DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 22 Tahun 2025

Nomor: 22
Tahun: 2025
Ditetapkan: 1 Juli 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Sukamara

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Ketentuan Umum; Ruang Lingkup, dan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pcrccpatan l ^ iimbentukan Kopemsi De&n/ KeLurahan Merah lAitih, perlu mens tapkan kebifakan umuk mendorong koperasi dapai. bertumbub dan berkembang dengan balk; c, bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimakaud pa da huruf a dan humf b , perlu menctapkan Peraturan Bupati tenting Penyelenggaraan Koperasi Desa, / Kt-lu rah kin Menah Putih ; gat 1 , Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 ten tang Peinbetuukfln Kabupaten Katingart, KabupAttn Seruyan, Kabtipmen Sukamara, Kabupalen Lamandau , kabupaten f'ulang hsau, kabtipalcn Gunung Mas, Kabupatcn Murung Raya dan Kabupaten Bari to Timur d\ Provmsi Kalimantan Ten gab (Lembaran Negara Repubjik Indonesia Tahun 2002 Nomor I 3t Tamb&h&n Lembaran Negara RcpubSik Indonesia Namar 4lS0];

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Namnr 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir denjjan Undung-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pcmbahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang: Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor t>914); l 3 Undang- Undang Nonjpr 23 Tafenn 2013 temang Fcmcrintahan Daerab (Lembaran Negara RcpUbltk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tftmbahan Lembarftn Negara Repuhlik Indonesia No mar 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nbmgr 6 Tahun 2023 temang Ptnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Unhang Nomor 2 Tahun 2022 lemang Oipm Kerja menjad * Undang* Undang ( Lem baron Negpra Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tttmb&han Lembaran Negara RcpubHk Indonesia Nnmor 6S56); 4 . Pergluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tciitung Peraturan Pelaksanaan Un dang- Unhang Nomur 6 Tahun 201 - U- nlaug Desa iLembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 13, Tambahan Lemt&ran Negara Repuhiik Indonesia Nnmor 5539) seba gaiir.ana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Permuran PemcriTi|ah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Penjb&ba _ n Krdua Ettas Peraturan PemerinLah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pel okfifl naan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terttang De*H (Lembaran Negara TCepubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tam bahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5.Peraturan Fern eri Utah Nomor 12 Tahun 2019 ten rang PengeJolaan Kcuangan Daemh {Lcmbaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lcmbaran Negara RepnUSik Indonesia Nnmor 6322) :
6.Peraturan Femerintah Nomor 7 Tahun 2021 tencang Kemudahatp PeHndungan dan Fernberdayaan Koperasi dan Usaha. Mikro, Kecil dan Mcnengah (Lemb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6619) ;
7.Peraturan Men Leri Dalam Negcri Nomor SO Tahun 2015 temang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerab (Bcrita Negara HepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2G36| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 IS temang Pembahan Atas FeraLuran Menteri Dalam Negeri Nomor SO Tahun 2015 tentang Pembentukan Prnduk Hukum D ^ rridi [Htriia Negarn RepuLJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); S. Pera1 uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tenlang Pedoman Tcknis Pengelolaart KeUangart Daerah ( Derila Negara Repubiik tndonesia Tahun 2020 Nomor 17811;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN BUFATI TENTANG PENY ELENGGARAAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUT1 H, 2 BAB T KETENTUAN UML ' M Plasal J Dalam Pc re turun Bupati :ni yang djmaksud dengan .

1.Due rah adalah Kabu paten Sukama ra.
2.Pemerintah Dae? rah. adaiah Bupati scbagai UnsUr pCtivclenggara pcmerintahan daerph yang memimpin pelaksanann nrusan prmerinlahun yang menjadi kewenangan Dacrah.
3.Bupad adalah Bupati Bukamara.
4.Pemngkut Daerah adalah unsur pcmbantu kepals dacrah dan dcwan perwakilun rakyal daerah rfalasn penyele nggarnan Uf 'usfin pemerintahan yang mcmudi kewunajigan daerah.
5.DesiH alau sebutan lainnya adalah desa dan deaa adat atau yang disebut dcngan E -iums iain , aelanjutnya di.se but Desa , adalah keSAtuan ma*yarak* L huknm yang inemiliki batas wilayah yang bcrwcnung untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kcptntingan mflsyarakat setcmpiU berdasarkan prakarsa masyaTakat, hak asal usuJ , dan / atau hak tradisjonal yang diakui dan dihormati dalam sistcm pemerincahan Negara Kesaiuan Repub]ik Indonesia. fj. Kelurahan adalah wilayah kcrja lurah scbagai pcrangkac Daerah Kabupswn dyJam wilayah keija became tan . 7, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebur dengan nama lain dibantu perangkat Dasa sebagai unsur penyelenggara Potnei' inmhan Deaa. S. Badun Permusyuwaratstn Desu atau yang discbut den ^ an nana lain adalah lcmbagu yang mclaksanakan fungsi pemcrint&httn vang ajiggotanya mcrupakan wakil dari penduduk Desa berdaaarkan keterwakilfltn wilayah dan dnetapkan secara demokratift.
9.Kopcrusi Dcsa / Kdurahan Vi crab Putih yang selaryutnya disc but Kopcrasi adalah KopcraSi yang bcrUnggOtakuil warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibukttkan dcngftn kartu tanria penduduk,
10.Pcndin adalah urang-orang ulau beberapa Kopert ^ i yang rr.e men Lilli persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anpgota scrEa hadir dalam rapaE pendirian Kopcrasi. 1 I Nmarit, Penjhuai Akta Ko pernsi yang seianjutnya disingkai NPAK adalah Pcjabat Unuim yang diangkal berdUSrn-k ^ E ] pefcturan jabaCan nnt& ris, yang riiberi kewenangan an tara lain untuk m cm buy I Akiu Fendirian Koperaai, akta perubahan anggaran dasar dan skta- nkth laitinya yang terkait dengan kcgialan Koperasi.
11.Pcngurua sda’ah ang ^ otn Kopcrasi yang diangka: dnij dipllih dalam repat anggaia Linti.Lk mengurus organtsasi dan usa.hn KopcrLisi 1
13.Pongawas adalab anggota Koptrasi yang diangkal. dan dipilih daLara rapat anggota untuk mcngawasi pelaksanutiTi kebijoksanaan dan pcngeSolaar. Kopcrasi. 14 . Pengeioln adalah anggota Knperaai dan / a ran pi halt keiiga yang diangkal alch Penguins dan diberf ^ uwenang un -.uk mengetola usahn Kopcraal.
15.PpmbcrdayafH-i adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Dae rah. dunia usaha, dan makyarakni secara fttnergis daiam bentuk pffntimbnihan ikiirr. dan pengembangan usaha lerhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usabrj yang langguh dan mandirL.
15.Pelindungan adalah upaya menjagH dan rnclindungi koperasi dari baJ - hal yang berpulcnsi mcnghambiU dan mcrugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 7. Maksud dan lujuan pengaluran F ^ nyelcnggaraan Koperast dalam Peratumn flupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagl Penyelenggaraan Koperasi di Daerali ;
b.mcngoptimalkan dan mendonong pembentukan Kopcrasi untuk pemerataan ekononu; dan
c.memajukan perekonamian Daerah. Pa sal 3 Ruling lingkup pengflturan dalam Perajturan Bupaii ini , mediputir
a.kewenangan Pemenntab Daerah; b, Pemberdayean Koperasi; C- fiatuan rugys; d, Fdindungan Knprraai;
e.pemantSUan, ev ^ luttsi dart pdapuran; t " . pembinaan dan pengawasan; dan g . pendanaan. BAR [ E KEWEIN ' ANGAK PE MERE NTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan , Pelindungan , dan I'emberdavaan Koperasi, Peine rjma It Daerah berwenang:

a.berkuordinajsj dengan Gubemur dan / atau kementenan yang menyelenggsrakan urusan pemcrintahan di bidang kaperasi da Lam hal peiaksanaan teknis petnbentukan dan pengelalaan Koperasi;
b.menu gas kan Ferangkat Daerah yang menyelenggarakan uruftnn pemerintahem di bidang koperaji unr.uk herkoordinasi dengan Perangkat Dtterah terkait dalam pensbentukan Kopcmsi mclaJui penciirian , pengembangan , al£u ftvltalisa &i;
c.mcnugaskan Prrangkut D&erM * yang mcnyclcnEgftrakan urliaan petlHEhnUUlflil di bjdang pemberdayann idfcjyaTakat deaa untuk borkoordinasi dengsn Perangkai Daerah yahg menyetengjffi&rakart urusan pemcriniahan di bid&ng koperasi, da lain peritenon fasilitasi dan peudampingan kepada Prmtrrirnal] Dess dan Bad an Ftemujayswarateun litrsama utisur masyarakal donga n nkcLita ikan Perangkat Daerah terkait untLik Tnctiyticnggarpkan musyawaraii desa. datam menf ntukan model pcmbcnLukan Kopemsi; d . menyelarrtskun sem monoa mumkan program kegiatan dan subkegi&tafi yang mendukung Kopcrasi pada dokirnirn pcrcncanaan pemb&rigunan Dae rah dan dokumen pprcni H ]iH .H ]i Pemtlgkat Daerah;
p.iricnyediakan anggaran vang diperlukan daJam petobentukan KbptfttGl sesija: deng ^ u keteiiruan pera Lilian perundang- undangam termosuk pembenSn bantufln pembuata'n akia notans Koperasi ; dan
f.mclakukan susia lisas], pc manta US n , evahfflal, dan peiaponan, sorts pembinaan dan pengawasan terhadap Petneriniah Desa dalam prlaksanaan pembentukan , pftngcJalftRin , Ptlirsduitgftrl, dan Pemberdayaan Kopcrash m3 in PEM BERDAY AA N K®PE RAS1 ( 2) Tah& pan persiapan pembemukan koperasi sebagairnaoa dimakaud pada ayat ( li metpud :
a.so&ialia&i program pembeirtukan kbperasi;
b.pendampingan pembentukan kuperatd;
c.pendataan dan pcnilaian kinerja koperasi. i ^ ) Perangkat daerah yang meiaksanakan urusan pemenntEihan dj bjdang knperasi meEaknkau sosialisasi program penibentukan koperosi sebaga.ima.rLa dimaksud pada ayat 2 hunjf a kepada Pcmorintah desa dan Kfrluraftan sesuai dengan jadwnl waktU dicctapkan men vale nggara kan urusan pemerintahan di bidang koperasi KcmenterianleLah oich yangyang 5

(4)Ferangkat daerah yang mclaksanakan urusan perEierirdahan di hidflrttj koperasi memberixan pendampingan dalam peildirifln koperasi sebagaimana ditnakaud pada avat 2 humf a kcpada pemerintah desa dan kelurahsn. ( 5) Perangkat dacrah yang mclftksanekan urusan pemenncahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan pcnilaian kinerja koperasi sebagaimana dimiaksud pa da ayai ' 2 huruf C untuk mendapdcRn infbnnast koperasi yang Lclah dibentuk oleh Pcmcrincah desa dan kelurahan dan hasil fcmeija koperasi .
(6)Dalam hal hasi! pcniiaian kincrja srbagtumana dino&ksud pud a a\ ai |2| dinyatakan seha:f koperasi dapat diimcgrasikan melflJui pengemhangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. 1^ 7) Diibm Kal basil penilaian kinerja sebagaimana djmaksud pada ayat (2J dinyatakan kurang aktif fUttu lertiah * koperes: dapat masuk datem skema ravitaliaafli. ( 2 ) Model pcmbcnLukan Koperasi sobagKimana dimaksud pacta ayat fl) dilakukon dengan 3 (tfga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi barn;
2. b.ptneembangfiji kuperasi yang sudah adit, dilaksanakan pada Desa / Kelurahan ya itg telah memillki koperasi akrif dengan kinerja minimal cukup baik guns meningkarkan kapasiltis dan capaian cakupan usahai dan C . recital isasi koperasi , dilaksanakan pada koperasi Desk/ KeLurahan yang sudah ada namun kmcitanya tidak akdf/lemah manajemen dan /atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentli&fi pera Lujan perundang- undangan di bidang perkoperasian. ddakukan meialu] lescrukturisas:!yang

Pasal 7

fl) SetiHp deaa / kclnrabpro yang teloh ditargetkan membentuk Koperasi, mejiyetenggarakan musyawarah desa khusus atan musyawarah. kclisraban khasua um.uk pembentukfln Kopersfti. fi

(2)PcrangkiU Da crab yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan tii bidang pembtTdayuan nuasyarakfli desa bersama dcngan Pcrangkac Daerah y&rtg metrydenggarakan urusan pcmcri utahan di bidAng koperasi [ nemfasilLni &L dan mendampingi Pemcrintah Deya / ^ lurahan dan Barlan PtmuflyawaratStt Deaa atau Lembaga Kcmasyarakat&n Kclurahan atau yang disebut dengan nama lain neraama unsur masyarakar der.gan melibatkan Reran gkat Dacrab r.erkait unluk mertye ^ npgBfakan mtisynwarah desa khusus atau musyawarah kclfidruhan khusus seuagalmana ditnaksud pada ayat ( L ) .
(3)Dslam forum musyawarffh desa khusus aiau musyawarah kel uriah un khusus acbagafnaiia dimaksud pada aval (!| disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran rla ^ ar auaL, paling gedikit mdiputi nama, jenis bidang dan kcgialan usahab modal dasar, kcanggptaan awal; dan pemilihan calon pengtirus dan pengawas koperasi. £4 ) Eta ail musyawarah defia kliusus Atau musyawarah kclurahan khusus umuk sebagaiffiana dimaksutf pad a ayat (3) menjadi aouan pelaksdnaan rapat pendsrum KOperas!. PCJ ragraf 4 Rcnamann , Pengurus dan Pengawas, sorta bidang dan kegi&tan Usahn Koperasi

Pasal 8

(1J Pennmaan Koperasi liarus memuat nama desa Ectcmpat dengsrt format:

a.diawfldi dengan kata '‘ Koperasi” ;
b.dd&njUtkan dtngarl fra ^ a ‘TVsa Me rah Putih” atau “ Kefurahan Mer&h Putih"; dan t- diakhiH dengem nama desa / kelurahan solempat Q| Dalam hal terda pat keaamaan nama desa / kclurahan , maka dit&mbahk& n nama kecamatari / kabLipeten/kot ^ , Rasol 9 \ J | Penguins dan pengawas Koperasi yapg baru berdln dLpilih dan ppndtii Kopprasi yang dihasLIkan rfari rapar nuisyawarah rtesa khusus atau musyawarah kelumhan khusus.

