DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2025

Nomor: 12
Tahun: 2025
Ditetapkan: 8 Mei 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 60

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan ketertiban, efektifitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Sukamara;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Keija menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 1 4.Peraturan PemerintahNomor 12Tahun2019tentang Pengelolaan KeuanganDaerah(LembaranNegaraRepublik IndonesiaTahun2019Nomor42,TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6322); 5.PeraturanPemerintahNomor35Tahun2023tentang Ketentuan UmumPajak DaerahdanRetribusiDaerah (LembaranNegara RepublikIndonesiaTahun2023Nomor85, TambahanLembaranNegara RepublikIndonesiaNomor6881); 6.PeraturanMenteriDalamNegeriNomorNomor77 Tahun 2020 tentangPedoman Teknis PengelolaanKeuanganDaerah(Berita NegaraRepublik IndonesiaTahun2020Nomor1781); 7.Peraturan Daerah Kabupaten SukamaraNomor4Tahun2009 tentangPokok-PokokPengelolaan KeuanganDaerah (Lembaran Daerah KabupatenSukamaraTahun2009Nomor 4),sebagaimana telahdiubahdengan Peraturan Daerah KabupatenSukamaraNomor12Tahun2017tentang Perubahan Peraturan Daerah KabupatenSukamaraNomor4 Tahun2009tentangPokok-PokokPengelolaan Keuangan Daerah(LembaranDaerah KabupatenSukamaraTahun 2017 Nomor12,Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Sukamara Nomor49); 8.Peraturan Daerah KabupatenSukamaraNomor1 Tahun 2024 tentangPajakDaerahdanRetribusi Daerah(LembaranDaerah Kabupaten Sukamara Tahun2024Nomor1,Tambahan LembaranDaerahKabupatenSukamaraNomor110); MEMUTUSKAN: Menetapkan:PERATURAN BUPATI TENTANGTATACARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DANRETRIBUSI DAERAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 1.Daerahadalah Kabupaten Sukamara. 2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah danDPRDmenurut asasOtonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsipNegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sukamara.
4.Bupati adalah Bupati Sukamara. 2
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dan/ atau retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6.Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
7.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
8.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besamya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9.Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10.Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11.Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran Pajak, objek Pajak dan /atau bukan objek Pajak, dan /atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan Daerah.
12.Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
13.Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
14.Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
15.Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besamya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
16.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar. B
17.Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
18.Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
19.Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
20.Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan / atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
21.Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan / atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
22.Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau Pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
23.Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24.Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
25.Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
26.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya. 4
27.Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
28.Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
29.Surat Ketetapan Retribusi Daerah , yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
30.Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
31.Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrate berupa bunga dan /atau denda.
32.Hari adalah hari keija

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam melakukan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
(2)Tujuan disusunnya Peraturan Bupati yakni:
1. a.memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat;
2. b.memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan/atau
3. c.sebagai pedoman dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB II

KLASIFIKASI DAN JENIS PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 3

(1)Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati ( official assessment) , yakni terdiri atas:
1. a.PBB-P2;
2. b.Pajak Reklame;
3. c.PAT (Pajak Air Tanah);
4. d.Opsen PKB; dan
5. e.Opsen BBNKB. 5
(2)Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri ( self assessment) , yakni terdiri atas:
1. a.BPHTB;
2. b.PBJT, terdiri atas:
  1. 1.Makanan dan/atau Minuman;
  2. 2.Tenaga Listrik;
  3. 3.Jasa Perhotelan;
  4. 4.Jasa Parkir; dan
  5. 5.Jasa Kesenian dan Hiburan.
3. c.Pajak MBLB; dan
4. d.Pajak Sarang Burung Walet.

Pasal 4

(1)Jenis Retribusi Daerah yang dapat dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:
1. a.Retribusi Jasa Umum;
2. b.Retribusi Jasa Usaha; dan
3. c.Retribusi Perizinan Tertentu.
(2)Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas 4 (empat) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan;
2. b.Retribusi Pelayanan Kebersihan;
3. c.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
4. d.Retribusi Pelayanan Pasar.
(3)Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas 10 (sepuluh) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha;
2. b.Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan;
3. c.Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan;
4. d.Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan / Pesanggarahan/ Vila;
5. e.Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan;
6. f.Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan;
7. g.Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga;
8. h.Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan menggunakan Kendaraan di Air;
9. i.Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Pemerintah Daerah; dan
10. j.Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah.
(4)Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:
1. a.Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; dan
2. b.Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. 6

BAB III

PENDAFTARAN DAN PENDATAAN WAJIB PAJAK

Pasal 5

(1)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) wajib mendaftarkan objek pajak dengan menggunakan:
1. a.Surat Pendaftaran Objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
2. b.SPOP untuk Jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
(2)Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan /atau objek pajaknya kepada Kepala Daerah atau pejabat yang di tunjuk untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang diterbitkan oleh Pejabat yang di tunjuk.
(3)Selain diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) sebagaimana dimaksud ayat (2) , pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan Nomor registrasi, NOPD, atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis pajak yang memerlukan Pendaftaran objek Pajak.
(4)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk orang pribadi di hubungkan dengan Nomor Induk Kependudukan.
(5)NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk Badan di hubungkan dengan Nomor Induk Berusaha (NIB).
(6)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di kecualikan untuk:
1. a.Wajib Pajak PBBKB termasuk pemungut PBBKB, yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan
2. b.Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
(7)Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Kepala Daerah atau Pejabat yang di tunjuk secara jabatan menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah berdasarkan data yang diperoleh dari pendataan dilapangan atau dimiliki oleh Daerah.
(8)Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat menggunakan formulir pendaftaran yang wajib diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik usaha atau kuasanya dengan melampirkan:
1. a.salinan identitas diri;
2. b.Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari instansi yang berwenang (apabila ada); ( 1 ) 7
3. c.surat kuasa bermaterai cukup apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa; dan
4. d.Salinan Akta Notaris untuk Badan Usaha.
(9)Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disampaikan kepada Kepala BPKAD paling lama 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
(10)Pemilik usaha atau kuasanya yang telah mendaftarkan sebagai Wajib Pajak, maka Kepala BPKAD menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan NPWPD.

