melalui mekanisme intersep Alokasi Dana Desa (ADD); yang dibayarkan setiap bulan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
(a) berkontribusi dalam membayar iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; (b) menganggarkan atas pembayaran bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar atau di Ruang Perawatan Kelas III pada SKPD berkenaan untuk kebutuhan 1 (satu) TA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) menganggarkan atas kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP, dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (d) kewajiban tunggakan atas Iuran Wajib bagi peserta PPU sebagaimana dimaksud pada huruf (c) untuk dianggarkan dalam APBD TA 2026. Dalam hal tunggakan atas Iuran Wajib dimaksud belum dianggarkan, Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026; (e) dalam rangka mewujudkan target UHC sebesar 98,7% dari total penduduk pada tahun 2026 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan dan cakupan peserta aktif Program JKN mencapai minimal 80% terhadap penduduk sebagaimana telah diamanatkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka Pemerintah Daerah:
ii. wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; iii. penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan; iv. Pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah diperuntukkan bagi penduduk yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kesehatan dan peserta Jaminan Kesehatan dengan status non aktif; dan
(a) penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan; (b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus nonaktif karena menunggak iuran. (c) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang belum terdaftar menjadi peserta JKN. (d) dikecualikan dari huruf a), masyarakat yang belum terdaftar JKN namun langsung didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kepada BPJS Kesehatan sebagai peserta PBPU/BP Pemerintah.
(a) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN; (b) penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan promotif, preventif, rehabilitatif, dan kuratif yang masuk ke dalam SPM Bidang Kesehatan seperti pelayanan skrining kanker serviks melalui pemerikaan Inspeksi Visual dengan Asam Asetat (IVA) dan skrining diabetes melitus melalui pemeriksaan gula darah; (c) pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya ambulance peserta JKN dari rumah ke fasilitas kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota; (d) pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah; (e) manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah; dan (f) kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS Kesehatan;
(a) Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (1 (satu) istri/suami dan 2 (dua) anak), dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (b) Pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan rumah sakit umum daerah terdekat, rumah sakit umum pusat di provinsi atau rumah sakit umum pusat terdekat.
c) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa kendaraan, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultansi nonkonstruksi dan konstruksi sepanjang diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan untuk dialokasikan konstruksinya pada tahun berikutnya dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. e) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (availability payment) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian KPDBU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Pemerintah Daerah menganggarkan pengembangan kompetensi SDM Aparatur, berupa:
(a) diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan. (b) dalam hal pelaksanaannya di luar wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan, dilakukan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten.
Sertifikat kompetensi pemerintahan menjadi salah satu syarat administrasi seleksi jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan pimpinan tinggi pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi pemerintah.
(a) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional bagi APIP daerah dalam rangka penguatan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. (b) pengembangan kompetensi SDM aparatur urusan pemerintahan dalam negeri (urusan politik dan pemerintahan umum, urusan pemerintahan desa, urusan kependudukan dan pencatatan sipil, urusan otonomi daerah, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan bidang keuangan daerah, dan urusan pembangunan daerah). (c) pendidikan dan pelatihan teknis dan fungsional dan/atau kepemimpinan pemerintahan dalam negeri, pengembangan kompetensi teknis urusan pemerintahan dalam negeri dan binaan K/L, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (d) penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana maksud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 89 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan, melalui Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN), Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri (LSP-PDN) provinsi, dan Tempat Uji Kompetensi (TUK) kabupaten/kota. (e) pengembangan kompetensi SDM aparatur untuk pendidikan profesi kepamongprajaan bagi camat atau calon camat yang belum menguasai pengetahuan teknis pemerintahan. (f) pengembangan kompetensi bagi anggota dewan komisaris/dewan pengawas dan direksi BUMD dalam rangka optimalisasi PAD dan penguatan tata kelola BUMD serta uji kompetensinya di LSP-PDN, LSP-PDN provinsi, dan TUK kabupaten/kota. (g) pengembangan kompetensi dan integritas bagi pejabat pengadaan barang/jasa dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa;
3) Belanja Pemeliharaan a) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD. b) Pemerintah Daerah menganggarkan biaya pemeliharaan dan operasional kendaraan dinas, berupa biaya bahan bakar, biaya atas PKB, BBNKB, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), SWDKLLJ dan administrasi perpajakan lainnya yang besarannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c) Penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:
d) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja operasional dan pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari K/L kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal. e) Pemerintah Daerah melakukan pemeliharaan BMD yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan melakukan pemanfaatan BMD melalui kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain untuk mengoptimalkan pendapatan daerah terhadap aset yang yang telah dihibahkan dan alih status dari Barang Milik Negara (BMN) ke BMD sesuai dengan ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan BMD 4) Belanja Perjalanan Dinas Kebijakan belanja perjalanan dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Standar Harga Satuan Regional, meliputi: a) belanja perjalanan dinas dalam negeri merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, ASN atau pihak lain. Selanjutnya, dalam menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri, Pemerintah Daerah agar memperhatikan:
(a) pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan; (b) mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya; (c) pengumandahan (detasering); (d) menempuh ujian dinas atau ujian jabatan; (e) memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter; (f) penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan (g) mengikuti pendidikan dan pelatihan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(a) perjalanan dinas di dalam kota sampai dengan 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal dalam kota; (b) perjalanan dinas di dalam kota yang lebih dari 8 (delapan) jam disamping diberikan uang transport lokal dalam kota dapat diberikan pula uang harian dalam kota dan uang penginapan yang diberikan secara selektif dengan menerapkan prinsip efisien, efektivitas, kepatutan dan kewajaran; (c) uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.
(a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, yang meliputi:
ii. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard residence/fullboard non residence); iii. uang saku peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. (b) besaran nilai biaya paket meeting dalam kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(a) digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, meliputi:
ii. biaya paket meeting (halfday/fullday/fullboard /residence); iii. uang saku peserta, panitia, moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota; iv. uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia, moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi. (b) besaran nilai biaya paket meeting luar kota, uang transportasi, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.
b) belanja perjalanan dinas luar negeri
(a) Tugas Belajar Program Diploma/Sarjana/Master/ Doktoral/Post-Doktoral; (b) Penelitian/Pengumandahan/Datasering; (c) Misi Olahraga; (d) Pameran/Promosi/Misi Kebudayaan/Misi Pariwisata/ Misi Dagang/ Misi Investasi; (e) Pelatihan/Training; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c) penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:
d) penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan prinsip:
e) Perjalanan dinas dalam negeri terdiri atas komponen:
(a) biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan. (b) biaya transportasi darat dari ibu kota provinsi ke kabupaten/kota dalam provinsi yang sama merupakan kebutuhan biaya transportasi darat bagi pejabat negara, pejabat daerah, ASN, dan pihak lain dari tempat kedudukan di ibu kota provinsi ke tempat tujuan di kabupaten/kota tujuan dalam 1 (satu) provinsi yang sama atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perintah perjalanan dinas dalam negeri. (c) biaya transportasi darat antar kabupaten/kota di dalam provinsi yang sama. (d) biaya taksi yang digunakan untuk kebutuhan:
Dalam hal biaya penginapan pada hotel/penginapan yang sama tersebut lebih tinggi dari satuan biaya hotel/penginapan, maka ajudan gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota tersebut dapat menggunakan fasilitas kamar pada hotel/penginapan dimaksud dengan tetap mengedepankan prinsip selektif, ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD, efisien serta akuntabel melalui pemilihan biaya/tarif kamar terendah dan/atau penggunaan kamar untuk 2 (dua) orang.
f) ketentuan mengenai perjalanan dinas bagi Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. g) dalam hal Peraturan Menteri Dalam Negeri mengenai tata cara pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri bagi pemerintahan daerah telah ditetapkan, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian dalam Perkada sebagaimana dimaksud pada huruf f) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain a) Belanja uang untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain merupakan pengeluaran anggaran belanja daerah berupa pemberian uang kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial, dengan memperhatikan:
b) Belanja uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain diberikan dalam bentuk berupa:
diberikan kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya dan kepada peserta didik yang berprestasi sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, dan/atau bagi pelajar lulusan SMA/SMK yang memenuhi kualifikasi untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi negeri badan hukum.
Penanganan dampak sosial kemasyarakatan dimaksud dilakukan dengan: (a) menetapkan daftar masyarakat penerima santunan tanah akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional; (b) melakukan koordinasi dan sinkronisasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan nonproyek strategis nasional
Dalam rangka Kemudahan, Pendampingan dan Fasilitasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan pembiayaan berupa imbal jasa penjaminan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Penganggarannya pada SKPD.
Berdasarkan Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak maskapai penerbangan dalam rangka dukungan kepastian penerbangan sebagai bagian upaya Pemerintah Daerah dalam mendukung konektivitas penerbangan serta bagian upaya pengendalian inflasi; dan/atau c) Pengadaan belanja jasa untuk diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi serta strategi pencapaian sasaran prioritas daerah berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD dengan memperhatikan asas kepatutan, asas kewajaran, asas rasionalitas dan asas efektivitas. 6) Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe Belanja gaji dan tunjangan bagi perangkat lembaga Wali Nanggroe di Pemerintah Aceh digunakan untuk menganggarkan: a) belanja gaji dan tunjangan Wali Nanggroe; b) belanja gaji dan tunjangan Waliyul Ahdi; c) belanja gaji dan tunjangan Majelis Tinggi; dan d) belanja gaji dan tunjangan Majelis Fungsional; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Belanja Bunga a) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah. b) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah serta belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran yang tidak berasal dari pembayaran atas kewajiban pokok utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA berkenaan, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. c) Pemerintah Daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD TA 2026 pada SKPKD. d) Pemerintah Daerah menganggarkan pembayaran bunga sampai dengan berakhirnya kewajiban pembayaran atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman. e) Pemerintah Daerah menganggarkan bunga atas pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat dalam waktu dan jumlah sesuai dengan perjanjian penerimaan hibah yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. f) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan. g) Belanja bunga diuraikan menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek berkenaan. 8) Belanja Subsidi a) Belanja Subsidi merupakan alokasi anggaran Pemerintah Daerah yang diberikan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan agar harga jual produksi atau jasa dapat terjangkau oleh masyarakat. b) BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta merupakan badan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat, termasuk penyelenggaraan pelayanan publik berupa dalam bentuk penugasan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum (public service obligation). c) Kebijakan umum Belanja Subsidi
d) Kebijakan Belanja Subsidi penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
e) Kebijakan Belanja Subsidi bunga kredit Pemberian subsidi bunga atau program sejenis lainnya kepada UMKM dapat berupa program Kredit Usaha Rakyat Daerah (KURDa) melalui lembaga keuangan bank daerah dalam rangka mendorong inklusi keuangan, penguatan, kemudahan, pendampingan dan fasilitasi UMKM sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 huruf b angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 dan dianggarkan pada SKPD terkait. f) Kebijakan Belanja Subsidi atas pengendalian Inflasi
9) Belanja Hibah a) Belanja Hibah merupakan belanja hibah dari Pemerintah Daerah diberikan kepada pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, BUMN, BUMD dan/atau badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap TA, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. b) Belanja Hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat. d) Alokasi anggaran belanja hibah yang dicantumkan dalam RKPD Tahun 2026 menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja hibah dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan dicantumkan dalam lampiran 3a dan lampiran 3b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah. e) Penganggaran belanja hibah dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait. f) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada TA 2026 dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diberikan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. g) Belanja hibah diberikan kepada:
(a) wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi; (b) hibah kepada pemerintah pusat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah termasuk hibah kepada unit kerja Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko Kartu Tanda Penduduk (KTP), kecuali keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) Pendanaan hibah dari Pemerintah Daerah dipisahkan dan tidak tumpang tindih dengan pendanaan yang bersumber dari APBN, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (d) hibah dimaksud sebagai penerimaan negara; dan (e) hanya untuk mendanai kegiatan dan/atau penyediaan barang dan jasa yang tidak dibiayai APBN.
ii. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, gubernur atau bupati/wali kota; atau iii. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya. (b) hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau organisasi kemasyarakatan yang tidak berbadan hukum yang terdaftar aktif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (c) hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
ii. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan iii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah pemberi hibah. (d) hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
ii. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan iii. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
(b) bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 huruf c, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, merupakan bantuan keuangan dari APBD yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota yang perhitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara. (c) besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. (d) penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik. (e) dalam hal terdapat kenaikan atas bantuan keuangan partai politik TA 2026 melebihi nilai bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, Pemerintah Daerah mencantumkan dalam KUA dan PPAS TA 2026 berdasarkan persetujuan Menteri untuk tingkat provinsi dan persetujuan gubernur untuk tingkat kabupaten/kota. (f) penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3a) dan Pasal 34 ayat (3b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 serta Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan dari APBD diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota partai politik dan masyarakat. Pendidikan politik berkaitan dengan kegiatan:
(g) Selain itu sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018, bantuan keuangan partai politik juga digunakan untuk operasional sekretariat partai politik.
h) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
(a) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (b) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; (c) partai politik; dan/atau (d) ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang- undangan.
i) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
j) Alokasi anggaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada huruf g), agar memperhatikan:
k) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima hibah dan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan ketentuan:
l) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. m) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya. n) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. o) Dalam hal belanja hibah diberikan dalam bentuk barang berupa pembangunan bangunan gedung negara yang bersifat konstruksi memperhatikan ketentuan:
(a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. (b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. (c) biaya pengawasan teknis biaya pengawasan teknis berupa:
ii. biaya manajemen konstruksi. Biaya manajemen konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen konstruksi pembangunan bangunan gedung negara yang meliputi honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan atau sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal dan luar kota, biaya komunikasi, penyiapan dokumen sertifikat laik fungsi, penyiapan dokumen pendaftaran, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. (d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara.
10) Belanja Bantuan Sosial a) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. b) Belanja bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. c) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
d) Risiko sosial merupakan kejadian atau peristiwa yang merupakan dampak dari krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, atau bencana alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang jika tidak diberikan bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar. e) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap TA sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial. f) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah. g) Bantuan sosial memenuhi kriteria paling sedikit:
(a) rehabilitasi sosial ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. (b) perlindungan sosial ditujukan untuk mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal. (c) pemberdayaan sosial ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. (d) jaminan sosial merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. (e) penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, kegiatan dan subkegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan. (f) penanggulangan bencana merupakan serangkaian upaya yang ditujukan kepada korban bencana melalui kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar, rehabilitasi sosial, relokasi rumah terdampak bencana sosial dan upaya lainnya. h) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya. i) Alokasi anggaran bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada huruf h), agar memperhatikan ketentuan:
j) Evaluasi SKPD atas usulan tertulis calon penerima bantuan sosial yang direncanakan dan pertimbangan TAPD dengan ketentuan:
k) Alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dicantumkan dalam RKPD tahun 2026 dan menjadi dasar dalam pencantuman alokasi anggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dalam Rancangan KUA dan PPAS TA 2026 dan dicantumkan dalam lampiran 4a dan lampiran 4b Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026 yang memuat daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial. l) Penganggaran belanja bantuan sosial yang direncanakan dianggarkan dalam APBD yang dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD terkait. m) Belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Selanjutnya, belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya juga untuk kebutuhan yang diakibatkan berupa keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial. n) Penganggaran bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dianggarkan dalam BTT. o) Usulan permintaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dilakukan oleh SKPD terkait. p) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan. q) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
r) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengaturan pengelolaan belanja bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah. s) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan bantuan sosial yang diterimanya. t) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan sosial diatur lebih lanjut dengan Perkada, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 11) Belanja Imbalan a) Belanja Imbalan Sukuk Daerah digunakan untuk menganggarkan pembayaran imbalan atas penerbitan sukuk daerah. b) Penganggaran didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian penerbitan sukuk daerah. c) Pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian sukuk daerah.
1) Pemerintah Daerah memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2026 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah. 2) belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas: a) belanja modal tanah; b) belanja modal peralatan dan mesin; c) belanja modal gedung dan bangunan; d) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; e) belanja modal aset tetap lainnya; f) belanja modal aset lainnya.
1) dianggarkan dalam APBD mengikuti konsep full costing atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga perolehan/beli/bangun aset ditambah seluruh komponen biaya pembangunan gedung negara berupa belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan. 2) komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara yang menjadi satu kesatuan penganggaran belanja modal meliputi: a) biaya pelaksanaan konstruksi merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai pelaksanaan konstruksi fisik bangunan gedung negara. b) biaya perencanaan teknis merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai perencanaan bangunan gedung negara. Biaya perencanaan teknis ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi: honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang, materi dan penggandaan laporan, pembelian dan sewa peralatan, sewa kendaraan, biaya rapat, perjalanan lokal maupun luar kota, biaya komunikasi, asuransi atau pertanggungan (professional indemnity insurance), dan pajak dan iuran daerah lainnya. c) biaya pengawasan teknis berupa:
d) biaya pengelolaan kegiatan merupakan biaya paling banyak yang digunakan untuk membiayai kegiatan pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung negara. Biaya pengelolaan kegiatan digunakan untuk biaya operasional SKPD, yang digunakan untuk keperluan: honorarium staf dan panitia lelang, perjalanan dinas, rapat, proses pelelangan, bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan pentahapannya, penyusunan laporan, dokumentasi, dan persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi atau dokumen pendaftaran bangunan gedung negara. 3) biaya pelaksanaan konstruksi, perencanaan teknis, biaya pengawasan teknis, dan biaya pengelolaan kegiatan dihitung berdasarkan persentase terhadap biaya pelaksanaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi bangunan gedung negara dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) perencanaan kebutuhan BMD dilaksanakan dengan berpedoman pada Renja SKPD yang ditetapkan setiap tahun; 2) daftar kebutuhan dan pemeliharaan BMD disusun dengan memperhatikan kebutuhan pelaksanaan guna mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada pada pengelola barang dan/atau pengguna barang serta harus mencerminkan kebutuhan riil BMD pada SKPD terkait sehingga dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD; dan 3) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
Perencanaan kebutuhan BMD merupakan salah satu dasar bagi SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan BMD yang baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan RKA-SKPD. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga, penetapan standar kebutuhan oleh Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) tanah dan/atau gedung dan bangunan; dan 2) selain tanah dan/atau berupa kendaraan dinas, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
1) sertifikasi atas BMD berupa tanah yang dikuasai Pemerintah Daerah guna mencapai target sertifikasi tanah sebagaimans diamanatkan dalam lnstruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 028/9253/SJ tanggal 10 September 2019 hal Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD); 2) penertiban aset berupa prasarana, sarana, dan utilitas yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di daerah; 3) penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, dapat dilakukan kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri atau dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah terkait; 4) melaksanakan sensus BMD bagi Pemerintah Daerah yang telah lebih dari 5 (lima) tahun tidak melakukan sensus BMD dimaksud; dan 5) melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) secara partisipatif bekerja sama dengan Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional atau Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional.
1) keadaan darurat yang meliputi bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, kejadian luar biasa; 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik; dan/atau 4) bantuan kepada Pemerintah Daerah yang lain untuk penanganan keadaan darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam TA berjalan; 2) belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja daerah yang bersifat wajib, yaitu a) belanja yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam TA yang berkenaan, seperti belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. b) belanja yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat berupa pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau 4) pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
1) melakukan penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program/kegiatan/subkegiatan lainnya atau belanja pada SKPD yang bersangkutan serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan; dan/atau 2) memanfaatkan kas yang tersedia.
Hasil alokasi anggaran penyesuaian/optimalisasi/penjadwalan ulang atas capaian program, kegiatan dan subkegiatan dimaksud dialihkan ke dalam BTT yang terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SKPD).
1) kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) berdasarkan penetapan status kepala daerah atau surat keterangan pejabat berwenang/instansi terkait dan/atau dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD; dan 3) berdasarkan RKB, PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi dimaksud, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; 4) pencairan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dilakukan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi; 5) penggunaan dana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada angka 3), dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD atau Bendahara Pengeluaran Pembantu Unit SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi; 6) kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 2), bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud yang dikelolanya yang dibuktikan dengan penandatanganan Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM); dan 7) pertanggungjawaban atas penggunaan dana kebutuhan belanja dimaksud disampaikan oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 6) kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta SPTJM atas penggunaan belanja. Selanjutnya, untuk penyelenggaraan tanggap darurat Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran secara memadai, berupa: 1) pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian dan sumber daya; 2) penentuan status keadaan darurat bencana; 3) penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; 4) pemenuhan kebutuhan dasar; 5) perlindungan terhadap kelompok rentan; 6) pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital; yang dikendalikan/dikoordinasikan oleh kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sesuai dengan kewenangannya.
1) dalam hal anggaran belum tersedia diformulasikan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD; 2) dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; dan 3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
1) penyediaan anggaran berupa mobilisasi tenaga medis dan obat- obatan, penyediaan logistik/sandang dan pangan, diformulasikan ke dalam RKA-SKPD sesuai dengan kewenangannya yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud; 2) penyediaan anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada provinsi/kabupaten/kota yang dilanda bencana alam/non alam, bencana sosial untuk dianggarkan pada belanja bantuan keuangan; dan 3) penyediaan anggaran sebagaimana tersebut pada angka 1) dan angka 2) dapat dilaksanakan dengan melakukan perubahan Perkada Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2026.
1) kepala SKPD mengajukan RKB paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan 2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.
Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah agar menyediakan alokasi anggaran secara memadai pada tahap: 1) pra bencana, dapat untuk: a) perencanaan dan penyusunan standar teknis penanggulangan bencana; b) pengurangan risiko dan pencegahan bencana; c) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; d) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; e) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. 2) pasca bencana, dapat untuk: a) rehabilitasi meliputi kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik. Kegiatan rehabilitasi dilaksanakan oleh SKPD dikoordinasikan oleh kepala BPBD. b) rekonstruksi meliputi kegiatan pembangunan kembali prasrana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau masyarakat peningkatyan pelayanan utama dalam masyarakat. c) kegiatan rekonstruksi dilaksanakan oleh SKPD sesuai dengan kewenangannya yang dikoordinasikan oleh Kepala BPBD.
1) melakukan monitoring evaluasi kenaikan harga pangan oleh SKPD yang melaksanakan urusan terkait inflasi dalam hal terjadi kenaikan inflasi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik dan/atau berdasarkan hasil sidak pasar; 2) melaksanakan rapat pembahasan kenaikan inflasi yang di koordinasikan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID); 3) hasil rapat pembahasan dimaksud dituangkan dalam berita acara yang memuat upaya penanganan pengendalian inflasi, seperti pemantauan harga dan stok untuk memastikan kebutuhan tersedia, menjaga pasokan bahan pokok dan barang penting, pencanangan gerakan menanam, melaksanakan operasi pasar murah, melaksanakan sidak pasar dan distributor agar tidak menahan barang, berkoordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan dan memberikan bantuan transportasi; 4) berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 3), Pemerintah Daerah melakukan pergeseran anggaran dari BTT. Dalam hal alokasi anggaran untuk pengendalian inflasi dimaksud belum tersedia, terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD terkait dan/atau dalam hal anggaran belum cukup tersedia, diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya; 5) Selanjutnya, RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada angka 4) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
1) restrukturisasi kredit restrukturisasi kredit termasuk relaksasi dan penjadwalan ulang kredit; 2) rekonstruksi usaha rekonstruksi usaha berupa pemberian bantuan dalam bentuk hibah sarana produksi; 3) bantuan modal bantuan modal berupa bantuan modal yang disalurkan dalam bentuk hibah, pinjaman, atau pembiayaan; dan/atau 4) bantuan bentuk lain bantuan bentuk lain berupa pemberian prioritas kepada koperasi dan yang terdaftar sebagai pedagang di pasar rakyat yang mengalami bencana berupa kebakaran, bencana alam, atau konflik sosial, untuk memperoleh toko, kios, los, dan/atau tenda dengan harga pemanfaatan yang terjangkau; dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari: a) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota; dan b) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi dibagihasilkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan: a) hasil penerimaan PBBKB diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); b) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen); dan c) hasil penerimaan PAP diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen), dengan ketentuan besaran memperhatikan aspek pemerataan dan/atau potensi antar kabupaten/kota yang diatur dengan Perda provinsi mengenai bagi hasil kepada kabupaten/kota. 3) Belanja bagi hasil pajak provinsi dilaksanakan dengan ketentuan: a) besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah; c) belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2026 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2026; dan d) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2025 yang mempengaruhi besaran bagi hasil pajak provinsi, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- undangan. 4) Pemerintah Daerah provinsi hanya menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari pajak daerah. 5) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2026 sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, dengan ketentuan: a) besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto; b) penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah; dan c) dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2025, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2026. 6) Dalam hal masih terdapat sisa kurang bagi hasil untuk PKB dan BBNKB sampai dengan TA 2025 dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kembali sebesar sisa kurang dimaksud pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur pada TA 2026.
1) Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya. 2) Belanja bantuan keuangan dalam rangka tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan. 3) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain seperti keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Belanja bantuan keuangan terdiri atas: a) bantuan keuangan antardaerah provinsi; b) bantuan keuangan antardaerah kabupaten/kota; c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya; d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa. 5) Bantuan keuangan terdiri dari: a) bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan; dan b) bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan. 6) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus. 7) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) penerima bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, Pemerintah Daerah penerima bantuan keuangan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. 8) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dengan berpedoman pada: a) Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, pemerintah daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD kabupaten/kota untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. b) untuk daerah kota yang tidak memiliki desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD dihitung dari pendapatan setelah dikurangi DAK, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c) untuk daerah kabupaten yang memiliki kelurahan dan kota yang memiliki desa, menganggarkan paling sedikit sebesar DD terendah yang diterima desa di kabupaten/kota, ditambah DAU Tambahan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) penggunaan untuk pembangunan sarana prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada peraturan menteri dalam negeri mengenai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. 9) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan DD yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2026. 10) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan ADD, dengan ketentuan: a) paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DAU dan DBH yang dianggarkan kabupaten/kota dalam APBD atau perubahan APBD TA berjalan yang diterima oleh kabupaten/kota sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024; b) DAU terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya; c) DBH merupakan seluruh jenis DBH selain DBH-CHT, DBH- SDA kehutanan dana reboisasi, DBH-SDA perkebunan sawit, dan tambahan DBH minyak dan gas bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; d) Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus termasuk ADD yang diprioritaskan untuk pembayaran penghasilan tetapnya diteruskan dari rekening pemerintah kepada rekening desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. e) penyaluran ADD dilakukan setiap bulan kepada Pemerintah Desa paling sedikit 1/12 (satu per dua belas) dari kewajiban ADD yang harus dianggarkan; dan f) dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2025 dan terpisah dari ADD TA 2026. 11) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh pemerintah desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN. 12) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota lainnya kepada desa sebagai sumber pendapatan desa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024. 13) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan Perkada. 14) Pemerintah Daerah provinsi se-Papua dan kabupaten kota di wilayah provinsi Papua yang memiliki kewajiban tunggakan atas penyelesaian beasiswa dari program Siswa Unggul Papua (SUP), dengan ketentuan: a) wajib menganggarkan belanja bantuan keuangan untuk penyelesaian pembayaran tunggakan beasiswa SUP sesuai dengan komitmen dan kesepakatan tanggal 29 Februari 2024 sebagai berikut: b) menganggarkan sesuai dengan mekanisme perencanaan dan penganggaran dalam penerimaan dana otonomi khusus; c) menyalurkan bantuan keuangan khusus sesuai waktu berdasarkan dengan komitmen dan kesepakatan; d) dalam hal sampai batas waktu pembayaran tunggakan beasiswa sesuai dengan komitmen dan kesepakatan, Pemerintah Daerah Provinsi Papua dan/atau Kementerian Dalam Negeri mengusulkan pemotongan dana otonomi khusus kepada kementerian keuangan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan mengenai pengelolaan dana otonomi khusus; Bantuan Keuansan No. Provinsi/Kabupaten/Kota 2023 2024 2025 2026 Alokasi Alokasi Alokasi 1 2 ' 4 $ '1 Provinsi Papua Rp 23.491.679.726 Ro 39.935.855.534 Rpo 33.945.477.204 Rpo 28.853.655.623 2 Provinsi Papua Tengah Ro 25.000.000.000 Ro 42.500.000.000 Ro 36.125.000.000 Ro 30.706.250.000 3 Provinsi Papua Pegunungan Ro 10.000.000.000 Ro 17.000.000.000 Ro 14.450.000.000 Ro 12.282.500.000 4 provinsi papua selatan Rp 5.000.000.000 Rp 8.500.000.000 Rp 7.225.000.000 Rp 6.141.250.000 s Provinsi Papua Barat Daya Rp 5.000.000.000 Rp 4.250.000.000 Rp 3.612.500.000 6 Provinsi Papua Barat Rp 5.000.000.000 Rp 4.250.000.000 Rp 3.612.500.000 7 Kabupaten Biak Numfor Rp 11.787.390.802 Ro 20.038.564.363 Ro 17.032.779.709 Ro 14.477.862.753 8 Kabupaten Jayapura Rp 10.000.000.000 Rp 17.000.000.000 Rp 14.450.000.000 Rp 12.282.500.000 9 Kabupaten Keerom Ro 1.581.895.283 Ro 2.689.221.981 Ro 2.285.838.684 Ro 1.942.962.881 10 Kabupaten Kep. Yapen Ro 6.819.973.781 Ro 11.593.955.428 Ro 9.854.862.114 Ro 8.376.632.797 11 Kabupaten Mamberamo Rava Ro 405.600.000 Ro 689.520.000 Ro 586.092.000 Ro 498.178.200 12 Kabupaten Sarmi Rp 3.415.154.400 Ro 5.805.762.480 Rp 4.934.898.108 Rp 4.194.663.392 13 Kabupaten Supiori Ro 2.536.795.105 Ro 4.312.551.679 Ro 3.665.668.927 Ro 3.115.818.588 14 Kabupaten Waropen Rp 1.745.310.844 Rp 2.967.028.435 Rp 2.521.974.170 Rp 2.143.678.044 15 Kota Jayapura Rp 15.000.000.000 Rp 25.500.000.000 Rp 21.675.000.000 Rp 18.423.750.000 umlah Rp 116.783.799.941 Rp 208.532.459.900 Rp 177.252.590.915 Rp 150.664.702.278 e) Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang menerima bantuan keuangan memiliki kewajiban melaporkan penggunaan bantuan keuangan dan menjadi syarat penyaluran berikutnya; f) penetapan besaran kewajiban pendanaan bersama atas beasiswa SUP pada tahap berikutnya disesuaikan berdasarkan hasil rekonsiliasi jumlah siswa dan tagihan beasiswa perguruan tinggi antara Pemerintah Daerah provinsi Papua dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se- Papua dengan dapat melibatkan perguruan tinggi dan perwakilan orang tua mahasiswa. g) Pemerintah Daerah agar tidak mengalokasikan anggaran untuk penerima beasiswa SUP yang baru sampai dengan dilakukan perbaikan tata kelola program beasiswa SUP secara menyeluruh; dan h) dalam hal diperlukan pengiriman beasiswa SUP baru keluar negeri agar melakukan kerja sama dengan lembaga pemerintah yang kredibel dalam mengelola beasiswa seperti Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). 15) Kesepakatan dan komitmen Pemerintah Daerah provinsi se- Papua dan Pemerintah Daerah kabupaten kota di wilayah Provinsi Papua terhadap penyelesaian pembayaran tunggakan SUP berupa pemberian bantuan keuangan menjadi bagian pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri dalam pengelolaan keuangan daerah, dalam bentuk: a) evaluasi RAP dalam penganggaran dana otonomi khusus; b) evaluasi APBD; c) penyempurnaan APBD pasca tindaklanjut evaluasi; dan d) pemberian nomor register Perda. D. Kebijakan Pembiayaan Daerah
Selanjutnya, Pembiayaan Daerah meliputi:
1) Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran TA 2025 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2026 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. 2) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun yang belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya. 3) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai dengan penggunaannya dan tidak dapat digunakan salah satunya untuk menutup defisit. 4) Dalam hal terdapat SiLPA, diluar SiLPA yang sudah ditentukan penggunaannya, SiLPA dapat dioptimalisasi untuk: a) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan DAD dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi; dan b) dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah diarahkan agar penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja pelayanan infrastruktur daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah; dan c) penilaian kinerja layanan menggunakan hasil penilaian kinerja yang berlaku untuk perhitungan DAU.
1) Pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan pencairan dana cadangan dari rekening dana cadangan ke RKUD dalam TA berkenaan. 2) Jumlah dana cadangan sesuai dengan jumlah yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan bersangkutan. 3) Pencairan dana cadangan dalam 1 (satu) TA menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam TA berkenaan. 4) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 5) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan pertanggungjawaban APBD. 6) Penggunaan atas dana cadangan yang dicairkan dari rekening dana cadangan ke RKUD dianggarkan pada SKPD pengguna dana cadangan bersangkutan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Penerimaan hasil bunga/jasa giro/imbal hasil/dividen/keuntungan (capital gain) atas rekening dana cadangan dan/atau penempatan dalam portofolio dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
1) Pembiayaan utang daerah adalah setiap penerimaan daerah yang harus dibayar kembali, baik pada TA yang bersangkutan maupun pada TA berikutnya. 2) Pembiayaan utang daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. 3) Pembiayaan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui sumber dari dalam negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4) Pemerintah tidak memberikan jaminan atas pembiayaan utang daerah. 5) Pendapatan dan/atau BMD tidak dapat dijadikan sebagai jaminan untuk pinjaman daerah. 6) Nilai bersih maksimal pembiayaan utang daerah dalam 1 (satu) TA terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD pada saat pembahasan rancangan Perda tentang APBD. 7) Dalam hal tertentu yaitu kondisi kedaruratan yang mengakibatkan perkiraan pendapatan daerah mengalami penurunan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari APBD, kepala daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 154 ayat (7) Undang- undang Nomor 1 Tahun 2022. 8) Pembiayaan utang daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan kepala daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. 9) Pembiayaan utang daerah terdiri atas: a) pinjaman daerah; b) obligasi daerah; dan c) sukuk daerah. 10) Pinjaman daerah a) pinjaman daerah merupakan pembiayaan utang daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. b) pinjaman daerah dapat bersumber dari:
c) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional. d) pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan LKB/LKBB. e) pinjaman daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b) angka (2), angka (3), dan angka (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman. f) pinjaman daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah. g) pinjaman daerah dilakukan dalam rangka:
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pengelolaan kas hanya digunakan untuk membiayai belanja yang bersifat mengikat berupa belanja gaji dan tunjangan, belanja listrik, belanja air, belanja Alat Tulis Kantor (ATK), dan bukan untuk membiayai belanja infrastruktur;
pinjaman daerah yang digunakan dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah yang melewati tahun anggaran penganggarannya harus mengikuti mekanisme tahun jamak. Selanjutnya, penganggaran pinjaman daerah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal penyusunan APBD TA 2026;
h) pinjaman daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam TA berkenaan. i) pinjaman daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dapat berupa pinjaman tunai dan/atau pinjaman kegiatan. j) pinjaman daerah dalam rangka penerusan pinjaman kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program, kegiatan, dan subkegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan Menteri. k) dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala daerah dan pemberi pinjaman kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 11) Pemerintah Daerah menganggarkan pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan kepada Pemerintah Daerah dan hibah luar negeri yang diteruspinjamkan ke Pemerintah Daerah yang diterima dan diteruskan oleh pemerintah pusat sesuai perjanjian penerimaan pinjaman yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan/atau hibah luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 12) Obligasi daerah dan sukuk daerah a) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:
b) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dengan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapat pertimbangan Menteri. c) penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana daerah. d) pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fisikal Nasional. 13) Dalam pengelolaan obligasi daerah dan sukuk daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan: a) setiap tahun Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana cadangan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah untuk pembayaran pokok obligasi daerah dan/atau sukuk daerah; b) dana cadangan ditetapkan dengan Perda mengenai pembentukan dana cadangan; dan c) dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. 14) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo. 15) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban. 16) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, kepala daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan. 17) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah dan lembaga yang mendapat penugasan dari pemerintah yang telah jatuh tempo, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya setelah berkoordinasi dengan Menteri. 18) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) Penarikan pokok DAD dapat dilakukan dalam hal daerah mengalami kondisi darurat. 2) Kondisi darurat merupakan kondisi darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. 3) Penarikan pokok DAD dilakukan setelah daerah mengajukan usulan penarikan pokok DAD dan mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 4) Dalam memberikan persetujuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah. 5) Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap: a) kegiatan yang akan didanai dari hasil penarikan pokok DAD; dan b) keberlanjutan atas target dari tujuan pemanfaatan. 6) Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana penarikan pokok DAD secara lengkap dan benar. 7) Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan penarikan pokok DAD sebagaimana dimaksud pada angka 5). 8) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan penarikan pokok DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. 9) Pemerintah Daerah wajib mengembalikan pokok DAD yang telah ditarik setelah berakhirnya kondisi darurat dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. 10) Dalam hal daerah tidak mengembalikan pokok DAD, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat melakukan pemotongan DAU dan/atau DBH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Dana cadangan penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) TA. 2) Dana cadangan dapat digunakan untuk mendanai kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) Kebutuhan lainnya sesuai amanat ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dukungan anggaran pendanaan kegiatan pemilihan gubernur/bupati/wali kota. 4) Dana cadangan bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali dari: a) DAK; b) pinjaman daerah; dan c) penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda mengenai pembentukan dana cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat: a) penetapan tujuan pembentukan dana cadangan; b) program, kegiatan dan subkegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan; c) besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan; d) sumber dana cadangan; dan; e) TA pelaksanaan dana cadangan. 6) Perda mengenai pembentukan dana cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang APBD. 7) Pembentukan dana cadangan tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 8) Dalam hal dana cadangan belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat diinvestasikan dalam portofolio yang memberikan hasil tetap dengan risiko rendah. Hasil investasi dicantumkan sebagai lain-lain PAD yang sah.
1) Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada BUMD dan/atau BUMN. 2) Penyertaan modal daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam APBD TA 2026 telah ditetapkan dalam Perda mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan kepala daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD TA 2026. 4) Penyertaan modal daerah tidak dapat dilakukan pada perubahan APBD TA berkenaan, kecuali diatur lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan: a) dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh kepala daerah. b) analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, serta ditetapkan oleh kepala daerah. c) penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya. d) pemenuhan penyertaan modal pada tahun sebelumnya tidak diterbitkan Perda tersendiri, sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut tidak melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal bersangkutan. e) dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan, dan mendukung BUMD agar dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang, maka Pemerintah Daerah dapat menjadi pemegang saham, melakukan penambahan penyertaan modal, memperbaiki komposisi pemegang saham. Khusus untuk BUMD sektor perbankan, penguatan struktur permodalan dimaksud harus memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan otoritas jasa keuangan yang terkait pemenuhan Capital Adequacy Ratio (CAR) dan kepemilikan bank umum. 7) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum bank pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2020 tentang Konsolidasi Bank Umum, paling lambat 31 Desember 2024. 8) Perusahaan daerah yang menjadi BUMD dengan kepemilikan saham 1 (satu) daerah dibawah 51% (lima puluh satu persen), daerah tersebut wajib menyesuaikan kepemilikan sahamnya menjadi paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) paling lama 5 (lima) tahun, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 9) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non-permanen dalam bentuk dana bergulir. 10) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD lembaga keuangan perbankan, lembaga keuangan nonperbankan, atau lembaga keuangan lainnya. 11) Dalam rangka mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pencapaian target Indonesia Emas Tahun 2045, Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). 12) Penguatan struktur permodalan kepada PDAM dimaksud dilakukan melalui penyertaan modal untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai Target Indonesia Emas 2045 di bidang Air Minum, yaitu 70% (tujuh puluh persen) air siap minum melalui perpipaan dan 100% (seratus persen) air minum aman sesuai karakteristik wilayah.