(2)Pengurus Koperasi bcrdas&rk&n peTigembangan dan revititiisasi koperaair ditemukan berdasarkan basil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah qtesa khusus arau muayawar&h kclurahan khusua. {31 Ketua pengawafl Ko perilsi dvia but o!eh kopala Itasa atflu Lurah sehagai eK-offido (41 Pcn.i ^ unjs ddii pen ^ awaa Kopcrasi dilLtrunR inciniliki hubuiigan keluarga aedarab d a i j hubungan semenda sampai drrajac kfisattj dan sesuai dengan keLentuan peraLuran perandang undangan. 7 Pa sal 10 bcni '. iknn Koperaai da pat meJakukan usaha atau kcgiaian( 1) Pk i l l berupft 1 "A gcrai penyodkun sembako; b . gcmi penyodiaan obat morah; C , jwnyediaan kancar koperasi;
1. d.unii slinpan pinjam k operasi;
2. e.genai klinik desa:
3. f.penysdiaan cold storngefcold chair, atau gudar.g;
4. g.logisLik / distrjbusi ; dan /atau
5. h.lain- lain scsuai penugasan dan kebutuhan usaha * kcarilan lukal , ktrbinuhtin masyarnkat. desa s ^ tempat serta karakteristik wilayah. ( 2 ) Kuptrrvisi rilapal bekeijasatna dengan pecangkat daerqh isrkait scsuai jenis usaha Knpcra &L sr hagai man a dimaksud pads aya i ( 1 ) humf e yang di atur dalam perjanjian kerja same drngan bcrpedoman pada AD / ART dun kctcrttuan pcruiUran peru ndang undangan. Pa sal I I Pcmbcnlukan Knpcrasi scbagaimana di maksud daiam Pa sal 5 sampai dengun Pasfil 10 dilaksnnrtkan sosuai riengan norma, srandar, proscdnr, dan kritcrla pcmbcnlukan Koperasi yang di tetapkan oteh P ^ menntnh pusat. I3agian Kedua Prinsip, Aspifek Ktfbijakan, Pcrizinan , dan Pcngelolaan Usaha Umum Pasal ] 2 Knpcras: melaksanakan prinsip, bentuk kclembagaan, perri zi nan , dan pengdolaan usaha sesuai dengan kctcntuan pcraturun pmJ n da ng- unda n gan
6. a.ketembogaan *
7. b.produksi;
8. c.petnasararc; d . keuengan ; dan
9. e.innvasi dnn teknnlng] 8 ( 2 ) Kuhijakan pada uxpe.k kelembagaan sebagannana dimaksud pada flyat (!) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan: ft . kualitas partisi pa si anggpta;
10. b.kapitsiLas dan koropetensi sumber daya manusui pengurus, pengav-ras, dan pcngpldta;
11. c.kummnpuan muniyerial dan tflia kclola Koperasi; dan
12. d.kapasitas anggota Koperasi scbagai wirausahft Kopcrasi / wira Koperasi meEalui Lnkubasi. {3|Kebijakan pada as perk prodpksi sebagaimana riLmaksud pada ayat ( 1|huruf b paling sedikii ditujukan untuk:
13. a.meningkatkan teknik pnuduksi diui pengplah&n kemampuan nianajetner bagi Koperasi;
14. b.memberikan kemudfthftrt dalftm pengadaan sarana dan pra£fiiiumn produksi dan pengolahan, bahan bakur bahan pcnol one, dan ktmasan bagi Koperasi;
15. c.mendornng penerapftn Kiandardiwasi dalam prases produksi dan pen gala ban ; dan
16. b.meningkatkan kemantpuan rencang bangun dan perekayasEUin bagi produk anggota Kopcrasi ( 4) Kchijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1| huruf c paling sedikit ditujukan untuk ;
17. a.menumbuhkan layall Las anggota Kopcrasi daJam pemanfaatan layanan Koperasi;
18. b.mengermbangkan poicnsi pasftr selain anggoia untuk pengembiingan usaha dan / afcau kdebihan kemampuan pe) d_vanftn Koperasi kepada masyamkai bukan ajnggota ;
19. e.pengembangun janngan usaha Koperasi dan kerja suma yang baling mcoguntungkan atitan- Koperasi dan antara Kopcrasi dengan pihak lain; d . menhorong produk Kopcrasi untuk menu Li k] nak paten dan anerek sehingga tnempunya; daya saing di pasar domeatik dan pasar mancanegara; dan
20. e.mclakukan kutasi produk unggulan daeraii yang memiliki pot-ensi sebagai waraiaha. {51 Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dnnaksud pada aval H | huruf d paling sedikit diLujukan untuk: Q. meningkaikan partisipasi modai anggota Koperasi meialui pemupukan modal yang berasal darn 1, hibah ; 2, pcnyctaraan simpanan anggola; rian /atau 3, sumber lain yang sab dan tidak mengikut senuui dengan kci.cn man peraturan perundang- undangan.
21. b.meningkatkan akses pembiavaan kepada sumber pembiayaan [intern jvimlah. bungs utau itubal jasa, dan tenggat waklu Lurientu yang bemsai dari;
  1. 1.anggota; 2 . non anggottu
  2. 3.Kopcrasi lain;
  3. 4.bank dan mduairi kcuangttn nonbank; dan /fttnu 4
  4. 5.aumbcr lain yang sab dan cidak nrcngikat aesuai dengan ketrrttU£m pfcrflturart perundangundangatl.
(6)Ktbijakan pa da aspck inovasi dan Lcknologi scbagaima ^ dimaksud pada ayat ( 1 ) truruf e pacing sediki:ditujukan unluk:
1. a.meningkalkan kcmampilan risei dmi ptngembangair risaha Kaperasi, kcinovasian. dan tran&fcrmasi digicah
2. b.mendorong pcningkalan kemanipuan inavasi Kapcrasi untuk mcnmgkatkan efisiensi ktrja dan daya suing Koperasi; C. Entndorong peinanfaatan tcknologi infcmrasi dan kamunikasi dalam kcgiatan operational rj&aha dajr layanan koperash serla dalam bidang. dtsoin dan pengendalian nmtu , rt . mendorong Koperasi dakim menjaga kcamanan data dan in formasi digital fiesuai ketejrtuan pcraturan pcrunaang- undangan; c . mcndorong peningkatan kcTja sama dan alih teknologi; f . TiremLjerikain itisentif kepadtr Kopcrasi yang mcrtgembflrtgkan mknolngi ramah !ingkungan; dan penguinb.&ngan WTrausaha k ' operasi mtialui inkubttsi.e- Faragraf 3 Fciizinan PasaJ H ( 1 ) Btrrizinan bebagaimana dimaksud dalym Patal 12 meliputi. a , persyaratan Llasar porizimm be rusaba; daji /alnu
3. b.pcrtKinan btnJsaha berbasit ritiku , ( 2 ) Ptriainan sebagaimana dunaksud pada ayai ( 1| dilaksanakan stSUai dengan ketentuam pcraturan perundang- undangan . a . Kctua ; Bupati; b . Wakil Kciua; Sekretam Dfisrah;
4. c.Sekrttaris; Ptrrangkal menyelcnggamkan urnsan pcmcrintah&n di bidang kopemsi; dan rJ . Anggflta: Lbrsut Kepala Pcmngkat Dacrah LcrkaiL scSUai den ^ an ktbuiuftan. (2|Batuan lugas sebagaimana dimaksud puda aval ( 1 ) memiliki tugas antara lain: a . mendorong ptnin ^ kaiyn koordm&ai cfengan instarrsi vertlkal dan /atari pcmerrnTfth da trail p ravinsi; Kepala Datrah yang in
5. b.mcmctakan pormsi Grsa / KeLurahan untuk pcrccpatdii penibentukan Kopcr&si Dtsa / Kelurahan : dan C. mtlakukan pendampingan kcpada Koperasi dari aspek kelcmbagaan. usaha dan ptngjitttan sum be r dava manuka untuk mcndukunE kcbtrrhftttilan program pembentukan dan pengclolaan Kopcrasf - (3f Saiuan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetapkan det > gan keputusan Bupatl .

