Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan memiliki mandat utama untuk mewujudkan visi "TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA", yang didukung oleh lima misi strategis. Kehadiran lembaga ini sangat vital sebagai solusi atas persoalan masyarakat, mengingat posisinya sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dengan warga dan bertanggung jawab langsung terhadap pembangunan serta kesejahteraan di wilayahnya. Ruang lingkup operasional Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, berpedoman pada undang-undang keterbukaan informasi publik dan pelayanan publik. Melalui 25 Program Unggulan, pemerintah daerah ini berupaya memberikan solusi komprehensif di berbagai sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga mitigasi bencana, guna mendukung percepatan pembangunan daerah.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mengemban mandat fundamental untuk mewujudkan visi "TERWUJUDNYA SOLOK SELATAN MAKIN MAJU DAN SEJAHTERA", yang didasari oleh lima misi utama yang mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia, ekonomi kerakyatan, tata kelola pemerintahan, infrastruktur, serta ketahanan sosial budaya. Kehadiran lembaga ini sangat krusial sebagai garda terdepan dalam menjawab persoalan masyarakat, mengingat posisinya sebagai pemerintah daerah yang paling dekat dan bertanggung jawab langsung atas pembangunan serta kesejahteraan di wilayahnya. Sebagai daerah pemekaran tahun 2004, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan berperan sentral dalam membentuk identitas dan kemajuan daerah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jambi ini.
Ruang lingkup kerja Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Secara regulasi, pemerintah daerah ini berpedoman pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan Pelayanan Publik, serta berbagai peraturan terkait pengelolaan informasi. Dalam pelayanan, 25 Program Unggulan dirancang untuk menghadirkan solusi konkret bagi masyarakat, sementara aspek program mencakup berbagai sektor seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup, hingga mitigasi bencana.
Intervensi strategis Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diwujudkan melalui 25 Program Unggulan yang menyentuh berbagai aspek kehidupan masyarakat. Beberapa di antaranya adalah program "Gratis Seragam Sekolah" dan "Pendidikan Berkualitas" untuk pendidikan, "Gratis Berobat" dan "Puskesmas Sehatkan Nagari" di bidang kesehatan, serta "UMKM Naik Kelas" dan "Solok Selatan Bertani" untuk penguatan ekonomi. Selain itu, terdapat pula program "Satu Kecamatan Satu Ekskavator" untuk infrastruktur, "Digitalisasi Birokrasi" untuk tata kelola pemerintahan, serta "Mitigasi Bencana" dan "Pelestarian Lingkungan Hidup" yang menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Pemerintah Kabupaten Solok Selatan turut berkontribusi dalam isu nasional melalui implementasi program-program yang selaras dengan agenda pembangunan nasional. Program-program seperti pemerataan akses pendidikan, jaminan kesehatan nasional, penguatan ekonomi lokal, dan ketahanan pangan nasional secara langsung didukung oleh inisiatif daerah. Upaya mitigasi bencana dan pelestarian lingkungan hidup juga menjadi bagian integral dari agenda nasional, mengingat potensi bencana alam di wilayah tersebut.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan untuk berbagai layanan publik esensial, mulai dari pendaftaran sekolah dan pengurusan bantuan pendidikan, hingga pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit Daerah. Selain itu, warga juga berurusan dengan pemerintah daerah untuk administrasi kependudukan, perizinan usaha, pengajuan bantuan sosial, pelaporan kerusakan infrastruktur, permohonan informasi publik melalui PPID, serta penyampaian keluhan atau pengaduan. Layanan-layanan ini dapat diakses melalui kantor-kantor dinas terkait atau melalui program "Pemerintah Hadir di Tengah Masyarakat" yang bersifat jemput bola.