1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam TA berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang. b) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan dalam APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud, termasuk yang diperhitungkan langsung terhadap penyaluran DTU. c) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, kepala daerah dapat melakukan penambahan pembayaran melalui mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 bagi Pemerintah Daerah yang melakukan Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026. 2) Pembelian Kembali Obligasi. a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Obligasi Daerah yang diterbitkan. b) Obligasi Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Obligasi Daerah tersebut. c) Tata cara pembelian kembali Obligasi Daerah oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah. 3) Pembelian Kembali Sukuk a) Pemerintah Daerah dapat membeli kembali Sukuk Daerah yang diterbitkan. b) Sukuk Daerah yang dibeli kembali diperlakukan sebagai pelunasan atas Sukuk Daerah tersebut. c) Tata cara pembelian kembali Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada peraturan Menteri keuangan mengenai pembelian Kembali obligasi daerah oleh Pemerintah Daerah.
1) Pemberian pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan pemberian pinjaman daerah yang diberikan kepada pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lainnya, BUMD, BUMN, koperasi, dan/atau masyarakat. 2) Pemberian pinjaman daerah dilaksanakan setelah mendapat persetujuan DPRD. 3) Persetujuan DPRD menjadi bagian yang disepakati dalam KUA dan PPAS. 4) Ketentuan mengenai tata cara pemberian pinjaman daerah diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) Pemerintah Daerah dapat membentuk DAD. 2) Pembentukan DAD bagi Pemerintah Daerah bertujuan untuk: a) mengelola keuangan demi kemanfaatan dan keberlanjutan lintas generasi; dan b) memperbaiki kualitas pengelolaan Keuangan Daerah. 3) Pembentukan DAD ditetapkan dengan Perda. 4) Pemerintah Daerah yang akan membentuk DAD harus memenuhi kriteria: a) memiliki kapasitas fiskal daerah yang tinggi atau sangat tinggi; dan b) kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik telah terpenuhi. Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam penghitungan alokasi DAU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 5) Daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dapat membentuk DAD. Pembentukan DAD dikecualikan dari kriteria pembentukan DAD. 6) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik menggunakan urusan pemerintahan wajib yang digunakan dalam perhitungan alokasi DAU. 7) Pembentukan DAD dilakukan dengan tahapan: a) persiapan; b) penilaian; dan c) penetapan. 8) Tahap persiapan terdiri atas: a) penyusunan rancangan Perda mengenai DAD memuat paling sedikit:
b) pencantuman sumber dan besaran dana yang akan digunakan untuk membentuk DAD pada KUA dan PPAS; c) penyiapan pengelola DAD; dan d) penyiapan sarana dan prasarana pengelola DAD. 9) Dana untuk membentuk DAD dapat bersumber dari: a) SiLPA yang tidak ditentukan penggunaannya; dan/atau b) sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 10) Tahap penilaian merupakan proses yang dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dalam menilai permohonan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. 11) Dalam rangka memberikan pertimbangan, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melakukan penilaian terhadap: a) kesesuaian kegiatan yang didanai dari hasil pengelolaan DAD dengan prioritas daerah; b) kesesuaian program dan/atau kegiatan dengan dokumen perencanaan dan penganggaran Daerah; dan c) kesiapan unit dan tata kelola pengelola DAD. 12) Pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya dokumen rencana pembentukan DAD secara lengkap dan benar. 13) Dalam hal pertimbangan Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah tidak diberikan sampai batas waktu 15 (lima belas) hari kerja, Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dianggap telah memberikan pertimbangan yang menyatakan kesesuaian usulan pembentukan DAD. 14) Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dapat memberikan persetujuan atau penolakan atas usulan pembentukan DAD yang diajukan oleh Pemerintah Daerah. 15) Tahap penetapan terdiri atas: a) penetapan Perda mengenai DAD; dan b) pengalokasian DAD dalam APBD dalam hal menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan telah memberikan persetujuan pembentukan DAD. 16) Pengelolaan DAD dilakukan oleh BUD atau BLUD. Kepala daerah menentukan unit pengelola DAD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 17) Pengelola DAD memilih instrumen keuangan yang akan menjadi penempatan DAD yang dilakukan dalam investasi yang bebas dari risiko penurunan nilai dan juga berdasarkan tingkat imbal hasil yang optimal dengan melakukan analisis terhadap risiko. 18) Pengelola DAD dapat bekerja sama dengan pengelola dana abadi di pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah lain, dan/atau LKB/LKBB, dalam menempakan atau memanfaatkan DAD. 19) Untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di provinsi Papua, Pemerintah Daerah provinsi papua berkewajiban mengalokasikan sebagian dari dan APBD Provinsi Papua yang diperoleh dari hasil ekploitasi SDA Papua untuk ditabung dalam bentuk Dana Abadi yang hasilnya dapat dimanfaatkan membiayai berbagai kegiatan pembangunan di masa mendatang.
E. Kebijakan Surplus dan Defisit
1) pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo; 2) penyertaan modal daerah; 3) pembentukan dana cadangan; 4) pemberian pinjaman daerah; 5) pembentukan DAD; dan/atau 6) pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
IV. TEKNIS PENYUSUNAN APBD Teknis penyusunan APBD merupakan tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2026 yang dilaksanakan Pemerintah Daerah dan DPRD dimulai dari tahapan penyusunan dan pembahasan KUA dan PPAS, kemudian tahapan penyusunan RKA SKPD oleh masing-masing SKPD yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD. Tahapan dan jadwal dalam menyusun APBD TA 2026 diuraikan sebagai berikut: A. Penyusunan Perda Tentang APBD
Selanjutnya, dalam tahapan penyusunan Perda mengenai APBD TA 2026, Pemerintah Daerah memperhatikan:
Untuk RKPD kabupaten/kota Tahun 2026 berpedoman pada RKP Tahun 2026, program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah dan RKPD provinsi.
1) Gubernur kepada Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan; dan 2) Bupati/Wali kota kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. untuk dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM PPKF oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri.
1) Pemerintah Daerah Provinsi a) Rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM-PPKF oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dengan berkoordinasi dengan Menteri. b) Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Menteri secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah atau dapat dilakukan melalui interkoneksi SIPD-RI dengan sistem informasi keuangan daerah, paling lambat minggu kedua bulan Juli. c) Dalam hal Gubernur tidak menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d) Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi sebagaimana dimaksud pada huruf b) berupa data dan informasi yang dilaksanakan setelah diterima secara lengkap dan andal yang dilakukan secara elektronik atau secara manual yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. e) Penilaian kesesuaian dimaksud, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara:
ii. mengevaluasi besaran dukungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan; dan iii. mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja Pemerintah Daerah Provinsi yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan.
yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan. f) Hasil penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi dengan KEM PPKF dituangkan dalam surat menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah berkoordinasi dengan Menteri, dan disampaikan kepada Gubernur paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS Provinsi diterima secara lengkap dan andal. g) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf f), Gubernur dan DPRD Provinsi melakukan penyempurnaan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS yang sedang dibahas bersama antara Gubernur dan DPRD Provinsi. h) Dalam hal Gubernur menyampaikan KUA dan PPAS Provinsi yang telah disepakati bersama DPRD sebelum hasil penilaian, maka penilaian kesesuaian KUA dan PPAS Provinsi dengan KEM PPKF tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota a) Rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dilakukan penilaian kesesuaian dengan KEM-PPKF oleh Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat dengan berkoordinasi dengan Menteri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. b) Penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf a) disampaikan kepada:
secara elektronik melalui sistem informasi keuangan daerah atau dapat dilakukan melalui interkoneksi SIPD-RI dengan sistem informasi keuangan daerah, paling lambat minggu kedua bulan Juli. c) Dalam hal Bupati/Wali Kota tidak menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b) dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d) Penilaian kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Bupati/Wali Kota sebagaimana dimaksud pada huruf b) berupa data dan informasi yang dilaksanakan setelah diterima secara lengkap dan andal yang dilakukan secara elektronik atau secara manual yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. e) Penilaian kesesuaian dimaksud, dilakukan untuk menguji kesesuaian antara:
(b) mengevaluasi besaran dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah terhadap kebijakan fiskal prioritas tertentu tahun berkenaan; dan (c) mengevaluasi besaran dukungan anggaran belanja Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang diperlukan untuk mencapai target dari tema prioritas tertentu tahun berkenaan.
yang tercantum dalam rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota terhadap substansi dalam KEM PPKF tahun berkenaan. f) Hasil penilaian terhadap kesesuaian rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF dituangkan dalam surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah provinsi atas nama gubernur, dan disampaikan oleh sekretaris daerah provinsi kepada bupati/wali kota paling lama 2 (dua) minggu terhitung sejak rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota diterima secara lengkap dan andal. g) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf f), Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota melakukan penyempurnaan terhadap rancangan KUA dan rancangan PPAS Kabupaten/Kota yang sedang dibahas bersama antara Bupati/Wali Kota dan DPRD Kabupaten/Kota. h) Dalam hal Bupati/Wali Kota menyampaikan KUA dan PPAS Kabupaten/Kota yang telah disepakati bersama DPRD Kabupaten/Kota sebelum hasil penilaian, maka penilaian kesesuaian KUA dan PPAS Kabupaten/Kota dengan KEM PPKF tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, hasil penilaian tersebut menjadi dasar dalam penyusunan RKA- SKPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
1) menyampaikan rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; dan 2) menandatangani nota kesepakatan KUA dan nota kesepakatan PPAS.
1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kegiatan/subkegiatan untuk: a) 1 (satu) TA; atau b) lebih dari 1 (satu) TA dalam bentuk kegiatan/subkegiatan tahun jamak. 2) kegiatan/subkegiatan tahun jamak harus memenuhi kriteria paling sedikit: a) pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan dalam TA berkenaan; atau b) pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan/subkegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian TA berupa penanaman benih/bibit, penghijauan, pelayanan perintis laut/udara, makanan dan obat di rumah sakit, pelayanan pembuangan sampah, dan pengadaan jasa pelayanan kebersihan (cleaning service). 3) penganggaran kegiatan/subkegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan kepala daerah bersama DPRD dan ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS dalam tahapan penyusunan APBD induk; 4) persetujuan bersama paling sedikit memuat: a) nama kegiatan/subkegiatan; b) jangka waktu pelaksanaan kegiatan/subkegiatan; c) jumlah anggaran; dan d) alokasi anggaran per tahun. yang dituangkan lebih lanjut dalam Nota Kesepakatan Tahun Jamak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 5) jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan/subkegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan/subkegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional, kepentingan strategis nasional, dan/atau pembiayaan utang daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) kerangka pengeluaran jangka menengah daerah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju. prakiraan maju berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan, dan subkegiatan yang direncanakan dalam TA berikutnya dari TA yang direncanakan. 2) penganggaran terpadu dilakukan dengan memadukan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen RKA-SKPD. 3) penganggaran berdasarkan kinerja memperhatikan: a) keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari subkegiatan; b) hasil dan manfaat yang diharapkan; dan efisiensi dalam pencapaian hasil dan keluaran.
1) indikator kinerja, dengan rincian paling sedikit mencakup: a) indikator dan target kinerja hasil program; b) indikator dan target kinerja keluaran (output) kegiatan; dan c) indikator dan target kinerja keluaran (sub-output) subkegiatan; 2) tolok ukur kinerja; 3) sasaran kinerja; 4) analisis standar belanja; 5) standar harga satuan; 6) RKBMD; dan 7) SPM.
1) memastikan RKA-SKPD telah disusun sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma guna meningkatkan kualitas penganggaran daerah; 2) meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran tahunan daerah, serta untuk menjamin konsistensi dan keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran agar menghasilkan APBD yang berkualitas serta menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah perencanaan dan penganggaran, kepala daerah harus menugaskan APIP sebagai quality assurance untuk melakukan reviu atas dokumen perencanaan dan penganggaran daerah yakni reviu atas RKPD, renja SKPD, KUA dan PPAS, dan RKA-SKPD; 3) kepala SKPD melakukan penyempurnaan apabila hasil verifikasi TAPD dan reviu APIP atas RKA-SKPD terdapat ketidaksesuaian; dan 4) memastikan SKPD terkait dan TAPD telah menindaklanjuti rekomendasi dalam catatan hasil reviu APIP. 5) pelakasanaan reviu atas rancangan akhir RKA-SKPD melalui sistem informasi pengawasan yang terhubung dengan SIPD-RI.
1) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi; 3) rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, akun, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 4) rekapitulasi dan sinkronisasi Perda APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi berupa: a) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; b) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; c) rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; d) sinkronisasi program pada RPJMD dengan rancangan APBD; e) sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD, KUA dan PPAS dengan rancangan APBD; dan f) sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah; 5) informasi lainnya yang menunjang kebutuhan informasi pada rancangan Perda tentang APBD, berupa: a) daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan; b) daftar piutang daerah; c) daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya; d) daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain; e) daftar subkegiatan tahun jamak (multi years); f) daftar dana cadangan; g) daftar pinjaman daerah; dan h) keputusan kepala daerah mengenai target penerimaan pajak daerah dan retribusi daera
1) pembahasan rancangan Perda tentang APBD berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS; 2) dalam pembahasan rancangan Perda tentang APBD, DPRD dapat meminta RKA-SKPD sesuai dengan kebutuhan dalam pembahasan yang disajikan secara elektronik melalui SIPD-RI; 3) hasil pembahasan rancangan Perda tentang APBD dituangkan dalam persetujuan bersama yang ditandatangani oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD.
1) mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
1) menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan/atau 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
1) menyampaikan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD; dan/atau 2) menandatangani persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD.
1) ringkasan penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 2) penjabaran APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; 3) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan kebutuhan informasi, berupa: a) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran hibah; b) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan sosial; c) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran bantuan keuangan bersifat umum dan bersifat khusus; d) daftar nama penerima, alamat penerima, dan besaran belanja bagi hasil; e) rincian dana otonomi khusus menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; f) rincian DBH-SDA pertambangan minyak bumi dan pertambangan gas alam/tambahan DBH minyak dan gas bumi menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis, objek, dan rincian objek, dan subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan; dan g) sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi/kabupaten/kota pada daerah perbatasan dalam rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dengan program prioritas perbatasan negara.
1) rekapitulasi dan sinkronisasi Perkada tentang penjabaran APBD yang disajikan berdasarkan sumber dana. 2) formulir komitmen Pemerintah Daerah menganggarkan barang.
Penganggaran pembiayaan disertai penjelasan mengenai dasar hukum, sumber penerimaan pembiayaan untuk penerimaan pembiayaan, dan tujuan pengeluaran pembiayaan untuk pengeluaran pembiayaan.
Penyempurnaan hasil evaluasi tersebut ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD. Keputusan pimpinan DPRD dijadikan dasar penetapan Perda tentang APBD. Keputusan pimpinan DPRD disampaikan kepada Menteri untuk APBD provinsi dan kepada gubernur selaku wakil pemerintah pusat untuk APBD kabupaten/kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah keputusan tersebut ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy.
1) dalam hal pimpinan DPRD berhalangan tetap atau sementara dalam waktu yang bersamaan, yang melaksanakan tugas sebagai pimpinan sementara DPRD menandatangani keputusan pimpinan DPRD; 2) dalam hal keputusan pimpinan DPRD tidak diterbitkan sampai dengan 7 (tujuh) hari sejak diterima hasil evaluasi dari Menteri bagi provinsi dan gubernur bagi kabupaten/kota, kepala daerah menetapkan Perda tentang APBD berdasarkan hasil penyempurnaan evaluasi; dan 3) Perda tentang APBD harus terlebih dahulu mendapat nomor register dari Menteri bagi provinsi dan gubernur selaku wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota.
1) Pemerintah Daerah Provinsi selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; dan 2) Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah dan Inspektorat Jenderal untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan 3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada angka 2) merupakan bagian dari tahapan yang menerangkan rancangan Perda clearance untuk diberikan nomor register oleh Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.
1) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota selain melampirkan keputusan Pimpinan DPRD juga wajib menyampaikan tindaklanjut hasil evaluasi beserta matriks (awal, menjadi dan keterangan) kepada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register; 2) Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi berkoordinasi dengan TAPD untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register; dan 3) untuk melakukan penelaahan dengan memperhatikan matriks tindaklanjut hasil evaluasi (awal, menjadi dan keterangan) sebelum diberikan nomor register oleh Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi.
1) penetapan rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun sebelumnya; 2) kepala daerah menyampaikan Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD kepada Menteri bagi provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi kabupaten/kota paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD ditetapkan dalam bentuk hard copy dan soft copy;
No Uraian Waktu Lama
1) kebijakan pemerintah pusat yang mengakibatkan tambahan pembebanan pada APBD; dan/atau 2) keadaan darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) rekapitulasi belanja dan kesesuaian menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, dan subkegiatan beserta indikator dan target kinerjanya; 2) rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara; 3) rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM; 4) sinkronisasi program pada RPJMD/RPD dengan rancangan APBD; 5) sinkronisasi program, kegiatan dan subkegiatan pada RKPD, KUA, dan PPAS dengan rancangan APBD; dan 6) sinkronisasi program prioritas dan kegiatan prioritas nasional dengan program prioritas daerah.
C. Penyusunan Perkada Pengeluaran Setiap Bulan Atas Belanja Wajib Dan Belanja Mengikat
dan
D. Pelaksanaan Pekerjaan, Pembayaran Atas Ikatan Perjanjian/Kontrak, dan/atau Perikatan Yang Melewati TA Berkenaan Pelaksanaan pekerjaan/pembayaran atas ikatan perjanjian/ kontrak/perikatan yang melewati TA berkenaan dapat terjadi akibat:
E. Penyusunan Perubahan APBD
1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar subkegiatan dan antar jenis belanja; 3) keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan; 4) keadaan darurat; dan/atau 5) keadaan luar biasa.
1) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya: a) pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah; b) pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau c) perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah. 2) kepala daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA yang ditetapkan sebelumnya ke dalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS yang disertai penjelasan berdasarkan perubahan RKPD. 3) dalam rancangan perubahan PPAS disertai penjelasan: a) program dan kegiatan serta subkegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD TA berjalan; b) capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan c) capaian sasaran kinerja program dan kegiatan serta subkegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
1) pergeseran anggaran terdiri atas pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dan pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. 2) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu: a) pergeseran antar organisasi; b) pergeseran antar unit organisasi; c) pergeseran antar program; d) pergeseran antar kegiatan; e) pergeseran antar subkegiatan; f) pergeseran antar kelompok; dan g) pergeseran antar jenis.
1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama melalui persetujuan sekretaris daerah; dan 2) pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama dan pergeseran antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama melalui persetujuan PPKD.
1) pergeseran antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, dan antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dilakukan melalui perubahan RKA SKPD pada SIPD-RI, untuk selanjutnya dilakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD dan/atau perubahan Perkada tentang penjabaran perubahan APBD; 2) pergeseran yang tidak menyebabkan perubahan APBD antar objek dalam jenis yang sama, antar rincian objek dalam objek yang sama, antar subrincian objek dalam rincian objek yang sama, dan uraian dari subrincian objek tidak dapat dilakukan untuk kelompok belanja modal dikarenakan mengubah target kinerja dan rencana kebutuhan BMD, kecuali memenuhi kriteria kondisi darurat termasuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) pergeseran yang tidak menyebabkan Perubahan APBD TA 2026 yang dilakukan sebelum Perubahan APBD TA 2026 ditampung dalam perubahan Perda tentang APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026.
