Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
PERATURANSUPATI TENTANG PENDAPATANLAIN - LAIN YANG SAH PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM DAERAH. MEMUTUSKAN
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
1213);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Su bang Nomor 5);
9.Peraturan Daerab Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Subang Nomor 12);
Menetapkan
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penvelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6.Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Subang.
7.Pendapatan Lain - Lain yang Sah pada BLUD yang selanjutnya disingkat PLLBLUD adalah pendapatan BLUD di luar retribuei pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD.
8.Jasa Giro adalah pendapatan BLUD yang berasal dari jasa giro sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pendapatan Bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang BLUD di bank.
10.Pendapatan Hasil Investasi adalah pendapatan dari hasil penempatan dana, penyertaan modal, atau bentuk investasi lainnya yang dilakukan oleh BLUD dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan/atau pengembangan pelayanan BLUD.
11.Pendapatan Hasil Pengembangan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh BLUD dari hasil kegiatan pengembangan usaha BLUD.
12.Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
13.Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
14.Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian.
15.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari peroleh lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Tarif RSUD adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa dari kegiatan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa baik pribadi maupun badan hukum/badan usaha.
17.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.