DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 5 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Ringkasan

Ruang lingkup peraturan bupati ini adalah: a. Status Kepegawaian Pegawai Non ASN. b. Tata Cara Pengadaan Pegawai Non ASN. c. Hubungan Kerja. d. Hak, Kewajiban dan Larangan. e. Gaji dan Penghasilan Tambahan. f. Pembinaan. g. Pemutusan Hubungan Kerja. h. Pengawasan dan Pengendalian. l. Pendanaan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Aparatur Sipil Negara Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 1 Menetap-kan:
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5.Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213)
8.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pu.sat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039); MEMUTUSKAN: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM Pasa11 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

Pasal 2

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD diselen-ggarakan ber-dasarkan asas:

a.Keadilan;
b.Kemanfaatan;
c.Keterbukaan;
d.Kepastian hukum;dan
e.Kepatutan, dalam rangka m-eningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat.

Pasal 3

Pedoman Pengelolaan Pegawai Non Non ASN pada BLUD diselenggarakan dengan prinsip-prinsip tata kelola BLUD, yaitu:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas;
d.independensi;
e.efisiensi;
f.efektivitas; dan
g.produktivitas.

Pasal 4

Maksud ditetapkanya Peraturan Bupati ini sebagai Pedoman Pengelolaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.

Pasal 5

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk:

a.mewujudkan pelayanan prima di BLUD Puskesmas; dan
b.memenuhi kebutuhan tenaga yang berkualitas sesua1 dengan kebutuhan Sumber Daya Manusia di BLUD Puskesmas.
a.Status Kepegawaian Pegawai Non ASN.
b.Tata Cara Pengadaan Pegawai Non ASN.
c.Hubungan Kerja.
d.Hak, Kewajiban dan Larangan.
e.Gaji dan Penghasilan Tambahan.
f.Pembinaan.
g.Pemutusan Hubungan Kerja.
h.Pengawasan dan Pengendalian.
1. 1.Pendanaan. 5

BAB III

STATUS KEPEGAWAIAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 6

(1)Status kepegawaian Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas adalah Pegawai kontrak.
(2)Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berstatus kontrak merupakan pegawai BLUD Non ASN yang dikontrak selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan dengan persyaratan:
1. a.mempunyai penilaian kinerja yang baik;
2. b.formasi masih dibutuhkan; dan
3. c.kondisi keuangan memungkinkan.

BAB IV

TATA CARA PENGADAAN PEGAWAI NON ASN

Pasal 7

(1)Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan melalui tahapan:
1. a.Perencanaan;
2. b.penetapan formasi;
3. c.pengumuman lowongan;
4. d.pelamaran / pendaftaran;
5. e.uj ian seleksi;
6. f.pengumuman hasil ·seleksi; dan
7. g.pengangkatan
(2)Dinas Kesehatan menetapkan pedoman tahapan Pelaksanaan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Pelaksanaan tahapan Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas.
(4)Panitia pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari Kepala Puskesmas, Kepala TU, dan Jabatan Fungsional.
(5)Panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD. 6
(1)Pimpinan BLUD setiap tahun berkewajiban menyusun perencanaan kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan.
(2)Perencanaan kebutuhan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaporkan dan disetujui oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

(1)Formasi kebutuban Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas berdasarkan analisis kebutuhan ditetapkan oleh Pimpinan BLUD.
(2)Analisis kebutuhan Pegawai Non Puskesmas sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memperhatikan:
1. a.jenis pekerjaan;
2. b.sifat pekerjaan
3. c.beban pekerjaan;
4. d.jumlah kebutuhan pegawai;
5. e.kualifikasi pegawai;dan ASN pada BLUD pada ayat (1)
6. f.kemampuan pembiayaan dan prasarana yang tersedia.
(3)Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dihitung berdasarkan analisis jabatan dan analisis be ban kerja.
(4)Formasi kebutuhan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas yang sifatnya memenuhi kekuranganjabatan ASN makajumlah kebutuhan mendasarkan formasijabatan ASN.

Pasal 10

(1)Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan paling lambat 5 '(lima) hari sebelum tanggal penerimaan lamaran.
(2)Pengumuman lowongan pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilakukan secara terbuka kepada masyarakat oleh panitia seleksi.
(3)Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
1. a.jumlah dan jenis 1owongan jabatan;
2. b.persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap pelamar; 7
3. c.alamat dan tempat lamaran ditujukan; dan
4. d.batas waktu pengajuan lamaran.

Pasal 11

(1)Setiap pelamar yang melakukan pendaftaran untuk menempati formasi Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas harus memenuhi persyaratan:
1. a.berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi berusia 55 (lima puluh lima) tahun, kecuali bagi yang sudah bekerja minimal 2 (dua) tahun di Fasyankes;
2. b.tidak berkedudukan sebagai calon aparatur sipil negara;
3. c.mempunyai pendidikan, kecakapan, keahlian dan keterampilan yang diperlukan;
4. d.sehatjasmani dan rohani;
5. e.bersedia ditempatkan sesuai dengan formasi yang ditentukan oleh Pimpinan BLUD;
6. f.berkelakuan baik dan bebas narkoba; dan
7. g.syarat lain yang ditentukan dalam persyaratan jabatan
(2)Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikecualikan bagi tenaga khusus yang karena keahliannya diperlukan oleh BLUD.
(3)Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan oleh Pimpinan BLUD dengan persetujuan Kepala Dinas.

Pasal 12

(1)Pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas dilaksanakan dengan ujian seleksi.
(2)Ujian Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.seleksi syarat administrasi;
2. b.ujian tertulis dan/ atau teknis (skill/keterampilan);dan
3. c.wawancara oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN;
(3)Ujian seleksi diselenggarakan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN.
(4)Hasil kelulusan ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Tim Pengadaan Pegawai BLUD Puskesmas Non ASN dan diumumkan secara terbuka dan keputusan Panitia Seleksi tidak dapat diganggu gugat.
(5)Tata cara ujian seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh pemimpin BLUD. 8

Pasal 13

(1)Pelamar yang telah menempuh ujian penyaringan dan dinyatakan lulus oleh Panitia pengadaan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas, diangkat dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
(2)Penetapan seba-gai Pegawai Non ASN pada BLUD Puske-smas ditetapkan setelah terpenuhinya seluruh tahapan proses seleksi.
(3)Pengangkatan Pegawai Non ASN pada BLUD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Kepala Dinas.
(4)Masa kerja pegawai Pegawai Non ASN pada BLUD sejak penandatanganan surat perjanjian kerja. BABV HUBUNGAN KERJA

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…