Sebagai kesimpulan, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan adalah lembaga pemerintahan daerah yang vital dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan visi yang jelas, misi yang terstruktur, dan 25 Program Unggulan yang inovatif, pemerintah ini secara komprehensif menangani berbagai persoalan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, tata kelola pemerintahan, lingkungan, dan sosial budaya. Peran aktifnya dalam isu-isu nasional dan penyediaan layanan publik yang mudah diakses menegaskan posisi penting Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai garda terdepan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 7 Tahun 2017
Peraturan daerah ini memuat 8 Pasal yang berisi perubahan APBD TA 2017 yang semula Rp815.074.658.119 bertambah Rp54.305.377.960 menjadi Rp869.380.036.079
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 10 Tahun 2016
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 19 Bentuk dan jenis usaha yang wajib memiliki izin gangguan sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) dibagi atas Klasifikasi jenis usaha berdasarkan Indeks Gangguan sebagai berikut : a. Indeks Gangguan Besar 1. Industri Farmasi; 2. Industri Penggilingan Batu; 3. Industri Karoseri; 4. Industi Marmer, Porselin dan Keramik; 5. Industri Minyak Kelapa; 6. Industri Hasil Perkebunan (Kelapa Sawit, Karet, dan lain-lain sejenis); 7. Industri Tapioka; 8. Industri Perbengkelan Besar; 9. Industri Pakan Ternak; 10. Industri ban/ Vulkanisir; 11. Industri Pengelolaan Hasil Tambang; 12. Industri Air Minum; 13. Industri Penggergajian kayu baku (Sawmill); 14. Distributor Pupuk, Pestisida dan Alat mesin pertanian (Alsintan) 15. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU); 16. Bengkel kendaraan roda empat; 17. Usaha Sarang Burung Walet; 18. Perusahaan jasa perbankan, koperasi dan sejenisnya 19. Hotel/ penginapan berbintang; 20. Restoran/ rumah makan; 21. Show room kendaraan bermotor; 22. Pembangunan Pusat Listrik (PLTA/PLTU/PLTD/PLTMH dan lain-lain sejenis); 23. Pembangunan Tower Telekomunikasi; 24. Rumah Sakit Swasta; 25. Rumah Potong Hewan; 26. Peternakan dan pembibitan ayam ras dan buras berskala besar; 27. Supermarket/ Swalayan; 28. Dan lain-lain usaha sejenis; b. Indeks Gangguan Sedang 1. Permainan ketangkasan; 2. Perbengkelan kendaraan bermotor; 3. Bengkel Las Listrik/ Karbit; 4. Reparasi (service barang-barang elektonik); 5. Perusahaan pembuatan batu Lubrik (bataco) atau sejenis; 6. Perusahaan yang bersifat menghancurkan logam 7. Penimbunan barang bekas; 8. Klinik Bersalin, praktek dokter/bidan; 9. Mini market; 10. Pangkalan minyak tanah/ Gas Elpiji 11. Salon Kecantikan 12. Warung internet; 13. Counter Pulsa dan HP yang sudah lengkap assesoris; 14. CV (Commanditaire Venootschap); 15. Cafe; 16. Rental mobil; 17. Orgen Tunggal; 18. Studio musik; 19. Usaha pelatihan mengemudi; 20. Studio foto; 21. Biro Perjalanan Wisata 22. Pemasangan Reklame Kontruksi 23. Depot Air Minum 24. Apotik 25. Usaha Penggilingan Padi/ Huller 26. Hotel tidak berbintang/ Losmen/Wisma/ Penginapan/ Hotel melati; 27. Kios Pupuk dan Obat-obatan Pertanian; 28. Dagang hasil bumi; 29. Kolam Renang; 30. Toko Bahan Bangunan; 31. Toko barang-barang elektronik; 32. Toko kelontong/pecah belah dan alat-alat peralatan rumah tangga; 33. Toko barang harian (P & D); 34. Toko Jam, Toko Sepatu, Toko Kain, Toko Buku dan alat-alat tulis; 35. Souvenir shop / toko barang antik; 36. Fotocopy dan percetakan; 37. Bidang olahraga, bidang kesenian (sanggar) dan bidang kursus keterampilan yang dikomersilkan; 38. Perusahaan Meubel; 39. Tempat penjualan onderdil mesin dan kendaraan bermotor minyak pelumas; 40. Grosir; 41. Usaha pelaminan; 42. Penimbunan Hasil Perkebunan (karet, sawit) 43. Dan lain-lain usaha sejenis. c. Indeks Gangguan Kecil 1. Warung makan/ ampera; 2. Industri Rumah Tangga Pengolahan Makanan/Minuman; 3. Usaha sepatu 4. Usaha bumbu makanan; 5. Usaha pengolahan Kopi/Kacang-kacangan/Umbi-umbian; 6. Usaha penggilingan beras/jagung/kopi/cabe; 7. Usaha pembuatan Tahu/Tempe; 8. Tempat Pemotongan Hewan; 9. Pencucian Kendaraan Bermotor; 10. Tambal Ban; 11. Pangkas rambut; 12. Usaha perabot; 13. Toko Obat; 14. Toko Fotocopy dan ATK 15. Bengkel kendaraan roda dua; 16. Pemasangan reklame non konstruksi (spanduk, stempel, dan lain-lain sejenis); 17. Pengecer BBM/ Elpiji 18. Bengkel Sepeda 19. Tukang Jahit/ Bordir 20. Perusahaan lainnya yang sejenis. DAN PERUBAHAN LAINNYA
