DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2025

Nomor: 20
Tahun: 2025
Ditetapkan: 29 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran dalam belanja anggaran pendapatan dan belanja Nagari secara tunai berpotensi menimbulkan penyalahgunaan wewenang dan korupsi sehingga diperlukan sistem pembayaran/transaksi dengan memanfaatkan perkembangan teknologi dan informasi:
c.bahwa transaksi nontunai pada pemerintah Nagari belum terakomodir dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari sehingga perlu disesuaikan,
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di |Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik! —“ Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348): . 1

2.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6856),
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Darah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6322):
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Dcsa,
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kh9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang - Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari, 2 MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2019 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Solok Selat an Nomor 19 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2.Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
3.Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.
4.Nagari adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. S5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
7.Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disingkat Bamus Nagari adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 8. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang 3 — 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban Keuangan Nagari. Rencana Kerja Pemerintah Nagari selanjutnya disingkat RKP Nagari adalah penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Nagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Nagari dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan. Bank Persepsi adalah bank yang ditunjuk oleh Bupati untuk melakukan pembayaran transaksi Keuangan Nagari. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen pengajuan untuk mendanai kegiatan pengadaan barang dan jasa. Transaksi Nontunai adalah salah satu bentuk transaksi elektronik dengan cara pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepihak lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik/sejenisnya. Penerimaan Nagari adalah uang yang masuk ke Rekening kas Nagari. Pengeluaran Nagari adalah uang yang keluar dari Rekening kas Nagari. Pendapatan adalah semua Penerimaan Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Nagari dan tidak perlu dikembalikan oleh Nagari. Belanja Nagari adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Nagari dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Nagari. Pembiayaan Nagari adalah semua Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pengadaan Barang/Jasa Nagari yang selanjutnya disebut dengan pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Pemerintah Nagari, baik dilakukan melalui 4 9. 1 k 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. swakelola dan/atau penyedia barang/jasa. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PKPKN adalah Walinagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan Keuangan Nagari. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari yang selanjutnya disingkat PPKN adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan Keuangan Nagari berdasarkan keputusan wali Nagari yang menguasakan sebagian kekuasaan PKPKN. Sekretaris Nagari adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Nagari yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKN. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN. Badan Usaha Milik Nagari yang selanjutnya disingkat BUM Nagari adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Nagari melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Nagari yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Nagari. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Surplus Anggaran Nagari adalah selisih lebih antara Pendapatan Nagari dengan belanja Nagari. Defisit Anggaran Nagari adalah selisih kurang antara Pendapatan Nagari dengan belanja Nagari. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Struktur APB Nagari terdiri atas:

a.Pendapatan Nagari:
b.Belanja Nagari: dan Cc. Pembiayaan Nagari. L 5

(2)
(3)
(4)
(5)Pendapatan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pendapatan. Belanja Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja dan rincian objek belanja. Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis dan objek pembiayaan. Daftar parameter kecamatan dan Nagari, daftar parameter bidang dan kegiatan, serta daftar parameter APB Nagari tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 3.
(1)

Pasal 15

Penggunaan Belanja tak terduga sub bidang penanggulangan bencana dilakukan dengan ketentuan:

a.kajian cepat kejadian bencana Nagari untuk menganalisis status bencana dan kebutuhan tanggap darurat oleh kelompok siaga bencana Nagari/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki fungsi penanganan bencana di Nagari dengan pendampingan badan penanggulangan bencana daerah dan Dinsos PMD,
b.berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud pada huruf a Wali Nagari membuat surat pernyataan bencana alam dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari,
c.berdasarkan surat pernyataan bencana alam dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari, kepala seksi kesejahteraan Nagari selaku pelaksana kegiatan anggaran menyusun rencana kebutuhan belanja bersama kelompok siaga bencana Nagari/organisasi masyarakat lainnya yang memiliki fungsi penanganan bencana di Nagari dan di sahkan oleh Wali Nagari,
d.berdasarkan rencana kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada huruf c, bendahara Nagari mencairkan dana tanggap darurat kepada kepala seksi kesejahteraan Nagari paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak rencana kebutuhan belanja diterima, 6 —

(2)
1. e.penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara Nagari, dan
2. f.kepala seksi kesejahteraa Nagari bertanggungjawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat yang dikelolanya. Format Kajian cepat kejadian bencana Daerah, surat pernyataan bencana alam, dan penetapan kejadian bencana alam skala lokal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan dan huruf b tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Ketentuan ayat (3) Pasal 29 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 4.
(1)
(2)
(3)

Pasal 29

Pengelolaan Keuangan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan rekening kas Nagari. Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dilakukan dengan menggunakan sistem informasi yang dikelola Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: 5.

Pasal 32

Penerimaan Nagari dilaksanakan melalui Transaksi Nontunai. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi:
1. a.Pendapatan asli Nagari yang meliputi:
  1. 1.hasil usaha Nagari,
  2. 2.hasil asset,
  3. 3.swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat, dan
  4. 4.lain-lain Pendapatan asli Nagari.
2. b.Pendapatan transfer yang meliputi: dana Nagari, alokasi dana Nagari, bagian dari hasil pajak dan retribusi, bantuan keuangan kabupaten, bantuan keuangan provinsi, dan bantuan keuangan pemerintah pusat. —3. 4. 5. 6. 7
(3)c. Pendapatan lain-lain meliputi:

1.penerimaan dari hasil kerjasama antar Nagari,
2.penerimaan dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Nagari,
3.penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga:
4.koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di Rekening Kas Nagari pada tahun anggaran berjalan: 5. bunga bank, dan 6. Pendapatan lain Nagari yang sah. Penerimaan Pendapatan Nontunai dikirim ke Rekening Kas Nagari pada Bank Persepsi. Penerimaan Pendapatan Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk Pendapatan yang berasal dari swadaya dan partisipasi, serta gotong royong masyarakat dan lain-lain Pendapatan asli Nagari.