BAB V

PEUNDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

jlj Daiaxn rangka peutbcrian PfeEmdtfngan kepada Koperasi., Pemerintah Daciahr

a.menetupkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya bolcb diusahakan Kopprasi; dan b- mtnetapkan bidang dan Befcior1 usaba di suatu wilayah yang leJah berhasil diusahakan olch kopcrasi untuk lidak diusailaka n oleh badan usaha lainaya. {2] ST lain pellndtingan tcrhaddp Koperssi sebagaimsna diniakeud pada ayat ( 1 ), Psmrrintah Ds ^ ryb ckspal mckkukon prmuHhHii usaha Kopcrasi dalam kondisi darurat tcrtcnuj mcSalui: a, nescrukturisasi kredic; b nckonstruksi usaha; c, bantuan modal: dan /alau b bantuan bentiik Inin. 13| Ffclindungan Koperasi scbagaimana dnnaksud pada ayat ( If daps: dilakukon dengan mcngikulsertakan lembaga gerakan Kuptrasi , dunia usaha , dah / tuau makyarakat dengan mcmpcrbalikan nnsur pcrsa:ngan usaha yang achat .

Pasal 17

( 1 ) Program kemudahan . Pemberdayaan dan Felindungan Koperasi. aebagaimana dlmaksud daiam Pasal 13, Pasal 14 dan Ptisal l & dilaksan&kart oleh Fer& n &kas Daerah eecara terpadu SCRUB: keivenangannya. ( 2} Fcrangkui Dacrah yang mcnyclenggarakan un-tuan ptmcrintahan dibirtnng kopcra ^ i dan Prrangksil Hacmli yang rnTnyeknggarakan pcmbcrdayaan naa&y&rakgt de &a menyusun rencana tahupad; dan |3) Pemerintah Dae rah secara tcrpadu scsuai kcwcnangannya mcnycdiakan alokasi anggaran program kemudahan, Felindimgan , dan Prmbrrdayaen usaha KoperasL di bidangpe menu ta ban.LlrUsur: 1 1

a.jumiah Koperasi yang Lelah terbenluk ;
b.tingkfU partisi pa si angfy > la: C . vnlume usaha Koperasi; d . manlaat ekonkimi bagi anggota , dan t . k e nd a LQ yang dihadapi, ( 3) Bupaii [nelajporkan basil evakiasi Ijerktda sebagalmana ckmeksud pada avail ( 2) kcpada Ciubemur. |4 | Femerititah Daerah me taperk an he &il ptlaksanaan program kemudahan. Pesindungan, dan Pfemberdayasui u ^ hii Koperasi yang dibiayai melalui dana alokaai khusus dan /aiftu d& na dekonsenirasi kepada pemerintah pusat . urusan pemerimahan dibadangurusan j 2] Uniuk pcngufttan. akuntabiiitas pen ge Lola HR Knperastj da pat dilakuktm audit olrh imtansi yang berwenang cti Daerah -

(3)Perangknt Daerah yang menyelenggarakan urusan pcmerlntahan dibidang koperasi b£rtenggung jawab memonitor perketnhangan koperasi dan memberikan pern binaan berkcLanjuitm . ( 4) Blips mendorong pcLaksanaan mekanisme penEawasan partisi patif aktif uleh anggota Koperasi untuk mcngawMi kmrrja pengurus Koperasi BAB VH3 PENDANAAN

BAB VII

PEMBiNAAN DAN PRNGAWASA# Paso] IQ ( 1 ) Bupaii tnelaksanakan pernbinuan dan pengawasan terhadap pdaksanaan pemberdeyaan dan pcJindungan Koperasi.

Pasal 20

J ^ rndanaan pelaksanaan Ptmbcrdfiyaan dan PeJindungan Koperasi d.rj.pai bersumber dari ; a . anggaran pentiapatan dan bclanja Dfterahi dan

b.sum ber Jain yang sail dan tidak mengjkat sesuai ketentuan pera tu ran per Lindafig-urda ngan. 12 BAR IX KETEtfTUAfr PEHUTUP Pasa - 2 l Beratursn RupftLi ini mulaj be-rlaltu pac3« diundyn ^ kiics . Afctfr Ktiap orftTlg mf" nf;(LlHnuinyB , Tncrn ^ rinlaKkhin pm ^ undangan PcniLuran Bupal: ini dcn ^ ar. pcncmpaLannya dalam Bcritfi Dacrah Kabupaten HuJcamara. Diterapkan di Sukamara pa da tAHggat ^ ^ 4 ^ 3tP ** H UPAT] 9UKAMARA Diundangkati dt ttjkatnaja jsada tanagai ?v Pit. SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, W 4 /A ' *UJ - . 1 • q i JSn /J4 w v> BER[T,A BAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN :2G2n NOMOR X X rA si t3

