DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 2 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Alokasi Bagi Hasil Pajak dan Retribusi; Penyaluran dan Penggunaan; Laporan dan Pertanggungjawaban; Monitoring dan Evaluasi; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah Kabupaten kepada Desa diatur dengan peraturan bupati;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi Kalurahan; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2 3. 4. Undang-Undang Nomor 120 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sleman di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 306, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7057); Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH BAGI KALURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa Padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri.
2.Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
3.Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
4.Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
5.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
6.Lurah adalah sebutan Kepala Desa yang merupakan Pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahannya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan selanjutnya disebut APBKal adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kalurahan.
8.Rekening Kas Kalurahan yang selanjutnya disingkat RKK adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Kalurahan yang menampung seluruh pendapatan kalurahan dan digunakan untuk membayar seluruh belanja kalurahan pada bank yang ditetapkan.
9.Dukuh adalah unsur pembantu Lurah sebagai satuan tugas kewilayahan dalam pelaksanaan tugas di wilayah padukuhan. 3
10.Padukuhan adalah bagian wilayah Kalurahan yang merupakan lingkungan kerja Dukuh.
11.Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari kerja Lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya.
12.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan, dan pembangunan.
13.Bagi hasil pajak dan retribusi adalah bagian dari penerimaan hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diberikan kepada Pemerintah Kalurahan termasuk bagi hasil adanya kerjasama pemungutan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan serta tambahan bagi hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
14.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sleman.
15.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan jenis retribusi jasa umum, jasa usaha atau perizinan tertentu.
16.Badan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BKAD adalah BKAD Kabupaten Sleman.
17.Bupati adalah Bupati Sleman.
18.Panewu adalah Panewu di Kabupaten Sleman.
19.Daerah adalah Kabupaten Sleman.

BAB II

ALOKASI BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 2

(1)Pemerintah Daerah memberikan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi kepada Pemerintah Kalurahan dalam bentuk uang bagi hasil pajak dan retribusi.
(2)Bagi hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi retribusi yang dipungut oleh BLUD.
(3)Bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan pajak dan retribusi pada tahun berjalan.
(4)Pemberian bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pemerintah Kalurahan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Kalurahan; dan
2. b.40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Kalurahan.
(5)Dalam hal Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan melakukan kerjasama pemungutan pajak dan/atau retribusi, penerimaan hasil pajak dan/atau retribusi kepada Kalurahan diberikan sesuai prosentase yang disepakati dalam perjanjian kerja sama. 4
(6)Penandatanganan perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh BKAD atau Perangkat Daerah dengan Pemerintah Kalurahan.

Pasal 3

(1)Pemerintah Kalurahan selain mendapatkan bagian dari penerimaan hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan tambahan bagi hasil PBB-P2.
(2)Tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai penghargaan atas capaian kinerja tertentu dalam penagihan PBB-P2.
(3)Capaian kinerja tertentu dalam penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu:
1. a.capaian realisasi penerimaan dari pokok ketetapan bagi Kalurahan; dan
2. b.capaian realisasi penerimaan dari pokok ketetapan sebelum jatuh tempo bagi Padukuhan.
(4)Capaian kinerja tertentu dalam penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan lebih lanjut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Besaran bagi hasil pajak dan retribusi dan tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

Dana bagi hasil pajak dan retribusi dan tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan dalam APBKal.

