DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 27 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 1 tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan: b. d. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 2. 1 Negara Republik Indonesia Nomor 55877) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

3.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),
5.Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan, MEMUTUSKAN: - PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK SELATAN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok Selatan (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 12) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah dan ayat (2) Pasal 8 dihapus, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1)TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dengan ketentuan sebagai berikut: a.pembayaran TPP berdasarkan beban kerja disesuaikan dengan basic TPP,
1. b.TPP berdasarkan beban kerja diberikan kepada ASN NZ yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal atau batas waktu normal, minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan,
2. c.TPP berdasarkan beban kerja dikecualikan bagi pejabat yang menjalankan tugas sebagai pemungut pajak retribusi/pejabat yang menerima insentif pajak retribusi, tenaga kesehatan yang mendapatkan jasa pelayanan, dan
3. d.besaran persentase TPP berdasarkan beban kerja sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP.
(2)Dihapus. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1)TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada:
1. a.ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi koordinasi, pengawasan, pengelolaan keuangan, kepegawaian dan pengelolaan data kependudukan,
2. b.kepala Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran, pejabat pengelola keuangan Daerah dan pimpinan pusat kesehatan masyarakat, . petugas pemeriksa hasil pengukuran kinerja ASN, .ASN yang bertugas pada rumah sakit umum Daerah dan pusat kesehatan masyarakat yang melaksanakan fungsi pelayanan kesehatan, dan
3. e.pejabat yang menjalankan tugas sebagai pemungut retribusi/pejabat yang menerima insentif pajak retribusi.
(2)TPP pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dibayarkan apabila kewenangannya dilimpahkan kepada kuasa pengguna anggaran atau dikurangi 20” (dua puluh persen) apabila kewenangannya dilimpahkan sebagian kepada kuasa pengguna anggaran.
(3)Besaran persentase TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kemampuan keuangan Daerah dari besaran basic TPP ASN.
(4)ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan keputusan sekretaris Daerah dan/atau kepala BKPSDM. d. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut: 3.

Pasal 10

(1)TPP berdasarkan tempat bertugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, diberikan dengan ketentuan: / | |
1. a.diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah pada Daerah sulit dengan kriteria meliputi: l.letak geografis berada di wilayah yang sulit dijangkau,
  1. 2.akses transportasi yang umum digunakan rutin satu kali dalam satu minggu:
  2. 3.waktu tempuh pulang pergi dari ibukota Daerah memerlukan lebih dari 6 (enam) jam perjalanan:
  3. 4.transportasi yang ada sewaktu-waktu terhalang kondisi iklim atau cuaca, dan/atau
  4. 5.kesulitan pemenuhan bahan pokok atau kondisi keamanan. b.Alokasi TPP berdasarkan tempat bertugas paling tinggi 5060 (lima puluh persen) dari besaran basic TPP sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)Tempat bertugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 4.

Pasal 11

(1)7TPP berdasarkan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, diberikan kepada:
1. a.ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah, dan/atau
2. b.ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan yang membutuhkan keterampilan khusus.
(2)ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sekretaris Daerah.
(3)Alokasi TPP berdasarkan kelangkaan profesi adalah minimal 10Yo (sepuluh persen) dari basic TPP.
(4)ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 12

(1l)Selain diberikan TPP berdasarkan beban kerja, kondisi kerja, tempat bertugas dan kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a sampai dengan huruf e, ASN dapat diberikan TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f sesuai kemampuan keuangan Daerah.
(2)TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pengelola barang milik Daerah.
(3)ASN yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 4

6.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

TPP ASN pada unit organisasi teknis/unit pelaksana teknis Daerah diberikan pada kondisi unit organisasi teknis/unit pelaksana teknis Daerah yang telah menggunakan pola pengelolaan keuangan BLUD yang belum dapat menerapkan sistem remunerasi.

7.Ketentuan ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 15 diubah dan diantara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 15 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

(1)TPP diberikan kepada ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah dan ASN yang berasal dari luar Pemerintah Daerah yang dipekerjakan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2)TPP diberikan kepada ASN yang ditugaskan sebagai penjabat wali nagari sesuai dengan capaian kinerja pegawai yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas pada instasi tempat bertugas, dengan ketentuan:
1. a.ASN yang ditugaskan sebagai penjabat wali nagari hadir sebagai penjabat wali nagari maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu,
2. b.ASN yang ditugaskan sebagai penjabat wali nagari wajib mengambil absen masuk dan pulang dikantor wali nagari apabila yang bersangkutan bertugas di nagari pada hari tersebut, dan
3. c.ASN yang ditugaskan sebagai penjabat wali nagari wajib mengikuti apel gabungan, upacara hari besar nasional dan Daerah. (Za) ASN yang ditugaskan sebagai penjabat wali nagari yang tidak mengambil absen dan tidak mengikuti apel gabungan, upacara hari besar nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat dikenakan sanksi administratif berupa pengurangan TPP.
(3)TPP diberikan kepada ASN yang ditugaskan sebagai pelaksana tugas jabatan, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ASN yang ditugaskan pada jabatan yang sejajar atau lebih rendah dari jabatannya, ditambah 2056 (dua puluh persen) dari TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas, dan
2. b.ASN yang ditugaskan pada jabatan yang lebih tinggi dari jabatannya, hanya diberikan TPP ASN dalam jabatan sebagai pelaksana tugas.
(4)ASN yang melaksanakan tugas sebagai dokter referal ditempat lain atau di luar Daerah dikategorikan masuk kerja dan tidak dapat dihitung sebagai bagian dari capaian kinerja pada hari melaksanakan referal. 1

