DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 2 Tahun 2025

Nomor: 2
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2025 meliputi: a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari, dan RKP Nagari; b. prinsip penyusunan APBNagari; c. kebijakan penyusunan APBNagari; d. teknis penyusunan APBNagari; dan e. hal-hal khusus lainnya.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2025,

11.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348),
2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara,
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
8.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa:
9.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,
10.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah,
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa,
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahu 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
14.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Ttansmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa,
15.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 09 Tahun 2024 tentang Wali Nagari Nagari, Perangkat Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Solok selatan Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 9), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 1 10. 11. 12. 13. 14. penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpinpelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadikewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Camat adalah pemimpin kecamatan sebagai perangkatDaerah yang berkedudukan sebagai koordinator penyelenggara di wilayah kerja kecamatan yangbertanggungjawab kepada Bupati melalui SekretarisDaerah. Desa yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yangberwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempatberdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Nagari. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnyadisebut Bamus Nagari adalah lembaga yangmelaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secarademokratis. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yangselanjutnya disingkat dengan RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangkawaktu 8 (delapan) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disingkat dengan RKP Nagari adalah penjabaran dariRPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Peraturan Wali Nagari yang selanjutnya disingkat dengan Perwana adalah peraturan perundang undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yangselanjutnya disingkat dengan APBNagari adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Nagari.Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan DNadalah dana yang bersumber dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukan bagi Nagari yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Nagari yang selanjutnya disingkat dengan ADN adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah kabupaten sfetelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pendapatan Asli Nagari yang selanjutnya disingkat dengan PAN adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa baik dari hak asal usul maupun 3. 4. 5. 6. 7. 8. kewenangan lokal desa, seperti hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan lain-lain
15.Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUMNagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh nagari melalui penyertaan secara lansung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset,jasa pelayanan,dan usaha lainnya untuk sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat nagari.

Pasal 2

(1)Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2025 meliputi:
1. a.sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Nagari, dan RKP Nagari:
2. b.prinsip penyusunan APBNagari:
3. c.kebijakan penyusunan APBNagari,
4. d.teknis penyusunan APBNagari, dan
5. e.hal-hal khusus lainnya.
(2)Pedoman Penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 1» febrwan 2025 h LN Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 19 an 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 2 BUPATI SOLOK SELATAN AS SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN URIZALDI 4 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN ANGGARAN 2025 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI TAHUN 2025 SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KEWENANGAN NAGARI, DAN RKP NAGARI A. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 dimaksudkan sebagai pedoman bagi perangkat daerah dalam penyusunan rencana kerja tahun 2025 dan merupakan pedoman bagi Pemerintahan Nagari dalam menyusun RKP Nagari Tahun 2025. RKP Nagari Tahun 2025 digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan Peraturan Nagari tentang APBNagari Tahun 2025. Penyusunan RKP nagari merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing Nagari dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, akuntabel dengan tujuan penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat berdasarkan kearifan lokal/ local wisdom. Berdasarkan hal tersebut Pemerintahan Nagari harus mendukung tercapainya prioritas Pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing Nagari, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah Daerah dengan Pemerintah Nagari yang dituangkan dalam RKP Nagari. Untuk itu, Pemerintah Nagari dalam penyusun RKP Nagari Tahun 2025 mempedomani Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 59 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Pembangunan Nagari, dan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari di Kabupaten Solok Selatan. Prioritas pembangunan Daerah sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah 2021-2026 mengambil tema “Mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera” dengan fokus utama pembangunan Daerah Tahun 2025 yaitu “Optimalisasi dukungan infrastruktur dan ketahanan ekonomi untuk peningkatan produktifitas.” Dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1.percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat,
2.peningkatan upaya promotif, preventif kesehatan dan pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat,
3.pencegahan dan optimalisasi penanggulangan penyakit kronis, endemik dan menular:
4.peningkatan perekonomian Daerah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, | 5 N meningkatkan ketersediaan infrastruktur kewilayahan dan infrastruktur penunjang perekonomian serta ketahanan bencana: meningkatkan kualitas sumber daya manusia: menciptakan birokrasi pelayanan publik yang bersih dan melayani: dan pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan sesuai standar layanan. Sedangkan program unggulan Daerah dalam pembangunan tahun 5. 6. 7. 8. 2025 sebagai bentuk Sinkronisasi Kebijakan dengan kewenangan Nagari, dan RKP Nagari sebagai berikut:
1.Percepatan penuntasan dan pencegahan stunting melalui pemenuhan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat sesuai dengan kewenangan Nagari antara lain dalam bentuk:

a.pemberian makanan tambahan yang beragam bergizi seimbang dan aman berbasis potensi sumber daya lokal
b.honorarium/insentif kader pembangunan manusia:
c.honorarium pendidikan tentang pengasuhan anak kader bina keluarga balita dan kader posyandu,
d.peningkatan kapasitas kader melalui pelatihan bagi kader posyandu, pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa, kader kesehatan, kader bina keluarga balita: dan
e.pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting. Peningkatan upaya promotif, preventif kesehatan dan pengembangan prilaku hidup bersih dan sehat antara lain dalam bentuk:
a.penyuluhan konseling gizi, air susu ibu ekslusif, makanan pendamping air susu ibu,
b.rembuk stunting, Cc. pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki desa dan bina keluarga balita,
d.pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana,
e.peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting,
f.pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan,
g.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana perpustakaan, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya,
h.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan, dan
i.pelatihan digitalisasi. Pencegahan dan optimalisasi penanggulangan penyakit kronis, endemik dan menular antara lain dalam bentuk:
a.pemberian bantuan makan tambahan bagi pasien penyakit menular:
b.penyediaan air bersih berskala desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, Cc. pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan,
d.pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus desa, dan
e.pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih kerumah penduduk. 3. 6 N Peningkatan sumber daya manusia yang berkarakter, produktif dan kompetitif setiap Nagari agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari antara lain untuk: 4. a. b. Cc. f. g. honorarium/bantuan insentif pengajar taman belajar keagamaan, taman belajar anak, pelatihan peningkatan pendapatan ekonomi dan keterampilan bagi warga untuk meningkatkan pendapatan, peningkatan keterampilan dalam pengembangan olahan pangan lokal, pelatihan pengelolaan hasil panen, pelatihan Budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana perpustakaan, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan, dan pelatihan digitalisasi. d. e. Peningkatan ekonomi kerakyatan dan daya saing Daerah dan ketahanan pangan agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari antara lain untuk: 5.
a.pengembangan usahan pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan berupa: 1) pengadaan bibit dan benih, 2) penyediaan pakan untuk peternakan dan atau perikanan, 3) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi tersier, 4) pemeliharaan/pembangunan pasar Nagari/kios milik Nagari, 5) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat desa, 6) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jalan usaha tani, dan 7) penyediaan honorarium Kader Kesehatan Hewan sesuai dengan potensi Nagari. pembangunan pengelolaan lumbung pangan desa berupa: 1) pembangunan lumbung pangan desa, 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air, 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan, dan 4) pengembangan usaha/unit usaha, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang bergerak dibidang pangan nabati dan/atau hewani melalui pernyataan modal. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin berupa: 1) pemberian bantuan langsung tunai 2) penyediaan lapangan pekerjaan melalui padat karya tunai, dan 3) bantuan sosial lainnya. Bagi masyarakat miskin, lanjut usia dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas. Bantuan Langsung Tunai Desa bagi keluarga miskin ekstrem mengacu kepada prioritas dana Desa tahun 2025. 7 b. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang baik dan melayani agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan nagari untuk: 6. a. b. Cc. d. e. f. Pem jaringan internet untuk warga Nagari, website Nagari, penyelenggaraan informasi publik (pembuatan poster, baliho informasi penetapan/laporan pertanggungjawaban APBNagari untuk warga Nagari, peralatan pengeras suara, peningkatan kapasitas Perangkat Nagari dan Bamus Nagari, dan inovasi pelayanan publik di Nagari. bangunan infrastruktur, kawasan pertumbuhan, pelestarian7. lingkungan hidup dan mitigasi bencana agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari untuk:
a.peningkatan kualitas kawasan perumahan (bedah rumah, air bersih dan sanitasi dan persampahan) Bantuan pembangunan, perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni dan tidak sehat untuk warga miskin dan warga miskin ekstrem dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja) yaitu pembangunan perbaikan atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong dengan kriteria: 1) bertempat tinggal di wilayah Nagari, 2) diputuskan melalui musyawarah Nagari, 3) ditetapkan melalui keputusan Wali Nagari, dan 4) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan. lembaga pengelola hutan Nagari yang dibentuk melalui Peraturan Nagari diberikan bantuan operasional, mitigasi dan penanganan bencana alam, dan non alam Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, penanggulangan, penanganan bencana alam/atau kejadian luar biasa sesuai kewenangan Nagari antara lain: 1) mitigasi dan penanganan bencana alam antara lain: a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pencegahan bencana alam/kejadian luar biasa (reboisasi, pembuatan terasering), b) pembangunan jalan evakuasi, c) pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana, d) penyediaan tempat pengungsian, e) kegiatan tanggap darurat bencana alam, f) pembersihan lingkungan terkena bencana alam, g) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam' h) pengadaan peralatan penanggulangan bencana, antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet dan peralatan rencana lain, dan i) “sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan bencana lainnya sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan dengan musyawarah desa. 2) mitigasi dan penanganan bencana non alam yaitu bencana non alam yang muncul akibat endemik wabah atau virus, bakteri terhadap kehidupan masyarakat, hewan dan ternak, tanaman produksi dan gagal teknologi serta gagal modernisasi antar lain: b. N 8 a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri: b) bencana non alam yang muncul terhadap hewan dan ternak, c) bencana non alam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang: dan d) mitigasi dan penanganan bencana non alam lainnya sesuai dengan kewenangan desa yang diputuskan melalui musyawarah Nagari. Pelestarian seni, budaya, olah raga dan penanganan masalah sosial dan pemberdayaan masyarakat agar menganggarkan sesuai dengan kewenangan Nagari untuk:
a.pembinaan seni dan budaya berskala lokal Nagari:
b.pelaksanaan festival dan kegiatan seni, budaya, dan olah raga: c. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana olah raga milik Nagari,
d.penyuluhan, sosialisasi, bidang hukum dan perlindungan masyarakat: dan
e.sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penangan kekerasan pada perempuan dan anak. 8. B. PRINSIP PENYUSUNAN APBNAGARI Penyusunan APBNagari tahun anggaran 2025 didasarkan prinsip sebagai berikut: 1. 2. AN DAA sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Nagari berdasarkan bidang dan kewenangannya: tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBNagari: partisipatif dengan melibatkan peran serta masyarakat, memperhatikan asas keadilan dan kepatutan, tidak bertentangan dengan kepentingan umum peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya: tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif dan bertanggung jawab: dan konsisten antara perencanaan RKP Nagari dengan penganggaran APBNagari, C. KEBIJAKAN PENYUSUNAN APBNAGARI Kebijakan yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Nagari dalam penyusunan APBNagari Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan Nagari, belanja Nagari dan pembiayaan Nagari adalah sebagai berikut:
1. 1.pendapatan Nagari Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi seluruh penerimaan Nagari melalui rekening kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari. Pendapatan Nagari terdiri dari:
a.pendapatan asli Nagari terdiri dari: 3. 8. N 9 1) hasil usaha Nagari, 2) hasil aset Nagari, 3) swadaya, partisipasi, dan gotong royong, dan 4) pendapatan asli Nagari lainnya.