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pcrccpatan l ^ iimbentukan Kopemsi De&n/ KeLurahan Merah lAitih, perlu mens tapkan kebifakan umuk mendorong koperasi dapai. bertumbub dan berkembang dengan balk; c, bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagaimana dimakaud pa da huruf a dan humf b , perlu menctapkan Peraturan Bupati tenting Penyelenggaraan Koperasi Desa, / Kt-lu rah kin Menah Putih ; gat 1 , Undang Undang Nomor 5 Tahun 2002 ten tang Peinbetuukfln Kabupaten Katingart, KabupAttn Seruyan, Kabtipmen Sukamara, Kabupalen Lamandau , kabupaten f'ulang hsau, kabtipalcn Gunung Mas, Kabupatcn Murung Raya dan Kabupaten Bari to Timur d\ Provmsi Kalimantan Ten gab (Lembaran Negara Repubjik Indonesia Tahun 2002 Nomor I 3t Tamb&h&n Lembaran Negara RcpubSik Indonesia Namar 4lS0];

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa {Lembaran Negara Hepublik Indonesia Tahun 2014 Namnr 7 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberepa kali diubah terakhir denjjan Undung-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pcmbahan kedua atas Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang: Desa |Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77 , Tambahan Lembaran Negara Republic Indonesia Nomor t>914); l 3 Undang- Undang Nonjpr 23 Tafenn 2013 temang Fcmcrintahan Daerab (Lembaran Negara RcpUbltk Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tftmbahan Lembarftn Negara Repuhlik Indonesia No mar 5587) sebagaimana telah diubab beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nbmgr 6 Tahun 2023 temang Ptnctapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Unhang Nomor 2 Tahun 2022 lemang Oipm Kerja menjad * Undang* Undang ( Lem baron Negpra Rcpublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tttmb&han Lembaran Negara RcpubHk Indonesia Nnmor 6S56); 4 . Pergluran Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tciitung Peraturan Pelaksanaan Un dang- Unhang Nomur 6 Tahun 201 - U- nlaug Desa iLembaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1 13, Tambahan Lemt&ran Negara Repuhiik Indonesia Nnmor 5539) seba gaiir.ana tclah beberapa kali diubah terakhir dengan Permuran PemcriTi|ah Nomor 11 Tahun 2019 ten tang Penjb&ba _ n Krdua Ettas Peraturan PemerinLah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pel okfifl naan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 terttang De*H (Lembaran Negara TCepubbk Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tam bahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321) ;
5.Peraturan Fern eri Utah Nomor 12 Tahun 2019 ten rang PengeJolaan Kcuangan Daemh {Lcmbaran Negara Repub]ik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambaban Lcmbaran Negara RepnUSik Indonesia Nnmor 6322) :
6.Peraturan Femerintah Nomor 7 Tahun 2021 tencang Kemudahatp PeHndungan dan Fernberdayaan Koperasi dan Usaha. Mikro, Kecil dan Mcnengah (Lemb&ran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambaban Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 6619) ;
7.Peraturan Men Leri Dalam Negcri Nomor SO Tahun 2015 temang Pcmbcntukan Produk Hukum Daerab (Bcrita Negara HepubJik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2G36| sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 20 IS temang Pembahan Atas FeraLuran Menteri Dalam Negeri Nomor SO Tahun 2015 tentang Pembentukan Prnduk Hukum D ^ rridi [Htriia Negarn RepuLJik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); S. Pera1 uran Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tenlang Pedoman Tcknis Pengelolaart KeUangart Daerah ( Derila Negara Repubiik tndonesia Tahun 2020 Nomor 17811;

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan ; PERATURAN BUFATI TENTANG PENY ELENGGARAAN KOPERASI DESA / KELURAHAN MERAH PUT1 H, 2 BAB T KETENTUAN UML ' M Plasal J Dalam Pc re turun Bupati :ni yang djmaksud dengan .

1.Due rah adalah Kabu paten Sukama ra.
2.Pemerintah Dae? rah. adaiah Bupati scbagai UnsUr pCtivclenggara pcmerintahan daerph yang memimpin pelaksanann nrusan prmerinlahun yang menjadi kewenangan Dacrah.
3.Bupad adalah Bupati Bukamara.
4.Pemngkut Daerah adalah unsur pcmbantu kepals dacrah dan dcwan perwakilun rakyal daerah rfalasn penyele nggarnan Uf 'usfin pemerintahan yang mcmudi kewunajigan daerah.
5.DesiH alau sebutan lainnya adalah desa dan deaa adat atau yang disebut dcngan E -iums iain , aelanjutnya di.se but Desa , adalah keSAtuan ma*yarak* L huknm yang inemiliki batas wilayah yang bcrwcnung untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kcptntingan mflsyarakat setcmpiU berdasarkan prakarsa masyaTakat, hak asal usuJ , dan / atau hak tradisjonal yang diakui dan dihormati dalam sistcm pemerincahan Negara Kesaiuan Repub]ik Indonesia. fj. Kelurahan adalah wilayah kcrja lurah scbagai pcrangkac Daerah Kabupswn dyJam wilayah keija became tan . 7, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebur dengan nama lain dibantu perangkat Dasa sebagai unsur penyelenggara Potnei' inmhan Deaa. S. Badun Permusyuwaratstn Desu atau yang discbut den ^ an nana lain adalah lcmbagu yang mclaksanakan fungsi pemcrint&httn vang ajiggotanya mcrupakan wakil dari penduduk Desa berdaaarkan keterwakilfltn wilayah dan dnetapkan secara demokratift.
9.Kopcrusi Dcsa / Kdurahan Vi crab Putih yang selaryutnya disc but Kopcrasi adalah KopcraSi yang bcrUnggOtakuil warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama dan dibukttkan dcngftn kartu tanria penduduk,
10.Pcndin adalah urang-orang ulau beberapa Kopert ^ i yang rr.e men Lilli persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anpgota scrEa hadir dalam rapaE pendirian Kopcrasi. 1 I Nmarit, Penjhuai Akta Ko pernsi yang seianjutnya disingkai NPAK adalah Pcjabat Unuim yang diangkal berdUSrn-k ^ E ] pefcturan jabaCan nnt& ris, yang riiberi kewenangan an tara lain untuk m cm buy I Akiu Fendirian Koperaai, akta perubahan anggaran dasar dan skta- nkth laitinya yang terkait dengan kcgialan Koperasi.
11.Pcngurua sda’ah ang ^ otn Kopcrasi yang diangka: dnij dipllih dalam repat anggaia Linti.Lk mengurus organtsasi dan usa.hn KopcrLisi 1
13.Pongawas adalab anggota Koptrasi yang diangkal. dan dipilih daLara rapat anggota untuk mcngawasi pelaksanutiTi kebijoksanaan dan pcngeSolaar. Kopcrasi. 14 . Pengeioln adalah anggota Knperaai dan / a ran pi halt keiiga yang diangkal alch Penguins dan diberf ^ uwenang un -.uk mengetola usahn Kopcraal.
15.PpmbcrdayafH-i adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Dae rah. dunia usaha, dan makyarakni secara fttnergis daiam bentuk pffntimbnihan ikiirr. dan pengembangan usaha lerhadap koperasi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usabrj yang langguh dan mandirL.
15.Pelindungan adalah upaya menjagH dan rnclindungi koperasi dari baJ - hal yang berpulcnsi mcnghambiU dan mcrugikan pertumbuhan dan perkembangan koperasi. 7. Maksud dan lujuan pengaluran F ^ nyelcnggaraan Koperast dalam Peratumn flupati ini untuk:

a.menjadi pedoman bagl Penyelenggaraan Koperasi di Daerali ;
b.mcngoptimalkan dan mendonong pembentukan Kopcrasi untuk pemerataan ekononu; dan
c.memajukan perekonamian Daerah. Pa sal 3 Ruling lingkup pengflturan dalam Perajturan Bupaii ini , mediputir
a.kewenangan Pemenntab Daerah; b, Pemberdayean Koperasi; C- fiatuan rugys; d, Fdindungan Knprraai;
e.pemantSUan, ev ^ luttsi dart pdapuran; t " . pembinaan dan pengawasan; dan g . pendanaan. BAR [ E KEWEIN ' ANGAK PE MERE NTAH DAERAH