Pasal 6

(1)Bupati atau Pejabat yang di tunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan Objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi, dan menatausahakan data objek Pajak dan / atau Wajib Pajak, termasuk Informasi Geografis Objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan Daerah.
(2)Pendataan objek dan subjek pajak dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada orang pribadi atau badan yang memiliki objek pajak.
(3)Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani oleh orang pribadi atau Badan atau kuasanya.
(4)Jenis Pendataan meliputi:
1. a.Pendataan kantor; dan / atau
2. b.Pendataan lapangan
(5)Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas pendataan.
(6)Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dalam bentuk laporan hasil pendataan.
(7)Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NPWPD.
(8)Dalam hal hasil pendataan menemukan objek pajak baru, dilanjutkan dengan proses pendaftaran untuk diterbitkan NOP untuk Pajak PBB P2.
(9)Dalam hal hasil pendataan menemukan wajib pajak yang telah meninggal, dilanjutkan dengan pemutakhiran NPWPD untuk Pajak lainnya dan Pemutakhiran Data Wajib Pajak untuk pajak PBB P2.
(10)Pendataan kantor dilakukan dengan cara mengolah data Objek Pajak dan Informasi wajib pajak pada loket pelayanan.
(11)Pendataan Lapangan dilakukan dengan cara melakukan peninjauan pada Lokasi fisik Objek Pajak dan /atau Lokasi lain. 8 BABIV MASAPAJAK, SAAT PAJAKTERUTANG,PENETAPANPAJAK, PEMBAYARAN PAJAK,PEMBUKUANDANPELAPORAN PAJAK

Pasal 7

MasaPajakDaerah ditetapkan sebagai berikut: a.PBB-P2jangka waktu yang lamanya1(satu)Tahunkalender;

b.BPHTBjangka waktu yanglamanya 1(satu)bulan kalender sejak terjadinyaPeralihanHak. c.PBJTjangka waktuyanglamanya 1(satu)bulan kalender;
d.PajakReklamejangkawaktuyang lamanya1(satu)bulan kalender; e.PATjangka waktu yang lamanya1(satu)bulankalender; f.PajakMBLBjangka waktuyanglamanya1(satu)bulankalender; g.PajakSarang BurungWaletjangkawaktuyang lamanya 1(satu) bulan kalender; h.OpsenPKBjangkawaktuyanglamanya1(satu)tahunkalender. a.PajakPBJT yangterhutangterjadi padasaatterjadinya pembayaran atau penyerahanataslayanan jasa makanan/minumanjasaperhotelan,jasaparkirdan jasa keseniandanhiburan diberikan; b.Konsumsiataupembayaranatastenaga ListrikuntukPBJTatas Tenaga Listrik; c.Saat terhutangPajakSarang BurungWaletditetapkan padasaat terjadinya Pengambilan dan/ataupengusahaan dan/atau jual belisarang burungwalet; d.Pajak Reklame terjadi padasaatterjadinya penyelenggaraan reklame; e.Pajak Mineral BukanLogamdan Batuan terjadi pada saat terjadinya pengambilanMineralBukanLogamdan Batuan di mulut tambang;dan f.Saat terhutang PajakAirTanah(PAT)ditetapkan padasaat terjadinya pengambilan dan/ataupemanfaatan airtanah.

Pasal 9

(1)Bupati atauPejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat(1)huruf a dengan menggunakan SKPD atau Dokumen lain yang dipersamakan. 9
(2)Dalam hal wajib pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Bupati atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara Jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
(3)Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak yang terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) , Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak Terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4 ) Pajak terhutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
(5)Bupati yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (1) huruf b dengan menggunakan SPPT.

Pasal 10

(1)Pemungutan Pajak Daerah tidak boleh diborongkan.
(2)Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terhutang dengan menggunakan SSPD.
(3)Pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik.
(4)Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai dan dalam waktu lx 24 jam harus disetorkan ke kas daerah oleh bendahara penerimaan.
(5)Dalam hal pembayaran atau penyetoran pajak tidak dapat dilakukan sesuai waktu sebagaimana disebutkan pada ayat (4) karena kondisi geografis daerah sulit dijangkau dengan komunikasi, transportasi, dan keterbatasan pelayanan jasa keuangan , serta kondisi objektif lainnya, maka pembayaran atau penyetoran masih dapat diterima paling lama 7 (tujuh) hari.
(6)Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak terhutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) di tentukan paling lama :
1. a.1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1); dan
2. b.6 (enam ) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (5).
(7)Jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan d ditentukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak. 10
(8)Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.

Pasal 11

(1)Wajib Pajak melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan :
1. a.Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
2. b.Bagi wajib pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
(2)Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit memuat data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran pajak yang terutang.
(3)Buku catatan dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi online wajib disimpan selama 5 (lima) tahun ditempat tinggal wajib pajak orang pribadi atau tempat kedudukan wajib pajak badan.

Isi peraturan

Teks60PDFHirarki

Memuat teks peraturan…