DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 10 Tahun 2025

Nomor: 10
Tahun: 2025
Ditetapkan: 25 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun Anggaran 2025, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 108, Tambahan a. b. / Pp Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6856): Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322): Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025: Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 7), Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, 3. 5. 6. 7. 8. MEMUTUSKAN: : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 31 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 31), diubah sebagai berikut:

1.Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah semula sebesar Rp885.326.365.396,00 (delapan ratus delapan puluh lima milyar tiga ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp82.377.730.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp802.948.635.396,00 (delapan ratus dua milyar sembilan ep ratus empat puluh delapan juta enam ratus tiga puluh lima ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah), yang bersumber dari :

a.pendapatan asli Daerah,
b.pendapatan transfer, dan
c.lain-lain pendapatan Daerah yang sah. Ketentuan huruf a angka 1, angka 2 dan angka 5 Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 2.

Pasal 6

Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b semula sebesar Rp779.897.111.972,00 (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar delapan ratus sembilan puluh tujuh juta seratus sebelas ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah) berkurang sebesar Rp82.377.730.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp697.519.381.972,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh milyar lima ratus sembilan belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.pendapatan transfer pemerintah pusat semula sebesar Rp744.960.255.000,00 (tujuh ratus empat puluh empat milyar sembilan ratus enam puluh juta dua ratus lima puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp82.377.730.000,00 (delapan puluh dua milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp662.582.525.000,00 (enam ratus enam puluh dua milyar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. 1.dana alokasi umum semula sebesar Rp481.316.945.000,00 (empat ratus delapan puluh satu milyar tiga ratus enam belas juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp58.814.186.000,00 (lima puluh delapan milyar delapan ratus empat belas juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp422.502.759.000,00 (empat ratus dua puluh dua milyar lima ratus dua juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu rupiah), 2). dana alokasi khusus semula sebesar Rp163.553.572.000,00 (seratus enam puluh tiga milyar lima ratus lima puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) berkurang sebesar Rp23.563.544.000,00 (dua puluh tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp139.990.028.000 (seratus tiga puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh juta dua puluh delapan ribu rupiah),
2. 3.dana bagi hasil direncanakan sebesar Rp49.692.333.000,00 (empat puluh Sembilan milyar enam ratus Sembilan puluh dua juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah),
3. 4.dana insentif Daerah (DID) direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah),
4. 5.pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972, 00 (tiga puluh empat milyar Sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), Pe
5. 6.dana desa direncanakan sebesar Rp43.100.516.000,00 (empat puluh tiga milyar seratus juta lima ratus enam belas ribu rupiah): an
6. 7.insentif fiskal direncanakan sebesar Rp7.296.889. 000,00 (tujuh milyar dua ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah). b. pendapatan transfer antar Daerah direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah), yang terdiri atas: 1. pendapatan bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp34.936.856.972,00 (tiga puluh empat milyar sembilan ratus tiga puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu sembilan ratus tujuh puluh dua rupiah): dan
7. 2.bantuan keuangan khusus dari pemerintah provinsi direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
8. 3.Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp956.255.540.525,00 (sembilan ratus lima puluh enam milyar dua ratus lima puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp88.828.066.187,00 (delapan puluh delapan milyar delapan ratus dua puluh delapan juta enam puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp867.427.474.338,00 (delapan ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus dua puluh tujuh juta empat ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh delapan rupiah), yang terdiri atas

a.belanja operasional,
b.belanja modal,
c.belanja tidak terduga, dan
d.belanja transfer.
1. 4.Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (6) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)Anggaran belanja operasional semula sebesar Rp701.064.467.290,00 (tujuh ratus satu milyar enam puluh empat juta empat ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp12.770.856.407,00 (dua belas milyar tujuh ratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh enam ribu empat ratus tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp688.293.610.883,00 (enam ratus delapan puluh delapan milyar dua ratus sembilan puluh tiga juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus delapan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.belanja pegawai:
2. b.belanja barang dann jasa:
3. c.belanja bunga:
4. d.belanja subsidi:
5. e.belanja hibah: dan I. belanja bantuan sosial. ZBW
(2)
(3)
(4)(S)
(6)
(7)Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp427.965.928.325,00 (empat ratus dua puluh tujuh milyar sembilan ratus enam puluh lima juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp13.034.095.146,00 (tiga belas milyar tiga puluh empat juta sembilan puluh lima ribu seratus empat puluh enam rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp441.000.023.471,00 (empat ratus empat puluh satu milyardua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu rupiah). Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula sebesar Rp261.926.813.989,00 (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan ratus dua puluh enam juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp24.176.994.553,00 (dua puluh empat milyar seratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp237.749.819.436,00 (dua ratus tiga puluh tujuh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan ratus sembilan belas ribu empat ratus tiga puluh enam rupiah). Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp11.154.324.976,00 (sebelas milyar seratus lima puluh empat juta tiga ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp1.627.957.000,00 (satu milyar enam ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.526.367.976,00 (sembilan milyar lima ratus dua puluh enam juta tiga ratus enam puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh enam rupiah). Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.
(1)

