Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 22 Tahun 2025
- Nomor
- 22
- Tahun
- 2025
- Ditetapkan
- Fase
- Berlaku
- Pasal terindeks
- 9
Ringkasan
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.
c, bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimakaud pa da huruf a dan humf b , perlu menctapkan Peraturan Bupati tenting Penyelenggaraan Koperasi Desa, / Kt-lu rah kin Menah Putih ; gat 1 , Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 ten tang Peinbetuukfln Kabupaten Katingart, KabupAttn Seruyan, Kabtipmen Sukamara, Kabupalen Lamandau , kabupaten f'ulang hsau, kabtipalcn Gunung Mas, Kabupatcn Murung Raya dan Kabupaten Bari to Timur d\ Provmsi Kalimantan Ten gab (Lembaran Negara Repubjik Indonesia Tahun 2002 Nomor I 3t Tamb&h&n Lembaran Negara RcpubSik Indonesia Namar 4lS0];
Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor t>914); l 3 Undang- Undang Nonjpr 23 Tafenn 2013 temang Fcmcrintahan Daerab (Lembaran Negara RcpUbltk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tftmbahan Lembarftn Negara Repuhlik Indonesia No mar 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nbmgr 6 Tahun 2023 temang Ptnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Unhang Nomor 2 Tahun 2022 lemang Oipm Kerja menjad * Undang* Undang ( Lem baron Negpra Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tttmb&han Lembaran Negara RcpubHk Indonesia Nnmor 6S56); 4 . Pergluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tciitung Peraturan Pelaksanaan Un dang- Unhang Nomur 6 Tahun 201 - U- nlaug Desa iLembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 13, Tambahan Lemt&ran Negara Repuhiik Indonesia Nnmor 5539) seba gaiir.ana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Permuran PemcriTi|ah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Penjb&ba _ n Krdua Ettas Peraturan PemerinLah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pel okfifl naan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terttang De*H (Lembaran Negara TCepubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tam bahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
S. Pera1 uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tenlang Pedoman Tcknis Pengelolaart KeUangart Daerah ( Derila Negara Repubiik tndonesia Tahun 2020 Nomor 17811;
MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN BUFATI TENTANG PENY ELENGGARAAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUT1 H, 2 BAB T KETENTUAN UML ' M Plasal J Dalam Pc re turun Bupati :ni yang djmaksud dengan .
fj. Kelurahan adalah wilayah kcrja lurah scbagai pcrangkac Daerah Kabupswn dyJam wilayah keija became tan . 7, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebur dengan nama lain dibantu perangkat Dasa sebagai unsur penyelenggara Potnei' inmhan Deaa. S. Badun Permusyuwaratstn Desu atau yang discbut den ^ an nana lain adalah lcmbagu yang mclaksanakan fungsi pemcrint&httn vang ajiggotanya mcrupakan wakil dari penduduk Desa berdaaarkan keterwakilfltn wilayah dan dnetapkan secara demokratift.
1 I Nmarit, Penjhuai Akta Ko pernsi yang seianjutnya disingkai NPAK adalah Pcjabat Unuim yang diangkal berdUSrn-k ^ E ] pefcturan jabaCan nnt& ris, yang riiberi kewenangan an tara lain untuk m cm buy I Akiu Fendirian Koperaai, akta perubahan anggaran dasar dan skta- nkth laitinya yang terkait dengan kcgialan Koperasi.
14 . Pengeioln adalah anggota Knperaai dan / a ran pi halt keiiga yang diangkal alch Penguins dan diberf ^ uwenang un -.uk mengetola usahn Kopcraal.
7. Maksud dan lujuan pengaluran F ^ nyelcnggaraan Koperast dalam Peratumn flupati ini untuk:
Pa sal 3 Ruling lingkup pengflturan dalam Perajturan Bupaii ini , mediputir
b, Pemberdayean Koperasi; C- fiatuan rugys; d, Fdindungan Knprraai;
t " . pembinaan dan pengawasan; dan g . pendanaan. BAR [ E KEWEIN ' ANGAK PE MERE NTAH DAERAH
Dalam pelaksanaan kemudahan , Pelindungan , dan I'emberdavaan Koperasi, Peine rjma It Daerah berwenang:
d . menyelarrtskun sem monoa mumkan program kegiatan dan subkegi&tafi yang mendukung Kopcrasi pada dokirnirn pcrcncanaan pemb&rigunan Dae rah dan dokumen pprcni H ]iH .H ]i Pemtlgkat Daerah;
Bagian Kesatu Pembemukan Koperosi Paragraf 1 Sosialisa&i dan Tahapan Persiapan Pasal p ( 1 ) Fbrangfc&t daerah yang mtdaksanakarL uru ^ n pemertntahan di bidang koperasi. melakukan lahapan persiapan pemberuukan koperasi. ( 2) Tah& pan persiapan pembemukan koperasi sebagairnaoa dimakaud pada ayat ( li metpud :
i ^ ) Perangkat daerah yang meiaksanakan urusan pemenntEihan dj bjdang knperasi meEaknkau sosialisasi program penibentukan koperosi sebaga.ima.rLa dimaksud pada ayat 2 hunjf a kepada Pcmorintah desa dan Kfrluraftan sesuai dengan jadwnl waktU dicctapkan men vale nggara kan urusan pemerintahan di bidang koperasi KcmenterianleLah oich yangyang 5
( 5) Perangkat dacrah yang mclftksanekan urusan pemenncahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan pcnilaian kinerja koperasi sebagaimana dimiaksud pa da ayai ' 2 huruf C untuk mendapdcRn infbnnast koperasi yang Lclah dibentuk oleh Pcmcrincah desa dan kelurahan dan hasil fcmeija koperasi .
1^ 7) Diibm Kal basil penilaian kinerja sebagaimana djmaksud pada ayat (2J dinyatakan kurang aktif fUttu lertiah * koperes: dapat masuk datem skema ravitaliaafli. Paragraf 2 Model Fcmbcntukan Koperasi Fasal 5 ( 1 ) Model pembentukan Koperasi didahuiui pclaksanaan musyawarah desa kbusus aiat: musyav/arah kelurahan khLlsUH Lintuk pcrribrnlu ^ ari K Operas: di- ny ^ r : rnCmperhatikan kar ^ ktensdk Desa / Kedu rattan . pottiasl Desa / KeEurehen. dan lentbags ekOtiotni yang lel ^ h nda di Desa / Krlur ^ tjan . ( 2 ) Model pcmbcnLukan Koperasi sobagKimana dimaksud pacta ayat fl) dilakukon dengan 3 (tfga) model pendekatan, yaitu:
ddakukan meialu] lescrukturisas:!yang Paragraf 3 \l usyawamh Desa Petnbentuk&n Koperasi
fl) SetiHp deaa / kclnrabpro yang teloh ditargetkan membentuk Koperasi, mejiyetenggarakan musyawarah desa khusus atan musyawarah. kclisraban khasua um.uk pembentukfln Kopersfti. fi
£4 ) Eta ail musyawarah defia kliusus Atau musyawarah kclurahan khusus umuk sebagaiffiana dimaksutf pad a ayat (3) menjadi aouan pelaksdnaan rapat pendsrum KOperas!. PCJ ragraf 4 Rcnamann , Pengurus dan Pengawas, sorta bidang dan kegi&tan Usahn Koperasi
(1J Pennmaan Koperasi liarus memuat nama desa Ectcmpat dengsrt format:
{31 Ketua pengawafl Ko perilsi dvia but o!eh kopala Itasa atflu Lurah sehagai eK-offido (41 Pcn.i ^ unjs ddii pen ^ awaa Kopcrasi dilLtrunR inciniliki hubuiigan keluarga aedarab d a i j hubungan semenda sampai drrajac kfisattj dan sesuai dengan keLentuan peraLuran perandang undangan. 7 Pa sal 10 bcni '. iknn Koperaai da pat meJakukan usaha atau kcgiaian( 1) Pk i l l berupft 1 "A gcrai penyodkun sembako; b . gcmi penyodiaan obat morah; C , jwnyediaan kancar koperasi;