(4)Diantara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 32A, sehingga berbunyi sebagai berikut: 6.
(1)
(2)

Pasal 32A

Transaksi Pengeluaran APB Nagari harus melalui mekanisme Transaksi Nontunai. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)meliputi:
1. a.belanja pegawai terdiri atas: 1. penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari, 2. penghasilan tetap dan tunjangan Perangkat Nagari: . jaminan sosial Wali Nagari dan Perangkat Nagari, tunjangan Bamus Nagari: dan . Operasional Bamus Nagari. elanja barang/jasa terdiri atas: belanja barang perlengkapan: belanja jasa honorarium: belanja perjalanan dinas: belanja jasa sewa: belanja operasional perkantoran: belanja pemeliharaan: dan belanja barang dan jasa yang diserahkan kepada masyarakat.
2. c.belanja modal terdiri atas: 1. belanja modal tanah: 2. belanja modal peralatan, mesin, dan alat berat: b. 8 Kk 3 4. 5. be 3. 4. 5. 6. 7. (S5) vw MP AN
  1. 3.belanja modal kendaraan,
  2. 4.belanja modal gedung, bangunan dan taman:
  3. 5.belanja modal jalan/prasarana jalan,
  4. 6.belanja modal jembatan, 7. belanja modal irigasi/embung/air sungai/ drainase/air limbah/persampahan,
  5. 8.belanja modal jaringan/intalasi, dan
  6. 9.belanja modal lainnya.
3. d.belanja tak terduga,
4. e.pembiayaan terdiri atas :
  1. 1.pembiayaan penerimaan, dan
  2. 2.pembiayaan pengeluaran. Pemindahan sejumlah nilai uang dari Rekening kas Nagari ke rekening penerima oleh Kaur keuangan menggunakan internet banking atau jaringan sistem perbankan yang terkoneksi dengan aplikasi secara elektronik kementerian dalam negeri. Pemindahan sejumlah nilai uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan apabila bukti sudah sesuai dengan transaksi dan dapat dipertanggungjawabkan. Transaksi pembayaran atas belanja APB Nagari dilakukan melalui sistem pembayaran Nontunai meliputi:
5. a.Pengeluaran Nagari kepada penerima yang menggunakan rekening Bank Persepsi tidak dikenakan biaya, dan
6. b.Pengeluaran Nagari kepada penerima pembayaran yang menggunakan rekening bank diluar Bank Persepsi, biaya dibebankan kepada penerima pembayaran. Transaksi pembayaran atas belanja APB Nagari dilakukan melalui sistem pembayaran Nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan terhadap jenis pengeluaran yang dapat dilakukan secara Tunai kepada pihak ketiga melalui rekening pelaksana kegiatan anggaran meliputi:
7. a.transaksi pembayaran belanja barang dan jasa sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), pengeluaran belanja bantuan transport/ uang saku peserta kegiatan/ masyarakat, upah tukang/tenaga kerja, pengeluaran bahan bakar minyak/ pelumas, pembayaran untuk pembelian benda pos, pembayaran pajak kendaraan bermotor, pengeluaran « untuk keperluan penanggulangan pada saat terjadi bencana 9
(3)
(4)
(6)b. b 10. alam dan/atau non alam, dan
1. h.bantuan langsung tunai. Ketentuan Pasal 34 dihapus.7. Diantara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 42A sehingga berbunyi sebagai berikut: 8.

Pasal 42A

(1)Wali Nagari menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Nagari kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
(2)Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir berkenaan yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
(3)Peraturan Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
1. a.laporan keuangan, terdiri atas:
  1. 1.laporan realisasi APB Nagari, dan
  2. 2.catatan atas laporan keuangan.
2. b.laporan realisasi kegiatan, dan
3. c.daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Nagari. Ketentuan Bagian Kelima diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 43

(1)Pembinaan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan Nagari.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fasilitas pemenuhan sarana dan prasarana pendukung penerapan Peraturan Bupati ini melalui asistensi dan sosialisasi bersama dengan bank persepsi memberikan arahan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam mendukung pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Persepsi menyiapkan sarana dan prasarana fasilitas k 10 perbankan di wilayah kecamatan dalam mernpercepat pelaksanaan Transaksi Nontunai.
(4)Pengawasan pelaksanaan Transaksi Nontunai dilakukan oleh aparat pengawas internal pemerintah.