Pasal 4

Dalam pelaksanaan kemudahan , Pelindungan , dan I'emberdavaan Koperasi, Peine rjma It Daerah berwenang:

a.berkuordinajsj dengan Gubemur dan / atau kementenan yang menyelenggsrakan urusan pemcrintahan di bidang kaperasi da Lam hal peiaksanaan teknis petnbentukan dan pengelalaan Koperasi;
b.menu gas kan Ferangkat Daerah yang menyelenggarakan uruftnn pemerintahem di bidang koperaji unr.uk herkoordinasi dengan Perangkat Dtterah terkait dalam pensbentukan Kopcmsi mclaJui penciirian , pengembangan , al£u ftvltalisa &i;
c.mcnugaskan Prrangkut D&erM * yang mcnyclcnEgftrakan urliaan petlHEhnUUlflil di bjdang pemberdayann idfcjyaTakat deaa untuk borkoordinasi dengsn Perangkai Daerah yahg menyetengjffi&rakart urusan pemcriniahan di bid&ng koperasi, da lain peritenon fasilitasi dan peudampingan kepada Prmtrrirnal] Dess dan Bad an Ftemujayswarateun litrsama utisur masyarakal donga n nkcLita ikan Perangkat Daerah terkait untLik Tnctiyticnggarpkan musyawaraii desa. datam menf ntukan model pcmbcnLukan Kopemsi; d . menyelarrtskun sem monoa mumkan program kegiatan dan subkegi&tafi yang mendukung Kopcrasi pada dokirnirn pcrcncanaan pemb&rigunan Dae rah dan dokumen pprcni H ]iH .H ]i Pemtlgkat Daerah;
p.iricnyediakan anggaran vang diperlukan daJam petobentukan KbptfttGl sesija: deng ^ u keteiiruan pera Lilian perundang- undangam termosuk pembenSn bantufln pembuata'n akia notans Koperasi ; dan
f.mclakukan susia lisas], pc manta US n , evahfflal, dan peiaponan, sorts pembinaan dan pengawasan terhadap Petneriniah Desa dalam prlaksanaan pembentukan , pftngcJalftRin , Ptlirsduitgftrl, dan Pemberdayaan Kopcrash m3 in PEM BERDAY AA N K®PE RAS1 ( 2) Tah& pan persiapan pembemukan koperasi sebagairnaoa dimakaud pada ayat ( li metpud :
a.so&ialia&i program pembeirtukan kbperasi;
b.pendampingan pembentukan kuperatd;
c.pendataan dan pcnilaian kinerja koperasi. i ^ ) Perangkat daerah yang meiaksanakan urusan pemenntEihan dj bjdang knperasi meEaknkau sosialisasi program penibentukan koperosi sebaga.ima.rLa dimaksud pada ayat 2 hunjf a kepada Pcmorintah desa dan Kfrluraftan sesuai dengan jadwnl waktU dicctapkan men vale nggara kan urusan pemerintahan di bidang koperasi KcmenterianleLah oich yangyang 5

(4)Ferangkat daerah yang mclaksanakan urusan perEierirdahan di hidflrttj koperasi memberixan pendampingan dalam peildirifln koperasi sebagaimana ditnakaud pada avat 2 humf a kcpada pemerintah desa dan kelurahsn. ( 5) Perangkat dacrah yang mclftksanekan urusan pemenncahan di bidang koperasi melakukan pendataan dan pcnilaian kinerja koperasi sebagaimana dimiaksud pa da ayai ' 2 huruf C untuk mendapdcRn infbnnast koperasi yang Lclah dibentuk oleh Pcmcrincah desa dan kelurahan dan hasil fcmeija koperasi .
(6)Dalam hal hasi! pcniiaian kincrja srbagtumana dino&ksud pud a a\ ai |2| dinyatakan seha:f koperasi dapat diimcgrasikan melflJui pengemhangan koperasi sebagai bagian dari program Koperasi dengan penyesuaian anggaran dasar. 1^ 7) Diibm Kal basil penilaian kinerja sebagaimana djmaksud pada ayat (2J dinyatakan kurang aktif fUttu lertiah * koperes: dapat masuk datem skema ravitaliaafli. ( 2 ) Model pcmbcnLukan Koperasi sobagKimana dimaksud pacta ayat fl) dilakukon dengan 3 (tfga) model pendekatan, yaitu:
1. a.pendirian Koperasi barn;
2. b.ptneembangfiji kuperasi yang sudah adit, dilaksanakan pada Desa / Kelurahan ya itg telah memillki koperasi akrif dengan kinerja minimal cukup baik guns meningkarkan kapasiltis dan capaian cakupan usahai dan C . recital isasi koperasi , dilaksanakan pada koperasi Desk/ KeLurahan yang sudah ada namun kmcitanya tidak akdf/lemah manajemen dan /atau penggabungan koperasi sesuai dengan ketentli&fi pera Lujan perundang- undangan di bidang perkoperasian. ddakukan meialu] lescrukturisas:!yang

Pasal 7

fl) SetiHp deaa / kclnrabpro yang teloh ditargetkan membentuk Koperasi, mejiyetenggarakan musyawarah desa khusus atan musyawarah. kclisraban khasua um.uk pembentukfln Kopersfti. fi

(2)PcrangkiU Da crab yang mcnyclenggarakan urusan pemerintahan tii bidang pembtTdayuan nuasyarakfli desa bersama dcngan Pcrangkac Daerah y&rtg metrydenggarakan urusan pcmcri utahan di bidAng koperasi [ nemfasilLni &L dan mendampingi Pemcrintah Deya / ^ lurahan dan Barlan PtmuflyawaratStt Deaa atau Lembaga Kcmasyarakat&n Kclurahan atau yang disebut dengan nama lain neraama unsur masyarakar der.gan melibatkan Reran gkat Dacrab r.erkait unluk mertye ^ npgBfakan mtisynwarah desa khusus atau musyawarah kclfidruhan khusus seuagalmana ditnaksud pada ayat ( L ) .
(3)Dslam forum musyawarffh desa khusus aiau musyawarah kel uriah un khusus acbagafnaiia dimaksud pada aval (!| disepakati:
1. a.pembentukan koperasi;
2. b.anggaran rla ^ ar auaL, paling gedikit mdiputi nama, jenis bidang dan kcgialan usahab modal dasar, kcanggptaan awal; dan pemilihan calon pengtirus dan pengawas koperasi. £4 ) Eta ail musyawarah defia kliusus Atau musyawarah kclurahan khusus umuk sebagaiffiana dimaksutf pad a ayat (3) menjadi aouan pelaksdnaan rapat pendsrum KOperas!. PCJ ragraf 4 Rcnamann , Pengurus dan Pengawas, sorta bidang dan kegi&tan Usahn Koperasi