1) keadaan yang menyebabkan SiLPA TA sebelumnya harus digunakan dalam TA berjalan dapat berupa: a) menutupi defisit anggaran; b) mendanai kewajiban Pemerintah Daerah yang belum tersedia anggarannya; c) membayar bunga dan pokok utang dan/atau obligasi daerah yang melampaui anggaran yang tersedia mendahului perubahan APBD; d) melunasi kewajiban bunga dan pokok utang; e) mendanai kenaikan gaji dan tunjangan pegawai ASN akibat adanya kebijakan pemerintah; f) mendanai program, kegiatan, dan subkegiatan yang belum tersedia anggarannya; dan/atau g) mendanai subkegiatan yang capaian sasaran kinerjanya ditingkatkan dari yang telah ditetapkan dalam DPA SKPD TA berjalan, yang dapat diselesaikan sampai dengan batas akhir penyelesaian pembayaran dalam TA berjalan. 2) penggunaan SiLPA TA sebelumnya untuk pendanaan pengeluaran tersebut di atas diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD. 3) tata cara penganggaran penggunaan SiLPA TA sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran APBD TA berikutnya dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA berikutnya atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA berikutnya.
1) Pemerintah Daerah mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan Perubahan APBD TA 2026. 2) dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat termasuk keperluan mendesak setelah Perubahan APBD TA 2026 atau tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026, maka pengeluaran tersebut ditampung dalam LRA dengan terlebih dahulu melakukan Perkada penjabaran Perubahan APBD TA 2026.
1) perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) TA, kecuali dalam keadaan luar biasa. 2) keadaan luar biasa merupakan keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBD mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen). 3) ketentuan mengenai perubahan APBD akibat keadaan luar biasa diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) laporan realisasi semester pertama APBD TA 2026 menjadi dasar dalam proses pembahasan rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2026; 2) persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dilakukan setelah persetujuan bersama atas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA 2025; dan 3) pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 dilakukan oleh DPRD bersama kepala daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum TA berkenaan berakhir. 4) Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dimaksud dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.
1) prioritas pembangunan daerah dan program, kegiatan dan subkegiatan yang terkait; 2) alokasi PPAS untuk setiap program, kegiatan dan subkegiatan SKPD; 3) batas waktu penyampaian RKA-SKPD dan Perubahan DPA- SKPD kepada PPKD; dan 4) dokumen sebagai lampiran meliputi perubahan KUA, perubahan PPAS, kode rekening APBD, format RKA-SKPD, format Perubahan DPA-SKPD, analisis standar belanja, standar satuan harga, dan RKBMD.
NO URAIAN WAKTU LAMA
dan
G. Teknis Penginputan APBD Dalam SIPD-RI
1) Pemerintah Daerah yang belum melakukan penginputan rincian belanja dalam tahapan RKPD, akun kepala bidang menunjuk akun pejabat Eselon IV/Staf untuk menginput rincian belanja. 2) Pemerintah Daerah yang telah melakukan penginputan rincian belanja dalam tahapan RKPD, akun pejabat Eselon IV/Staf langsung dapat menyesuaikan kembali rincian belanja, dalam hal terdapat perubahan atas rincian belanja.
RKPD e Ke»AA SKPD l f Kabirsetr Kati STANDAR WARGA a]==, ".5j ! 1 O.() .[a]=.-..-·[_7EE] ·[zE]-. v � TAPD KEU"-NGAN 8 t usia 18 tahun; 15) Proporsi kabupaten/kota dengan Fasilitas Kesehatan sesuai standar; 16) Tingkat kepuasan pasien terhadap layanan kesehatan; 17) Kabupaten/Kota memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan; 18) Proporsi Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) terintegrasi SIKN; 19) Proporsi Fasyankes dengan perbekalan kesehatan sesuai standar; 20) Proporsi Fasyankes terakreditasi paripurna; 21) Rasio tenaga kesehatan dan tenaga medis terhadap populasi; 22) Persentase lanjut usia yang mandiri; 23) Persentase merokok penduduk usia 10 sampai dengan 21 tahun;
1) Melakukan persiapan dan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis; 2) Menyusun dan menyelenggarakan strategi komunikasi pemeriksaan kesehatan gratis; dan 3) Melakukan pelaporan, pemantauan, dan evaluasi pemeriksaan kesehatan gratis; yang dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/33/2025 tanggal 21 Januari 2025 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kesehatan Gratis Hari Ulang Tahun dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
1) Membentuk tim percepatan penanggulangan TBC (TP2TB); 2) Melakukan percepatan dan perluasan penemuan kasus TB; 3) Menginisiasi pengobatan TBC bagi masyarakat yang positif TBC; 4) Memastikan keberhasilan pengobatan TBC bagi masyarakat yang positif TB; dan 5) Memperkuat fasilitas pelayanan kesehatan untuk penanggulangan TB.
1) menyusun dan menetapkan regulasi serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program JKN; 2) memastikan setiap penduduk yang berada di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif program JKN; 3) mempersyaratkan kewajiban status kepesertaan JKN aktif bagi setiap orang dan badan usaha dalam seluruh pelayanan perizinan dan pelayanan publik pada pelayanan terpadu satu pintu serta pelayanan perizinan dan pelayanan publik lainnya untuk memastikan setiap orang terdaftar menjadi peserta aktif dalam program JKN; 4) mendorong peserta pekerja penerima upah penyelenggara negara di lingkungan instansi Pemerintah Daerah provinsi untuk mendaftarkan anggota keluarga yang lain menjadi peserta aktif dalam program JKN dalam segmen PPU Penyelenggara Negara; 5) memastikan seluruh pekerja termasuk pegawai pemerintah dengan status PNPNSD di wilayahnya merupakan peserta aktif dalam program JKN; 6) memberikan sanksi tidak mendapatkan pelayanan publik bagi setiap orang yang belum mendaftarkan dirinya dan anggota keluarganya dalam kepesertaan program JKN dan badan usaha yang belum mendaftarkan kepesertaan seluruh pekerjanya dalam program JKN dan tidak membayar iuran secara tepat waktu dan tepat jumlah; 7) mengalokasikan anggaran dan mendaftarkan seluruh kepala desa dan perangkat desa sebagai peserta aktif program JKN; 8) memastikan perencanaan, penganggaran dan pembayaran kontribusi iuran peserta PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah; 9) melakukan pengalokasian anggaran dan pembayaran iuran dan bantuan iuran penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta pengalokasian anggaran dan pembayaran bantuan iuran bagi PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 10) memastikan bupati/wali kota mengalokasikan anggaran dan membayar iuran dan bantuan iuran bagi penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota sebagai Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3, serta mengalokasikan anggaran dan membayar bantuan iuran bagi Peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas 3; 11) mendaftarkan dan membayarkan iuran JKN bagi korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) untuk dimasukkan dalam skema peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) dan/atau PBPU Pemerintah Daerah; 12) melakukan verifikasi, validasi dan penginputan usulan data melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Sosial dalam segmen kepesertaan PBI JK; 13) mengusulkan data fakir miskin dan orang tidak mampu yang belum terdaftar dalam DTSEN untuk selanjutnya diusulkan sebagai peserta PBI JK; 14) memastikan anggota dewan komisaris/dewan pengawas, anggota direksi, dan karyawan beserta anggota keluarga dari BUMD beserta anak perusahaannya merupakan peserta aktif dalam program JKN; 15) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta program JKN di wilayahnya dengan mengacu pada formularium nasional dan kompendium alat kesehatan bersama Kementerian Kesehatan; 16) melaksanakan pengenaan sanksi administratif tidak mendapatkan pelayanan publik tertentu kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang selain pemberi kerja, pekerja dan PBI jaminan kesehatan yang tidak memenuhi kewajibannya dalam program JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 17) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka pelaksanaan program JKN; 18) menjamin ketersediaan sarana dan prasarana pada fasilitas pelayanan kesehatan dan sumber daya di bidang kesehatan di wilayahnya; dan 19) menjamin ketersediaan obat dan alat kesehatan bagi peserta JKN di wilayahnya.
1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional; 2) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan dalam Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah; dan 3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pencatatan Pengesahan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
1) pembinaan kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja (Jabfung Pol PP), Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat (Satgas Linmas) dan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas); 2) penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat; 3) mendukung penyelenggaraan Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM); 4) pendataan, validasi dan pemetaan Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas oleh kabupaten/kota untuk disampaikan kepada Menteri melalui gubernur; 5) pemenuhan hak Satpol PP, PPNS, Jabfung Pol PP, Satgas Linmas dan Satlinmas berupa pemberian tunjangan tambahan penghasilan berdasarkan risiko kerja dan insentif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 6) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, kelengkapan serta peralatan operasional Satpol PP, PPNS Satgas Linmas dan Satlinmas penerapan SPM Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta pelaksanaan tugas- tugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja; 7) pembentukan dan operasional sekretariat PPNS dan Jabfung Pol PP; 8) pembentukan satgas linmas di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan; 9) pemberdayaan anggota satlinmas melalui kegiatan: a) lomba sistem keamanan lingkungan; b) jambore satlinmas; dan c) posko komando satlinmas. 10) peningkatan Kapasitas SDM Satpol PP termasuk jabatan fungsional yang meliputi pendidikan dan pelatihan dasar, pendidikan dan pelatihan teknis, pendidikan dan pelatihan fungsional dan uji kompetensi kenaikan jenjang Jabfung Pol PP, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 11) pemenuhan layanan kerugian materiil dan layanan pengobatan bagi masyarakat yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan Perda dan Perkada; 12) fasilitasi pemberkasan perkara pidana pelanggaran Perda, sidang perkara pelanggaran Perda dan uji laboratorium barang bukti; 13) pelaksanaan indeks penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat; 14) penyusunan peta rawan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum untuk mendukung capaian kinerja SPM Sub Urusan ketenteraman dan ketertiban umum; 15) pemenuhan kebutuhan ASN pada Satpol PP meliputi: a) penghitungan formasi Jabfung Pol PP; b) pengajuan rekomendasi formasi Jabfung pol PP ke instansi pembina (Kemendagri); dan c) pengusulan penetapan formasi jabatan fungsional dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokasi. 16) penataan tenaga non PNS Pol PP menjadi PPPK Jabatan Pranata ketenteraman dan ketertiban umum, pengelola ketenteraman dan ketertiban umum; 17) penyusunan Perda/Perkada terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2023 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja dan Kode Etik Polisi Pamong Praja; 18) penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 19) kerjasama antar Satpol PP dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Lembaga terkait dalam hal penegakan Perda dan Perkada serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan 20) peningkatan kapasitas SDM PPNS dan Satlinmas berupa diklat PPNS, diklat teknis, dan pelatihan anggota satlinmas.
1) pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan; 2) peningkatan kapasitas sumber daya pemadam kebakaran dan penyelamatan; 3) sosialisasi kebijakan, pemetaan, dan pemutakhiran daerah rawan kebakaran; 4) pengelolaan data dan informasi kebakaran; 5) implementasi jabatan fungsional pemadam kebakaran tingkat keterampilan dan keahlian di provinsi, dan kabupaten/kota; 6) pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran; 7) pengawasan sertifikasi layak fungsi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 8) pemeriksaan sistem proteksi keselamatan kebakaran pada bangunan gedung; 9) penyusunan SOP penanggulangan kebakaran di daerah; 10) pemenuhan tunjangan risiko tinggi dan BPJS Ketenagakerjaan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah; 11) pelaksanaan uji kompetensi jabatan fungsional pemadam kebakaran dan analis kebakaran; 12) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran, dan penyelamatan; 13) penyusunan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP); 14) penanganan risiko kebakaran akibat bahan berbahaya dan beracun; 15) investigasi pascakejadian kebakaran; dan 16) Pembentukan pos sektor pemadam kebakaran di wilayah manajemen kebakaran yang berbasis pada Kecamatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pemerintah Daerah meningkatkan dan mengalokasikan anggaran untuk: 1) kegiatan pra bencana, berupa: a) Melakukan pendataan penduduk di daerah rawan bencana per jenis ancaman bencana yang menjadi prioritas daerah; b) perencanaan dan penyusunan kebijakan daerah tentang standar teknis penanggulangan bencana; c) pengurangan risiko dan pencegahan bencana; d) penyusunan dokumen perencanaan penanggulangan bencana; e) pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang; f) kesiapsiagaan, peringatan dini dan mitigasi bencana; dan g) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana. 2) pascabencana, berupa: a) rehabilitasi berupa kegiatan perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan sarana dan prasarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan revolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi dan budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan dan pemulihan fungsi pelayanan publik; b) rekonstruksi berupa kegiatan pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana, partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan dunia usaha dan masyarakat, peningkatan kondisi sosial dan budaya, peningkatan fungsi pelayanan publik atau peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat; c) terhadap kebutuhan tanggap darurat, dan pascabencana sebagai antisipasi bencana yang terjadi secara simultan, Pemerintah Daerah mendukung aktif dengan mengutamakan penganggaran perlindungan, pemberdayaan, dan pemenuhan kebutuhan khusus kelompok rentan (perempuan, anak, lansia, dan difabel) dalam rangka memenuhi SPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan d) dalam hal untuk kebutuhan pascabencana belum cukup tersedia anggarannya dan/atau belum tersedia anggarannya, dapat dilakukan pergeseran anggaran dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2026 dan dilaporkan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2026 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026; dan e) dalam rangka pemenuhan kebutuhan tanggap darurat dan penanganan pascabencana, Pemerintah Daerah agar memperhatikan aspek kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) pemenuhan pelayanan dasar pada SPM Sub Urusan Bencana meliputi: a) kegiatan pelayanan informasi rawan bencana, yakni:
b) kegiatan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, yakni:
c) kegiatan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana apabila terjadi darurat bencana di daerah, yakni:
dan
1) Penutupan, pengoperasian dan perawatan perlintasan sebidang; 2) Pemeliharaan sarana dan prasarana perlintasan sebidang; 3) Pengembangan kompetensi SDM untuk pengoperasian dan perawatan perlintasan sebidang; dan 4) Sosialisasi dan edukasi keselamatan perlintasan sebidang.
1) sosialisasi isu kelanjutusiaan di berbagai segmen masyarakat; 2) penghargaan/anugerah bagi tokoh masyarakat maupun organisasi yang berpartisipasi dalam peningkatan kualitas kesejahteraan lanjut usia; dan 3) bantuan operasional bagi lembaga kesejahteraan sosial lanjut usia atau Pusat Santunan Keluarga (PUSAKA) termasuk yang dimiliki oleh masyarakat/ yayasan khususnya dalam pelayanan dan penanganan lanjut usia melalui pelayanan home care, nursing care, dan pelayanan berbasis komunitas.
1) pendanaan pembangunan maupun renovasi panti sosial di provinsi; 2) penguatan SDM kesejahteraan sosial melalui pengembangan kapasitas; 3) formasi pegawai pada jabatan pekerja sosial dan penyuluhan sosial; dan 4) penyediaan rumah singgah/shelter/Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk pelayanan SPM bidang sosial di kabupaten/kota.
1) jenis program jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan JKK, JKM, Jaminan Hari Tua (JHT), jaminan pensiun dan jaminan kehilangan pekerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan bagi PPU, PBPU, pekerja sektor jasa konstruksi dan Pekerja Migran Indonesia (PMI). a) PPU sebagaimana dimaksud adalah pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara.
(a) pejabat negara non PNS; dan (b) pegawai non PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(a) pekerja dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu; (b) pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu; (c) pekerja harian lepas; (d) pekerja dalam masa percobaan; (e) komisaris dan direksi yang menerima upah; dan (f) pengawas dan pengurus yang menerima upah. b) PBPU sebagaimana dimaksud meliputi:
c) pekerja jasa konstruksi sebagaimana dimaksud meliputi:
d) PMI meliputi:
2) Pemerintah Daerah mendorong capaian Universal Coverage (cakupan kepesertaan) Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sampai dengan tahun 2029 sebesar 43,92% sesuai target dalam RPJMN 2025-2029 dan perluasan cakupan kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi pekerja/buruh yang tergolong masyarakat miskin dan miskin ekstrem sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. 3) Pemerintah Daerah mendaftarkan program JKK, JKM, JHT dan jaminan pensiun bagi Non ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan aparatur pemerintahan desa, berupa pendidik dan tenaga kependidikan, SDM kesehatan, tenaga pendamping keluarga, penyuluh lapangan keluarga berencana, pekerja Adhoc dan berbagai jenis tenaga pendamping pembangunan, kader pemberdayaan masyarakat desa, anggota BPD, PKK, karang taruna, LPM, linmas, forum kesehatan desa, Posyandu, Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu), PTM, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan padat karya tunai desa. 4) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan program JKK, JKM, JHT dan jaminan pensiun bagi RT/RW dan kader di kelurahan/desa. 5) Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja di wilayahnya untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam program jaminan sosial termasuk perusahaan penempatan PMI sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Pemerintah Daerah mewajibkan PBPU untuk mendaftarkan dirinya mengikuti program JKK, JKM dan JHT. 7) Pemerintah Daerah mewajibkan pemberi kerja jasa konstruksi untuk: a) mendaftarkan pekerja jasa konstruksi dalam kepesertaan program JKK dan JKM. b) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh pemberi kerja jasa konstruksi. c) dalam hal pemberi kerja jasa konstruksi menyerahkan pekerjaan konstruksi kepada penyedia jasa konstruksi, pendaftaran program JKK dan JKM dilaksanakan oleh penyedia jasa konstruksi. 8) Pemerintah Daerah dapat mendaftarkan dan mengalokasikan anggaran untuk membayar iuran sosial JKK, JKM dan JHT bagi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 9) pekerja rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil, dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem. 10) penetapan klasifikasi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perda dan/atau Perkada. 11) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk PPU, PBPU, pekerja jasa konstruksi dan PMI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015, besaran iuran minimal untuk PPU, yaitu: a) JKK sebesar 0,24% (nol koma dua puluh empat persen) dari Upah Minimum Provinsi/Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMP/UMK) dan JKM 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari UMP/UMK; dan b) JHT 5,70% (lima koma tujuh puluh persen) dari UMP/UMK, jaminan pensiun 3,00% (tiga persen) dari UMP/UMK dengan pembagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 12) besaran iuran minimal program BPJS Ketenagakerjaan untuk pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin esktrem, yaitu: a) JKK sebesar 1% (satu persen) dari penghasilan yaitu paling sedikit Rp10.000,00; b) JKM yaitu Rp6.800,00; c) JHT sebesar 2% (dua persen) dari penghasilan yaitu paling sedikit Rp20.000,00; 13) penggunaan DBH Sawit, DBH SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan DBH CHT digunakan untuk perlindungan sosial melalui kepesertaan program jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14) dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan dan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja di lingkungan Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan: a) menyusun dan menetapkan regulasi dalam bentuk Perda atau Perkada serta mengalokasikan anggaran untuk mendukung pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayahnya; b) mengambil langkah-langkah agar seluruh pekerja baik penerima upah maupun bukan penerima upah termasuk pegawai pemerintah dengan status non PNS, dan pekerja di wilayahnya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; c) meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka meningkatkan kepatuhan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan; d) mendorong komisaris/pengawas, direksi, dan pegawai dari BUMD beserta anak Perusahaan dan mitranya terdaftar sebagai peserta aktif dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan; e) melakukan upaya agar seluruh pelayanan terpadu satu pintu/pelayanan administrasi terpadu mensyaratkan kepesertaan aktif program jaminan sosial ketenagakerjaan; dan f) melakukan upaya agar seluruh proyek dengan sumber dana swasta/asing yang beroperasi diwilayahnya untuk melindungi pekerja proyeknya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
1) pengembangan sistem informasi dalam rangka pengelolaan informasi ketenagakerjaan di instansi pemerintah; 2) penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK) Makro dan RTK Mikro serta pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan Perencanaan Tenaga Kerja (PTK) Makro dan PTK Mikro dalam rangka menciptakan kesempatan kerja yang seluas luasnya; 3) perluasan kesempatan kerja di daerah; 4) pembentukan forum koordinasi perluasan kesempatan kerja; 5) pelaksanaan konsultasi produktivitas pada perusahaan menengah; 6) pembinaan dan pelaksanaan sistem pelatihan kerja; 7) pelaksanaan pelatihan kerja berbasis kompetensi berdasarkan klaster kompetensi (Skilling, Up-skilling, Re-skilling); 8) penguatan kebijakan dibidang pelatihan kerja; 9) jejaring kelembagaan produktivitas; 10) peningkatan pelindungan dan kompetensi calon PMI dan/atau PMI sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia; 11) pembinaan terhadap SDM pelaksana penempatan tenaga kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 12) pelaksanaan pemberian manfaat akses informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan dalam program jaminan kehilangan pekerjaan; 13) pelayanan antarkerja dalam daerah dan lintas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 14) pengelolaan Informasi Pasar Kerja (IPK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 15) penyelenggaraan pameran kesempatan kerja (job fair) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penempatan tenaga kerja; 16) pembinaan terhadap pemberi kerja tenaga kerja asing dalam penggunaan tenaga kerja asing dan pelaksanaan pendampingan tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing; 17) pelaksanaan layanan disabilitas melalui penguatan tugas dan fungsi dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintah Daerah di bidang ketenagakerjaan di provinsi dan kabupaten/kota untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas sebagai warga negara indonesia menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 461/217/SJ tanggal 14 Januari 2021 tentang Pelaksanaan Layanan Disabilitas bidang Ketenagakerjaan; 18) pembentukan dan penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) ketenagakerjaan; 19) pelaksanaan tugas Lembaga Kerja Sama (LKS) tripartit; 20) pelaksanaan tugas dewan pengupahan; 21) pemberian honorarium/imbalan jasa bagi konsiliator untuk setiap kasus perselisihan hubungan industrial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 22) penyediaan dukungan prasarana dan sarana dalam pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan; 23) peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pengawas ketenagakerjaan; 24) pelaksanaan koordinasi pengawasan ketenagakerjaan; 25) peningkatan pelaksanaan pembinaan, pemeriksaan pengujian, dan penyidikan norma ketenagakerjaan; 26) pelaksanaan program kartu prakerja dalam bentuk: a) sosialisasi pelaksanaan program kartu prakerja; b) penyediaan data lembaga pelatihan yang berkualitas di masing-masing daerah; c) penyediaan data kebutuhan tenaga kerja oleh industri di daerah; dan d) fasilitasi pendaftaran peserta dan pemilihan jenis pelatihan pada program kartu prakerja. 27) Selain bentuk dukungan dimaksud, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan: a) sistem berbagi biaya pendanaan program kartu prakerja; dan/atau b) pendampingan kepada penerima manfaat program kartu prakerja dan usaha kecil menengah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pemerintah Daerah Provinsi: a) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; b) memfasilitasi kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c) memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja; d) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; e) mengatur, membina, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan penempatan PMI; dan f) membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat provinsi. 2) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota: a) mensosialisasikan informasi dan permintaan PMI kepada masyarakat; b) memfasilitasi kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI bermasalah sesuai dengan kewenangannya; c) memberikan Pelindungan PMI sebelum bekerja dan setelah bekerja di daerah kabupaten/kota; d) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja kepada Calon PMI yang dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan/atau swasta yang terakreditasi; e) melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja di kabupaten/kota; f) melakukan reintegrasi sosial dan ekonomi bagi PMI dan keluarganya; g) menyediakan dan memfasilitasi pelatihan Calon PMI melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan; h) mengkoordinasikan penyelenggaraan penempatan PMI; dan i) membentuk layanan terpadu satu atap penempatan dan Pelindungan PMI di tingkat kabupaten/kota.