11.Ketentuan Lampiran II dihapus. Pasal II Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 20 Agustis 2025 OLOK SELATAN, AS RUNAS Diundangkan di Padag Aro pada tanggal 14 us 2025 SEKR URIZALDI BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 20 11 LAMPIRAN 1! PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 PEDOMANTAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DAFTAR PARAMETER KECAMATAN DAN NAGARI, DAFTAR PARA METER BIDANG DAN KEGIATAN, SERTA DAFTAR PARAMETER APB NAGARI . DAFTAR PARAMETER KECAMATAN DAN NAGARIA. KODE URAIAN KETERAN GAN 1 2 3 O1 Kecamatan Sangir 01.2001. Pemerintah Nagari Lubuk Gadang 01.2002. Pemerintah Nagari Lubuk Gadang Timur 01.2003. Pemerintah Nagari Lubuk Gadang Selatan 01.2004. Pemerintah Nagari Lubuk Gadang Utara 02 Kecamatan Sungai Pagu 02.2001. Pemerintah Nagari Pasir Talang 02.2002. Pemerintah Nagari Koto Baru 02.2004. Pemerintah Nagari Sako Fasia Talang 02.2005. Pemerintah Nagari Pasar Muara Labuh 02.2006. Pemerintah Nagari Pulakek Koto Baru 02.2007. Pemerintah Nagari Bomas 02.2008. Pemerintah Nagari Sako Utara Pasia Talang 02.2009. Pemerintah Nagari Sako Selatan Pasia Talang 02.2010. Pemerintah Nagari Pasir Talang Barat 02.2011. Pemerintah Nagari Pasir Talang Timur 02.2012. Pemerintah Nagari Pasir Talang Selatan 03 Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh 03.2001. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa 03.2002. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Timur 03.2003. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Utara 03.2004. Pemerintah Nagari Pakan Rabaa Tengah 04 Kecamatan Sangir Jujuan 04.2001. Pemerintah Nagari Lubuk Malako 04.2002. Pemerintah Nagari Bidar Alam 04.2004. Pemerintah Nagari Padang Air Dingin 04.2005. Pemerintah Nagari Padang Limau Sundai 04.2006. Pemerintah Nagari Padang Gantiang 05 Kecamatan Sangir Batang Hari 05.2001. Pemerintah Nagari Abai 05.2002. Pemerintah Nagari Dusun Tangah 05.2003. Pemerintah Nagari Lubuk Ulang Aling 05.2004. Pemerintah Nagari Ranah Pantai Cermin 05.2005. Pemerintah Nagari Sitapus 05.2006. Pemerintah Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan 05.2007. Pemerintah Nagari Lubuk Ulang Aling Tengah 12 Kecamatan Pauh Duo Pemerintah Nagari Alam Pauh Duo Pemerintah Nagari Kapau Alam Pauh Duo Pemerintah Nagari Luak Kapau Alam Pauh Duo Pemerintah Nagari Pauh Duo Nan Batigo Kecamatan Sangir Balai Janggo Pemerintah Nagari Sungai Kunyit Pemerintah Nagari Talao Sungai Kunyit Pemerintah Nagari Sungai Kunyit Barat Pemerintah Nagari Talunan Maju B. DAFTAR PARAMETER BIDANG DAN KEGIATAN KODE NAMA BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN 1 2 01 BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA 01.01. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa 01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa 01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dil) 01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD 01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan| Minum, Pakaian Seragam, Listrik dil) 01.01.07. Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW 01.01.08. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa 01.01.90. Penataan Desa Persiapan 01.01.99. Lain-lain Sub Bidang Siltap dan Operasional Pemerintahan Desa 01.02. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 01.02.01. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan 01.02.02. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa 01.02.03. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa 1) 01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 01.03. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan 01.03.01. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan 01.03.02. Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa "") 01.03.03. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa 13 06 06.2001. 06.2002. 06.2003. 06.2004. 07 07.2001. 07.2002. 07.2003. 07.2004. 01.03.04. 01.03.05. 01.03.99. 01.04. 01.04.01. 01.04.02. 01.04.03. 01.04.04. 01.04.05. 01.04.06. 01.04.07. 01.04.08. 01.04.09. 01.04.10. 01.04.11. 01.04.12. 01.04.99. 01.05. 01.05.01. 01.05.02. 01.05.03. 01.05.04. 01.05.05. 01.05.06. 01.05.07. 01.05.99. 02 02.01. 02.01.01. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capil Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif Lain-lain Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Capil, Statistik dan Kearsipan Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/ Pembahasan APBDes (Reguler) Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, Rembug desa Non Reguler) Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan) Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat Pengembangan Sistem Informasi Desa Koordinasi / Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa Dukungan & Scsialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD Penyelenggaraan Lomba antar Kewilayahan & Pengiriman Kontingen dalam Mengikuti Lomba Desa Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan Lain-lain Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan & Pelaporan Sub Bidang Pertanahan Sertifikasi Tanah Kas Desa Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan) Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan Kegiatan Penyuluhan Pertanahan Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Penentuan/Penegasan Batas/patok Tanah Kas Desa Lain-lain Sub Bidang Pertanahan BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA Sub Bidang Pendidikan Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPO/ Madrasah Non-Formal Mijik Desa (Honor, Pakaian di!) 14 02.01.02. 