b.Kelompok transfer terdiri dari: 1 dana Nagari, 2) bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, 3) ADN, 4) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, dan 5) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah sebagaimana huruf b point (4) dapat bersifat umum dan khusus. Bantuan keuangan bersifat khusus sebagaimana dimaksud dikelola dalam wAPBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 706 (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 3056 (tiga puluh per seratus).
c.Pendapatan lain terdiri atas: 1) penerimaan dari hasil kerja sama Nagari, 2) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari, 3) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, 4) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan, 5) bunga bank, dan 6) pendapatan lain Nagari yang sah. Belanja Nagari Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari, dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan Nagari. Klasifikasi belanja nagari terdiri atas 5 (lima) bidang yakni:
a.penyelenggaraan pemerintahan Nagari,
b.pelaksanaan pembangunan Nagari,
c.pembinaan kemasyarakatan Nagari,
d.pemberdayaan masyarakat Nagari, dan
e.penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Nagari. Klasifikasi belanja huruf a sampai dengan huruf d dibagi dalam sub bidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan Nagari yang telah dituangkan dalam RKP Nagari. Klasifikasi belanja pada huruf e dibagi dalam sub bidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di Nagari Pembiayaan Penyusunan APBNagari harus menguraikan secara rinci hal-hal sebagai berikut:
a.penerimaan pembiayaan terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa), pencairan dana cadangan dan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan, dan 2. 3. 10 N
b.pengeluaran pembiayaan terdiri atas penyertaan modal dan penganggaran dana cadangan. APBNagari disusun dengan menggunakan pendekatan penganggaran berdasarkan kinerja. Pendekatan penganggaran berdasarkan prestasi kerja dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan dan hasil serta manfaat yang diharapkan ternasuk efisiensi dalam mencapai hasil dan keluaran. Prestasi kerja yang dimaksud adalah berdasarkan pada: indikator kinerja yaitu ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kegiatan yang direncanakan,
1. 2.Capaian atau target kinerja yaitu merupakan ukutan prestasi kerja yang akan dicapai yang berwujud kwalitas, kuantitas, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan dari setiap pelaksnaan, dan
2. 3.Standar satuan harga yaitu merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang berlaku disuatu daerah yang ditetapkan dengan keputusan Bupati. D. TEKNIS PENYUSUNAN APBNAGARI
3. 1.Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan APBNagari, diantaranya:
a.APBNagari Waktu dan tahapan penyusunan APBNagari hingga penetapan APBNagari sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) sekretaris Nagari menyampaikan Rancangan Perna tentang APBNagari kepada Wali Nagari, rancangan Perna tentang APBNagari disampaikan oleh Wali Nagari kepada Bamus Nagari untuk dibahas dan disepakati bersama dalam Musyawarah Bamus Nagari, rancangan Perna tentang APBNagari disepakati bersama paling lambat bulan Oktober Tahun berjalan, dalam hal Bamus Nagari tidak menyepakati rancangan perna tentang APBNagari yang disampaikan Wali Nagari, pemerintah nagari hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya, Wali Nagari menetapkan perwana sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada angka (4), atas dasar kesepakatan bersama Wali Nagari dan Bamus Nagari sebagaimana angka (3), Wali Nagari menyiapkan rancangan perwana mengenai penjabaran APBNagari, sekretaris Nagari mengkoordinasikan penyusunan rancangan perwana, Rancangan perna tentang APBNagari disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi, Apabila rancangan Perna tentang APBNagari yang disepakati belum disampaikan kepada Bupati/Camat sebagaimana dimaksud pada point 8 (delapan), maka Bupati melalui Camat memberikan teguran tertulis kepada Wali Nagari. 10) Bupati/Camat dalam melakukan evaluasi berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan perna tentang APBNagari, 11) Penyampaian rancangan perna tentang APBNagari dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi: a) surat pengantar, b) rancangan perwana mengenai penjabaran APBNagari, 11 N c) perna mengenai RKP Nagari, d) perna mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Nagari, e) perna mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia, f) perna mengenai penyertaan modal, jika tersedia, g) berita acara hasil musyawarah Bamus Nagari, dan h) bupati dapat mengundang Wali Nagari terkait pelaksanaan evaluasi. 12) Bupati dapat mengundang Wali Nagari dan/atau perangkat Nagari dalam pelaksanaan evaluasi, : 13)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (11) dituangkan dalam Keputusan Bupati dan disampaikan kepada Wali Nagari paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud, 14) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada angka (12), rancangan Perna dimaksud berlaku dengan sendirinya, 15) Dalam hal evaluasi sebagaimanan dimaksud pada angka (13) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, selanjutnya Wali Nagari menetapkan menjadi perna, 16) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka

(11)tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Nagari, Wali Nagari bersama Bamus Nagari melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi, 17)Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Wali Nagari dan Wali Nagari tetap menetapkan rancangan perna tentang APBNagari menjadi perna dan rancangan perwana tentang penjabaran APBNagari manjadi perwana, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan keputusan Bupati, 18) Wali Nagari memberhentikan pelaksanaan perna dan perwana paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka (16) dan selanjutnya Wali Nagari bersama Bamus Nagari mencabut perna dan perwana dimaksud, 19) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada angka (16) Wali Nagari hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Nagari dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan perna tentang APBNagari disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati, 20) Rancangan perna tentang APBNagari yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Wali Nagari menjadi perna tentang APBNagari, 21) Perna tentang APBNagari sebagaimana dimaksud pada angka
(19)ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya, 22)Wali Nagari menetapkan rancangan perwana tentang penjabaran APBNagari sebagai peraturan pelaksana dari perna tentang APBNagari, dan 23) Wali Nagari menyampaikan perna tentang APBNagari dan perwana tentang penjabaran APBNagari kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
1. b.Pemerintah Nagari dapat melakukan perubahan APBNagari apabila terjadi: 12 N 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun anggaran berjalan, 2) sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan, 3) keadaan yang menyebabkan harus melakukan pergeseran antar bidang antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, dan 4) keadaan yang menyebabkan silpa tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
2. c.Perubahan APBNagari hanya dapat dilakukan satu kali dalam 1 (satu) tahun anggaran kecuali dalam keadaan luar biasa,
3. d.Kriteria keadaan luar biasa diatur dalam Peraturan Bupati mengenai Pengelolaan Keuangan Nagari, dan
4. e.Perubahan APBNagari ditetapkan dengan perna mengenai perubahan APBNagari dan tetap mempedomani RKP Nagari.
  1. 2.Substansi APBNagari APBNagari memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing- masing program, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci dengan objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
5. a.Pendapatan Nagari Pendapatan Nagari yang dianggarkan dalam APBNagari Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Nagari meliputi seluruh penerimaan Nagari melalui rekening kas Nagari yang merupakan hak Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari. Oleh karena itu dalam penyusunan harus memuat hal-hal yang diperhatikan, yang meliputi: 1) kepastian pendapatannya termasuk pagu anggaran pendapatan dari transfer, 2) dasar hukum, dan sekaligus prioritas pengalokasiannya, 3) pendapatan asli Nagari Kelompok pendapatan asli Nagari terdiri atas jenis: a) hasil usaha Nagari antara lain bagi hasil Badan usaha milik Nagari: b) hasil aset Nagari antara lain tanah kas Nagari, tambatan perahu, pasar Nagari, balai Nagari, tempa wisata yang dukelola Nagari, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, gedung serbaguna, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Nagari, c) swadaya, partisipasi, dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Nagari, dan d) pendapatan asli Nagari lainnya antara lain hasil pungutan Nagari yang pelaksanaannya berdasrkan Perna. 4) Kelompok transfer terdiri atas jenis: a) DN, b) bagian hasil dari pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten, c) ADN, d) bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi dan Daerah kabupaten, dan e) bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten dapat bersifat umum 13 N dan khusus. Bantuan keuangan umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Nagari. Bantuan keuangan khusus dikelola dalam APBNagari tetapi tidak diterapkan dalam ketentuan penggunaan paling sedikit 7076 (tujuh puluh per seratus) dan paling banyak 3046 (tiga puluh per seratus). 5) Pendapatan lain terdiri atas: a) penerimaan dari hasil kerja sama Nagari: b) penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari, c) penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga, d) koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Nagari pada tahun anggaran berjalan: e) bunga bank: dan pendapatan lain Nagari yang sah.
6. b.Belanja Nagari Belanja Nagari meliputi semua pengeluaran dari rekening yang merupakan kewajiban Nagari dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh Nagari, terdiri dari : 1) belanja pegawai belanja pegawai dianggarkan untuk pengeluarkan penghasilan tetap, tunjangan, penerimaan lain, dan pembayaran jaminan sosial bagi Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta tunjangan Bamus Nagari. 2) belanja barang/jasa belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan. Belanja barang dan jasa digunakan antara lain untuk: a) operasional Pemerintah Nagari: b) pemeliharaan sarana prasarana Nagari: c) kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis: d) operasional Bamus Nagari, e) insentifjorong, dan f) pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat yang digunakan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Nagari. 3) belanja modal belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset serta digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Nagari. 4) belanja tak terduga belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan keadaan mendesak yang berskala lokal desa. 1» Belanja Nagari dilakukan secara proposional sebagai berikut: 1) Paling sedikit 700 (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Nagari dengan prioritas mencapai tujuan pembangunan Nagari yaitu meningkatkan kualitas hidup, kesejahteraan masyarakat Nagari, penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik meliputi penyelenggaraan pemerintah Nagari termasuk operasional pemerintahan Nagari, dipergunakan untuk mendukung operasional pemerintahan Nagari sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan 14 N berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan, dan terbuka, serta akuntabel dan mengutamakan produk-produk dalam negeri. disamping itu dana operasional pemerintahan desa digunakan untuk biaya koordinasi penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan, dan kegiatan khusus lainnya untuk mendukung tugas pemerintah desa yang diberikan setiap bulan sebanyak 346 (tiga persen) dari jumlah Dana Desa yang digunakan untuk: a) bj biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan koordinasi serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan Nagari: biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan /kerusuhan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat Nagari: biaya kegiatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pemerintah nagari yaitu membiayai kegiatan diantaranya:
(1)protokoler meliputi: (a) penyelenggaraan upacara kedinasan di Nagari: dan/atau (b) operasional penyambutan tamu dari pemrintah pusat/propinsi/daerah yang berkunjung ke Nagari.
(2)pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, khusunya yang berasal dari keluarga miskin di Nagari meliputi: (a) bantuan seragam, (b) perolengkapan sekolah, dan/atau (c) piagam atau plakat apresiasi.
(3)kegiatan olah raga, sosial, seni budaya dan keagamaan meliputi: (a) perlengkapan olah raga untuk karang taruna, (b) penyelenggaraan acara kesenian di Nagari: (c) penyelenggaraan adat di Nagari, dan/atau (d) penyelenggaraan acara keagamaan di Nagari seperti pengajian.
(4)penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan seperti penyelenggaraan hari kemerdekaan republik Indonesia, hari pahlawan, hari kebangkitan nasional dan peringatan hari nasional lainnya. (S5) kegiatan promosi meliputi: (a) promosi produk unggulan Nagari seperti mengadakan pameran produk lokal Nagari, pembuatan spanduk, brosur atau leaflet: dan/atau (b) promosi nagari berbasis digital seperti pelatihan pengembangan website pembuatan media atau flog Nagari.
(6)pemberian aopresiasi kepada orang dan/atau masyarakat - yang membantu tugas pemerintahan Nagari meliputi: (a) piagam atau plakat apresiasi: dan (b) penyelenggaraan acara apresiasi bagi tokoh berjasa di Nagari. Pemberian apresiasi yang bersumber dari dana operasional pemerintahan Nagari bagi 15 c) N masyarakat Nagari berprestasi atau yang membantu tugas pemerintah Nagari harus berupa barang atau non tunai. 2) Paling banyak 3096 (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja nagari digunakan untuk: a) penghasilan tetap dan tunjangan Wali nagari, sekretaris Nagari, perangkat Nagari lainnya, dan b) tunjangan kedudukan Badan Musyawarah Nagari serta biaya operasional. Penghasilan tetap dan tunjangan diatur melalui Peraturan Bupati tentang penghasilan walinagari, perangkat nagari serta badan permusyawaratan nagari. Belanja Nagari harus diarahkan untuk pelaksanaan Pemerintahan Nagari yang menjadi kewenangan Nagari berdasarkan Peraturan Bupati Solok Selatan Nomor 41 Tahun 2019 tentang Kewenangan Nagari Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari. Dalam menyusun APBNagari harus memastikan bahwa alokasi belanja dengan hasil serta output yang dihasilkan dalam satu kegiatan dan logis dan telah memperhitungkan tingkat kemahalan serta kondisi geografis Nagari. Nagari dapat mengatur standar satuan harga berskala Nagari yang mengacu kepada harga satuan kabupaten sebagai patokan tertinggi. Jika terdapat harga satuan material atau jasa yang lebih tinggi dari Kabupaten maka Nagari harus menyampaikan alasan yang kuat. Pembiayaan Pembiayaan Nagari meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Nagari terdiri atas kelompok :

1.penerimaan pembiayaan meliputi: a) silpa tahun sebelumnya Paling sedikit meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja, dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan. b) pencairan dana cadangan pencairan dana cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APBNagari. c) hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan. Dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Nagari yang dipisahkan.
2.Pengeluaran pembiayaan meliputi: a) pembentukan dana cadangan pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran dan ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Nagari, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Wali Nagari. b) penyertaan modal N penyertaan modal digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintahan Nagari yang diinvestasikan dalam BUMNagari untuk meningkatkan pendapatan Nagari atau pelayanan kepada masyarakat. Penyertaan modal merupakan kekayaan Nagari yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APBNagari. Penyertaan modal dalam bentuk Tanah Kas Nagari dan bangunan tidak dapat dijual. Penyertaan modal pada BUMNagari melalui proses analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tata cara penyertaan modal diatur dalam Peraturan Bupati tentang Badan Usaha Milik Nagari
3.Cara mengisi Format APBNagari sebagai berikut:

a.rencana pendapatan memuat kelompok dan jenis pendapatan Nagari yang dipungut/dikelola/diterima oleh Nagari. Jenis dan objek pendapatan Nagari selanjutnya dituangkan dalam penjabaran APBNagari
b.rencana belanja terbagi atas klasifikasi bidang dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi bidang terbagi atas sub bidang dan kegiatan. Klasifikasi ekonomi diuraikan menurut jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek. Objek belanja dan rincian objek belanja dituangkan dalam penjabaran APBNagari.
c.rencana pembiayaan memuat kelompok penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBNagari dan pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk memanfaatkan surplus APBNagari yang masing masing diuraikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan. Objek pembiayaan dan rincian objek pembiayaan dituangkan dalam penjabaran APBNagari. Hal-hal yang terkait dengan kode rekening, nama bidang, sub bidang, kegiatan, belanja, format perna tentang APBNagari, format APBNagari, dokumen pelaksana anggaran, rencana anggaran biaya, dokumen perubahan pelaksanaan anggaran, rencana kerja dan anggaran, mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. E. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA Pemerintahan Nagari dalam menyusun APBNagari tahun 2025 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan APBNagari juga memperhatikan hal-hal khusus sebagai berikut:
1. 1.untuk kegiatan fisik, Rencana Anggaran Biaya dan gambar rencana kegiatan dibuat oleh tenaga teknis insfrastruktur nagari, dan untuk kegiatan fisik yang bersifat kompleks, sebelum ditandatangani walinagari agar asistensi dengan tenaga tekhnis dari Perangkat Daerah yang membidangi, terdiri atas:
a.prasarana, sarana dan penyuluhan,
b.bina marga, sumber daya air, C. tata ruang dan pertanahan,
d.cipta karya dan bina konstruksi, dan
e.perumahan dan kawasan permukiman. untuk belanja kegiatan pada belanja modal perlu memperhatikan hal- hal berikut:
a.agar dijelaskan spesifikasinya untuk biaya per item kegiatannya agar mengacu pada standar harga barang dan jasa Kabupaten Solok Selatan tahun 2025 dengan mempertimbangkan pembiayaan sampai ke Nagari/lokasi.