Pasal 8

(1J Pennmaan Koperasi liarus memuat nama desa Ectcmpat dengsrt format:

a.diawfldi dengan kata '‘ Koperasi” ;
b.dd&njUtkan dtngarl fra ^ a ‘TVsa Me rah Putih” atau “ Kefurahan Mer&h Putih"; dan t- diakhiH dengem nama desa / kelurahan solempat Q| Dalam hal terda pat keaamaan nama desa / kclurahan , maka dit&mbahk& n nama kecamatari / kabLipeten/kot ^ , Rasol 9 \ J | Penguins dan pengawas Koperasi yapg baru berdln dLpilih dan ppndtii Kopprasi yang dihasLIkan rfari rapar nuisyawarah rtesa khusus atau musyawarah kelumhan khusus.

(2)Pengurus Koperasi bcrdas&rk&n peTigembangan dan revititiisasi koperaair ditemukan berdasarkan basil rapat anggota dengan melibatkan musyawarah qtesa khusus arau muayawar&h kclurahan khusua. {31 Ketua pengawafl Ko perilsi dvia but o!eh kopala Itasa atflu Lurah sehagai eK-offido (41 Pcn.i ^ unjs ddii pen ^ awaa Kopcrasi dilLtrunR inciniliki hubuiigan keluarga aedarab d a i j hubungan semenda sampai drrajac kfisattj dan sesuai dengan keLentuan peraLuran perandang undangan. 7 Pa sal 10 bcni '. iknn Koperaai da pat meJakukan usaha atau kcgiaian( 1) Pk i l l berupft 1 "A gcrai penyodkun sembako; b . gcmi penyodiaan obat morah; C , jwnyediaan kancar koperasi;
1. d.unii slinpan pinjam k operasi;
2. e.genai klinik desa:
3. f.penysdiaan cold storngefcold chair, atau gudar.g;
4. g.logisLik / distrjbusi ; dan /atau
5. h.lain- lain scsuai penugasan dan kebutuhan usaha * kcarilan lukal , ktrbinuhtin masyarnkat. desa s ^ tempat serta karakteristik wilayah. ( 2 ) Kuptrrvisi rilapal bekeijasatna dengan pecangkat daerqh isrkait scsuai jenis usaha Knpcra &L sr hagai man a dimaksud pads aya i ( 1 ) humf e yang di atur dalam perjanjian kerja same drngan bcrpedoman pada AD / ART dun kctcrttuan pcruiUran peru ndang undangan. Pa sal I I Pcmbcnlukan Knpcrasi scbagaimana di maksud daiam Pa sal 5 sampai dengun Pasfil 10 dilaksnnrtkan sosuai riengan norma, srandar, proscdnr, dan kritcrla pcmbcnlukan Koperasi yang di tetapkan oteh P ^ menntnh pusat. I3agian Kedua Prinsip, Aspifek Ktfbijakan, Pcrizinan , dan Pcngelolaan Usaha Umum Pasal ] 2 Knpcras: melaksanakan prinsip, bentuk kclembagaan, perri zi nan , dan pengdolaan usaha sesuai dengan kctcntuan pcraturun pmJ n da ng- unda n gan
6. a.ketembogaan *
7. b.produksi;
8. c.petnasararc; d . keuengan ; dan
9. e.innvasi dnn teknnlng] 8 ( 2 ) Kuhijakan pada uxpe.k kelembagaan sebagannana dimaksud pada flyat (!) huruf a paling sedikit ditujukan untuk meningkatkan: ft . kualitas partisi pa si anggpta;
10. b.kapitsiLas dan koropetensi sumber daya manusui pengurus, pengav-ras, dan pcngpldta;
11. c.kummnpuan muniyerial dan tflia kclola Koperasi; dan
12. d.kapasitas anggota Koperasi scbagai wirausahft Kopcrasi / wira Koperasi meEalui Lnkubasi. {3|Kebijakan pada as perk prodpksi sebagaimana riLmaksud pada ayat ( 1|huruf b paling sedikii ditujukan untuk:
13. a.meningkatkan teknik pnuduksi diui pengplah&n kemampuan nianajetner bagi Koperasi;
14. b.memberikan kemudfthftrt dalftm pengadaan sarana dan pra£fiiiumn produksi dan pengolahan, bahan bakur bahan pcnol one, dan ktmasan bagi Koperasi;
15. c.mendornng penerapftn Kiandardiwasi dalam prases produksi dan pen gala ban ; dan
16. b.meningkatkan kemantpuan rencang bangun dan perekayasEUin bagi produk anggota Kopcrasi ( 4) Kchijakan pada aspek pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1| huruf c paling sedikit ditujukan untuk ;
17. a.menumbuhkan layall Las anggota Kopcrasi daJam pemanfaatan layanan Koperasi;
18. b.mengermbangkan poicnsi pasftr selain anggoia untuk pengembiingan usaha dan / afcau kdebihan kemampuan pe) d_vanftn Koperasi kepada masyamkai bukan ajnggota ;
19. e.pengembangun janngan usaha Koperasi dan kerja suma yang baling mcoguntungkan atitan- Koperasi dan antara Kopcrasi dengan pihak lain; d . menhorong produk Kopcrasi untuk menu Li k] nak paten dan anerek sehingga tnempunya; daya saing di pasar domeatik dan pasar mancanegara; dan
20. e.mclakukan kutasi produk unggulan daeraii yang memiliki pot-ensi sebagai waraiaha. {51 Kebijakan pada aspek keuangan sebagaimana dnnaksud pada aval H | huruf d paling sedikit diLujukan untuk: Q. meningkaikan partisipasi modai anggota Koperasi meialui pemupukan modal yang berasal darn 1, hibah ; 2, pcnyctaraan simpanan anggola; rian /atau 3, sumber lain yang sab dan tidak mengikut senuui dengan kci.cn man peraturan perundang- undangan.
21. b.meningkatkan akses pembiavaan kepada sumber pembiayaan [intern jvimlah. bungs utau itubal jasa, dan tenggat waklu Lurientu yang bemsai dari;
  1. 1.anggota; 2 . non anggottu
  2. 3.Kopcrasi lain;
  3. 4.bank dan mduairi kcuangttn nonbank; dan /fttnu 4
  4. 5.aumbcr lain yang sab dan cidak nrcngikat aesuai dengan ketrrttU£m pfcrflturart perundangundangatl.
(6)Ktbijakan pa da aspck inovasi dan Lcknologi scbagaima ^ dimaksud pada ayat ( 1 ) truruf e pacing sediki:ditujukan unluk:
1. a.meningkalkan kcmampilan risei dmi ptngembangair risaha Kaperasi, kcinovasian. dan tran&fcrmasi digicah
2. b.mendorong pcningkalan kemanipuan inavasi Kapcrasi untuk mcnmgkatkan efisiensi ktrja dan daya suing Koperasi; C. Entndorong peinanfaatan tcknologi infcmrasi dan kamunikasi dalam kcgiatan operational rj&aha dajr layanan koperash serla dalam bidang. dtsoin dan pengendalian nmtu , rt . mendorong Koperasi dakim menjaga kcamanan data dan in formasi digital fiesuai ketejrtuan pcraturan pcrunaang- undangan; c . mcndorong peningkatan kcTja sama dan alih teknologi; f . TiremLjerikain itisentif kepadtr Kopcrasi yang mcrtgembflrtgkan mknolngi ramah !ingkungan; dan penguinb.&ngan WTrausaha k ' operasi mtialui inkubttsi.e- Faragraf 3 Fciizinan PasaJ H ( 1 ) Btrrizinan bebagaimana dimaksud dalym Patal 12 meliputi. a , persyaratan Llasar porizimm be rusaba; daji /alnu
3. b.pcrtKinan btnJsaha berbasit ritiku , ( 2 ) Ptriainan sebagaimana dunaksud pada ayai ( 1| dilaksanakan stSUai dengan ketentuam pcraturan perundang- undangan . a . Kctua ; Bupati; b . Wakil Kciua; Sekretam Dfisrah;
4. c.Sekrttaris; Ptrrangkal menyelcnggamkan urnsan pcmcrintah&n di bidang kopemsi; dan rJ . Anggflta: Lbrsut Kepala Pcmngkat Dacrah LcrkaiL scSUai den ^ an ktbuiuftan. (2|Batuan lugas sebagaimana dimaksud puda aval ( 1 ) memiliki tugas antara lain: a . mendorong ptnin ^ kaiyn koordm&ai cfengan instarrsi vertlkal dan /atari pcmerrnTfth da trail p ravinsi; Kepala Datrah yang in
5. b.mcmctakan pormsi Grsa / KeLurahan untuk pcrccpatdii penibentukan Kopcr&si Dtsa / Kelurahan : dan C. mtlakukan pendampingan kcpada Koperasi dari aspek kelcmbagaan. usaha dan ptngjitttan sum be r dava manuka untuk mcndukunE kcbtrrhftttilan program pembentukan dan pengclolaan Kopcrasf - (3f Saiuan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dicetapkan det > gan keputusan Bupatl .