02.01.03. 02.01.04. 02.01.05. 02.01.06. 02.01.07. 02.01.08. 02.01.09. 02.01.10. 02.01.99. 02.02. 02.02.01. 02.02.02. 02.02.03. 02.02.04. 02.02.05. 02.02.06. 02.02.07. 02.02.08. 02.02.09. 02.02.99. 02.03. 02.03.01. 02.03.02. 02.03.03. 02.03.04. 02.03.05. Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst) Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat Pemeliharaan Sarana Prasarana Perpustakaan/ Taman Bacaan/ Sanggar Belajar Milik Desa Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/ TKA/TPO/ Madrasah Non-formal Milik Desa Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengada an Sarana/ Prasarana/Alat Peraga PAUD/ TK/TPA/ TKA/TPO/ Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana/ Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/ Sanggar Belajar Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/ Berprestasi Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pendidikan Sub Bidang Kesehatan Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb) Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Bumil, Lansia, Insentif) Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masyarakat, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB) Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional Pemeliharaan Sarana Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengada an Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD ““ Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kesehatan Sub Bidang Pekerjaan U Ruang Pemeliharaar: .'.ian Desa Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang Pemeliharaan Jalan Usaha Tani Pemeliharaan Jembatan Desa Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong/ Selokan/Parit/ Drainase dll) n Penataan 15 02.03.06. 02.03.07. 02.03.08. 02.03.09. 02.03.10. 02.03.11. 02.03.12. 02.03.13. 02.03.14. 02.03.15. 02.03.16. 02.03.17. 02.03.18. 02.03.19. 02.03.20. 02.03.9909. 02.04. 02.04.01. 02.04.02. 02.04.03. 02.04.04. 02.04.05. 02.04.06. 02.04.07. 02.04.08. 02.04.09. 02.04.10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan Pemeliharaan Pemakaman /Situs Bersejarah/ Petilasan Milik Desa Pemeliharaan Embung Milik Desa Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa Pembangunan/ Rehabilitas/ Peningkatan / Pengeras an Jalan Desa "") Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengera san Jalan Lingkungan Permukiman "") Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengera san Jalan Usaha Tani "“) Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan / Pengera san Jembatan Milik Desa '") Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dil) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan "") Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa "") Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa "") Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen/ Gapura/Batas Desa "") Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Sub Bidang Kawasan Pemukiman Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan / Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dil) Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (Pipanisasi dll) Pemeliharaan Sanitasi Pemukiman (Gorong- gorong, Selokan, Parit diluar Prasarana Jalan) Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum dll Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa (Penampungan, Bank Sampah, dll) Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga) Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan "") 16 111 “3 1 Ji 02.04.11. 02.04.12. 02.04.13. 02.04.14. 02.04.15. 02.04.16. 02.04.17. 02.04.99. 02.05. 02.05.01. 02.05.02. 02.05.03. 02.05.99. 02.06. 02.06.01. 02.06.02. 02.06.03. 02.06.04. 02.06.05. 02.06.99. 02.07. 02.07.01. 02.07.02. 02.07.99. 02.08. 02.08.01. 02.08.02. 02.08.03. 02.08.99. Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa "4) Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga "") Pembangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sanitasi Permukiman "”) Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll "") Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah "") Pembangunan/Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah "") Pembangunar/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa "") Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Pengelolaan Hutan Milik Desa Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa Pelatihan /Sosialisasi/ Penyuluhan/ Penyadaran tentang LH dan Kehutanan "") Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho DI!) Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Loka! Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengada an Sarana & Prasarana Transportasi Desa Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif Tingkat Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa lain-lain kegiatan sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral Sub Bidang Pariwisata Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik "") Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa Lain-Lain Legiatan Sub Bidang Pariwisata 17 03 03.01. 03.01.01. 03.01.02. 03.01.03. 03.01.04. 03.01.05. 03.01.06. 03.01.07. 03.01.99. 03.02. 03.02.01. 03.02.02. 03.02.03. 03.02.04. 03.02.05. 03.02.90. 03.02.91. 03.02.99. 03.03. 03.03.01. 03.03.02. 03.03.03. 03.03.04. 03.03.05. 03.03.06. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamaran/Ketertiban oleh Pemdes Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hukum & Pelindungan Masy. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/ Kot) Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dil) Pemeliharaan Sarana Prasarana Kebudayaan, Rumah Adat dan Keagamaan Milik Desa Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa P3 ) Fasilitasi Penyambutan Bulan Suci Ramadhan dan Safari Ramadhan Fasilitas Taman Belajar Keagamaan Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Pengiriman Kontingen Kepemudaan & Olahraga Sebagai Wakil Desa tkt Kec/Kab/Kota Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa Pembinaan Karang Taruna/Klub |Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa 18 / 03.03.90. 03.03.99. 03.04. 03.04.01. 03.04.02. 03.04.03. 03.04.04. 03.04.99. 04 04.01. 04.01.01. 04.01.02. 04.01.03. 04.01.04. 04.01.05. 04.01.06. 04.01.99. 04.02. 04.02.01. 04.02.02. 04.02.03. 04.02.04. 04.02.05. 04.02.06. 04.02.99. 04.03. 04.03.01. 04.03.02. 04.03.03. 04.03.99. 04.04. 04.04.01. 04.04.02. Fasilitasi Pelaksanaan KKN di Desa Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat Pembinaan Lembaga Adat Pembinaan LKMD/LPM/LPMD Pembinaan PKK Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Lain-lain Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Sub Bidang Kelautan dan Perikanan Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa Pembangunan /Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/ Kecil Milik Desa Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dll) Bimtek/Pelatihan/Pengenalan TTG untuk Perikanan Darat/ Nelayan”) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan : Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/ penggilingan) Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/ kandang) Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dil) Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Saluran Irigasi Tersier/ Sederhana Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Peningkatan Kapasitas BPD Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak 1 19 "1 04.04.03. 04.04.9909. 04.05. 04.05.01. 04.05.02. 04.05.03. 04.05.99. 04.06. 04.06.01. 04.06.02. 04.06.99 04.07. 04.07.01. 04.07.02. 04.07.03. 04.07.04. 04.07.99. 05 05.01. 05.01.00. 05.02. 05.02.00. 05.03. 05.03.00. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Pelatihan Manajemen Koperasi/ KUD/ UMKM Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi Pengadaan Teknologi Tepat Guna Untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non Pertanian Lain-lain Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUMDesa) Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes) Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Milik Desa Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa Pembentukan / Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif Lain-lain Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA Sub Bidang Penanggulangan Bencana Kegiatan Penanggulangan Bencana Sub Bidang Keadaan Darurat Penanganan Keadaan Darurat Sub Bidang Keadaan Mendesak Penanganan Keadaan Mendesak C. DAFTAR PARAMETER REKENING APBDESA Kode URAIAN KET 1 2 3
1.ASET 1.1. Aset Lancar 1.1.1. Kas dan Bank 1.1.1.01. | Kas di Bendahara Desa 1.1.1.02. | Rekening Kas Desa 20 k O— .2.04. Piutang Piutang Sewa Tanah Pnitang Sewa Gedung Piutang Sewa Peralatan Piutang Bagi Hasil Pajak Piutang Bagi Hasil Retribusi Piutang Alokasi Dana Desa Piutang Panjar Kegiatan Piutang Lain-lain Persediaan Persediaan Benda Pos dan Materai Persediaan Alat Tulis Kantor Persediaan Blangko dan Barang Cetakan Persediaan Alat-Alat Listrik/ Lampu/Batterai Persediaan Bahan /Material Persediaan Alat-alat Kebersihan/Bahan Pembersih Persediaan Bibit Hewan/Tanaman Persediaan Barang Untuk Dihibahkan kepada Masyarakat Investasi Penyertaan Modai Pemerintah Desa Penyertaan Modal Pemerintah Desa Aset Tetap Tanah Tanah Kas Desa Tanah Perkampungan Tanah Pertanian Tanah Perkebunan Tanah Hutan Tanah Kebun Campuran Tanah Kolam Ikan Tanah Danau/Rawa Tanah Tandus/Rusak Tanah Alang-alang dan Padang Rumput Tanah Pertambangan Tanah Untuk Bangunan Gedung Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung Tanah Penggunaan Lainnya Peralatan dan Mesin Alat Besar Alat Angkutan Alat Bengkel dan Alat Ukur Alat Pertanian dan Perikanan Alat Kantor dan Rumah Tangga Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar Komputer Alat Pengeboran Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian Peralatan Olah Raga Peralatan dan Mesin Lainnya Gedung dan Bangunan 21 2. 