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 9 Tahun 2016
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM, DENGAN PERUBAHAN SEBAGAI BERIKUT : Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan; 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah; 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah; 4. Bupati adalah Bupati Solok Selatan; 5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesataun baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan pensiun, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya; 6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 7. Retribusi Daerah yang selanjutnya di sebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan; 8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemamfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan; 10. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang disediakan oleh pemerintah Daerah; 11. Pelayanan Persampahan/Kebersihan meliputi kegiatan pengumpulan dan pewadahan dari sumber sampah ketempat penampungan sementara (TPS)/Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST), dan pengangkutan dari TPS/TPST ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) untuk dimusnahkan sehingga tidak terjadi pencemaran; 12. Sampah adalah sisa kegiatan sehari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat yang terdiri atas sampah rumah tangga maupun sampah sejenis sampah rumah tangga; 13. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi perencanaan, pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pemusnahan/pengurangan; 14. Tempat Penampungan Sementara, yang selanjutnya disebut TPS adalah tempat pengumpulan sampah sebelum diangkut ke tempat pendaur ulangan, pengolahan dan/atau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu; 15. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disebut TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan Penggunaan ulang, pendauran ulang, pemilahan, pengumpulan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah; 16. Tempat Pemrosesan akhir, yang selanjutnya disebut TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah kemedia lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan; 17. Dihapus 18. Dihapus 19. Dihapus 20. Dihapus 21. Dihapus 22. Retribusi parkir di Tepi Jalan Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan parkir di tepi jalan umum yang diasediakan oleh Pemerintah Daerah; 23. Kendaraan adalah suatu alat yang dapat bergerak di jalan terdiri dari kendaraan bermotor maupun tidak bermotor; 24. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara, dengan kondisi mesin dimatikan; 25. Tempat Parkir adalah tempat yang berada di tepi Jalan Umum dan tempattempat tertentu dan telah ditetapkan oleh Bupati sebagai tempat parkir kendaraan; 26. Pejabat/petugas parkir adalah pejabat/petugas dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Bupati; 27. Retribusi Pelayanan Pasar adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah; DAN PERUBAHAN LAINNYA
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 6 Tahun 2016
PERATURAN DAERAH INI MENGATUR TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN, DENGAN SISTEMATIKA SEBAGAI BERIKUT : 1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS, PRINSIP DAN RUANG LINGKUP 3. MAKSUD DAN TUJUAN 4. PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 5. Pembiayaan 6. PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 7. FORUM PELAKSANA PROGRAM TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN 8. PENGHARGAAN 9. PENYELESAIAN SENGKETA 10. SANKSI ADMINISTRATIF 11. KETENTUAN PERALIHAN 12. KETENTUAN PENUTUP
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun Tahun 2022
Keuangan Daerah meliputi: a. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman; b. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dan membayar tagihan pihak ketiga; c. Penerimaan Daerah; d. Pengeluaran Daerah; e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas Pemerintahan Daerah dan atau kepentingan umum
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan No. 7 Tahun 2016
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2020
Peraturan ini memuat beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah diubah, yaitu ketentuan Pasal 6 diubah; dan ketentuan Pasal 12 diubah.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2025
Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah