DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Subang Nomor 61 Tahun 2025

Nomor: 61
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur subjek, objek, dan tarif; tata cara pemungutan; tata cara pembayaran dan pemungutan; pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan; masa tarif, piutang, dan kadaluwarsa; dan pelaksanaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka menjalankan fungsi pelayanan kepada masyarakat, Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Subang memberikan pelayanan kesehatan serta pelayanan pendidikan, pelatihan dan penelitian;
b.bahwa pendapatan lain - lain yang sah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan yang perlu ditingkatkan dan dikelola secara taat, tertib, dan bertanggung jawab;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah menyatakan tarif layanan pada Badan Layanan Umum Daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah dan disampaikan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang tentang Pendapatan Lain - Lain yang Sah pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah; Menimbang BUPATI SUBANG, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENDAPATAN LAIN-LAIN YANG SAH PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TENTANG BUPATI SUBANG PROVINS! JAWA BARAT PERATURAN BUPATI SUBANG NOMOR 61 TAHUN 2025 I SALINAN I

1.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaiman telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322); Mengingat

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Subang.
4.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat SLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya. PERATURANSUPATI TENTANG PENDAPATANLAIN - LAIN YANG SAH PADA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKITUMUM DAERAH. MEMUTUSKAN
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Sadan Layanan Umum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerab (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Su bang Nomor 5);
9.Peraturan Daerab Kabupaten Subang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerab Kabupaten Subang Nomor 12); Menetapkan
5.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah rumah sakit milik Pemerintah Daerah sebagai unit organisasi bersifat khusus dalam penvelenggaraan layanan kesehatan secara profesional yang ditetapkan sebagai BLUD.
6.Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD Subang.
7.Pendapatan Lain - Lain yang Sah pada BLUD yang selanjutnya disingkat PLLBLUD adalah pendapatan BLUD di luar retribuei pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh BLUD.
8.Jasa Giro adalah pendapatan BLUD yang berasal dari jasa giro sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
9.Pendapatan Bunga adalah pendapatan bunga atas penempatan uang BLUD di bank.
10.Pendapatan Hasil Investasi adalah pendapatan dari hasil penempatan dana, penyertaan modal, atau bentuk investasi lainnya yang dilakukan oleh BLUD dalam rangka mendukung kegiatan operasional dan/atau pengembangan pelayanan BLUD.
11.Pendapatan Hasil Pengembangan Usaha adalah pendapatan yang diperoleh BLUD dari hasil kegiatan pengembangan usaha BLUD.
12.Layanan Pendidikan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada peserta didik untuk memperoleh pengetahuan pelayanan kesehatan.
13.Layanan Pelatihan adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD dalam rangka peningkatan pengetahuan dan keterampilan.
14.Layanan Penelitian adalah pelayanan yang diberikan oleh BLUD kepada calon tenaga kesehatan dan peneliti dalam rangka penelitian. 15.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari peroleh lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
16.Tarif RSUD adalah imbalan yang diterima oleh RSUD atas jasa dari kegiatan non pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pengguna jasa baik pribadi maupun badan hukum/badan usaha.
17.Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada Bank yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

Objek dari PLLBLUD merupakan pendapatan BLUD RSUD yang bersumber dari:

a.jasa giro;
b.pendapatan bunga;
c.pendapatan hasil investasi; dan
d.pendapatan hasil pengembangan usaha.

BAB III

SUBJEK, OBJEK, DANTARIF

Pasal 4

Subjek PLLBLUD adalah orang pribadi dan/atau Badan Hukum yang menerima manfaat dari Layanan BLUD RSUD.

BAB II

RUANGLINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:

a.subjek, objek, dan tarif;
b.tata cara pemungutan;
c.tata cara pernbayaran dan pemungutan;
d.pengurangan, keringanan, dan pembebasan tarif layanan;
e.masa tarif, piutang, dan kadaluwarsa; dan
f.pelaksanaan dan pengawasan.

Pasal 2

(1)Pemungutan PLLBLUDdilaksanakan secara tertib dan akuntabel dengan memperhatikan asas meliputi:
1. a.kepastian hukum;
2. b.kepentingan umum; dan
3. c.kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat.
(2)PLLBLUDbertujuan untuk:
1. a.menjamin operasional RSUD; dan
2. b.rneningkatkan potensi penerimaan pendapatan asli Daerah.
(3)Kerja Sama pada layanan pendidikan, layanan pelatihan, dan layanan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
1. a.pelayanan pendidikan dan pelatihan;
2. b.pelayanan pendidikan dan penelitian;

Pasal 8

(1)Pendapatan dari hasil kerja sama BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kerja sama BLUD dengan pihak lain dengan jangka waktu kurang dari 1 (satu) tahun selain yang telah diatur dalam Peraturan Daerah yang mengatur tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
(2)Kerja Sama BLUD berbentuk kerja sama yang meliputi:
1. a.layanan pendidikan;
2. b.layanan pelatihan;
3. c.layanan penelitian;
4. d.pengem bangan kesehatan; dan
5. e.sewa.
(2)Penjualan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

(1)Penjualan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan secara lelang, kecuali dalam hal tertentu.

Pasal 6

Pendapatan basil pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:

a.hasil penjualan BMD;
b.hasil kerja sama BLUD;
c.penerimaan atas ganti kerugian BLUD;
d.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
e.pendapatan hasil eksekusi jarninan; dan/ a tau
f.pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 11

Pengenaan PLLBLUDdi lingkungan BLVD RSUD dipungut dengan menggunakan tanda bukti pem bayaran yang sah pada BLUD RSUD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 10

(1)Tarif PLLBLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat serta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Dalam hal BLUD RSUD melakukan kerja sama operasional dengan mitra kerja sama operasional, tarif yang dikenakan terhadap masyarakat terhadap layanan yang dihasilkan dari kerja sama operasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 3

Pasal 2

Pasal 8

Pasal 7

Pasal 6

Pasal 11

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 79 Tahun 2018