DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Solok Selatan

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Menetapkan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan BPHTB dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 1 a. b. / 3. Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),

4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6322),
6.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881):
7.Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan Pembangunan dan Perolehan Rumah:
8.Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 1), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. Pd BABI KETENTUAN UMUM 4

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Pengelolaan Keuangan Daerah. 2 3. 4. 5. 6. 7.

8.Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat Kepala BPKD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Solok Selatan.
9.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
10.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
12.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan.
14.Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

BAB II

RUANG LINGKUP A

Pasal 2

Ruang lingkup dalam peraturan Bupati ini adalah:

a.pembebasan BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah, dan
b.kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. 4

BAB III

PEMBEBASAN BPHTB BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 3

(l Objek BPHTB adalah perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

(2)Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi: hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan: hak pakai, hak milik atas satuan rumah susun: dan hak pengelolaan.
(3)Yang dikecualikan dari objek BPHTB antara lain untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. mp NP

Pasal 4

(1)Pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah 3
(2)
(1)
(2)
(3)(S) sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) yaitu untuk kepemilikan rumah pertama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu kepada peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perumahan dan kawasan permukiman.

BAB IV

KRITERIA BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pasal 5

Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:

a.penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin, atau
b.penghasilan orang perseorangan yang kawin. Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

(4)
(5)
(6)1
(7)4

Pasal 6

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah. Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan:

a.suku bunga dan tenor tertentu, atau
b.marjin komersial dan tenor tertentu. Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
a.angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya, dan/atau
b.nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan rumah swadaya. Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
a.suku bunga dan tenor tertentu, atau
b.marjin komersial dan tenor tertentu. 4 (1

(2)
(3)
(4)4
(3)
(2)

Pasal 7

Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang diperoleh berdasarkan:

a.harga jual pemilikan rumah umum,
b.biaya perbaikan rumah swadaya, atau
c.biaya pembangunan rumah swadaya. Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
a.harga jual rumah tunggal,
b.harga jual satuan rumah deret, dan
c.harga jual satuan rumah susun. Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya. Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya.

Pasal 8

Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a.berkewarganegaraan Indonesia, dan
b.memenuhi kriteria masyarakat berpenghasilan rendah. Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah untuk penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

Pelaksanaan pemberian pembebasan BPHTB mengacu kepada peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Pajak Daerah. (1

(2)
(3)
(4)
(5)(1
(2)Pi 4 (1 5

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan. | Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 14 Februasi 2025 Ah BUPATI SOLOK SELATAN Y Aumrunas Diundangkan di Padang Aro pada tanggal (4 ri 2025 SEKRETARIS DA H KABUPATEN SOLOK SELATAN, » RIZALDI BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 3 6

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…