DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang perubahan Pasal 4, penyisipan Pasal 64a, Pasal 64b, Pasal 64c, Pasal 64d dan Pasal 64e, penyisipan Bab IVa.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. 2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. 3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana SALINAN 2- Menetapkan telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan [rmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. 4.Peraturan Presiden Nomor 55 Tah,]un 2024 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 73);
4. 5.Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2O22 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 99 tahtn 2022 tentang Pembentukan Unit PeLaksana Teknis daerah kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2O24 Nomor 6); MEMUTUSKAN: PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sragen Nomor 99 Tahun 2022 tentaag Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Kabupaten Sragen (Berita Daerah Kabupa.ten Sragen Tahun 2022 Nomor 99) diubah sebagai berikut:
5. 1.Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPTD pada:

a.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
b.Dinas Kesehatan;
c.Dinas Pekerjaan Umum;
d.Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian, dan Perdagangan ;
e.Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; f, Dinas Perhubungan;
g.Dinas Tenaga Kerja; dan
h.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak n h 3-
1. 2.Diantara Pasal 64 dan Pasal 65 disisipkan 5 Pasal, sehingga Pasal 64a, Pasal 64b, Pasal 64c, Pasal 64d dan Pasal 64e sehingga berbunyi sebagai berikut: Bagran Kesatu UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Pasal 64b Klasifikasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada Pasal 64a merupakan UPTD Kelas B. Pasal 64c UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh kepala, yang daLam melaksanakan tugasnya bekedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Pasal 64d [1) Susunan organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, terdiri atas:
a.kepala; dan
b.kelompok jabatan fungsional. [2) Bagan struktur organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Pasal 64e

(1)UPID Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dalam memberikan layanan Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Korban, Keluarga Korban, dan/ atau Saksi bagi perempuan dan anak yang mengalami masalah kekerasan, diskriminasi, dan maselah lainnya' 2 l, 4- (2J Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menerima laporan atau penjangkauan korban;
2. b.memberikaa informasi tentang hak korban;
3. c.memfasilitasi pemberian layanan kesehatan;
4. d.memfasilitasi pemberian layanan penguatan spikologis;
5. e.memfasilitasi pemberian layanan psikososial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, dan reintegrasi sosial;
6. f.menyediakan layalan hukum;
7. g.mengidentif,kasi kebutuhan pemberdayaan ekonomi;
8. h.mengidentilikasi kebutuhan penampungan sementara untuk untuk korban dan keluarga korban yang perlu dipenuhi segera;
9. i.memfasilitasi kebutuhan korban penyandang disabilitas;
10. j.mengkmrdinasikan dan bekeqasama atas pemenuhan hak korban dengan lembaga lainnya; k, memantau pemenuhan hak korban oleh aparatur penegak hukum selama proses secara peradilan; dan L petaksanaan tugas lain yang berkaitan dengan tugasnYa.
(3)Pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliPuti:
1. a.penyediaan sarana, tempat, dan/atau ruang pelayanan;
2. b.penataan pola PeLaYanan;
3. c.penjaminan kualitas PelaYanan;
4. d.penyediaan mekanisme, pengelolaan, dan penye lesaian aduan masyarakat; dan
5. e.pemantauan dan evaluasi.
  1. 3.Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan I (satu) bab, yakni BAB IVa sehingga berbunyi sebagai berikut: BAB IVA KETENTUAN PERALIHAN Selama pejabat pada UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak belum dilantik, maka penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tetap dijalankan oleh unit ke{a yang sudah ada. t, 5- Peraturan Bupati diundangkan. Pasal II ini mulai berlaku pada tanggal Agar setiap orang mengetahuinya, memerinta_hkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sragen. Ditetapkan di Sragen pada tanggal 28 Juli2025 BUPATI SRAGEN, SIGIT PAMUNGKAS Diundalgkan di Sragen pada tanggal 28 Juli 2025 SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN SRAGEN, ttd HARGIYANTO BERITA DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2025 NOMOR 19 salinan aslinya GEN Dr. PRIJ ., S.H., M.Si. tooT ttd KepaJa Hukum LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 19 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SRAGEN NOMOR 99 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UPTD PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK Kepala Kelompok Jabatan Fungsional BUPATI SRAGEN, ttd SIGIT PAMUNGKAS

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 19 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 4

Dasar hukum (1)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2024