BAB III

PENYALURAN DAN PENGGUNAAN

Pasal 6

(1)Bagi hasil pajak dan retribusi disalurkan 3 (tiga) tahap dalam 1 (satu) tahun.
(2)Dalam hal pemungutan pajak dan retribusi dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, penyaluran bagi hasil retribusi dilaksanakan setiap bulan.
(3)Tambahan bagi hasil PBB-P2 disalurkan paling banyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kondisi keuangan Daerah. 5
(4)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I berdasarkan hasil penghitungan realisasi pajak dan retribusi tahun berjalan ditambah kekurangan penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahun sebelumnya jika ada; dan
2. b.tahap II dan tahap III berdasarkan hasil penghitungan realisasi pajak dan retribusi tahun berjalan.
(5)Penyaluran tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.tahap I berdasarkan capaian realisasi penerimaan dari pokok ketetapan bagi Kalurahan tahun sebelumnya dan capaian realisasi penerimaan PBB-P2 bagi Padukuhan tahun sebelumnya jika ada;
2. b.tahap II berdasarkan capaian realisasi penerimaan 100% (seratus persen) PBB-P2 bagi padukuhan sebelum jatuh tempo pembayaran pada bulan penyampaian SPPT sampai dengan 3 (tiga) bulan setelah penyampaian SPPT tahun berjalan bagi Padukuhan; dan
3. c.tahap III berdasarkan capaian realisasi penerimaan 100% PBB-P2 bagi padukuhan sebelum jatuh tempo pembayaran 4 (empat) bulan setelah penyampaian SPPT sampai dengan 5 (lima) bulan setelah penyampaian SPPT.

Pasal 7

(1)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi dilakukan melalui pemindahbukuan dari rekening kas Daerah ke RKK.
(2)Dalam hal pemungutan retribusi dilakukan melalui kerja sama pemungutan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kalurahan, Kepala Perangkat Daerah mengajukan usulan penyaluran bagi hasil kepada BKAD selaku Bendahara Umum Daerah untuk disalurkan melalui pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke RKK atas nama Pemerintah Kalurahan.
(3)Penyaluran tambahan bagi hasil PBB-P2 dilakukan melalui mekanisme transfer dari BKAD ke RKK.

Pasal 8

(1)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahap I diberikan setelah Pemerintah Kalurahan menyampaikan:
1. a.laporan realisasi APBKal semester akhir tahun anggaran sebelumnya;
2. b.pertanggungjawaban APBKal tahun anggaran sebelumnya; dan
3. c.peraturan Kalurahan tentang APBKal tahun anggaran berjalan.
(2)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahap II diberikan setelah Pemerintah Kalurahan menyampaikan laporan realisasi APBKal semester I tahun berjalan.
(3)Penyaluran dana bagi hasil pajak dan retribusi tahap III diberikan setelah PBB-P2 tanah kas desa tahun berjalan lunas. 6
(4)Dalam hal Pemerintah Kalurahan tidak melaporkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), penyaluran bagi hasil pajak dan retribusi ditunda sampai Pemerintah Kalurahan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 9

(1)Pemerintah Kalurahan menyalurkan tambahan bagi hasil PBB-P2 bagian Padukuhan ke Padukuhan paling lama 14 (empat belas) hari setelah menerima dana transfer dari BKAD ke RKK.
(2)Penyaluran dana tambahan bagi hasil PBB-P2 bagian Padukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah dianggarkan dalam APBKal.

Pasal 10

(1)Penggunaan dana bagi hasil pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipergunakan untuk:
1. a.penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan, pelaksanaan pembangunan Kalurahan, pembinaan kemasyarakatan Kalurahan dan pemberdayaan masyarakat Kalurahan;
2. b.operasional Pemerintah Kalurahan dalam rangka pendampingan pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi;
3. c.pembayaran PBB-P2 Tanah Kas Desa; dan
4. d.operasional Pemerintah Kalurahan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
(2)Penggunaan tambahan bagi hasil PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipergunakan untuk:
1. a.bagian Pemerintah Kalurahan dipergunakan untuk mendukung kegiatan intensifikasi penagihan PBB-P2 oleh Lurah dan perangkat Kalurahan yang secara tugas dan fungsi melakukan penagihan PBB- P2; dan
2. b.bagian Padukuhan dipergunakan untuk mendukung kegiatan intensifikasi penagihan PBB-P2 yang dilakukan oleh Dukuh termasuk biaya operasional yang dapat melibatkan ketua RT dan ketua RW.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah (PP) No. 47 Tahun 2015