BAB V

PEUNDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

jlj Daiaxn rangka peutbcrian PfeEmdtfngan kepada Koperasi., Pemerintah Daciahr

a.menetupkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya bolcb diusahakan Kopprasi; dan b- mtnetapkan bidang dan Befcior1 usaba di suatu wilayah yang leJah berhasil diusahakan olch kopcrasi untuk lidak diusailaka n oleh badan usaha lainaya. {2] ST lain pellndtingan tcrhaddp Koperssi sebagaimsna diniakeud pada ayat ( 1 ), Psmrrintah Ds ^ ryb ckspal mckkukon prmuHhHii usaha Kopcrasi dalam kondisi darurat tcrtcnuj mcSalui: a, nescrukturisasi kredic; b nckonstruksi usaha; c, bantuan modal: dan /alau b bantuan bentiik Inin. 13| Ffclindungan Koperasi scbagaimana dnnaksud pada ayat ( If daps: dilakukon dengan mcngikulsertakan lembaga gerakan Kuptrasi , dunia usaha , dah / tuau makyarakat dengan mcmpcrbalikan nnsur pcrsa:ngan usaha yang achat .

Pasal 17

a.jumiah Koperasi yang Lelah terbenluk ;
b.tingkfU partisi pa si angfy > la: C . vnlume usaha Koperasi; d . manlaat ekonkimi bagi anggota , dan t . k e nd a LQ yang dihadapi, ( 3) Bupaii [nelajporkan basil evakiasi Ijerktda sebagalmana ckmeksud pada avail ( 2) kcpada Ciubemur. |4 | Femerititah Daerah me taperk an he &il ptlaksanaan program kemudahan. Pesindungan, dan Pfemberdayasui u ^ hii Koperasi yang dibiayai melalui dana alokaai khusus dan /aiftu d& na dekonsenirasi kepada pemerintah pusat . urusan pemerimahan dibadangurusan j 2] Uniuk pcngufttan. akuntabiiitas pen ge Lola HR Knperastj da pat dilakuktm audit olrh imtansi yang berwenang cti Daerah -

(3)Perangknt Daerah yang menyelenggarakan urusan pcmerlntahan dibidang koperasi b£rtenggung jawab memonitor perketnhangan koperasi dan memberikan pern binaan berkcLanjuitm . ( 4) Blips mendorong pcLaksanaan mekanisme penEawasan partisi patif aktif uleh anggota Koperasi untuk mcngawMi kmrrja pengurus Koperasi BAB VH3 PENDANAAN

BAB VII

PEMBiNAAN DAN PRNGAWASA# Paso] IQ ( 1 ) Bupaii tnelaksanakan pernbinuan dan pengawasan terhadap pdaksanaan pemberdeyaan dan pcJindungan Koperasi.

Pasal 20

J ^ rndanaan pelaksanaan Ptmbcrdfiyaan dan PeJindungan Koperasi d.rj.pai bersumber dari ; a . anggaran pentiapatan dan bclanja Dfterahi dan

b.sum ber Jain yang sail dan tidak mengjkat sesuai ketentuan pera tu ran per Lindafig-urda ngan. 12 BAR IX KETEtfTUAfr PEHUTUP Pasa - 2 l Beratursn RupftLi ini mulaj be-rlaltu pac3« diundyn ^ kiics . Afctfr Ktiap orftTlg mf" nf;(LlHnuinyB , Tncrn ^ rinlaKkhin pm ^ undangan PcniLuran Bupal: ini dcn ^ ar. pcncmpaLannya dalam Bcritfi Dacrah Kabupaten HuJcamara. Diterapkan di Sukamara pa da tAHggat ^ ^ 4 ^ 3tP ** H UPAT] 9UKAMARA Diundangkati dt ttjkatnaja jsada tanagai ?v Pit. SEKRETAR1S DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, W 4 /A ' *UJ - . 1 • q i JSn /J4 w v> BER[T,A BAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN :2G2n NOMOR X X rA si t3

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 22 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

PEUNDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

Pasal 17

PEMBiNAAN DAN PRNGAWASA# Paso] IQ ( 1 ) Bupaii tnelaksanakan pernbinuan dan pengawasan terhadap pdaksanaan pemberdeyaan dan pcJindungan Koperasi.

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

Pasal 4

Pasal 7

Pasal 8

PEUNDUNGAN KOPERASI

Pasal 16

Pasal 17

PEMBiNAAN DAN PRNGAWASA# Paso] IQ ( 1 ) Bupaii tnelaksanakan pernbinuan dan pengawasan terhadap pdaksanaan pemberdeyaan dan pcJindungan Koperasi.

Pasal 20

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014