1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak; 2) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak; 3) mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak; 4) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak; 5) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak; 6) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak; dan 7) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-Undang dimaksud.
1) menyelenggarakan pelayanan terpadu penanganan, pelindungan, dan pemulihan, melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) yang menyelenggarakan penanganan, pelindungan, dan pemulihan korban, keluarga korban, dan/ atau saksi; 2) menyelenggarakan pencegahan tindak pidana kekerasan seksual secara cepat, terpadu, dan terintegrasi, yang dilakukan pada panti sosial, satuan pendidikan dan tempat lain yang berpotensi terjadi tindak pidana kekerasan seksual; 3) menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi aparat penegak hukum, tenaga layanan pemerintah, dan tenaga layanan pada lembaga penyedia layanan berbasis masyarakat, terkait dengan pencegahan dan penanganan tindak pidana kekerasan seksual; dan 4) melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan pencegahan dan penanganan Korban, mulai dari tahap perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
1) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, serta; 2) peraturan turunannya terkait petunjuk teknis mengenai tata cara pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, mekanisme pembentukan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) dan Satuan Tugas, pengelolaan data kasus kekerasan, serta pemberian penghargaan dalam upaya penyelenggaraan pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.
1) penyediaan tenaga kesehatan, pekerja sosial dan pembimbing rohani; 2) pembuatan dan pengembangan sistem dan mekanisme kerjasama program pelayanan yang melibatkan pihak yang mudah diakses oleh korban; 3) memberikan perlindungan bagi pendamping, saksi, keluarga dan teman korban; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.
1) penyelenggaraan cadangan pangan Pemerintah Daerah, termasuk pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan Pemerintah Daerah; 2) stabilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat produsen dan konsumen; dan 3) penyusunan proyeksi neraca pangan wilayah.
1) penyusunan peta ketahanan dan kerentanan pangan (Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA)) daerah; 2) penyusunan peta sistem kewaspadaan pangan; 3) koordinasi, singkronisasi, serta intervensi dalam rangka penanganan kerawanan pangan; 4) gerakan selamatkan pangan untuk mencegah dan mengurangi terjadinya pemborosan pangan; 5) penyusunan kajian dan program kesiapsiagaan krisis pangan, yang dimutakhirkan setiap 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahum; dan 6) pelaksanaan program kesiapsiagaan Krisis Pangan, pelatihan dan geladi krisis pangan daerah secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
1) peningkatan ketahanan pangan keluarga; 2) penyusunan skor PPH; 3) mempromosikan penganekaragaman konsumsi pangan; dan 4) pengembangan produk olahan pangan lokal.
1) menyelesaikan integrasi atau revisi rencana tata ruang wilayah provinsi; 2) menyusun dan menyediakan, merevisi atau menyelesaikan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang kabupaten/kota; 3) menyusun dan menyediakan rencana tata ruang wilayah serta rencana detail tata ruang; 4) menyusun dokumen sinkronisasi program; 5) menyusun intrumen pengendalian pemanfaatan ruang; 6) melaksanakan pengendalian dan penertiban pemanfaatan ruang dan pengawasan penataan ruang; 7) mendukung pelaksanaan kebijakan reforma agraria dalam penataan aset dan penataan akses; dan 8) melakukan pembentukan dan pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA).
1) koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar Situ, Danau, Embung, Waduk (SDEW) pada Daerah Aliran Sungai (DAS); 2) fasilitasi penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang di kawasan sekitar SDEW pada DAS; 3) koordinasi pengendalian alih fungsi lahan sawah; dan 4) fasilitasi penertiban alih fungsi lahan sawah.
1) percepatan penyusunan, perubahan, dan penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR); 2) percepatan penyelesaian RTRW dan RDTR kabupaten/kota di wilayah darat maupun wilayah laut yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan dilakukan secara digital sejak awal; 3) pelaksanaan pemanfaatan ruang, diantaranya dalam kebijakan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (SPPR); 4) pelaksanaan pengendalian pemanfaatan ruang, diantaranya dalam pengendalian alih fungsi lahan; 5) percepatan perencanaan dan pemanfaaran ruang sesuai standar, prosedur, dan kriteria serta mengembangkan kawasan strategis ekonomi di daerah sebagai pusat aglomerasi aktivitas ekonomi di kawasan perdesaan, sub- perkotaan, dan perkotaan sesuai daya saing kawasan serta kewenangan Pemerintah Daerah; dan 6) pengembangan kapasitas institusional dan sumber daya aparatur dalam aspek pemetaan dan penataan ruang serta berkoordinasi dengan kementerian teknis terkait.
1) menganggarakan biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes sesuai dengan kemampuan daerah; 2) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan pajak BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis yang dilaksanakan melalui PTSL maupun melalui redistribusi tanah; 3) penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya; 4) pengukuran dan pemetaan kadastral; 5) pendaftaran tanah dan ruang; 6) pangadaan tanah dan pencadangan tanah; dan 7) menginventarisasi subjek dan objek redistribusi tanah untuk mendukung proyek RPJMN dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria.
1) menganggarkan biaya PTSL yang tidak tertampung dalam APBN dan APBDes kedalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah; 2) pemberian pengurangan dan/atau keringanan atau pembebasan BPHTB bagi masyarakat penerima sertifikat dalam pendaftaran tanah sistematis; 3) mensosialisasikan persyaratan PTSL kepada seluruh masyarakat; dan 4) memerintahkan inspektorat daerah untuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam penanganan pengaduan masyarakat terkait PTSL sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 385 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.
1) penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di Tempat Pemrosesan Akhir/ Tempat Pengolahan Sampah Terpadu/Stasiun Peralihan Antara (TPA/TPST/SPA) Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga; 2) pengurangan sampah dengan melakukan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholders lainnya guna mengendalikan.
1) komitmen instrumen ekonomi lingkungan hidup melalui perencanaan pembangunan dan kegiatan ekonomi melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah, berupa: a) diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup atas manfaat dan/atau akses terhadap jasa lingkungan hidup yang dikelola dan/atau dipulihkan oleh penyedia jasa lingkungan hidup; b) kompensasi/jasa lingkungan hidup antar daerah dapat dilakukan melalui Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah atau Pemerintah Daerah dengan setiap orang; c) kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah dilaksanakan melalui mekanisme hibah daerah atau belanja bantuan keuangan urusan lingkungan hidup dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kab/kota selaku pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kab/kota selaku penyedia jasa lingkungan hidup. 2) komitmen instrumen ekonomi melalui Pendanaan lingkungan hidup, dengan menyediakan dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup bersumber dari APBD serta penyedian kewajiban penyediaan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup dalam hal pemegang persetujuan merupakan Pemerintah Daerah; 3) komitmen Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup yang memadai untuk membiayai kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan program pembangunan yang berwawasan lingkungan hidup, termasuk mengembangkan alokasi anggaran lingkungan hidup yang diberikan kepada daerah/antar daerah atau ke pemerintah desa/kelurahan yang memiliki kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik; 4) penerapan pendanaan Insentif Kinerja Berbasis Ekologi (IKE) di daerah merupakan komitmen Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan dan perannya dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui kompensasi/imbal jasa lingkungan hidup antar daerah sebagai bagian instrumen ekonomi lingkungan hidup, serta perwujudkan komitmen Pemerintah Daerah dalam mengalokasikan anggaran berbasis lingkungan hidup; 5) skema Transfer Anggaran Provinsi berbasis Ekologi (TAPE), Transfer Anggaran Kabupaten/Kota berbasis Ekologi (TAKE) dan Alokasi Anggaran berbasis Kelurahan (ALAKE) merupakan instrumen kebijakan ekonomi lingkungan hidup yang diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah melalui kompensasi/imbal jasa antar daerah sebagai komitmen Pemerintah Daerah dalam anggaran berbasis lingkungan hidup diberikan melalui skema kinerja ekologi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
1) menyelenggarakan ekonomi nilai karbon untuk pencapaian target kontribusi yang ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi gas rumah kaca dalam pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan; dan 2) menyelenggarakan meliputi upaya pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC), tata laksana penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK), kerangka transparansi, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pendanaan; dan komite pengarah dengan berpedoman pada Peraturan Presiden nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.
1) penyediaan pengadaan ribbon, toner dan film printer (cleaning kit) untuk pencetakan KTP-el. 2) penyelenggaraan Adminduk meliputi jemput bola, pelayanan dokumen kependudukan, pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil. 3) perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota yang mengelola SPBE dan memanfaatkan data kependudukan melalui akses kependudukan melalui dinas dukcapil setempat guna kepentingan verifikasi dan validasi data penduduk untuk pembangunan dan pelayanan publik kepada masyarakat secara efektif, akurat dan akuntabel, Pemerintah Daerah agar mengalokasikan anggaran dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan, sebagai berikut: a) menyediakan infrastruktur jaringan intra Pemerintah Daerah atau jaringan tertutup (private leased line) bagi perangkat daerah yang melakukan akses pemanfaatan data kependudukan; b) kewajiban memiliki sertifikasi standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c) menerapkan standar keamanan dengan prioritas standar nasional Indonesia bidang keamanan informasi/keamanan siber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pemenuhan sarana dan prasarana perekaman dan pencetakan dokumen kependudukan; 2) capacity building bagi pegawai dinas dukcapil; 3) forum konsultasi publik; 4) monitoring dan evaluasi pelayanan adminduk; dan 5) pendaftaran penduduk rentan adminduk dan non permanen di dinas dukcapil.
1) Pemerintah Daerah kabupaten/kota dapat menganggarkan biaya pemilihan kepala desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2026 untuk pengadaan surat suara, kotak suara, kelengkapan peralatan lainnya, honorarium panitia, dan biaya pelantikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk dukungan anggaran kegiatan/subkegiatan pendanaan pengamanan dari TNI/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dalam bentuk hibah; 2) dalam rangka memenuhi akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan desa, Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib melakukan pembinaan dan pengawasan desa dengan menganggarkan paling sedikit memuat: a) penyusunan Perda/Perkada, berupa penetapan dan penegasan batas desa, kewenangan desa, pemilihan kepala desa, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, BPD, pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, SPM desa, administrasi pemerintahan desa, SOTK pemerintah desa, perencanaan pembangunan, pengelolaan keuangan dan aset desa, pedoman penyusunan APBDes, penyelesaian kerugian desa, alokasi dana desa per desa, dan pengadaan barang/jasa di desa; b) fasilitasi kegiatan pengembangan kapasitas aparatur desa, meliputi kepala desa dan perangkat desa, anggota BPD, dan pengurus LKD dan lembaga adat desa; c) fasilitasi pelaksanaan SPM desa; d) fasilitasi sarana dan prasarana desa termasuk sarana pelayanan penunjang; e) percepatan penyelesaian peta batas wilayah administrasi desa; f) fasilitasi perencanaan, pengelolaan keuangan dan aset desa; g) fasilitasi evaluasi RPJMDes, RKPDes dan APBDesa; h) fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; i) fasilitasi pembentukan dan pendayagunaan lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat desa; j) fasilitasi pengolahan data dan informasi Profil Desa dan Kelurahan (PRODESKEL); k) pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyertaan modal untuk keberlanjutan BUMDesa dan BUMDesa bersama; l) pembinaan strategi peningkatan pendapatan asli desa; m) fasilitasi penyediaan dan pengembangan infrastruktur teknologi informasi Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES) dan Sistem Pengelolaan Aset Desa (SIPADES) berbasis online; n) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan implementasi Transaksi non tunai pada pemerintah desa secara bertahap dalam rangka mewujudkan APBDesa yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan; o) pengawasan, dan penanganan permasalahan DD guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional sekretariat bersama yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan p) pemberian insentif bagi rukun tetangga dan rukun warga sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 3) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki desa:
4) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran pelaksanaan pemutakhiran dan sinkronisasi data nama dan kode desa di wilayahnya secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota melalui Pemerintah Daerah provinsi dalam rangka mendukung: a) penyaluran DD pada aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan Akuntansi Negara (OMSPAN) Kementerian Keuangan; dan b) data desa pada sistem PRODESKEL, data Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES), data SIPADES dan data Sistem Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan (EPDESKEL) 5) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memiliki desa melakukan Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan evaluasi perkembangan desa dan kelurahan serta pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, interpretasi dan publikasi serta pendayagunaan data PRODESKEL sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa melakukan pemberdayaan dan pendayagunaan LKD yang ada di desa paling sedikit meliputi Badan Kerjasama Antar Desa, rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, Posyandu dan LPM, untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa, merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa. 7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan dukungan terhadap pelaksanaan program PN (Prioritas Nasional) terhadap APBD kabupaten/kota TA 2026 berupa: a) Daerah yang memanfaatkan LMS dalam pembelajaran Digital; b) Sistem informasi desa berbasis PRODESKEL/EPDESKEL yang terintegrasi dengan SIPD-RI; c) Desa yang difasilitasi dalam inisiasi kerja sama desa; d) Desa yang difasilitasi dalam penerapan pelayanan pemerintahan desa berbasis digital; e) Desa yang telah tertib administrasi pengelolaan aset desa; f) Pelatihan aparat pemerintah desa dan pengurus LKD; g) Kabupaten/Kota yang menerapkan pengelolaan keuangan desa berbasis digital; dan h) Kabupaten/Kota yang ditingkatkan kapasitas kader Posyandu dalam implementasi 6 SPM. 8) Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya menganggarkan pembiayaan pemindahtanganan tanah aset desa yang digunakan untuk bangunan pemerintah dan/atau melakukan pemanfaatan aset desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan menyesuaikan kemampuan APBD. 9) dalam rangka mewujudkan DD yang efektif, efisien dan akuntabel serta terjalinnya sinergitas kerja sama di bidang pencegahan, pengawasan, dan penanganan permasalahan DD guna mendorong percepatan pembangunan di desa, Pemerintah Daerah mengalokasikan dan/atau mensinergikan anggaran untuk pembentukan dan operasional Sekretariat Bersama yang dibentuk di tingkat provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan perjanjian kerjasama antara Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dengan Kementerian Dalam Negeri dan Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10) Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki desa, menganggarkan dukungan pembangunan kawasan perdesaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota terkait dengan pengaturan jalan desa dan pembinaan jalan desa.
1) upaya percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar; 2) dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui pola asuh anak dan remaja di era digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti trafficking, dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual; 3) mendorong upaya gerakan keluarga indonesia dalam peningkatan kualitas pendidikan dan pengelolaan ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumahtangga, dan perkoperasian; 4) mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui gerakan amalkan dan kukuhkan halaman asri, teratur, indah, dan nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka stunting, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga; 5) pemberdayaan kader PKK dan kader dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, yang meliputi: a) penghayatan dan pengamalan pancasila; b) gotong royong; c) pangan; d) sandang; e) perumahan dan tata laksana rumah tangga; f) pendidikan dan keterampilan; g) kesehatan; h) pengembangan kehidupan berkoperasi; i) kelestarian lingkungan hidup; dan j) perencanaan sehat. 6) dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK provinsi/kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD TA 2026 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 7) Pemerintah Daerah juga dapat menganggarkan dalam bentuk belanja hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan subrincian objek pada program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan stunting, pengelolaan 10 (sepuluh) program pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas kader PKK dan kader dasawisma, dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumahtangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional sekretariat TP-PKK provinsi/kabupaten /kota, serta kegiatan lainnya. 8) penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah.
Posyandu tidak hanya fokus pada pelayanan di bidang kesehatan. sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu, Posyandu telah berkembang untuk melayani 6 (enam) bidang SPM, sebagai berikut: 1) Pendidikan; 2) Kesehatan; 3) Pekerjaan Umum; 4) Perumahan Rakyat; 5) Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas); dan 6) Sosial; Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan RPJMN Tahun 2025- 2029 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 serta dalam rangka pemantapan dan optimalisasi implementasi pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Enam Bidang Standar Pelayanan Minimal (Posyandu 6 Bidang SPM), Pemerintah Daerah provinsi, kabupaten dan kota sesuai dengan kewenangannya bermitra dengan Tim Pembina Posyandu untuk menganggarkan dalam APBD TA 2026, melalui: 1) alokasi anggaran pada perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan desa dan perangkat daerah yang membidangi SPM Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Trantibumlinmas, dan Sosial. Penganggaran program, kegiatan, dan subkegiatan pada perangkat daerah dimaksud dapat dilihat melalui tematik pembangunan “Posyandu” yang telah tercantum pada SIPD- RI; 2) fasilitasi pemerintah desa dan kelurahan secara berjenjang untuk melakukan penataan kelembagaan Posyandu, melalui percepatan penerbitan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang kepengurusan Posyandu. Targetnya adalah terbentuknya minimal 1125 lembaga Posyandu hingga akhir tahun 2026. 3) dukungan operasional, peningkatan kapasitas SDM baik secara umum dan spesifik sesuai dengan program/kegiatan/subkegiatan pelayanan 6 Bidang SPM bagi Tim Pembina, Pengurus dan Kader Posyandu Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta sarana dan prasarana implementasi Posyandu. 4) insentif kader sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1) Pengendalian kuantitas penduduk; 2) Peningkatan kualitas penduduk, termasuk stunting; 3) Pembangunan keluarga; 4) Penataan persebaran dan pengarahan mobilitas penduduk; dan 5) Integrasi data keluarga dan kependudukan. 30 (tiga puluh) indikator peta jalan pembangunan kependudukan dimaksud dijabarkan ke dalam rencana aksi kegiatan tahunan sesuai RPJMN dan RPJMD 2025-2029 dan mendukung Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), untuk dituangkan dalam RAPBD TA 2026 Pemerintah Daerah provinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten/kota (terlampir daftar 30 (tiga puluh) indikator peta jalan pembangunan kependudukan).