Pasal 10

Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b semula sebesar Rp156.007.538.955,00 (seratus lima puluh enam milyar tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp75. 175.791.180,00 (tujuh puluh lima milyar seratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu seratus delapan puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp80.831.747.775,00 (delapan puluh milyar delapan ratus tiga puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang terdiri atas: a. belanja modal tanah:

b.belanja modal peralatan dan mesin: c. belanja modal bangunan dan gedung, d. belanja modal jalan, irigasi dan jaringan: e. belanja aset tetap lainnya: dan f. belanja aset lainnya. Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp146.446.000,00 (seratus empat puluh enam juta hnAi

(2)empat ratus empat puluh enam ribu rupiah) bertambah sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp896.446.000,00 (delapan ratus sembilan puluhenam juta empat ratus empat puluh enam ribu rupiah).
(3)Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b semula sebesar Rp18.768.783.914,00 (delapan belas milyar tujuh ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh tigaribu sembilan ratus empat belas rupiah) berkurang sebesar Rp1.942.816.975,00 (satu milyar sembilan ratus empat puluh dua juta delapan ratus enam belas ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp16.825.966.939,00 (enam belas milyar delapan ratus dua puluh lima juta sembilan ratus enam puluh enam ribu sembilan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
(4)Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c semula sebesar Rp53.556.192.486,00 (lima puluh tiga milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.494.510.550,00 (dua milyar empat ratus sembilan puluh empat juta lima ratus sepuluh ribu lima ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp51.061.681.936,00 (lima puluh satu milyar enam puluh satu juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus tiga puluh enam rupiah). (S5) Belanja modal jalan, irigasi dan jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d semula sebesar Rp81.115.984.405,00 (delapan puluh satu milyar seratus lima belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu empat ratus lima rupiah) berkurang sebesar Rp71.325.172.205,00 (tujuh puluh satu milyar tiga ratus dua puluh lima juta seratus tujuh puluh dua ribu dua ratus lima rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp9.790.812.200,00 (sembilan milyar tujuh ratus sembilan puluh juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus rupiah).
(6)Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e semula sebesar Rp2.420.132.150,00 (dua milyar empat ratus dua puluh juta seratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah) berkurang sebesar Rp163.291.450,00 (seratus enam puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh satu ribu empat ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp2.256.840.700,00 (dua milyar dua ratus lima puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu tujuh ratus rupiah).
(7)Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Cc Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:6.

Pasal 11

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c semula sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) bertambah sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp6.000.000.000,00 (enam milyar rupiah). 2173

7.Ketentuan ayat (1) dan ayat (3) Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagaiberikut:

Pasal 12

(1)Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d semula sebesar Rp98.183.534.280,00 (sembilan puluh delapan milyar seratus delapan puluh tiga juta lima ratus tiga puluh empat ribu dua ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp5.881.418.600,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp92.302.115.680,00 (sembilan puluh dua milyar tiga ratus dua juta seratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah), yang terdiri atas: a. belanja bagi hasil: dan b. belanja bantuan keuangan.
(2)Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.338.464.180,00 (dua milyar tiga ratus tiga puluh delapan juta empat ratus enam puluh empat ribu seratus delapan puluh rupiah).
(3)Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b semula sebesar Rp95.845.070.100,00 (sembilan puluh lima milyar delapan ratus empat puluh lima juta tujuh puluh ribu seratus rupiah) berkurang sebesar Rp5.881.418.600,00 (lima milyar delapan ratus delapan puluh satu juta empat ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp89.963.651.500,00 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

8.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.450.336.187,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.478.838.942,00 (enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas:

a.penerimaan pembiayaan: dan
b.pengeluaran pembiayaan.
1. 9.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1)Anggaran penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.450.336.187,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.478.838.942,00 (enam puluh empat PRA
(2)milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah), yang terdiri atas: sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, | hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman Daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.450.336.187,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.478.838.942,00 (enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Hasil penjualan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Penerimaan pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Penerimaan kembali pemberian pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah). Penerimaan Pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp70.929.175.129, 00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah). a. b. d. e. f
(3)
(4)(S)
(6)
(7)

10.Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit yang semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.450.336.187,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.478.838.942,00 (enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah). Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluraan pembiayaan yang semula sebesar Rp70.929.175.129,00 (tujuh puluh milyar sembilan ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh lima ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp6.450.336.187,00 (enam milyar empat ratus lima puluh juta tiga ratus tiga puluh enam ribu seratus pny delapan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp64.478.838.942,00 (enam puluh empat milyar empat ratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus empat puluh dua rupiah).