8.Ketentuan Pasal 15 A diubah, sehingga Pasal 15 A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Batang Sangirdan Pusat Kesehatan Masyarakat diberikan TPP sebesar selisih Penerimaan jasa atau remunerasi, sehingga jumlah penerimaan TPP dan jasa atau Remunerasi adalah sebesar 100” (seratus persen) dari TPP maksimal kelas jabatan yang sama pada Dinas Kesehatan kecuali Dokter Spesialis diberikan 100Y6 TPP.
(2)Dalam hal ASN pada rumah sakit umum Daerah Batang Sangir dan pusat kesehatan masyarakat menerima jasa atau remunerasi lebih kecil dari jumlah perhitungan TPP sebesar100?2 (seratus persen) dari TPP maksimal kelas jabatan yang sama pada dinas kesehatan, maka selisih perhitungan dibayarkan dengan TPP kondisi kerja.
(3)Dalam hal jumlah perhitungan jasa atau remunerasi lebih besar dari jumlah perhitungan TPP sebesar 1006 (seratus persen) pada kelas jabatan yang sama di dinas kesehatan maka diberikan jasa atau remunerasi sebesar perhitungan tersebut dan tidak lagi dibayarkan TPP berdasarkan kondisi kerja.

9.Ketentuan Pasal 16 dihapus.
10.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)TPP tidak diberikan kepada pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Daerah, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ASN yang mengambil masa persiapan pensiun,
2. b.ASN yang berstatus penerima uang tunggu,
3. c.ASN yang dipekerjakan atau diperbantukan diluar instansi Pemerintah Daerah:
4. d.ASN yang berstatus tersangka yang ditahan oleh pihak aparat penegak hukum dan diberhentikan sementara, ASN yang mendapatkan hukuman disiplin tingkat berat tidak diberikan TPP selama 2 (dua) tahun, ASN yang mengambil cuti diluar tanggungan negara, ASN yang sedang melaksanakan tugas belajar, ASN yang berstatus calon pegawai negeri sipil: ASN yang berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun, ji. ASN yang bertugas sebagai fungsional guru kecuali guru yang menjabat sebagai kepala sekolah di wilayah sulit di Daerah,
5. k.ASN yang menjabat sebagai sekretaris nagari yang menerima tunjangan penghasilan dari anggaran pendapatan dan belanja nagari, dan l ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Solok Selatan telah menggunakan pola pengelolaan e. £ W 11. 12. keuangan BLUD dan telah menerapkan sistem remunerasi kecuali dokter spesialis.
(2)ASN pindahan dari luar Daerah tidak menerima TPP selama 1 (satu) tahun terhitung sejak Surat Perintah Melaksanakan Tugas atau Surat Keputusan Penempatan.
(3)ASN pindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat menerima TPP apabila menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

Penundaan TPP kepada ASN dilakukan jika:

a.belum menyampaikan laporan hasil kekayaan penyelenggara negara:
b.belum menyelesaikan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi, . terbukti tidak melaporkan gratifikasi: . belummelunasi biaya balik nama kendaraan bermotor: . belum melunasi pajak kendaraan bermotor: belum melakukan pelunasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan terhutang atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan,
g.belum melunasi pajak bumi dan bangunan perkotaan perdesaan,
h.belum melunasi retribusi pemakaian kekayaan daerah:
i.belum melunasi retribusi persetujuan bangunan gedung/sertifikat laik fungsi, J. belum melunasi tagihan perusahaan daerah air minum: dan
k.belum melunasi iuran badan penyelenggara jaminan sosial kesehatan. bogo Ketentuan ayat (1) Pasal 23 diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1l)Aspek capaian kinerja bawahan adalah hasil kinerja yang bersifat sundulan dari kinerja bawahan langsung terhadap kinerja pejabat pengawas, administrator dan Jabatan pimpinan tinggi.
(2)Aspek capaian kinerja bawahan dihitung dengan rincian sebagai berikut:
1. a.bobot 80”o (delapan puluh persen) bagi Jabatan pimpinan tinggi: b.bobot 7090 (tujuh puluh persen) bagi pejabat administrator: dan
2. c.bobot 600 (enam puluh persen) bagi pejabat pengawas.
(3)Pejabat administrator dan pengawas yang tidak memiliki bawahan langsung secara otomatis mendapatkan capaian kinerja bawahan.
(4)Capaian kinerja bawahan tidak dihitung karena bawahan tidak dapat melaksanakan tugas karena cuti 7 13. sakit lebih dari tujuh hari, cuti melahirkan, cuti alasanpenting, cuti besar, cuti di luar tanggungan negara.(5)Capaian kinerja bawahan tidak dihitung karena tidakdiakuinya kinerja bawahan oleh atasan langsungsetelah dilakukan pembinaan secara tertulis yangdituangkan dalam berita acara pembinaan palingsedikit 3 (tiga) kali pembinaan dan setiap pembinaandisampaikan kepada BKPSDM paling lambat 1 (satu)hari setelah pembinaan.
(6)Dalam hal bawahan tidak memenuhi aktivitas harian yang menyebabkan terpotongnya TPP atasan, makabawahan yang bersangkutan diberikan sanksiadministratif.
(7)Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat(6) berupa teguran lisan, teguran tertulis, danpernyataan tidak puas dengan tembusan disampaikankepada BKPSDM.
(8)BKPSDM berhak memutuskan untuk tidak dilakukan pemotongan kepada atasan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku setelah mempertimbangkan sanksi administratif sebagaimanadimaksud pada ayat (7). Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyisebagai berikut:

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…