b.mempertimbangkan kebutuhan dan efisiensi sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Nagari. 17 N 10. 11. 12. 13. c. belanja modal agar mempedomani daftar inventaris barang untuk data 5 (lima) tahun terakhir, dengan mempertimbangkan kelayakan fungsi dan kebutuhan dari barang yang akan dibeli.
d.Pelaksanaan kegiatan yang diutamakan dilakukan melalui swakelola, dengan memaksimalkan penggunaan material/bahan dari wilayah setempat, dilaksanakan secara gotong royong dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk memperluas kesempatan kerja, dan pemberdayaan masyarakat setempat. Penganggaran hadiah untuk diberikan kepada pihak ketiga/masyarakat, dalam kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas sesuatu prestasi diberikan berupa barang. Alokasi belanja tersebut dianggarkan pada jenis Belanja barang dan jasa sesuai kode rekening berkenaan: Penganggaran belanja barang habis pakai disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi, jumlah perangkat dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024: Penganggaran belanja perjalanan dinas dilakukan secara selektif, substansi untuk kepentingan Pemerintahan Nagari dan jumlah harinya dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud, sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Nagari. Hal ini diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari: Selain pada Kegiatan Penyediaan Operasional Pemerintahan Nagari belanja perjalanan dinas hanya dapat dianggarkan pada kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Nagari, kecuali ada program sinergitas dari pusat: Bantun biaya operasional pemerintahan Nagari persiapan dianggarkan pada kegiatan Penataan Nagari persiapan, Nagari persiapan mendapatkan alokasi biaya operasional paling banyak 3046 (tiga puluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Induk, yang dibagikan kepada Nagari persiapan sesuai dengan jumlah dan kebutuhan serta kemampuan keuangan Nagari. Anggaran kegiatan pembinaan dan fasilitasi Lembaga Kemasyarakatan Desa diatur dalam Peraturan Bupati tentang Standar Satuan Biaya Pemerintahan Nagari. Insentif bagi pemangku adat di Nagari (penghulu, tuo kampuang, malin/kali dan bundo kanduang) hanya dapat dianggarkan dari dana Pendapatan Asli Nagari yang besarannya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Pemerintah Nagari wajib menganggarkan belanja pada bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa (bidang lima) dengan total minimal sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Tata cara pencairan dana dilakukan dengan mengajukan proposal dari kasi terkait berdasarkan kajian lapangan dari Kelompok Siaga Bencana Nagari, yang telah di verifikasi oleh tim penanggulangan bencana tingkat kecamatan. Tim penanggulangan bencana Tingkat kecamatan ditetapkan oleh camat dan dapat berkoordinasi dengan badan penanggulanagan bencana daerah dan dinas sosial pemberdayaan masyarakat desa. Penganggaran rumah ibadah hanya untuk biaya pemeliharaan dengan maksimal anggaran Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per tahun yang bersumber dari ADN dan penganggaran yang bersumber dari pendapatan asli Nagari disesuaikan dengan kebutuhan. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. TN
1. 14.Penganggaran untuk rumah adat bersumber dari dana pendapatan asli Nagari dalam bentuk belanja barang diserahkan pada pihak ketiga/masyarakat.
2. 15.Jenis dan kriteria rumah adat sebagaimana dimaksud angka 14 ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari. F. PENUTUP Demikian untuk menjadi pedoman dalam penyusunan dan penetapan APBNagari Tahun Anggaran 2025. kauran SOLOK SELATAN, | anus 19

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…