2.01 2.02 1.2.03 1.2.04 1.2.05 1.2.06 1.2.07 1.2.08 3. 1.3.01 1.3.02 1.3.03 1.3.04 1.3.05 1.3.06 1.3.07 1.3.08 3. O13. 1.023. 1.03 1.043. 1.05 1.06 1.073. 1.083. 1.093. 103. 113. 12 13 143. 1.3.2 3.2.01 1.3.2.02 1.3.2.03 3. 1.3.2.05 1.3.2.06 1.3.2.07 1.3.2.08 1.3.2.09 1.3.2.10 k 1.3.2.11 1.3.3 3.16. Bangunan Gedung Kantor Bangunan Gudang Bangunan Gedung Bengkel Bangunan Gedung Instalasi Bangunan Gedung Laboratorium Bangunan Kesehatan Bangunan Gedung Tempat Ibadah Bangunan Gedung Pertemuan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Bangunan Gedung Tempat Olahraga Bangunan Gedung Pertokoan /Koperasi/Pasar Bangunan Gedung Garasi/ Pool Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Bangunan Gedung Perpustakaan Bangunan Gedung Museum Bangunan Gedung Terminal/ Pelabuhan Bangunan Gedung Terbuka Bangunan Gedung Penampung Sekam Bangunan Gedung Tempat Pelelangan Ikan Bangunan Industri Bangunan Peternakan/ Perikanan Bangunan Fasilitas Umum Bangunan Parkir Bangunan Taman Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Bangunan Tempat Tinggal Candi/Tugu Peringatan /Prasasti Lainnya Jalan, Irigasi dan Jaringan Jalan Jembatan Bangunan Air Irigasi Bangunan Pengairan Pasang Surut Bangunan Pengembangan Rawa Bangunan Pengaman Sungai dan Pantai Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah Bangunan Air Bersih dan Air Baku Bangunan Air Kotor . Instalasi Air Bersih/Air Baku Instalasi Air Kotor Instalasi Pengolahan Sampah Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan Instalasi Pembangkit Listrik Instalasi Gardu Listrik Instalasi Lainnya Jaringan Air Minum Jaringan Listrik Jaringan Telepon Jaringan Gas Aset Tetap Lainnya Bahan Perpustakaan Barang Bercorak Seni, Kebudayaan dan Olahraga | Hewan dan Ternak Ikan dan Biota Perairan 22 3.3.01 1.3.3.02 1.3.3.03 1.3.3.04 1.3.3.05 1.3.3.06 1.3.3.07 1.3.3.08 1.3.3.09 3.3.10 3.3.11 1.3.3.12 1.3.3.13 3.3.14 1.3.3.15 3, 3.3.17 1.3.3.18 1.3.3.19 1.3.3.20 3.3.21 1.3.3.22 1.3.3.23 1.3.3.24 1.3.3.25 1.3.3.26 1.3.3.27 1.3.4 3.4.01 1.3.4.02 1.3.4.03 1.3.4.04 1.3.4.05 1.3.4.06 1.3.4.07 1.3.4.08 1.3.4.09 1.3.4.10 3.4.11 3.4.12 3.4.13 1.3.4.14 3.4.15 1.3.4.16 1.3.4.17 3.4.18 1.3.4.19 1.3.4.20 1.3.5 1.3.5.01 1.3.5.02 k 1.3.5.03 1.3.5.04 1.3.5.05. 1.3.5.06. 1.3.6. 1.3.6.01. 1.3.7. 1.3.7.01. 1.3.7.02. 1.3.8. 1.3.8.01. 1.3.8.02. 1.3.8.03. 1.3.8.04. Pa pd pm ti ta Pa aa 1.5.3.02. 1.5.3.03. 1.5.4. 1.5.4.01. 1.5.5. 1.5.5.01. 1.5.5.02. 1.5.5.03. NN NN NN NN NNNNDN PWWWWWNNN unt Tanaman Aset Tetap Dalam Renovasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Konstruksi Dalam Pengerjaan Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan BangunanAkumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Dana Cadangan Dana Cadangan Dana Cadangan Aset Tidak Lancar Lainnya Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Kendaran Bermotor Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Rumah Tagihan Piutang Angsuran Dana Bergulir Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Kemitraan dengan Pihak Ketiga Bangun Guna Serah (Build, Operate & Transfer- BOT) Bangun Serah Guna (Build, Transfer & Operate- BTO) Kerjasama Operasi (KSO) Aktiva Tidak Berwujud Aktiva Tidak Berwujud Aset Lain-lain Aset Rusak Berat Aset Tetap Renovasi Aset Lain-lain Lainnya KEWAJIBAN Kewajiban Jangka Pendek Hutang Perhitungan Pihak Ketiga Hutang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan Hutang PFK Lainnya Hutang Bunga Hutang Bunga kepada Bank Hutang Bunga kepada Lembaga Bukan Bank Hutang Pajak Hutang Pajak Pertambahan Nilai Hutang Pajak Penghasilan PPh 21 Hutang Pajak Penghasilan PPh 22 Hutang Pajak Penghasilan PPh 23 Hutang Pajak Lainnya 23 1.4 4. 1.4.1.01 O1 2. 02. 03. 5. 5. 1.5.2 01.1.5.2 1.5.3 O11.5.3 a 01. 02. O1 02 01 02 k- 03 04 05 2.1.3.06. .1.6.02. .1.6.03. .1.6.04. .1.6.05. .1.6.06.DN NN N NN ND NN NN . 0. . le)ka)pend » Y Www aa aa ja NN bt P KA Ta aa ma aa Sa PA DD bm DPENDARANA PANDAN H-4w 4.1.4.01. 4.1.4.90. 42. 421. 421.01. 4.2.2. 0td les)aa .1.2.04. 12.05. .1.2.06. .1.2.07. .1.2.08. .1.2.99. 1.3.01, .1.3.99. Hutang Pajak Daerah dan/atau Retribusi Daerah Hutang Pajak Daerah Galian C Pendapatan Diterima Dimuka Pajak dan Retribusi Diterima Dimuka Uang Muka Penjualan Aset Desa Uang Muka Lelang Penjualan Aset Desa Uang Muka Bagian Laba BUMDes 072. O12. 1.4.02 1.4.03 1.4.04 2. 1.5. 1.5.01 1.6. 3. 01. O1 99 1.2.01. 1.2.02. 1.2.03. 44. k 42.2.01. 4.2.3. 4.2.3.01. 424. 4.2.4.01. 4.2.4.99. 42.5. 4.2.5.01. 4.2.5.99. 4.3. 43.1. 4.3.1.01. 4.3.2. 4.3.2.01. 43.3. 4.3.3.01. 4.3.4. 4.3.4.01. 4.3.5. 4.3.5.01. 4.3.6. 4.3.6.01. 4.3.9. 4.3.9.99. 5. 5.1. 5.1.1. 5.1.1.01. 5.1.1.02. 5.1.1.99. 5.1.2. HUM MA UU PPA pa aa pa jt bed . .3.03. .3.04. 4.01. 4.02. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Lain-lain Bantuan Keuangan APBD Provinsi Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten/Kota Pendapatan Lain-lain Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Penerimaan dari Hasil Kerjasama dengan Pihak Ketiga Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi diDesa Penerimaan Bantuan dari Perusahaan yang Berlokasi di Desa Hibah dan Sumbangan dari Pihak Ketiga Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga Koreksi Kesalahan Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Pengembalian Belanja Tahun-tahun Sebelumnya Bunga Bank Bunga Bank Lain-lain pendapatan Desa yang sah Lain-lain pendapatan Desa yang sah BELANJA Belanja Pegawai Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa Penghasilan Tetap Kepala Desa Tunjangan Kepala Desa Penerimaan Lain-lain Kepala Desa yang Sah Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa Penghasilan Tetap Perangkat Desa Tunjangan Perangkat Desa Penerimaan Lain-lain Perangkat Desa yang Sah Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa Jaminan Kesehatan Kepala Desa Jaminan Kesehatan Perangkat Desa Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa Tunjangan BPD Tunjangan Kedudukan BPD Tunjangan Kinerja BPD 25 a 2.01. 2.02. 2.99. 5. 5. 5. 3.5. 3.01 3.02 4. Belanja Barang dan Jasa Belanja Barang Perlengkapan Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran Belanja Barang Cetak dan Penggandaan Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum) Belanja Bahan Material Belanja Bendera/ Umbul-umbul/ Spanduk Belanja Pakaian Dinas/ Seragam/Atribut Belanja Bahan Obat-obatan Belanja Pakan Hewan, Obat-obatan Hewan Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian Belanja Barang Perlengkapan Lainnya Belanja Jasa Honorarium Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/ Profesi/ Konsultan/ Narasumber Belanja Jasa Honorarium Petugas Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD Belanja Jasa Honorarium Staf Administrasi BPD Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/ Bimbingan Teknis Belanja Jasa Honorarium Lainnya Belanja Perjalanan Dinas Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota Belanja Kursus Pelatihan Belanja Jasa Sewa Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/ Ruang Belanja Jasa Sewa Peralatan/ Perlengkapan Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas Belanja Jasa Sewa Lainnya Belanja Operasional Perkantoran Belanja Jasa Langganan Listrik Belanja Jasa Langganan Air Bersih Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar Belanja Jasa Langganan Telepon Belanja Jasa Langganan Internet Belanja Jasa Kurir/ Pos/ Giro Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak Belanja Insentif/ Operasional RT/RW Belanja Operasional Perkantoran lainnya Belanja Pemeliharaan 26 5.2 5.2 5.2.1.01 5.2.1.02 5.2.1.03 5.2.1.04 5.2.1.05 5.2.1.06 5.2.1.07 5.2.1.08 5.2.1.09 5.2.1.10 5.2.1.11 5.2.1.12 5.2.1.99 5.2.2 5.2.2.01 5.2.2.02 5.2.2.03 5.2.2.04 5.2.2.05 5.2.2.06 5.2.2.07 5.2.2.08 5.2.2.99 5.2.3 5.2.3.01 5.2.3.02 95.2.3.03 5.2.4 5.2.4.01 5.2.4.02 5.2.4.03 5.2.4.99 5.2.5 5.2.5.01 5.2.5.02 5.2.5.03 5.2.5.04 5.2.5.05 5.2.5.06 5.2.5.07 5.2.5.08 5.2.5.99 — 5.2.6 5.2.6.01. 5.2.6.02. 5.2.6.03. 5.2.6.04. 5.2.6.05. 5.2.6.06. 5.2.6.07. 5.2.6.08. 5.2.6.99. 5.2.7. 5.2.7.01. 5.2.7.02. 5.2.7.03. 5.2.7.04. 5.2.7.05. 5.2.7.99. 5.3. 5.3.1. 5.3.1.01. 5.3.1.02. 5.3.1.03. 5.3.1.04. 5.3.1.05. 5.3.1.99. 5.3.2. 5.3.2.01. 5.3.2.02. 5.3.2.03. 5.3.2.04. 5.3.2.05. 5.3.2.06. 5.3.2.07. 5.3.2.08. 5.3.2.09. 5.3.2.10. 5.3.2.11. Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor Belanja Pemeliharaan Peralatan Belanja Pemeliharaan Bangunan Belanja Pemeliharaan Jalan Belanja Pemeliharaan Jembatan Belanja Pemeliharaan Irigasi/ Saluran Sungai/Embung/Air Bersih Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, telepon, internet, komunikasi dll) Belanja Pemeliharaan Lainnya Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bantuan Mesin /Peralatan/ Kendaraan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat Belanja Beasiswa Berprestasi/ Masyarakat Miskin Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya Belanja Modal Belanja Modal Pengadaan Tanah Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (PM) Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio Belanja Modal Peralatan Komputer Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan Belanja Modal Peralatan Dapur Belanja Modal Peralatan Alat Ukur Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/Patok Tanah Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan Belanja Modal Peralatan Khusus Pertanian/ Peternakan/ Perikanan Belanja Modal Mesin Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Berat 27 5.3.2.99. 5.3.3. 5.3.3.01. 5.3.3.02. 5.3.3.03. 5.3.3.04. 5.3.3.05. 5.3.3.99, 5.3.4. 5.3.4.01. 5.3.4.02. 5.3.4.03. 5.3.4.04. 5.3.4.05. 5.3.5. 5.3.5.01. 5.3.5.02. 5.3.5.03. 5.3.5.04. 5.3.5.05. 5.3.6. 5.3.6.01. 5.3.6.02. 5.3.6.03. 5.3.6.04. 5.3.6.05. 5.3.7. 5.3.7.01. 5.3.7.02. 5.3.7.03. 5.3.7.04. 5.3.7.05. 5.3.8. 5.3.8.01. 5.3.8.02. 5.3.8.03. Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya Belanja Modal Kendaraan Belanja Modal Honor Tim Pengadaan (Kendaraan) Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor Belanja Modal Kendaaran Darat Tidak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor Belanja Modal Kendaraan Air Tidak Bermotor Belanja Modal Kendaraan Lainnya Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Sewa Peralatan Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Administrasi Kegiatan Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material Belanja Modal Jalan - Sewa Peralatan Belanja Modal Jalan - Administrasi Kegiatan Belanja Modal Jembatan Belanja Modal Jembatan - Honor Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Jembatan - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jembatan - Bahan Baku/Material Belanja Modal Jembatan - Sewa Peralatan Belanja Modal Jembatan - Administrasi Kegiatan Belanja Modal Irigasi/Embung/ Drainase /Air Limbah/Persampahan Belanja Modal Irigasi/Embung/ Drainase / dll - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Irigasi/ Embung/Drainase/dll - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase/dll - Bahan Baku/Material Belanja Modal Irigasi/ Embung/ Drainase / dl - Sewa Peralatan Belanja Modal Irigasi/Embung/Drainase/dll - Administrasi Kegiatan Belanja Modal Jaringan/Instalasi Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Honor Tim Pelaksana Kegiatan Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Upah Tenaga Kerja Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Bahan Baku/Material 28 Belanja Modal Jaringan/Instalasi - Sewa Peralatan Belanja Modal Jaringan /Instalasi - Administrasi Kegiatan Belanja Modal Lainnya Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan Belanja Khusus Olahraga Belanja Modal Khusus Kesenian/ Kebudayaan / Keagamaan Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman Belanja Modal Hewan Belanja Modal Lainnya Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga Belanja Tidak Terduga PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan SILPA Tahun Sebelumnya SILPA Tahun Sebelumnya Pencairan Dana Cadangan Pencairan Dana Cadangan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Hasil Penjualan Kekayaan Desa Yang Dipisahkan Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Penerimaan Kembali Penyertaan Modal Penerimaan Pembiayaan Lainnya Penerimaan Pembiayaan Lainnya Pengeluaran Pembiayaan Pembentukan Dana Cadangan Pembentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Desa Penyertaan Modal Desa Setor Kembali Pendapatan Transfer Dana Desa Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Alokasi Dana Desa Bantuan Keuangan APBD Provinsi Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Pengeluaran Pembiayaan Lainnya NON ANGGARAN Perhitungan Fihak Ketiga Perhitungan PFK - Potongan Pajak Potongan Pajak PPN Pusat Potongan Pajak PPh Pasal 21 5.3.8.04 5.3.8.05 1, 5.3.9 5.3.9.01 5.3.9.02 5.3.9.03 5.3.9.04 5.3.9.05 5.3.9.99 5.4 5.4 5.4.1.01 6. 6. 6. 016. 2.6. 2.016. 3.6. 3.016. 4.6. 1.4.016. 9.6. 1.9.996. 6.2 6.2.1 6.2.1.01 6.2.2 6.2.2.01 6.2.3 6.2.3.01 6.2.3.02 6.2.3.03 6.2.3.04 6.2.3.05 6.2.9 6.2.9.99 7. k 7. 7. O17. 1.02 29 000AP AAAAPa ant mani ai DH — (oke)ND -— Potongan Pajak PPh Pasal 22 Potongan Pajak PPh Pasal 23 Potongan Pajak PPh Lainnya Perhitungan PFK - Potongan Pajak Daerah Pajak Restoran, Rumah Makan Pajak Restoran, Rumah Makan Pajak Galian C Perhitungan PFK - Uang Muka dan Jaminan 7. 3.7. Uang Muka dan Jaminan TA SOLOK saman 3.01 P (LKHaIRUNAS 30 LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANGPERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN NOMOR 14 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN KEUANGAN NAGARI FORMAT KAJIAN CEPAT KEJADIAN BENCANA DAERAH, FORMAT SURAT PERNYATAAN BENCANA ALAM, DAN FORMAT PENETAPAN KEJADIAN BENCANA ALAM SKALA LOKAL NAGARI A. FORMAT KAJIAN CEPAT KEJADIAN BENCANA DAERAH FORMAT KAJIAN CEPAT KEJADIAN BENCANA KABUPATEN SOLOK SELATAN JUDUL BENCANA : TANGGAL : KEJADIANJAM WALI NAGARI .... 31 Kecamat | Nagari/J Korban Kerusakan : orong a 2 Meningga | Hilang |Luka/S |Menderita/ |Mengungsi Ruman Sekola | Sr. Sr. Kantor (Kios Bang. iJembat/Jalanj Sawah | Kebun (Kolam! Irigasi/ 'Kerugi 1 akit Dirawat h Ibdh | Kes Lain an Bendungan! an (Jiwa) Jiwa) (Jiwa (Jiwa) (Jiwa) R R (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit) | (Unit)i (Unit) | (Unit) Natik)| (ha) (ha) (ha) (Unit) (Rp) hk B. FORMAT SURAT PERNYATAAN BENCANA ALAM SURAT PERNYATAAN BENCANA ALAM Nomor : 20.. Berdasarkan kajian cepat kejadian bencana dari kelompok siaga bencana (KSB) Nagari kabupaten solok selatan Nomor...-2025 tanggal... Tahun 2025 tentang Laporan Kejadian Becana di Jorong Nagari..., maka kami yang bertandatangan di bawah ini: Nama Jabatan : Wali Nagari... Alamat Dengan ini menyatakan bahwa telah terjadi bencana alam banjir/kebakaran/dll tanggal ... Tahun 2025, pada Jorong... Nagari... Sebagai akibat dari bencana alam tersebut telah mengakibatkan beberapa rumah warga terendam/terbakar habis, untuk mengurangi dan menanggulangi kebutuhan pangan warga yang terdampak maka perlu di berikan bantuan. Lk Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti. , 20.. Wali Nagari ..., 32 C. FORMAT PENETAPAN KEJADIAN BENCANA ALAM SKALA LOKAL NAGARI FE PENETAPAN KEJADIAN BENCANA ALAM SKALA LOKAL NAGARI NAGARIHARI/TANGGAL KEJADIAN JAMNO Jorong Jenis Bencana Kejadian KET 1 2 3 4 te) 1 | Jorong.... contoh : - Banjir Contoh : - Kebakaran l.Akibat meluapnya Sungai... mengakibatkan terendamnya 8 unit rumah terdiri 8 KK 24 Jiwa 2. Terbakarnya 1 buah rumah Ditetaokan tanggal : / diWALI NAGARI.... BUPATI SOLOK SELATAN, KHAIRUNAS 33

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…