DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 43 Tahun 2025

Nomor: 43
Tahun: 2025
Ditetapkan: 16 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sedulur Alam Yang Meliputi a. bantuan bibit tanaman kegiatan sedulur alam; dan b. monitoring dan evaluasi.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan kegiatan sedulur alam sebagai upaya penghijauan lingkungan dalam rangka peningkatan ruang terbuka hijau, ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca dilakukan dengan pemberian bibit tanaman keras berupa jenis kayu-kayuan dan/atau buah-buahan yang didasarkan atas kelahiran anak;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim dan upaya penurunan emisi gas rumah kaca;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Sedulur Alam; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- SALINAN Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6634);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 7113);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN SEDULUR ALAM KABUPATEN SRAGEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sragen.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sragen.
4.Camat adalah camat di Kabupaten Sragen.
5.Kepala Desa/Kepala Kelurahan adalah Kepala Desa/Kepala Kelurahan di Kabupaten Sragen.
6.Dinas adalah perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.
7.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
9.Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas yang selanjutnya disebut DPA Dinas adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
10.Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11.Berita Acara Serah Terima yang selanjutnya disingkat BAST adalah dokumen/tanda bukti resmi tertulis yang berfungsi sebagai bukti sah atas penyerahan bibit tanaman dari dinas ke penerima bantuan bibit tanaman serta merinci objek yang diserahkan dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.bantuan bibit tanaman kegiatan sedulur alam; dan
b.monitoring dan evaluasi.

BAB II

BANTUAN BIBIT TANAMAN KEGIATAN SEDULUR ALAM

Pasal 3

(1)Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan bibit tanaman kepada bayi yang baru lahir di Daerah pada tahun anggaran berkenaan.
(2)Pemberian bantuan bibit tanaman dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Persyaratan penerima bantuan bibit tanaman kegiatan sedulur alam di Daerah, meliputi:

1.setiap bayi yang lahir berhak mendapatkan 1 (satu) batang bibit tanaman;
2.orang tua bayi berdomisili di Daerah, dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari ketua Rukun Tetangga;
3.bayi telah terdaftar dalam catatan sipil, dibuktikan dengan akte kelahiran dan Kartu Keluarga;
4.orang tua bayi bersedia dan sanggup untuk menanam dan memelihara bibit tanaman di lokasi sekitar tempat tinggal atau lokasi yang telah ditentukan oleh Dinas dibuktikan dengan surat pernyataan kesanggupan; dan
5.bagi bayi yang lahir pada bulan Desember pada tahun berkenaan dapat diusulkan pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 5

(1)Kepala Desa/Lurah melakukan pendataan kelahiran bayi yang ada di wilayahnya.
(2)Kepala Desa/Lurah menyampaikan usulan bantuan bibit tanaman secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas diketahui oleh Camat.
(3)Penyampaian usulan kepada Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat setiap akhir triwulan.
(4)Kepala Dinas melakukan verifikasi usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)Kepala Dinas menetapkan penerima bantuan bibit tanaman berdasarkan hasil verifikasi.

Pasal 6

(1)Setiap pemberian bantuan bibit tanaman dituangkan dalam BAST yang ditandatangani bersama oleh Kepala Dinas dan penerima bantuan diketahui Kepala Desa/Lurah.
(2)BAST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai:
1. a.para pihak; dan
2. b.rincian bantuan yang diserahterimakan.

Pasal 7

(1)Penyaluran/penyerahan bantuan bibit tanaman dari Pemerintah Daerah kepada penerima dituangkan dalam BAST.
(2)Penyaluran/penyerahan bantuan bibit tanaman dilakukan setelah ditetapkan penerima bantuan berdasarkan hasil verifikasi.
(3)Titik distribusi penyerahan bantuan bibit tanaman berada di kantor Kepala Desa/Lurah, selanjutnya Kepala Desa/Lurah bertanggung jawab menyalurkan bibit kepada penerima bantuan.

Pasal 8

Ketentuan mengenai format berkas usulan, verifikasi, BAST, pernyataan kesanggupan dan laporan pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Pelaksanaan anggaran bantuan bibit tanaman berdasarkan atas DPA Dinas.

Pasal 10

(1)Bantuan bibit tanaman dicantumkan dalam DPA Dinas.
(2)DPA Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) menjadi dasar penganggaran bantuan bibit tanaman dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sragen Nomor 43 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BANTUAN BIBIT TANAMAN KEGIATAN SEDULUR ALAM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

BANTUAN BIBIT TANAMAN KEGIATAN SEDULUR ALAM

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2025