DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2025

Nomor: 1
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Januari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

1. Ketentuan Umum; 2. Dasar Pengenaan; Dan 3. Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemungutan Opsen Pajak Mineral Bukan I,ogam dan Batuan dan Bentuk Sinergi Pemungutan Pajak Mineral Bukan I.ogam dan Batuan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabuaten Seruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kelja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ;
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757) ; fl
4.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 110); MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BURAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEMUNGUTAN PAJAK MINERAL BURAN LOGAM DAN BATUAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukanara.
3.Bupati adalah Bupati Sukamara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan mama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, 1embaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya. 2
8.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mcndapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kcmakmuran rakyat.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Mineral Bukan I+ogam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
12.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanj.utnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/ atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
13.Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
14.Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, me n gu sulkan p e nce gah an , me laksanakan p e nyitaan , melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
17.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yarig menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda. BAB 11 DASAR PENGENAAN

Pasal 2

(1)Dasar pengenaan Opsen Pajak MBLB merupakan Pajak MBLB terutan8.
(2)Saat terutangnya Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
(3)Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.
(4)Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif Pajak sebesar 25°/o (dua puluh lima persen) dengan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan contoh perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(5)Pemungutan Opsen yang terutang dilaksanakan atas pokok Pajak terutang bersamaan dengan Pemungutan Pajak MBLB terutan8.

BAB ILL

PENGHITUNGAN, PEMBAYARAN, DAN PELAPORAN

Pasal 3

(1)Penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Opsen Pajak MBLB terutang dilakukan bersamaan dengan penghitungan, pembayaran, dan pelaporan Pajak MBLB.
(2)Pembayaran Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke kas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan bersamaan dengan pembayaran Pajak MBLB ke kas Daerah dalam SSPD Pajak MBLB.
(3)Dalam hal pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Wajib Pajak, Bupati melakukan Penagihan.
(4)Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), termasuk Penagihan sanksi administratif atas Opsen Pajak MBLB.
(5)Dalam hal bupati telah menerima pembayaran atas Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bupati menyetorkan bagian Opsen Pajak MBLB ke kas daerah Provinsi paling lama 3 (tiga) hari kelja.
(6)Penagihan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pendapatan daerah.
(7)Pelaporan Opsen Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam SFTPD Pajak MBLB.
(8)Pelaksanaan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penagihan pajak daerah.

BAB IV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 4

(1)Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak MBLB kepada Bupati, pengembalian kelebihan pembayaran pajak MBLB termasuk memperhitungkan pengembalian kelebihan pembayaran Opsen Pajak MBLB.
(2)Dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (I) disetujui, Bupati menerbitkan SKPDLB Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
(3)Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kelja sejak SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan.
(4)Gubemur menerbitkan SKPDLB Opsen Pajak MBLB berdasarkan SKPDLB Pajak MBLB, pada hari penerbitan atau paling lama 3 (tiga) hari kelja sejak Salinan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima.
(5)Gubernur dan Bupati mengembalikan kelebihan pembayaran pajak Opsen MBLB dan Pajak MBLB kepada wajib Pajak berdasarkan SKPDLB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4), paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB. BABV SINERGI PEMUNGUTAN

Pasal 5

(1)Dalam rangka optimalisasi penerimaan Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB Pemerintah Daerah bersinergi dengan Pemerintah Provinsi.
(2)Sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) diwujudkan dalam bentuk kelja sana.
(3)Kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
1. a.pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau lnformasi perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. b.pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
3. c.pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;
4. d.pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan; dan
5. e.peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya manusia di bidang perpajakan.
(4)Kelja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam perjanjian kelja sama dan ditindaklanjuti dalam rencana kelja yang disepakati bersama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

REKONSILIASI PAJAK

Pasal 6

(1)Bupati bersama-sama dengan Gubemur dan bank tempat pembayaran Pajak MBLB melakukan rekonsiliasi data penerimaan Pajak MBLB serta Opsen Pajak MBLB setiap trimulan.
(2)Rekonsiliasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencocokkan :
1. a.surat pemberitahuan pajak daerah atau SPTPD:
2. b.surat setoran pajak daerah atau SSPD;
3. c.rekening koran bank; dan
4. d.dokumen penyelesaian kekurangan pembayaran Pajak dan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(3)Hasil rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 5 Januari 2025 Diundangkan di Sukamara pada tanggal 5 Januari 2025 BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 1 6 LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SURAMARA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN PAJAK MINERAL BURAN LOGAM DAN BATUAN DAN BENTUK SINERGI PEM UN GUTAN PAJAK MI NERAL BURAN LOGAM DAN BATUAN CONTOH PERHITUNGAN OPSEN PAJAK MBLB TERUTANG Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah melakukan pengarnbilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500.000.000,00. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten Sukamara sebesar 20°/o (dua puluh persen), sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalaln Perda PDRD Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 25°/o (dua puluh lima persen). Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten Sukamara sebagai berikut:

a.Pajak MBLB terutang = 20°/o x Rp 500.000.000,00 = Rp loo.000.000,00
b.Opsen Pajak MBLB terutang =25°/o x Rp Rp loo.000.000,00= Rp 25.000.000,00. Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rpl25.000.000,OO Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukamara, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 7

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…