( 2 ) Kuptrrvisi rilapal bekeijasatna dengan pecangkat daerqh isrkait scsuai jenis usaha Knpcra &L sr hagai man a dimaksud pads aya i ( 1 ) humf e yang di atur dalam perjanjian kerja same drngan bcrpedoman pada AD / ART dun kctcrttuan pcruiUran peru ndang undangan. Pa sal I I Pcmbcnlukan Knpcrasi scbagaimana di maksud daiam Pa sal 5 sampai dengun Pasfil 10 dilaksnnrtkan sosuai riengan norma, srandar, proscdnr, dan kritcrla pcmbcnlukan Koperasi yang di tetapkan oteh P ^ menntnh pusat. I3agian Kedua Prinsip, Aspifek Ktfbijakan, Pcrizinan , dan Pcngelolaan Usaha Umum Pasal ] 2 Knpcras: melaksanakan prinsip, bentuk kclembagaan, perri zi nan , dan pengdolaan usaha sesuai dengan kctcntuan pcraturun pmJ n da ng- unda n gan Paragraf 2 ASpek Kebijaken Paaal 13 ( J ) DaJam melalcukan pcngelolaan Ropemsi Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pada aspek paling sedikit:
d . keuengan ; dan
ft . kualitas partisi pa si anggpta;
{3|Kebijakan pada as perk prodpksi sebagaimana riLmaksud pada ayat ( 1|huruf b paling sedikii ditujukan untuk:
d . menhorong produk Kopcrasi untuk menu Li k] nak paten dan anerek sehingga tnempunya; daya saing di pasar domeatik dan pasar mancanegara; dan
{51 Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dnnaksud pada aval H | huruf d paling sedikit diLujukan untuk: Q. meningkaikan partisipasi modai anggota Koperasi meialui pemupukan modal yang berasal darn 1, hibah ; 2, pcnyctaraan simpanan anggola; rian /atau 3, sumber lain yang sab dan tidak mengikut senuui dengan kci.cn man peraturan perundang- undangan.
2 . non anggottu
C. Entndorong peinanfaatan tcknologi infcmrasi dan kamunikasi dalam kcgiatan operational rj&aha dajr layanan koperash serla dalam bidang. dtsoin dan pengendalian nmtu , rt . mendorong Koperasi dakim menjaga kcamanan data dan in formasi digital fiesuai ketejrtuan pcraturan pcrunaang- undangan; c . mcndorong peningkatan kcTja sama dan alih teknologi; f . TiremLjerikain itisentif kepadtr Kopcrasi yang mcrtgembflrtgkan mknolngi ramah !ingkungan; dan penguinb.&ngan WTrausaha k ' operasi mtialui inkubttsi.e- Faragraf 3 Fciizinan PasaJ H ( 1 ) Btrrizinan bebagaimana dimaksud dalym Patal 12 meliputi. a , persyaratan Llasar porizimm be rusaba; daji /alnu
BAB LV PEMBENTUKAN 5ATUAN TUGAS Patwl 1 b ( 1 ] Dalam bal perctpyUrt pembemukan dan penyelenggaraan Kopcrasi, dibcnLuk satLian Lugas den ^ an susUrlan Stbag&i berikut: a . Kctua ; Bupati; b . Wakil Kciua; Sekretam Dfisrah;
(2|Batuan lugas sebagaimana dimaksud puda aval ( 1 ) memiliki tugas antara lain: a . mendorong ptnin ^ kaiyn koordm&ai cfengan instarrsi vertlkal dan /atari pcmerrnTfth da trail p ravinsi; Kepala Datrah yang in
BAB V PEUNDUNGAN KOPERASI
BAB V
jlj Daiaxn rangka peutbcrian PfeEmdtfngan kepada Koperasi., Pemerintah Daciahr
{2] ST lain pellndtingan tcrhaddp Koperssi sebagaimsna diniakeud pada ayat ( 1 ), Psmrrintah Ds ^ ryb ckspal mckkukon prmuHhHii usaha Kopcrasi dalam kondisi darurat tcrtcnuj mcSalui: a, nescrukturisasi kredic; b nckonstruksi usaha; c, bantuan modal: dan /alau b bantuan bentiik Inin. 13| Ffclindungan Koperasi scbagaimana dnnaksud pada ayat ( If daps: dilakukon dengan mcngikulsertakan lembaga gerakan Kuptrasi , dunia usaha , dah / tuau makyarakat dengan mcmpcrbalikan nnsur pcrsa:ngan usaha yang achat .
