DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup, Pelaksanaan Operasional Angkutan Sekolah Gratis, Tata Tertib, Pengawasan dan Evaluasi, Pendanaan, Kerja Sama dan Dukungan Pihak Ketiga, Sanksi, dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyediaan angkutan sekolah gratis memerlukan pengaturan mengenai mekanisme pelaksanaan, pengelolaan, dan standar operasional agar berjalan secara tertib, aman, dan tepat sasaran;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Urusan Pemerintah Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar yaitu bidang perhubungan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis; Mengingat : 1. 2. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); SALINAN 4. 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3.Bupati adalah Bupati Kabupaten Sragen.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pelajar adalah orang yang statusnya masih mengikuti Pendidikan Tingkat Dasar sampai Pendidikan Tingkat Menengah yang kegiatannya nyata sedang dalam kegiatan belajar.
6.Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sragen.
7.Angkutan Sekolah Gratis adalah angkutan orang yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melayani Pelajar dalam perjalanan dari tempat penjemputan ke sekolah dan/atau sebaliknya yang diselenggarakan tanpa dipungut biaya.
8.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan angkutan sekolah gratis yang ditugaskan oleh Dinas Perhubungan serta memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pendamping adalah orang yang mendampingi Pelajar selama berada di dalam kendaraan angkutan sekolah gratis yang bertugas untuk memastikan ketertiban, keamanan, dan keselamatan Pelajar selama perjalanan.
10.Koridor adalah lintasan tetap angkutan sekolah gratis yang terdiri atas titik awal, titik pemberhentian, dan titik akhir yang telah ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam mengatur sistem dan prosedur operasional penyelenggaraan angkutan sekolah gratis di Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Bupati meliputi:

a.agar seluruh kegiatan penyelenggaraan Angkutan Sekolah Gratis dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran;
b.mendukung program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Daerah;
c.mendukung program Kabupaten Sragen Layak Anak;
d.membantu mengurangi biaya pendidikan utamanya biaya transportasi untuk sekolah yang tidak dilalui Angkutan umum;
e.meningkatkan jumlah layanan Angkutan umum di Daerah; dan
f.mengurangi penggunaan kendaraan bermotor oleh Pelajar yang masih di bawah batas umur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pelaksanaan operasional angkutan sekolah gratis;
b.tata tertib;
c.pengawasan dan evaluasi;
d.pendanaan;
e.kerja sama dan dukungan pihak ketiga; dan
f.sanksi.

BAB III

PELAKSANAAN OPERASIONAL ANGKUTAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 5

(1)Operasional angkutan sekolah gratis dilaksanakan oleh pegawai Dinas Perhubungan.
(2)Pelaksanaan operasional oleh pegawai Dinas Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan armada milik Pemerintah Daerah.
(3)Dinas Perhubungan bertanggung jawab melakukan pengawasan, evaluasi, dan pelaporan terhadap pelaksanaan operasional bus sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 6

(1)Koridor layanan angkutan sekolah gratis ditetapkan oleh Dinas Perhubungan.
(2)Koridor layanan angkutan sekolah gratis dapat ditinjau kembali dan disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi pelayanan, usulan masyarakat, dan kebutuhan peningkatan efisiensi dan efektivitas layanan.

Pasal 7

Penetapan koridor layanan angkutan sekolah gratis oleh Dinas Perhubungan dilakukan dengan mempertimbangkan:

a.jumlah bangkitan Pelajar pada suatu koridor layanan;
b.jumlah sekolah yang terlayani dalam satu koridor; dan
c.akomodasi terhadap Pelajar dari keluarga tidak mampu untuk mengakses layanan pendidikan.

Pasal 8

(1)Operasional angkutan sekolah gratis dilaksanakan setiap hari kerja, yaitu hari Senin sampai dengan Jumat.
(2)Waktu pelaksanaan layanan angkutan sekolah gratis dilaksanakan pada waktu keberangkatan dan kepulangan Pelajar, yang pengaturannya secara rinci ditetapkan lebih lanjut dalam peraturan teknis sebagai turunan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Dalam hal terdapat perubahan jadwal kegiatan belajar mengajar di satuan pendidikan, waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 9

(1)Layanan angkutan sekolah gratis diperuntukkan bagi Pelajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah.
(2)Jenjang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.Sekolah Dasar (SD) atau sederajat;
2. b.Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat; dan
3. c.Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau sederajat.

Pasal 10

(1)Layanan angkutan sekolah gratis sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini diselenggarakan tanpa memungut biaya apapun dari Pelajar.
(2)Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepenuhnya dibiayai oleh Pemerintah Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (3)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022