Pemerintah Kabupaten Sukamara
Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah lembaga negara yang memiliki mandat untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Sukamara. Kehadiran lembaga ini sangat penting sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan terlaksananya kebijakan nasional dan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi warga. Ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Sukamara mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan, termasuk Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH) dan Mal Pelayanan Publik. Dari sisi program, Pemkab Sukamara terlibat dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, serta berbagai inisiatif strategis seperti pengadaan barang dan jasa, pelestarian lingkungan, dan pembangunan infrastruktur.
Diperbarui 19 minggu lalu
Deskripsi, Mandat, dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sukamara
Pemerintah Kabupaten Sukamara adalah lembaga negara yang mengemban mandat vital untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah, melaksanakan pembangunan, dan memberikan pelayanan publik kepada masyarakat di wilayahnya. Kehadiran lembaga ini sangat signifikan sebagai representasi negara di tingkat lokal, memastikan terlaksananya kebijakan nasional dan daerah, serta menjadi garda terdepan dalam menjawab kebutuhan dan aspirasi warga.
Ruang lingkup tugas Pemerintah Kabupaten Sukamara mencakup aspek regulasi, pelayanan, dan program pembangunan yang komprehensif. Dalam aspek regulasi, Pemkab memiliki Jaringan Dokumentasi & Informasi Hukum (JDIH), sementara pelayanan meliputi Mal Pelayanan Publik serta Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online. Dari sisi program, Pemkab terlibat aktif dalam perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, dan penyediaan informasi publik yang transparan.
Berbagai intervensi dan program strategis telah dijalankan, antara lain PBJ Strategis Pemerintah Kabupaten Sukamara Tahun 2025 yang berfokus pada pengadaan barang dan jasa, serta Safari Ramadhan sebagai bentuk komitmen sosial. Program lain mencakup restocking ikan lokal di sungai Jelai, monitoring dan pembangunan infrastruktur seperti jembatan dan SPBN, serta dukungan terhadap sektor pertanian melalui panen padi.
Meskipun berfokus pada tingkat lokal, Pemerintah Kabupaten Sukamara berkontribusi pada isu-isu nasional melalui partisipasi dalam kegiatan keagamaan dan sosial seperti peringatan 10 Muharram. Komitmen Pemkab dalam pembangunan dan menjaga kerukunan daerahnya secara tidak langsung mendukung stabilitas nasional, serta upaya ketahanan pangan melalui program panen padi dan restocking ikan. Selain itu, pelayanan publik yang akuntabel mendukung agenda reformasi birokrasi nasional.
Warga negara berinteraksi dengan Pemerintah Kabupaten Sukamara untuk beragam keperluan, mulai dari mengakses layanan publik melalui Mal Pelayanan Publik hingga menyampaikan aspirasi dan pengaduan secara online. Masyarakat juga dapat mencari informasi publik terkait perencanaan pembangunan dan pengelolaan anggaran melalui PPID, serta informasi hukum melalui JDIH. Interaksi ini juga meliputi mengikuti berita dan kegiatan Pemkab melalui portal resmi dan media sosial.
Secara keseluruhan, Pemerintah Kabupaten Sukamara menunjukkan komitmen kuat dalam menjalankan mandatnya sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Dengan fokus pada transparansi, pelayanan publik yang terintegrasi, serta berbagai program strategis di bidang infrastruktur, lingkungan, kesehatan, dan ekonomi lokal, Pemkab Sukamara berupaya mewujudkan visi "Sukamara Kota Permata". Kehadiran layanan aspirasi online dan informasi publik yang mudah diakses menegaskan upaya Pemkab untuk mendekatkan diri dengan masyarakat dan membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
DokumenLihat semua
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2014
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 3), diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2019
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23), diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2018
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2016 berupa laporan keuangan memuat: a. Laporan Realisasi Anggaran; b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih; c. Neraca; d. Laporan Arus Kas; e. Laporan Operasional; f. Laporan Perubahan Ekuitas; g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2017
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 11 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 11, diubah
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2021
Diubahnya Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 30 Tahun 2025
Mengubah Ketentuan Pasal 1, Menyisiokan 1 Pasal diantara Pasal 11 dan Pasal 12, dan menyisipkan 1 BAB diantara BAB V dan BAB VI.
- Peraturan Daerah (Perda)
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2018
BAB I KETENTUAN UMUM; BAB II MAKSUD DAN TUJUAN; BAB III KEANGGOTAAN BPD; BAB IV KELEMBAGAAN BPD; BAB V FUNGSI DAN TUGAS BPD; BAB VI HAK, KEWAJIBAN DAN WEWENANG BPD; BAB VII PERATURAN TATA TERTIB BPD; BAB VIII PENDANAAN; BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN; BAB X KETENTUAN PERALIHAN; BAB XI PENUTUP
- Peraturan Bupati (Perbup)
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2025
Mengubah Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2)