1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi; 2) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk; 3) Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berkualitas (KB); dan 4) Pendayagunaan tenaga dan mitra lini lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Angka kelahiran total TFR per Wanita Usia Subur (WUS) usia 15-49 Tahun; 2) Persentase mCPR; 3) Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga); 4) Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern; 5) Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK); 6) Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate 15-19); dan 7) Persentase KTD. yang bertujuan untuk pengendalian penduduk dan mewujudkan KB, penduduk tumbuh seimbang serta keluarga berkualitas guna meningkatkan kualitas manusia Indonesia melalui: 1) Peningkatan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi; 2) Peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga termasuk ketahanan remaja serta pengendalian penduduk; 3) Pembentukan dan pengembangan Kampung Keluarga Berkualitas; dan 4) Pendayagunaan tenaga dan mitra lini lapangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pemerintah Daerah provinsi wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam provinsi; 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota wajib menjamin tersedianya angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam wilayah kabupaten/kota; 3) Penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
1) mendukung Percepatan transformasi digital di bidang: a) infrastruktur digital melalui:
dan
b) Pemerintahan digital melalui:
(a) penyusunan arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; (b) penyusunan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah; (c) penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah; (d) penyusunan proses bisnis Pemerintah Daerah; (e) penyelenggaraan layanan SPBE dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; (f) pengelolaan, pemrosesan, dan penyimpanan data dan informasi Pemerintah Daerah dengan memanfaatkan Pusat Data Nasional; (g) penyediaan dan pengelolaan infrastruktur spbe meliputi akses internet, JIPD, sistem penghubung pelayanan Pemerintah Daerah, pusat kendali dan/atau pusat komputasi dan migrasi layanan dan data ke pusat data nasional; (h) pembangunan dan pengembangan aplikasi khusus; (i) penerapan keamanan SPBE; (j) penyelenggaraan layanan SPBE dalam rangka digitalisasi layanan administrasi pemerintahan dan layanan publik; dan (k) pendaftaran sistem elektronik lingkup publik termasuk pelaksanaan klasifikasi data sesuai risiko.
c) ekonomi digital melalui:
d) masyarakat digital melalui:
2) percepatan penerapan transformasi digital pada Pemerintah Daerah dilakukan dengan menyusun rencana dan anggaran SPBE: a) secara terpadu; b) sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah; dan c) berpedoman pada arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, peta rencana SPBE, Pemerintah Daerah, rencana strategis Pemerintah Daerah dan RPJMD. 3) menyelenggarakan provinsi cerdas dan kabupaten dan/atau kota cerdas meliputi: a) menyusun dan/atau memfasilitasi penyusunan masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas; b) mengimplementasikan masterplan provinsi cerdas dan berkoordinasi pada kabupaten/kota di wilayah provinsi dalam hal implementasi program kolaborasi yang tercatat pada masterplan provinsi cerdas; c) dalam hal menyusun masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas, perlu digali terkait pemanfaatan teknologi IoT dan/atau teknologi terbaru lainnya pada setiap program yang dipilih untuk masuk pada masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas; d) melakukan monitoring dan evaluasi implementasi program di dalam masterplan provinsi/kabupaten/kota cerdas dalam rangka pemenuhan indikator-indikator kematangan kota cerdas; e) melakukan sosialisasi pada masyarakat di kota/kabupaten, termasuk melakukan replikasi/adopsi program kota cerdas; f) mengimplementasikan usecase provinsi cerdas dengan metode Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU); g) penyusunan dokumen studi pendahuluan pembangunan infrastruktur provinsi cerdas berbasis KPBU; dan h) memberikan fasilitasi terhadap kabupaten/kota yang mengimplementasikan usecase kota cerdas dengan metode KPBU; penyusunan dokumen studi pendahuluan pembangunan infrastruktur kota berbasis KPBU. 4) meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, perumusan/penyusunan, dan penerapan kebijakan publik serta dalam penggunaan/pemanfaatan layanan publik berbasis digital. Tujuan tersebut dapat dicapai melalui peningkatan kualitas pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan mempertimbangkan ekosistem informasi dan komunikasi digital di Pemerintah Daerah yang didukung dengan alokasi anggaran dalam APBD untuk perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi: a) sosialisasi peraturan bidang informasi dan komunikasi publik nasional; b) pengembangan regulasi/kebijakan di bidang komunikasi publik daerah; c) monitoring informasi kebijakan, opini publik dan aspirasi publik; d) penyusunan strategi komunikasi publik daerah; e) pengelolaan komunikasi krisis; f) penyusunan konten dalam rangka komunikasi publik; g) diseminasi informasi dan pengelolaan media komunikasi publik; h) pelayanan informasi publik; i) relasi media; j) kemitraan komunikasi; k) pengelolaan komunitas informasi masyarakat; l) penguatan kapasitas SDM komunikasi publik; dan m) dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola komisi informasi di daerah dalam rangka penyelesaian sengketa informasi.
1) pelaksanaan kegiatan pengelolaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang mewajibkan seluruh penyelenggaran pelayanan publik: a) menyediakan informasi publik yang akurat, benar dan tidak menyesatkan; b) menunjuk PPID dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi dengan cepat, mudah dan wajar; c) membuka akses bagi setiap pemohon informasi publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan; d) melakukan uji konsekuensi dengan seksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan informasi publik tertentu dikecualikan; dan e) melaksanakan setiap kegiatan yang mendukung implementasi keterbukaan informasi publik, seperti monitoring evaluasi keterbukaan informasi publik dan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik. 2) pengelolaan pengaduan untuk menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 yang mewajibkan Pemerintah Daerah: a) menyediakan sarana pengaduan dan menugaskan pelaksana yang kompeten dalam pengelolaan pengaduan; b) menindaklanjuti hasil pengelolaan pengaduan yang berasal dari penerima pelayanan, rekomendasi ombudsman, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dalam batas waktu tertentu; c) mengumumkan nama dan alamat penanggung jawab pengelola pengaduan serta sarana pengaduan yang disediakan; dan d) menyusun mekanisme pengelolaan pengaduan dari penerima pelayanan dengan mengedepankan asas penyelesaian yang cepat dan tuntas. 3) dalam rangka keterbukaan informasi publik sebagai upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi serta sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik untuk Komisi Informasi Provinsi dan/atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, berupa: a) layanan penyelesaian sengketa informasi; b) monitoring kepatuhan badan publik terhadap pelaksanaan undang-undang mengenai komisi informasi publik; c) sosialisasi keterbukaan informasi publik kepada masyarakat dan badan publik; dan d) layanan administrasi dan dukungan teknis tugas dan fungsi komisi informasi.
1) pengelolaan kerja sama dengan media cetak, media online, televisi dan radio; 2) pengembangan teknologi dalam pengelolaan media sosial; 3) peningkatan kompetensi sumber daya aparatur bidang hubungan masyarakat dan pengelola media sosial melalui pelatihan, bimbingan teknis maupun workshop; 4) penyediaan sarana dan prasarana bidang hubungan masyarakat dan media sosial; dan 5) pembinaan, koordinasi dan konsolidasi bidang hubungan masyarakat termasuk pengembangan forum-forum kehumasan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pelatihan dan penempatan kerja terutama untuk penyandang disabilitas, dan pelatihan kewirausahaan bagi wirausaha pemula termasuk bagi generasi muda, perempuan, termasuk korban kekerasan dan tindak pidana perdagangan orang, santri dan penyandang disabilitas; 2) inkubasi usaha; 3) penguatan kapasitas layanan usaha; 4) pengembangan sentra Industri Kecil dan Menegah (IKM); dan 5) penyediaan insentif fiskal.
1) pendataan; 2) pelatihan dan pendampingan; 3) layanan bantuan dan pendampingan hukum; 4) pemulihan usaha; 5) penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK pada infrastruktur publik; 6) dukungan kemitraan; 7) pemberian kemudahan dan insentif bagi UMK; 8) penyelenggaraan dan pengembangan inkubasi; dan 9) fasilitasi perizinan berusaha, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pengalokasian dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa; 2) pelaksanaan kemitraan untuk UMK serta koperasi; 3) penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMK pada infrastruktur publik; dan 4) layanan bantuan dan pendampingan hukum, bagi UMK serta koperasi melalui aparat pengawasan internal pada Pemerintah Daerah.
1) Pemerintah Daerah dapat menyediakan alokasi anggaran dalam APBD, berupa: a) sosialisasi pelaksanaan program KUR kepada Pemerintah Daerah; b) monitoring dan evaluasi KUR di daerah; c) pembinaan pelaksanaan program KUR oleh Pemerintah Daerah; d) pembinaan terkait KUR klaster yang mengimplementasikan program One Village One Product (OVOP), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Pemerintah Daerah juga menyediakan alokasi anggaran untuk keperluan pengembangan dan pendampingan usaha penerima KUR dalam APBD. 3) Pemerintah Daerah mendukung dan memfasilitasi pemanfaatan KUR oleh pengurus gabungan kelompok tani/koperasi/pelaku usaha pangan di tingkat desa untuk memperkuat permodalan dalam rangka mendukung pengembangan usaha dan ketersediaan pangan di wilayahnya.
1) meningkatkan akses pembiayaan bagi UMK; 2) memberikan imbal jasa penjaminan dan subsidi bunga; 3) penjaminan kredit modal kerja; 4) penyaluran dana bergulir; 5) bantuan permodalan; dan 6) bentuk pembiayaan lain.
1) menyediakan pendanaan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di daerah; 2) mengelola tim koordinasi, sekretariat, dan kelompok kerja terkait koordinasi strategis lintas sektor penyelenggaraan pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) menyusun, menetapkan dan mengimplementasikan Rencana RAD pelayanan kepemudaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4) menyediakan pendanaan untuk:
5) wajib menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga/organisasi di bidang kepemudaan dan kepramukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) menyediakan anggaran dalam APBD yang dijabarkan dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada perangkat daerah yang membidangi urusan pemuda dan olahraga dan/atau dalam bentuk hibah kepada badan/lembaga yang bergerak di bidang keolahragaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2) dilarang menganggarkan dalam APBD pendanaan organisasi cabang olahraga profesional dikarenakan menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga dan/atau organisasi olahraga profesional yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3) menyediakan dukungan pendanaan untuk: a) pembudayaan olahraga di masyarakat melalui pelaksanaan liga antar kampung (liga tarkam) dengan rincian kegiatan yakni lomba senam, lari, lomba tenis meja, lomba badminton dan lomba sepak bola yang akan diselenggarakan di level kabupaten/kota; b) pembinaan dan pengembangan olahraga masyarakat di daerah; c) pembinaan dan pengembangan industri olahraga di daerah; d) pembinaan dan pengembangan olahraga bagi penyandang disabilitas pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga masyarakat, dan olahraga prestasi; e) pemberian penghargaan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; f) perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan prasarana dan sarana keolahragaan di daerah. g) fasilitasi penyelenggaraan pekan olahraga dan kejuaraan olahraga yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
1) menetapkan dan melaksanakan Desain Olahraga Daerah (DOD) berdasarkan periode peta jalan; 2) mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON dan 1 (satu) cabang olahraga unggulan daerah; 3) membentuk tim koordinasi tingkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah; 4) menyediakan anggaran yang bersumber dari APBD untuk pelaksanaan DBON di daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; 5) menyediakan dukungan anggaran dalam APBD dalam rangka pengukuran Indeks Pembangunan Olahraga (IPO) di daerah; 6) menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan olahragawan di daerah melalui kelas olahraga, Sentra Pembinaan Olahragawan Berbakat Nasional (SPOBNAS), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya di daerah; 7) menyusun peta jalan penyelenggaraan DOD; dan 8) menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih dan tenaga keolahragaan cabang olahraga unggulan DBON di daerah sesuai dengan standar pelatihan pelatih olahraga yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
1) pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elite (unggulan) dalam APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah di masing masing provinsi dan kabupaten/kota. 2) penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan sarana dan prasarana sepak bola kepada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik Pemerintah Daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang- undangan. 3) pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya dalam SIPD-RI.
1) sterilisasi ruang rapat pimpinan; 2) penerapan akses kontrol dilingkungan pemerintah; dan 3) penyusunan SOP keamanan pelaksanaan rapat pimpinan.
1) Information Technology Security Assessment (ITSA); 2) Penetration Testing; 3) Vulnerability Assessment (VA); 4) Penilaian Profil Risiko; dan/atau 5) Forensic Digital.
1) pelaksanaan penilaian Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI); 2) pelaksanaan penilaian evaluasi pengamanan informasi; atau 3) penilaian menggunakan instrumen tingkat kematangan siber dan sandi yang telah ditetapkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1) Hardening sistem terhadap SPBE; 2) Patching sistem; dan 3) Penerapan perangkat IT Security seperti antivirus, firewall dan/atau perangkat IT security lainnya.
1) penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi SPBE atau sistem elektronik, yaitu: a) sertifikat elektronik untuk Secure Socket Layer (SSL) server; dan b) sertifikat elektronik untuk SSL client. 2) penerapan sertifikat elektronik untuk melindungi dokumen elektronik, yaitu: a) tanda tangan elektronik pada file Portable Document Format (PDF); b) tanda tangan elektronik untuk berbagai format file; dan c) tanda tangan elektronik pada file Extensible Markup Language (XML).
1) edukasi keamanan informasi dan siber pada ASN pejabat struktural maupun seluruh pegawai dalam rangka mendukung keberhasilan penerapan sistem manajemen keamanan informasi; dan 2) masyarakat publik untuk membudayakan penggunaan ruang siber yang baik dan meningkatkan kesadaran keamanan informasi khususnya terhadap pelindungan data pribadi individu.
1) penugasan personil dalam mengikuti pelatihan bimtek, workshop, Focus Group Discussion (FGD) dan/atau seminar yang diselenggarakan regulator, akademisi maupun komunitas penyelengaa keamanan informasi/siber yang berkompeten; dan 2) penyelenggaraan sendiri terkait pelatihan, sertifikasi kompetensi, bimbingan teknis, workshop, seminar, dan/atau FGD.
1) pelaksanaan kegiatan monitoring keamanan siber; 2) penerimaan aduan keamanan informasi/siber; 3) asistensi bantuan pertama terhadap pelapor; dan 4) analisis berbagi informasi insiden.
1) koordinasi tanggap insiden siber berdasarkan aduan insiden siber; 2) dukungan tanggap insiden siber secara jarak jauh dan/atau kunjungan langsung (on site); dan/atau 3) analisis insiden siber berdasarkan aduan insiden siber.
1) pelaksanaan penilaian mandiri kategorisasi sistem elektronik; dan 2) pelaksanaan verifikasi kategorisasi sistem elektronik.
1) audit internal keamanan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah yang di lead oleh inspektorat; dan 2) audit eksternal keamanan SPBE yang dilaksanakan oleh lembaga auditor Lembaga Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Terakreditasi (LATIK) pemerintah atau LATIK pihak swasta terakreditasi.
1) pengadaan perangkat teknologi keamanan informasi; atau 2) pengadaan perangkat JKS atau JIPD.
1) pemasangan sensor; 2) pembinaan admin honeynet; 3) helpdesk honeynet; 4) perbaikan perangkat honeypot; 5) analisis log deteksi serangan siber; atau 6) monitoring portal admin honeynet.
1) pengelolaan Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan; 2) pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 3) pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015 tentang Museum; 4) melakukan Pendataan dalam rangka pengisian dan updating data terkait OPK, Cagar Budaya, SDM, Lembaga, sarana dan prasarana ke dalam aplikasi Data Pokok Kebudayaan (Dapobud), sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36/M/2024 tentang Petunjuk Teknis Data Kebudayaan, Kebahasaan dan Kesastraan; 5) menjadikan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD), sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah, sebagai rujukan dalam seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya; 6) melakukan pemantauan dan evaluasi capaian terhadap pelaksanaan PPKD setiap tahun melalui pengamatan, pengidentifikasian, pencatatan, penganalisisan dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah.
1) upaya pemajuan objek kebudayaan Indonesia melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang- undangan; 2) upaya pelestarian cagar budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) upaya pengelolaan museum melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan koleksi melalui kebijakan pengaturan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk kesejahteraan masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang dalam rangka menunjang pendistribusian barang dan pengembangan ekonomi di daerah terpencil dan daerah belum berkembang serta dalam upaya menurunkan disparitas harga antara wilayah Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur, melalui penyelenggaraan angkutan barang di laut ke seluruh wilayah Indonesia; 2) pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, peningkatan kualitas SDM pengawas, pengadaan dan pengelolaan sarana dan prasarana pengawas, penanganan pelanggaran pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, serta penyusunan Perda terkait pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan; 3) pengintegrasian Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil (RZWP-3-K) ke dalam RTRW provinsi baik pra maupun pasca penyusunan RTRW provinsi, termasuk pendampingan implementasi pascapenetapan Perda mengenai RTRW provinsi yang menjadi tugas dan fungsi dinas kelautan dan perikanan; 4) monitoring pelaksanaan implementasi RZWP-3-K yang terintegrasi ke dalam RTRW provinsi; dan 5) pengadaaan sarana dan prasarana produksi garam, sarana dan prasarana pascaproduksi garam, peningkatan kualitas SDM produksi garam untuk mendukung percepatan pembangunan Pergaraman untuk memenuhi kebutuhan garam nasional; dan 6) pengelolaan kawasan konservasi daerah yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat; sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Usaha Berbasis Risiko, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan dan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
1) menyelenggarakan Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan (KUSUKA) di lingkungan provinsi dan kabupaten/kota termasuk migrasi kartu nelayan menjadi KUSUKA dalam rangka membantu nelayan mengakses bantuan pemerintah seperti asuransi bagi nelayan kecil, bantuan sarana penangkapan ikan, akses permodalan, sehat dan lain-lain; 2) penyediaan SDM enumerator dan proses pendataan pelaku usaha kelautan dan perikanan melalui satu data KUSUKA serta penyelesaian validasi nasional tepat waktu; 3) penyediaan data terkait pelaku usaha di wilayah ruang laut, pelaku usaha perikanan tangkap, pelaku usaha perikanan budidaya, petambak garam dan pengolah hasil kelautan dan perikanan serta serapan tenaga kerja sektor kelautan dan perikanan lainnya; 4) penyediaan data produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, stok garam dan nilai konsumsi ikan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 41 Tahun 2022 tentang Kartu Pelaku Usaha dan Pelaku Pendukung Sektor Kelautan dan Perikanan, Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2020 tentang Satu Data Kelautan dan Perikanan.