( 1 ) Program kemudahan . Pemberdayaan dan Felindungan Koperasi. aebagaimana dlmaksud daiam Pasal 13, Pasal 14 dan Ptisal l & dilaksan&kart oleh Fer& n &kas Daerah eecara terpadu SCRUB: keivenangannya. ( 2} Fcrangkui Dacrah yang mcnyclenggarakan un-tuan ptmcrintahan dibirtnng kopcra ^ i dan Prrangksil Hacmli yang rnTnyeknggarakan pcmbcrdayaan naa&y&rakgt de &a menyusun rencana tahupad; dan |3) Pemerintah Dae rah secara tcrpadu scsuai kcwcnangannya mcnycdiakan alokasi anggaran program kemudahan, Felindimgan , dan Prmbrrdayaen usaha KoperasL di bidangpe menu ta ban.LlrUsur: 1 1 BAB VI FEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPOHAH Pasal l A ( 1 J Ferangkat Dacrah yang mcnyelenggarakan ptiRerhnahan dtbidang koperasi dan Prran ^ kai Daemb yang mcnyclcriggr ra kfln pemberdayaan masjyar& kat desa nielakukan pcmantAuar dan e valuesi secara bcrkala tcrhadap penyeltflggaraan Kopemsi setiap 6 (enaml bulan sekall, [ 21 Lvaluasi yebagpLniana dimaksud paria ayai fl ) tneneakup aspck ;
C . vnlume usaha Koperasi; d . manlaat ekonkimi bagi anggota , dan t . k e nd a LQ yang dihadapi, ( 3) Bupaii [nelajporkan basil evakiasi Ijerktda sebagalmana ckmeksud pada avail ( 2) kcpada Ciubemur. |4 | Femerititah Daerah me taperk an he &il ptlaksanaan program kemudahan. Pesindungan, dan Pfemberdayasui u ^ hii Koperasi yang dibiayai melalui dana alokaai khusus dan /aiftu d& na dekonsenirasi kepada pemerintah pusat . urusan pemerimahan dibadangurusan BAB VII PEMBiNAAN DAN PRNGAWASA# Paso] IQ ( 1 ) Bupaii tnelaksanakan pernbinuan dan pengawasan terhadap pdaksanaan pemberdeyaan dan pcJindungan Koperasi. j 2] Uniuk pcngufttan. akuntabiiitas pen ge Lola HR Knperastj da pat dilakuktm audit olrh imtansi yang berwenang cti Daerah -
( 4) Blips mendorong pcLaksanaan mekanisme penEawasan partisi patif aktif uleh anggota Koperasi untuk mcngawMi kmrrja pengurus Koperasi BAB VH3 PENDANAAN
BAB VII
J ^ rndanaan pelaksanaan Ptmbcrdfiyaan dan PeJindungan Koperasi d.rj.pai bersumber dari ; a . anggaran pentiapatan dan bclanja Dfterahi dan
12 BAR IX KETEtfTUAfr PEHUTUP Pasa - 2 l Beratursn RupftLi ini mulaj be-rlaltu pac3« diundyn ^ kiics . Afctfr Ktiap orftTlg mf" nf;(LlHnuinyB , Tncrn ^ rinlaKkhin pm ^ undangan PcniLuran Bupal: ini dcn ^ ar. pcncmpaLannya dalam Bcritfi Dacrah Kabupaten HuJcamara. Diterapkan di Sukamara pa da tAHggat ^ ^ 4 ^ 3tP ** H UPAT] 9UKAMARA Diundangkati dt ttjkatnaja jsada tanagai ?v Pit. SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, W 4 /A ' *UJ - . 1 • q i JSn /J4 w v> BER[T,A BAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN :2G2n NOMOR X X rA si t3
Membuka PDF…
Undang-Undang