Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Solok Selatan Nomor 4 Tahun 2025
- Nomor
- 4
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 11
Ringkasan
Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah
Menetapkan Pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung Bagi Masyarkat Berpenghasilan Rendah
menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan retribusi persetujuan bangunan gedung dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi Bangunan Gedung Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. a. b. c. Indonesia Tahun 1945, . Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348), . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 1 . Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik " 1 £ 2 3 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856):
MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH. BABI KETENTUAN UMUM
Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 1. 2. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah Bupati Solok Selatan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kepala Perangkat Daerah “adalah Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pajak daerah dan retribusi daerah. Kk 3. 4. 5. 6. 2
BAB II RUANG LINGKUP
BAB II
Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini adalah:
4 d £ 3
BAB III
Pemberian pembebasan Retribusi hanya diberikan terhadap Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. Pemberian pembebasan Retribusi dilakukan berdasarkan penetapan. Bupati atau permohonan wajib Retribusi. Pemberian pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)berlaku untuk 1 (satu) kali Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung. (1 (2)
BAB IV
Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang termasuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran penghasilan. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan:
Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri. Dalam hal kriteria masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan penghasilan 1 (satu) orang. Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri. (1 (2) (3) (6)
Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dihitung berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan rumah layak huni. Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan atau bantuan pembangunan rumah. Kemampuan membayar biaya perolehan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan rumah umum menggunakan:
Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan rumah layak huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:
(2) (3) (4)
(5) (1) (2) (3) (1) (2)
Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:
(S)
Biaya perolehan atau pembangunan rumah layak huni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dihitung sesuai jenis rumah yang diperoleh berdasarkan:
Harga jual rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
Harga jual pemilikan rumah umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai. Harga jual rumah umum dan biaya pembangunan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf c dihitung berdasarkan batasan luas lantai rumah umum dan rumah swadaya. Biaya perbaikan rumah swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan rumah swadaya. (2) (3)
Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah, masyarakat yang memenuhi persyaratan harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. d £
Besaran penghasilan masyarakat berpenghasilan rendah untuk penghasilan per bulan paling banyak untuk kategori tidak kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori kawin sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah). Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi) untuk pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan rumah swadaya. 5 BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN
BAB V
Pelaksanaan pemberian pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung mengacu kepada peraturan Bupati tentang tata cara pemungutan Retribusi Daerah.
Peraturan Bupati Solok Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 4 Bupati Solok Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan. Ditetapkan di Padang Aro pada tanggal 14 Pebruari 2025 BUPATI SOLOK SELATAN k | AKHATRUNAS Diundangkan di Padang Aro pada tanggal 14 Februari 2025 SEKRETARIS D H KABUPATEN SOLOK SELATAN, SURIZALDI BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 4 6
Membuka PDF…