1) revitalisasi tambak di kawasan sentra produksi udang dan bandeng; 2) integrasi pelabuhan perikanan dengan fish market bertaraf internasional; dan 3) penguatan jaminan usaha serta korporasi nelayan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
1) 5 (lima) program prioritas sebagai langkah terobosan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2025-2029, yaitu: a) memperluas kawasan konservasi laut; b) penangkapan ikan terukur berbasis kuota; c) pengembangan budidaya laut, peisisir, dan darat yang berkelanjutan; d) pengawasan dan pengendalian pesisir dan pulau-pulau kecil; dan e) pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan atau bulan cinta laut. 2) mengembangkan perikanan budi daya yang fokus pada komoditas bernilai ekspor tinggi, yaitu udang, lobster dan rumput laut, dengan tetap memperhatikan komoditas ekonomis lainnya, seperti kerapu, bawal bintang, nila, patin dan kepiting. Pengembangan komoditas bernilai ekspor tinggi tersebut akan dilakukan melalui: a) pengembangan shrimp estate dengan tata kelola lahan dan pemanfaatan teknologi guna menjamin keberlangsungan usaha dan menjaga kualitas lingkungan; b) pengembangan budidaya lobster yang terbuka bagi seluruh provinsi yang memiliki potensi teknis dan daya dukung lingkungan. Selanjutnya, untuk ekspor Benih Bening Lobster (BBL) dihentikan dan dialihkan untuk budidaya; dan c) pengembangan rumput laut yang dilakukan secara hulu- hilir, termasuk diversifikasi produk turunannya. 3) meningkatkan sarana dan prasarana produksi, serta regulasi yang dibutuhkan dalam melaksanakan program-program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP); 4) menyelesaikan dan menyeleraskan Perda tentang penataan ruang provinsi dan peraturan gubernur yang menjadi turunannya guna mendukung program prioritas KKP; 5) menyusun Perda terkait pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (SDKP) dan penerapan sanksi administratif sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dengan mengacu pada Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh pemerintah pusat; 6) melakukan pemutakhiran indikator kinerja suburusan pengawasan SDKP ke dalam RKPD Tahun 2025 dengan sasaran dan indikator kinerja tata kelola SDKP bertanggung jawab dan pengawasan SDKP yang integratif; dan 7) merumuskan keluaran (output) dan alokasi anggaran yang mendukung pelaksanaan kewenangan Pengawasan SDKP dalam Renja Perangkat Daerah Tahun 2025.
1) Dukungan percepatan pembangunan DPP pada 4 (empat) daerah yaitu: a) Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Borobudur, Yogyakarta dan Prambanan); b) Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lombok - Gili Tramena); c) Provinsi Sumatera Utara (Danau Toba); dan d) Provinsi Nusa Tenggara Timur (Labuan Bajo). 2) Dukungan pengembangan DPP yaitu: a) Provinsi Sulawesi Utara (Manado -Likupang); b) Provinsi Kep. Bangka Belitung (Bangka Belitung); c) Provinsi Papua Barat Daya (Raja Ampat); d) Provinsi Jawa Timur (Bromo-Tengger-Semeru); e) Provinsi Sulawesi Tenggara (Wakatobi); dan f) Provinsi Maluku Utara (Morotai). 3) Dukungan penguatan destinasi regeneratif yaitu: a) Provinsi Bali; b) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; dan c) Provinsi Kepulauan Riau; sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden mengenai Rencana Induk Destinasi Pariwisata Nasional (RIDPN) yang mencakup 4 (empat) kelompok sesuai tujuannya yaitu Peningkatan Kapasitas Kelembagaan, Peningkatan Kualitas Jalan dan Infrastruktur Dasar, Peningkatan Paritisipasi Lokal dan Penciptaan Iklim Investasi. Dalam dokumen RIDPN dimaksud juga tercantum Indikasi Program yang harus menjadi rujukan bagi Pemerintah Daerah dalam merancang program, kegiatan dan subkegiatan.
1) Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Papua Barat Daya, Provinsi Sulawesi Tenggara, Provinsi Maluku Utara, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Bali, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kabupaten Samosir, Kabupaten Dairi, Kabupaten Karo, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Toba, Kabupaten Tapanuli Utara, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Pakpak Bharat, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulon Progo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kota Mataram, Kabupaten Manggarai Barat, Kabupaten Ende, Kabupaten Manggarai, Kabupaten Pulau Morotai, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Belitung, Kabupaten Belitung Timur, Kota Manado, Kabupaten Minahasa Utara, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa, Kabupaten Tomohon, Kota Malang, Kota Batu, Kabupaten Malang, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Blitar, untuk: a) menjadi dasar dalam Pembangunan Pariwisata Pemerintah Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2025- 2029 untuk mewujudkan pembangunan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan yang berpotensi menjadi pendorong utama ekonomi dan sekaligus memperkuat citra bangsa di mata dunia. b) mendorong 13 (tiga belas) program prioritas yang meliputi percepatan pembangunan 4 DPP, pengembangan 6 DPP dan penguatan 3 destinasi disesuaikan dengan urusan pariwisata yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam wilayah dimaksud, agar mengalokasikan anggaran untuk perangkat daerah yang melaksanakan urusan pariwisata;
1) mendukung dan mensukseskan kegiatan penyelenggaraan acara internasional di KEK Mandalika berupa gelaran event balap Motorcycle Grand Prix (MotoGP) Mandalika; 2) menyediakan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee kegiatan gelaran event balap MotoGP Mandalika yang bersumber dari masing-masing APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kota Mataram TA 2026, yang dibayarkan kepada Dorna Sport yang merupakan perusahan induk MotoGP yang memberikan hak kepada promotor yaitu Mandalika Grand Prix Association (MGPA) dibawah koordinasi Indonesia Tourism Development and Corporation (ITDC) untuk menggelar event balap MotoGP Mandalika; 3) biaya penyelenggaraan atau komitmen fee kegiatan gelaran event balap MotoGP Mandalika yang bersumber dari masing- masing APBD melalui dukungan pendanaan bersama yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat setelah berkoordinasi dengan dengan ITDC dan Dorna Sport; dan 4) Selain dukungan biaya penyelenggaraan atau komitmen fee, Pemerintah Daerah juga memberikan dukungan pengurangan, keringanan, dan pembebasan atas pajak daerah dan/atau retribusi daerah kepada badan usaha dan/atau pelaku usaha di KEK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak dan retribusi daerah.
1) Dalam rangka mendukung percepatan pengembangan DPP Danau Toba, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membangun dan merevitalisasi infrastruktur, berupa: a) Pemeliharaan penataan Kampus Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan di Kabupaten Samosir; b) Pemeliharaan penataan kawasan Parapat di Kabupaten Simalungun; dan c) Pemeliharaan penataan kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Danau Toba di Kabupaten Samosir. 2) Penataan kampus Ulos Hutaraja dan Huta Siallagan serta Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele Danau Toba telah dihibahkan kepada Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun, untuk itu agar dialokasikan anggaran pemeliharaan dan operasional dari APBD TA 2026. Selanjutnya untuk Penataan Kawasan Waterfront City Pangururan dan Kawasan Tele saat ini dalam masa pemeliharaan dan akan dihibahkan pada Tahun 2025 kepada Kabupaten Samosir yang selanjutnya menjadi BMD; 3) BMD tersebut perlu dioptimalkan pemanfaatannya dalam meningkatkan pendapatan daerah melalui pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama pemanfaatan BMD dengan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 4) guna efektivitas pemanfaatan BMD tersebut, diminta kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Samosir dan Kabupaten Simalungun dapat melalukan kerjasama dengan pihak lain.
1) mendukung konektivitas perhubungan udara pada rute penerbangan yang belum memiliki akses penerbangan rutin dari dan menuju Kawasan DPP, terutama DPP Wakatobi, Manado-Likupang, Morotai dan Raja Ampat; 2) dukungan akses penerbangan ke daerah DPDPPN melalui penyiapan anggaran berupa belanja subsidi tiket penerbangan atau belanja uang yang diserahkan kepada masyarakat/pihak lain berupa penyediaan jaminan block seat pada APBD TA 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; 3) berkoordinasi dengan maskapai penerbangan untuk kelancaran dukungan konektivitas penerbangan yang bersumber dari APBD dimaksud; 4) dalam hal Pemerintah Daerah pada APBD TA 2026 belum dan/atau cukup tersedia alokasi anggaran dukungan konektivitas penerbangan ke daerah DPP, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian alokasi anggaran mendahului Perubahan APBD TA 2026, dengan cara merubah Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2026, dan memberitahukan kepada pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada Perubahan APBD TA 2026 bagi daerah yang melaksanakan Perubahan APBD TA 2026 dan dilaporkan dalam LRA bagi daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2026; dan 5) penyesuaian alokasi angggaran tersebut dengan memanfaatkan BTT atau dalam hal BTT tidak mencukupi menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam TA berjalan dan/atau memanfaatkan kas yang tersedia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) pengembangan riset; 2) pengembangan pendidikan; 3) fasilitasi pendanaan dan pembiayaan; 4) penyediaan infrastruktur; 5) pengembangan sistem pemasaran; 6) pemberian insentif; 7) fasilitasi kekayaan intelektual; dan 8) pelindungan hasil kreativitas; sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif. Selanjutnya, Pemerintah Daerah dapat membentuk Dinas Ekonomi Kreatif daerah provinsi dan kabupaten/kota dengan memenuhi kriteria: 1) APBD kapasitas fiskal tinggi, dengan indikator PAD paling sedikit 50% dari total Pendapatan Daerah; 2) telah memenuhi penganggaran mandatory spending; 3) alokasi belanja pegawai setinggi-tingginya 30% dari total belanja daerah; 4) menjamin pembentukan dinas ekonomi kreatif tersebut dapat meningkatkan PAD dan pertumbuhan ekonomi daerah; dan 5) mengendalikan inflasi selama 2 (dua) tahun terakhir dengan kisaran sebesar 2,5 1%; sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 900.1.1-4976 Tahun 2024 dan Nomor SK/HK.01.02/MK-EK/2024 tanggal 11 Desember 2024 tentang Pedoman dan Pembentukan Nomenklatur Dinas Ekonomi Kreatif Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota guna Penyelenggaraan Sub Urusan Pemerintahan Daerah di Bidang Ekonomi Kreatif.
1) melakukan koordinasi pengembangan riset seluruh kabupaten/kota di wilayah provinsi; 2) melakukan pengembangan Pendidikan di wilayah provinsi; 3) melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 4) mendorong penyediaan infrastruktur untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 5) melakukan koordinasi pengembangan sistem pemasaran untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 6) melakukan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif; 7) melakukan fasilitasi kekayaan intelektual untuk kabupaten/kota di wilayah provinsi; 8) melakukan pelindungan hasil kreativitas di wilayah provinsi; dan 9) melakukan/menindaklanjuti pengembangan ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi.
1) melakukan pengembangan riset di wilayah kabupaten/kota; 2) melakukan pengembangan Pendidikan di wilayah kabupaten/kota; 3) melakukan fasilitasi pendanaan dan pembiayaan di wilayah kabupaten/kota; 4) mendorong penyediaan infrastruktur di wilayah kabupaten/kota; 5) melakukan pengembangan sistem pemasaran di wilayah kabupaten/kota; 6) melakukan pemberian insentif kepada pelaku ekonomi kreatif; 7) melakukan fasilitasi kekayaan intelektual di wilayah kabupaten/kota; 8) melakukan pelindungan hasil kreativitas di wilayah kabupaten/kota; dan 9) melakukan/menindaklanjuti pengembangan ekonomi kreatif lainnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
1) pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan untuk meningkatkan kemampuan teknis dan manajerial Pelaku Ekonomi Kreatif; 2) dukungan fasilitasi untuk menghadapi perkembangan teknologi di dunia usaha; dan 3) standardisasi usaha dan sertifikasi profesi bidang Ekonomi Kreatif; sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019.
1) koordinasi dan pembinaan tingkat provinsi/kabupaten/kota; 2) pemantauan dan evaluasi KPPP; 3) pengambilan/pembelian sampel pupuk dan pestisida; 4) pengujian/analisa sampel pupuk dan pestisida; dan 5) penyusunan laporan KPPP.
1) memberikan penugasan kepada organisasi perangkat daerah di daerah masing-masing dalam pengadaan dan pengelolaan gabah/beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah; dan 2) melakukan koordinasi dengan forum koordinasi pimpinan di daerah pada wilayah masing-masing dalam mendukung pengadaan dan pengelolaan gabah/ beras, serta penyaluran cadangan beras pemerintah.
1) pendanaan dalam pelaksanaan: a) pemberian sertifikat standar dan izin di bidang mineral dan batubara; b) pembinaan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan; dan c) pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan. 2) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian dan penetapan wilayah izin usaha pertambangan yang didelegasikan. 3) pendanaan dalam pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, dan batuan. 4) pendanaan dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi atau persetujuan yang berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan. 5) dukungan pengawasan atas pelaksanaan perizinan berusaha yang didelegasikan sebagaimana dimaksud pada angka 1) huruf c), dikecualikan untuk biaya operasional pelaksanaan pengawasan yang dilaksanakan oleh inspektur tambang dan pejabat pengawas pertambangan dari Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral.
1) melakukan pendataan fakir miskin dan masyarakat yang tidak mampu; 2) menyampaikan hasil pendataan kepada kementerian sosial sebagai bahan masukan DTSEN yang merupakan dasar pemberian subsidi listrik untuk rumah tangga; 3) melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait kebijakan subsidi listrik tepat sasaran; dan 4) melakukan fasilitasi pengaduan masyarakat di kelurahan dan kecamatan.
1) menyediakan dana untuk kelompok masyarakat tidak mampu, pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah belum berkembang, pembangunan infrastruktur tenaga listrik di daerah terpencil, perbatasan, dan perdesaan; dan 2) menyediakan dana untuk pemasangan instalasi listrik di rumah dan Biaya Penyambungan (BP) listrik bagi masyarakat tidak mampu yang termasuk dalam DTSEN dan/atau tinggal di daerah 3T.
1) dalam hal Pemerintah Daerah menyampaikan usulan kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah harus menyediakan lahan untuk pembangunan, pengadaan, dan/atau pemasangan instalasi penyediaan Tenaga Listrik dari EBT, instalasi pemanfaatan bioenergi dan/atau instalasi kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE lainnya serta melakukan pengurusan terhadap perijinan terkait yang diperlukan. 2) dalam hal telah dilaksanakan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah: a) harus mengelola dan mengalokasikan biaya pemeliharaan hasil Kegiatan Fisik Pemanfaatan EBTKE berupa Instalasi Penyediaan Tenaga Listrik dari EBT atau instalasi pemanfaatan bioenergi; dan b) dapat menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE kepada BUMD, Koperasi, dan/atau masyarakat/kelompok masyarakat/swadaya masyarakat. 3) dalam hal menunjuk pengelola atau penerima manfaat hasil kegiatan fisik pemanfaatan EBTKE, Pemerintah Daerah melakukan dan menyediakan anggaran untuk pembinaan dan pendampingan terhadap pengelola atau penerima manfaat.
1) pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi; 2) pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi; 3) pengelolaan aneka EBT yang bersumber dari sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air serta gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi; 4) pengelolaan konservasi energi terhadap kegiatan yang izin usahanya dikeluarkan oleh daerah provinsi; 5) pelaksanaan konservasi energi pada sarana dan prasarana yang dikelola oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ESDM; dan 6) pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi.
1) menyusun dan menetapkan Perkada dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah; 2) meningkatkan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah melalui pengadaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) dan/atau program konversi kendaraan bermotor bakar menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle). 3) mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle); 4) melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap satuan kerja perangkat daerah untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah di daerah masing-masing; dan 5) memberikan Dana Insentif Fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (battery electric vehicle) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk sinkronisasi data dan informasi terkait penyusunan dan/atau update Perda mengenai RTRW; dan 2) mengalokasikan dana untuk meningkatkan upaya mitigasi bencana geologi melalui mitigasi struktural dan non struktural; 3) menggunakan peta kawasan rawan bencana dan peta zona kerentanan gerakan tanah yang diterbitkan oleh Badan Geologi sebagai acuan kesiapsiagaan bencana geologi, baik dalam skala menengah dan termasuk pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk tingkat kecamatan; dan 4) melakukan koordinasi dengan Badan Geologi dalam rangka verifikasi dan validasi penyusunan peta kawasan rawan bencana geologi.
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk air tanah berbasis CAT meliputi:
2) Mempersiapkan anggaran, kelembagaan dan tim yang bertugas menyelenggarakan kegiatan pengelolaan air tanah pada CAT dan sumber air tanah lainnya di wilayah sungai; dan 3) melakukan penyusunan dan penetapan zona konservasi air tanah pada CAT di wilayah sungai;
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- Kementerian ESDM dan tim pelaksana untuk kajian, rekomendasi teknis, dan evaluasi pengusulan wilayah yang akan ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi, yang berupa kawasan cagar alam geologi dan/atau kawasan bentang alam karst; 2) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- Kementerian ESDM dan tim pelaksana untuk kajian dan evaluasi pengusulan wilayah yang akan ditetapkan sebagai warisan geologi (geoheritage) dan/atau kawasan geopark; 3) mempersiapkan kelembagaan dan tim yang bertugas untuk melakukan kajian dan evaluasi pengusulan warisan geologi (geoheritage) dan/atau geopark; dan 4) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi- Kementerian ESDM dan tim pelaksana untuk kajian dan rekomendasi teknis terkait hasil analisis geologi lingkungan.
1) melakukan penyusunan Perda terkait penerbitan sertifikat laik operasi mengenai pemanfaatan langsung panas bumi sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah; dan 2) pemanfaatan langsung potensi panas bumi dapat dilakukan melalui KPDBU atau melalui BUMD.
1) mempersiapkan anggaran koordinasi dengan Badan Geologi Kementerian ESDM untuk pendampingan penyelidikan, rekonsiliasi, sinkronisasi data dan informasi terkait potensi sumber daya geologi, penyusunan dan/atau update Perda mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah; 2) melaksanakan pemberian izin pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 3) melaksanakan pengawasan pertambangan bahan galian bukan logam sesuai dengan tahapan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
1) Pemerintah Daerah provinsi menganggarkan dana penyusunan RUED provinsi yang ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun setelah RUEN ditetapkan; 2) dalam hal RUED provinsi telah disusun Pemerintah Daerah provinsi harus terus mengikuti perkembangan KEN dan RUEN; 3) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran untuk implementasi RUED Provinsi; dan 4) Pemerintah Daerah provinsi menyiapkan anggaran terkait monitoring evaluasi dari pelaksanaan RUED-P yang akan diagregasikan sebagai masukan dari pengawasan RUEN.
1) penyusunan RUED-P sebagai produk hukum daerah; 2) penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah Provinsi (RUKD-P) sebagai produk hukum daerah; 3) percepatan peningkatan rasio elektrifikasi, bauran EBT dan layanan BBM satu harga, melalui: a) pemanfaatan potensi energi setempat, pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan dan percepatan peningkatan rasio elektrifikasi serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan EBT; b) pengawasan pelaksanaan kebijakan subsidi listrik, penyediaan Lampu Tenaga Surya Hemat Energi (LTSHE) atau instalasi penyediaan listrik EBT lainnya bagi masyarakat yang belum mendapatkan akses listrik dan BBM satu harga bagi masyarakat terpencil; dan c) pemantauan keberlanjutan dan realisasi produksi dari infrastruktur EBT baik tenaga listrik maupun instalasi pemanfaatan bioenergi. 4) penyediaan database perijinan dan aset di bidang ESDM; dan 5) pemeliharaan dan operasional aset-aset di bidang ESDM.