11.Ketentuan Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V diubah menjadi Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III dan Lampiran V sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 15 Mewk 2025 : BUPATI SOLOK SELATAN, ny HAIRWNAS 1 | Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 15 Mow 2025 SEKRETARI AERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN SURIZALDI BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 1D 9 Kab. Solok Selatan, 25 Maret 2025 A Bupati mma | SIPOLRI dicetak pada 2OSB OS UBS Mena SEBELUM SESUDAH KODE URAIAN JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) 1 2 3 4 5 5.4.02.05.01 Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah 52.744.554.100,00 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 46.863.135.500,00 -5.881.418.600.005.4.02.05.01.0003 Belanja Bantuan Keuangan Umum Kabupaten/Kota kepada Desa 52.744.554.100,00 46.863.135.500,00 -5.881.418.600.00Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah 5.4.02.05.02 Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa 43.100.516.000,00 43.100.516.000,00 6.00Belanja Bantuan Keuangan Khusus 5.4.02.05.02.0003 Kabupaten/Kota kepada Desa 43.100.516.000,00 43.100.516.000,00 0.00Jumlah Belanja 956.255.540.525,00 867.427.474.338,00 -88.828.066.187,00Total Surplus/(Defisit) -70.929.175.129,00 -64.478.838.942,00 6.450.336.187,00 6 PEMBIAYAAN DAERAH 6.4 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187,00Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun . 61.01 Sebelumnya . 70.929.175.129.00 64.478.838.942,00 6.450.336.187,00Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian6.1.01.07 Target Kinerja dan Sisa Dana Pengeluaran 70.929.175.129,00 64.478.838.942.00 -6.450.336.187.00 Pembiayaan 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 .6.450.336.187,00 Target Kinerja 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 10.929.175129.00 64.478.838.942.00 HT -6.450.336.187,00 Jumlah Penerimaan Pembiayaan 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187,00Pembiayaan Netto 70.929.175.129.00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187.006.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah TahunBerkenaan (SILPA) 9,00 0,00 0,00 Kab. Solok Selatan, 25 Maret 2025 , Bupati Nala Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01 Dalam Medi 5.1.02.04.01.0001 | 5... Belanja Perjalanan Dinas 131.346.000,00 40.590.300,00 .90.755.700,00 Belanja Perjalanan Dinas 5.1.02.04.01.0003 | ratam pa 49.180.000,00 24.348.000,00 -24.832.000,00 PEMBIAYAAN DAERAH SEBELUM SESUDAH KODE REKENING URAIAN PERUBAHAN PERUBAHAN DERKURANG (pi , DASAR JUMLAH (Rp) JUMLAH (Rp) p 6 PEMBIAYAAN DAERAH 61 PENERIMAAN PEMBIAYAAN 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187,00 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran . 61.01 Harare aya 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 6.450.336.187,00 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja . 6.1.01.07 Dhabi Ona Saba ae 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 6.450.336.187,00 Pembiayaan 6.1.01.07.01 Sisa Dana Akibat Tidak 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187,00 Tercapainya Capaian Target Kinerja 6.1.01.07.01.0001 Sisa Dana Akibat Tidak Tercapainya Capaian Target Kinerja 70.929.175.129,00 64.478.838.942,00 -6.450.336.187,00 Pe Ap Kab. Solok Selatan, 25 Maret 2025 4 Bupati As f SIPO-RI : dicetak pada 2005957 132 G, Ng NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA JUMLAKI (an) JUL Aa (Rp) SELISIH (Rp) 145 | Partai Gotkar Lubuk Gadang 309.135.456,00 309.135.456,00 0,00 146 | Partai NASDEM Lubuk Gadang 169.039.248,00 169.039.248,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SUB KEGIATAN 953.018.976,00 953.018.976,00 0,00 JUMLAH HIBAH PADA SKPD Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 953.018.976,00 953.018.976,00 0,00 1 ta Kab. Solok Selatan, 25 Maret 2025 Pasis Aa 2 KiRmeNAs Pd SIPOLRI : dicetak pada 2025-03-27 1200125 NO NAMA PENERIMA ALAMAT PENERIMA SEBELUM JUMLAH (Rp) SESUDAH JUMLAH (Rp) SELISIH (Rp) JUMLAH BANTUAN KEUANGAN PADA SKPD Badan Pengelolaan Keuangan Daerah 52.744.554.100,00 46.863.135.500,00 -5.881.418.600,00

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…