1) Pelaksanaan Pameran Dagang Internasional/Nasional untuk mempromosikan produk unggulan daerah kepada buyer internasional, memperluas jejaring bisnis, serta menjalin kemitraan strategis dengan mitra dagang global; 2) Peningkatan Citra Produk Lokal menjadi komoditas ekspor yang memiliki daya saing tinggi, citra positif, serta mampu memperluas akses pasar global dan menjadi bagian dari strategi hilirisasi ekonomi daerah dan pemberdayaan pelaku usaha lokal; 3) Pelaksanaan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan Daerah sebagai sarana promosi, negosiasi bisnis, dan diplomasi ekonomi daerah yang efektif dalam mempertemukan pelaku usaha lokal dengan calon pembeli (buyer) internasional;
1) Pelaksanaan pembinaan dan pengendalian pusat distribusi regional dan pusat distribusi provinsi untuk menciptakan sistem distribusi barang yang efisien, merata, dan terintegrasi guna menjamin ketersediaan dan keterjangkauan barang kebutuhan masyarakat. Pemerintah Daerah mendorong pemangkasan rantai distribusi, penurunan biaya logistik, dan stabilitas harga, sekaligus memperkuat konektivitas antarwilayah dan mendukung pemasaran produk lokal, termasuk dari UMKM; 2) Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi dalam rangka Implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) di masing-masing Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang mendukung optimalisasi backbone integrasi ekonomi dan perkuatan sistem logistik nasional yang diarahkan untuk mendorong layanan logistik agar lebih efisien dan merata, serta meningkatkan kinerja sektor logistik yang lebih optimal melalui: a) Gudang dan sarana pendukung SRG, keterkaitan dengan LKB/LKBB, Lembaga Penilai Kesesuaian, maupun Lembaga Asuransi; b) Penguatan integrasi dan digitalisasi layanan logistik menggunakan Warehouse Management System (WMS); dan c) Peningkatan daya saing SDM dan Penyedia Jasa Logistik dengan peningkatan kualitas Pengelola Gudang SRG melalui Literasi maupun Bimbingan Teknis. 3) pelaksanaan penataan, pembinaan dan pengembangan pasar lelang komoditas (PLK) yang merupakan pasar fisik terorganisasi bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi komoditas melalui sistem lelang dengan penyerahan komoditas;
1) Fasilitasi Promosi Penggunaan PDN di Tingkat Provinsi. Dalam rangka mendukung RPJMN 2025-2029 terkait indikator Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi dan Jumlah usaha e-commerce per provinsi diperlukan dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi promosi produk unggulan (dalam bentuk misi dagang atau identifikasi komoditas unggulan) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan di provinsi tersebut. 2) Fasilitasi Pemasaran Penggunaan PDN di Tingkat Provinsi. Dalam rangka mendukung RPJMN 2025-2029 terkait indikator Nilai Pembelian Perdagangan Antar Wilayah di Provinsi dan Jumlah usaha e-commerce per provinsi diperlukan dukungan daerah dalam melakukan fasilitasi pemasaran produk unggulan (dalam bentuk kerjasama kemitraan dan kegiatan pemasaran secara online atau offline) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perdagangan di provinsi dan mengembangkan nilai perdagangan melalui sistem elektronik.
1) Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, dalam rangka mendukung RPJMN 2025-2029 terkait Pertumbuhan Perdagangan besar dan Eceran (PBE) di provinsi 2) Fasilitasi Penerbitan Surat Keterangan Pengecer (SKP) dan Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol (SKPL) Golongan B dan C, dalam rangka mendukung RPJMN 2025-2029 terkait Pertumbuhan PBE di provinsi.
1) pemberdayaan konsumen dan kelembagaan perlindungan konsumen; 2) koordinasi dan sinkronisasi penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen; 3) peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan barang beredar dan/atau jasa serta kegiatan perdagangan sesuai dengan parameter ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga, melalui: a) peningkatan kapasitas dan pelaksanaan pengawasan kegiatan perdagangan, barang beredar dan/atau jasa; dan b) fasilitasi penanganan terhadap pelanggaran atas ketentuan perlindungan konsumen dan tertib niaga. 4) pengujian dan sertifikasi mutu dan produk melalui: 1) verifikasi mutu produk; dan 2) pengembangan layanan pengujian, sertifikasi dan kalibrasi.
1) pelaksanaan metrologi legal berupa tera, tera ulang berupa: a) penyediaan dan peningkatan kompetensi pejabat struktural yang mempunyai tugas dan fungsi metrologi legal dan pejabat fungsional penera dan pegawai berhak; b) pengadaan standar ukuran metrologi legal dan peralatan pendukung berdasarkan potensi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan; c) pengelolaan standar ukuran metrologi legal dan peralatan pendukung yang meliputi verifikasi, perawatan, pengkondisian, jaminan kesesuaian standar ukuran; d) penyediaan dan perawatan ruang penyimpanan standar ukuran metrologi legal dan peralatan pendukung serta ruang pelayanan tera dan tera ulang; e) pelaksanaan tera dan tera ulang di kantor, sidang tera ulang di seluruh pasar dan desa/kelurahan pada setiap kecamatan di wilayah kerja Unit Metrologi Legal (UML), serta laboratorium/instalasi uji lain, tempat alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan terpakai dan/atau terpasang tetap; f) pengadaan kendaraan operasional tera dan/tera ulang; g) tindak lanjut surveilans dan pengajuan surveilans tambahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan; h) pengajuan penilaian ulang dalam rangka penambahan ruang lingkup pelayanan tera dan tera ulang. 2) Penyuluhan metrologi legal terkait alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran berupa: a) persiapan penyuluhan meliputi:
b) pelaksanaan penyuluhan metrologi legal meliputi:
c) evaluasi pelaksanaan penyuluhan metrologi legal meliputi:
(a) ketepatan identifikasi dan prioritas sasaran penyuluhan; (b) ketepatan pemilihan dan penetapan metode penyuluhan; (c) ketepatan penyiapan sarana dan prasarana penyuluhan; (d) efektivitas penyampaian paparan dan metode pengukuran tingkat pemahaman peserta penyuluhan yang digunakan; d) penyampaian laporan hasil pelaksanaan penyuluhan, paling kurang memuat informasi tentang kegiatan dan rekomendasi. 3) pengawasan metrologi legal berupa: a) pemetaan dan pemutakhiran potensi alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan dan barang dalam keadaan terbungkus; b) penyediaan dan peningkatan kompetensi pejabat struktural yang mempunyai tugas dan fungsi metrologi legal, pejabat fungsional pengawas perdagangan di bidang metrologi legal dan pejabat fungsional pengamat tera; c) pengadaan standar ukuran metrologi legal dan peralatan pendukung kegiatan pengawasan; d) pengadaan kendaraan opersional pengawasan dan penyuluhan kemetrologian; e) pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan metrologi legal; f) pelaksanaan pengawasan alat ukur, alat takar, alat timbang, dan alat perlengkapan, barang dalam keadaan terbungkus dan satuan ukuran; g) pelaksanaan pengawasan, pengamatan, penelitian dan pemeriksaan (wasmatlitrik) dalam hal ditemukan dugaan pelanggaran berupa:
4) penyidikan metrologi legal berupa: a) penyediaan dan peningkatan kompetensi SDM bagi PPNS Metrologi Legal; b) pelaksanaan penegakan hukum dalam bidang metrologi legal meliputi:
1) pembentukan tim koordinasi dan integrasi penyelenggaraan transmigrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota; 2) pelaksanaan reforma agraria untuk mempercepat penyelesaian masalah tanah transmigrasi; 3) penyiapan data untuk penyusunan dokumen perwujudan kawasan transmigrasi; 4) penguatan kapasitas bagi calon transmigran; 5) pemberian bantuan bagi warga yang berada di daerah tujuan transmigrasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
No Pembagian Urusan Bidang Transmigrasi Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Dukungan Pelaksanaan Urusan Transmigrasi Keterangan Sub Urusan Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota Pemerintah Pusat Pemerintah Daerah Provinsi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota
II. Perencanaan kawasan transmigrasi
daerah provinsi, Dengan melibatkan perangkat daerah pelaksana bidang urusan transmigrasi.
urusan transmigrasi.
III. Pencadanga n tanah transmigras i Pemerintah Pusat melakukan Pengelolaan Tanah HPL. III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi asal melakukan validasi dokumen usulan Penerbitan HPL Tanah Transmigrasi. III. Pencadangan tanah transmigrasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota tujuan melakukan:
Pencadangan tanah transmigrasi Penerbitan HPL Tanah Transmigrasi dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui Badan Pertanahan Nasional.
dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023;
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigras i Pemerintah Pusat melakukan: II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
II. Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi
Penataan persebaran penduduk di kawasan transmigrasi Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota asal dan tujuan memiliki kode yang sama pada Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Urusan Transmigrasi. . Kabupaten/ Kota ke embarkasi;
yang berasal dari lintas daerah kabupaten/ kota dalam provinsi;
Kawasan Perkotaan Baru (KPB) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan mekanisme belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
Kawasan Pengembangan (SKP) di kawasan transmigrasi dapat dilakukan dengan mekanisme belanja hibah dari Pemerintah Daerah ke Pemerintah Pusat;
Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019.
02 yaitu Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang PemberdayaanPeremp uan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja;
n, sosial, ekonomi dan kelembag aan kawasan, serta penyusu nan dokumen teknis;
1) Pemant auan dan pengelol aan lingkun gan di kawasa n transmi grasi 2) Mitigasi bencana ; 3) Pengend ali an pemanfa a tan ruang.
II. Pengembanga n satuan permukiman transmigrasi. Pengembanga n Satuan Permukiman pada Tahap Penyesuaian, mencakup:
Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan, mencakup:
II. Pengembangan satuan permukiman transmigrasi Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Kemandirian, mencakup:
II.Pengembangan satuan permukiman
1) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota agar menganggarkan hak keuangan, biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya operasional Kepala Daerah (KDH) dan Wakil Kepala Daerah (WKDH) dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan ketentuan: a) hak keuangan terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya. Gaji Pokok, tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pejabat negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan. b) KDH dan WKDH tidak dibenarkan menerima penghasilan dan atau fasilitas rangkap dari negara. c) selain hak keuangan sebagaimana dimaksud pada huruf a), KDH dan WKDH dapat menerima hak keuangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. d) sarana dan prasarana disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan biaya pemeliharaan. bantuan biaya untuk menunjang kebutuhan minimal terselenggaranya rumah tangga KDH dan WKDH, sebatas kemampuan keuangan daerah. e) biaya mobilitas berupa disediakan kendaraan dinas; f) biaya operasional disediakan untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenang KDH dan WKDH, terdiri dari:
2) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki rumah negara bagi KDH dan WKDH, KDH dan WKDH disewakan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3) Dalam hal KDH dan WKDH yang dikenai sanksi pemberhentian sementara tidak mendapatkan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. 4) Dalam hal KDH dan/atau WKDH berhalangan sementara karena tersangka ditahan atau cuti di luar tanggungan negara hanya diberikan hak keuangan berupa gaji pokok, tunjangan anak, dan tunjangan istri/suami. 5) Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban, penjabat gubernur, penjabat bupati, dan penjabat wali kota memiliki hak keuangan dan hak protokoler yang setara dengan kepala daerah definitif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6) Pelaksana tugas KDH sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diberikan biaya sarana dan prasarana, biaya mobilitas dan biaya penunjang operasional termasuk hak protokoler serta tidak diberikan hak keuangan sebagaimana dimaksud huruf a). 7) Pemberian tunjangan kesejahteraan bagi KDH dan WKDH: a) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah disediakan masing-masing rumah jabatan beserta perlengkapan dan biaya pemeliharaan. b) dalam hal Pemerintah Daerah belum menyediakan rumah jabatan Kepala Daerah /wakil Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat menyediakan anggaran sewa rumah jabatan. c) besaran sewa memperhatikan nilai wajar standar rumah jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 8) Gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang masa jabatannya tidak sampai 5 (lima) tahun atau 1 (satu) periode diberikan kompensasi uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa serta mendapatkan hak pensiun untuk 1 (satu) periode sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 201 Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, dan Pasal 202 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang. Berkaitan dengan hal tersebut disampaikan Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan sebagai berikut: a) Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kompensasi berupa uang sebesar gaji pokok dikalikan jumlah bulan yang tersisa, pada belanja pegawai berkenaan; dan b) dasar perhitungan pembayaran kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf a), diberikan sejak diterbitkannya surat keputusan pemberhentian Kepala Daerah yang bersangkutan.
1) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan kualitas dan mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 2) Pemerintah Daerah menyediakan alokasi anggaran pada perangkat daerah yang secara fungsional menjalankan urusan penunjang penelitian dan pengembangan yang difokuskan untuk: a) konsolidasi atau penguatan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA); b) penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai turunan dari RPJMD 2025-2029; c) pembentukan Perkada tentang rencana induk dan peta jalan Pemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2025-2029; d) menghasilkan rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berbasis bukti (evidence based-policy); e) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang mendukung pengembangan produk unggulan daerah; dan f) menghasilkan kondisi ekosistem riset dan inovasi yang dapat mengatasi permasalahan utama daerah.
1) pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sejak tahap awal perencanaan dengan berorientasi pencegahan serta mengawal realisasi APBD yang dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja; 2) reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja perangkat daerah, rancangan KUA dan rancangan PPAS, RKA-SKPD, dengan memastikan catatan hasil reviu atas dokumen tersebut ditindaklanjuti dan menjadi bahan pertimbangan untuk penyusunan ranperda mengenai APBD; 3) pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah; 4) reviu laporan keuangan; 5) kegiatan pengawasan lainnya meliputi probity audit, reviu/audit laporan kinerja dan tata kelola pelayanan publik Pemerintah Daerah, reviu LPPD, pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa dan kegiatan terkait lainnya dalam rangka mendukung kegiatan pencegahan korupsi melalui Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP); 6) pengadaan Calon ASN untuk formasi APIP dalam rangka pemenuhan kecukupan SDM APIP; 7) penguatan tata kelola pemerintahan dan peningkatan integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan KPK, operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama APIP dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.
1) Pemerintah Daerah provinsi: a) sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan c) diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah). 2) Pemerintah Daerah kabupaten/kota: a) sampai dengan Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) paling sedikit sebesar 1,00% (satu persen) dari total belanja daerah; b) diatas Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah); dan c) diatas Rp2.000.000.000.000,00 (dua triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). 3) alokasi anggaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2), tidak termasuk gaji dan tunjangan, serta TPP ASN pada SKPD inspektorat.
1) fasilitasi, penelaahan, verifikasi, dan pembakuan nama unsur rupa bumi dan pulau; 2) pengembangan kapasitas aparatur dan tim pembakuan nama rupa bumi di daerah serta tim penegasan batas daerah; 3) pembangunan dan pemeliharaan sistem informasi rupa bumi dan batas daerah yang berbasis geospasial; 4) fasilitasi penegasan batas darat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan kelurahan; 5) dukungan untuk kegiatan penegasan batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut provinsi dan pengelolaan pulau-pulau kecil di daerah; 6) fasilitasi pembangunan dan pemeliharaan pilar batas daerah; 7) sosialisasi dan publikasi peta batas daerah serta kode, data wilayah administrasi pemerintahan, dan pulau; 8) pengadaan Global Positioning System (GPS) geodetik/handheld dan printer plotter; dan 9) pengadaan tenaga surveyor dan tenaga ahli informasi geospasial.
1) Pemerintah Daerah Provinsi (Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Timur) dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberikan dukungan anggaran terhadap penanganan dampak sosial dan pertanahan dari kegiatan penegasan batas negara RI-Malaysia dan RI-Republik Demokratik Timor Leste (RDTL) di wilayahnya sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. 2) Pemerintah Daerah Provinsi (Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara) memberikan dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan persidangan bilateral kerjasama Sosek Malaysia-Indonesia tingkat Provinsi/Negeri dan Pelaksanaan Border Crossing Agreement (BCA), Persidangan Border Liasion Meeting (BLM) dan Border Liaison Officers Meeting (BLOM) RI-Papua Nugini (PNG) oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta Persidangan Border Liason Committee (BLC) RI-RDTL oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui pelaksanaan persidangan tahunan sesuai kesepakatan jadwal dan lokasi yang ditetapkan pada sidang tahun sebelumnya untuk membahas isu strategis dalam mendukung kegiatan sosial ekonomi lintas batas yang dibahas secara bilateral di tingkat nasional dan pelaksanaan hasil yang disepakati.
1) pengembangan sarana dan prasarana di pulau kecil dan terluar; 2) peningkatan konektivitas dan akses di pulau terkecil dan terluar; 3) budidaya dan peningkatan nilai tambah hasil laut, ikan dan lainnya; 4) pengembangan produk unggulan di pulau kecil dan terluar; dan 5) peningkatan pemasaran hasil pengolahan dan budidaya produk unggulan.
1) penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P) a) penyusunan rencana sistem pelayanan perkotaan;
b) penyusunan rencana pendanaan indikatif:
2) pengukuran Standar Pelayanan Perkotaan (SPP) a) pengukuran indeks perkotaan berkelanjutan berbasis data; dan b) pengukuran indeks persepsi perkotaan berkelanjutan berbasis persepsi masyarakat. 3) penyediaan layanan perkotaan a) penyediaan fasilitas layanan perkotaan; b) pembinaan SDM dalam penyediaan fasilitas layanan perkotaan; dan c) Pengembangan teknologi dan inovasi dengan pendekatan kota cerdas dalam penyediaan fasilitas layanan perkotaan. 4) pengoperasian layanan perkotaan a) pembinaan kompetensi SDM dalam pengoperasian layanan perkotaan; b) pengelolaan secara transparan dan akuntabel sesuai dengan standar yang berlaku; c) penerapan kemajuan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas; dan d) integrasi antar-platform sistem pengoperasian. 5) pemeliharaan layanan perkotaan a) pemeriksaan kualitas fasilitas pelayanan perkotaan secara berkala; b) perawatan fasilitas pelayanan perkotaan; dan c) pembinaan kompetensi dan profesionalitas SDM dalam pemeliharaan fasilitas pelayanan perkotaan. 6) pengendalian penyelenggaraan pengelolaan perkotaan. 7) kerja sama dalam penyelenggaraan pengelolaan perkotaan yang berada pada 2 (dua) atau lebih daerah yang berbatasan langsung. 8) inovasi, kolaborasi, dan/atau pemanfaatan teknologi digital dengan pendekatan kota cerdas, yaitu: a) tata kelola birokrasi; b) ekonomi; c) kehidupan berkota; d) masyarakat; e) lingkungan; dan f) mobilitas. 9) peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam bidang kebijakan, kelembagaan, dan SDM dalam pelaksanaan pendekatan kota cerdas. a) pendidikan formal dan nonformal dalam pengembangan kota cerdas; dan b) pertemuan/forum regional, nasional, dan internasional dalam pengembangan kota cerdas. 10) Pemerintah Daerah mengusulkan kegiatan fasilitasi penanganan sengketa dan konflik pertanahan di daerah.
1) pendidikan; 2) kesehatan; 3) pekerjaan umum dan penataan ruang; 4) sosial; 5) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan 6) ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.
1) forum koordinasi pimpinan di tingkat kecamatan; 2) fasilitasi penyelesaian peta batas kecamatan, kelurahan, desa sesuai dengan kaidah pemetaan; 3) pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa; 4) fasilitasi penataan, pemberdayaan, dan pendayagunaan kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta LKD di Wilayah Perbatasan; 5) peningkatan kapasitas kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta LKD di Wilayah Perbatasan; 6) fasilitasi penyediaan sarana dan prasarana kelembagaan lembaga kemasyarakatan kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan karang taruna) serta LKD di Wilayah Perbatasan; 7) melaksanakan pelimpahan sebagian kewenangan yang ditetapkan oleh bupati/wali kota; 8) penyusunan peta rawan bencana tingkat kecamatan; 9) penyusunan rencana penanggulangan bencana tingkat kecamatan; 10) penyusunan rencana kontijensi sesuai jenis ancaman bencana; 11) penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana berbasis komunitas; 12) penerapan gerakan kecamatan tangguh bencana untuk mendukung capaian SPM suburusan bencana; 13) pemantauan evaluasi dan pelaporan program kecamatan tangguh bencana; 14) mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat; 15) mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 16) mengoordinasikan penerapan dan penegakan Perda dan Perkada; 17) mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum; 18) mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan; 19) membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur desa; dan 20) melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah kabupaten/kota yang ada di kecamatan.
1) penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 2) administrasi tata pemerintahan desa; 3) pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa; 4) penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan; 5) pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 6) pelaksanaan pemilihan kepala desa; 7) pelaksanaan tugas dan fungsi BPD; 8) sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan desa; 9) penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 10) penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum; 11) pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan; 12) penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 13) kerja sama antar-desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga; 14) penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa; dan 15) penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa.
Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, R. Gani Muhamad, SH., MAP. Pembina Utama Madya (IV/d) NIP. 19690818 199603 1 001
1) penganggaran bantuan biaya pengangkutan jenazah dianggarkan pada BTT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan 2) mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban melalui pembebanan langsung pada BTT mengikuti mekanisme penggunaan BTT untuk kategori darurat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pengaturan kekhususan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. MENTERI DALAM NEGERI ttd MUHAMMAD TITO KARNAVIAN
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)