DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 35 Tahun 2025

Nomor: 35
Tahun: 2025
Ditetapkan: 28 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : Ketentuan Umum; BAB II : Penunjukan; BAB III : Tugas Dan Fungsi; BAB IV : Honorarium; BAB V : Ketentuan Peralihan; BAB VI : Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkanPeraturan Bupatitentang PedomanPenunjukan AjudanBagiPejabatPemerintahan Daerah, Undang-UndangNomor5Tahun2002tentangPembentukan KabupatenKatingan,KabupatenSeruyan,Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau,KabupatenPulangPisau, KabupatenGunungMas,KabupatenMurungRaya dan KabupatenBaritoTimurdiProvinsiKalimantanTengah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun2002Nomor18, TambahanLembaranNegara Republik IndonesiaNomor4180): 2.Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor244,TambahanLembaranNegara Republik Indonesia Nomor5587),sebagaimanatelahdiubah beberapakali terakhirdengan Undang-Undang Nomor6Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah PenggantiUndang- Undang Nomor2Tahun 2022tentang Cipta KerjaMenjadi Undang-Undang(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor41,Tambahan LembaranNegara Republik IndonesiaNomor6856),

3.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856),
4.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375),
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322),:
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781),
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pedoman Keprotokolan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 722),
8.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 67), MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENUNJUKAN AJUDAN BAGI PEJABAT PEMERINTAHAN DAERAH.

Pasal 1

DalamPeraturanBupatiiniyang dimaksuddengan: 1, 2. 10. il. (1 (2 Daerah adalah Kabupaten Sukamara. PemerintahanDaerahadalah penyelenggaraanurusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyatdaerahmenurutasasotonomidantugaspembantuan denganprinsipotonomiseluas-luasnyadalamsistemdan prinsipNegara KesatuanRepublikIndonesiasebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. PemerintahDaerahadalahbupatisebagaiunsurpenyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Bupati adalah BupatiSukamara. Wakil Bupati adalah Wakil BupatiSukamara. KetuaDewanPerwakilanRakyatDaerah yangselanjutnya disingkat Ketua DPRD adalah Ketua DPRD Kabupaten Sukamara. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara. PimpinanadalahBupati,WakilBupati,KetuaDPRD,dan/atau Sekretaris Daerah, sesuai dengan objek pelayanan masing-masing Ajudan. Ajudan adalah pegawai Aparatur Sipil Negara, pegawai Non AparaturSipilNegara,atau PegawaiInstansilainyang diperbantukan oleh Instansi asalnya, yang ditunjuk untuk melayani dan membantu pelaksanaan tugas Bupati/Istri, Wakil Bupati/Istri, Ketua DPRD/Istri, dan Sekretaris Daerah. Pengamanan dan Pengawalan yang selanjutnya disebut Pamwal adalah pengamanan dan pengawalan Satuan Polisi PamongPraja. Honorarium adalah pembayaran atau pemberian upah yang diberikan untuk menunjang pelaksanaan tugas Ajudan di luar gaji, tunjangan dan tambahan penghasilan pegawai lainnya yang melekat pada masing-masing Ajudan.

BAB II

PENUNJUKAN

Pasal 2

Ajudan Bupati/Istri, Ajudan Wakil Bupati/Istri dan Ajudan Sekretaris Daerah ditunjuk oleh Bupati. Ajudan Ketua DPRD/Istri ditunjuk oleh Bupati atas usul Sekretaris DPRD.

(3)Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berasal dari pegawai Aparatur Sipil Negara, atau pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh Instansi asalnya.
(4)Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara operasional bertanggung jawab kepada Pimpinan masing-masing dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi Keprotokolan dan pada Sekretariat Daerah.
(5)Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara operasional bertanggung jawab kepada Ketua DPRD dan secara administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian yang membidangi Keprotokolan pada Sekretariat DPRD.
(6)Penunjukan Ajudan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Penunjukan pegawai instansi lain yang diperbantukan oleh instansi asalnya sebagai Ajudan dilakukan berdasarkan surat perintah tugas dari atasan yang bersangkutan.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

Ajudan memiliki tugas memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, baik untuk tugas kedinasan maupun untuk urusanpribadi.

Pasal 5

Dalam memberikan pelayanan dan bantuan kepada Pimpinan, Ajudan memiliki beberapa fungsi, antara lain:

a.pelayanan pengamanan,
b.pelayanan kegiatan,dan
c.pelayanan lain-lain.

Pasal 6

Pelayanan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, sekurang-kurangnya meliputi:

a.memberikan perlindungan fisik yang reaktif terhadap gangguan fisik yang datang mendadak,
b.mengkomunikasikan dan mengoordinasikan pengkondisian keamanan kepada Pamwal,dan c.mengambilinisiatifuntuk mengkondisikan dan/atau memberikan perlindungan keamanan kepada Pimpinan.

Pasal 7

Pelayanan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, sekurang-kurangnya meliputi:

a.menjadi penghubung komunikasi dan koordinasi Pimpinan dengan pejabat dan pihak lain, baik di dalam di luar lingkup Pemerintah Daerah,
b.melakukan pengecekan jadwal kegiatan Pimpinan, menganalisa dan memahami jadwal kegiatan Pimpinan, menyiapkan kebutuhan pelaksanaan kegiatan Pimpinan,
c.melakukan pendampingan pada kegiatan Pimpinan,dan
d.mengatur penerimaan tamu yang akan menghadap Pimpinan.

Pasal 8

Pelayanan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, sekurang-kurangnya meliputi:

a.menjaga rahasia Pimpinan,
b.menjaga kerahasiaan dokumen Pimpinan,dan
c.melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

(1)Untuk menunjang pelaksanaan tugas, Ajudan diberikan honorarium dengan memperhatikan ketersediaan anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran PerangkatDaerahmasing-masing.
(2)Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sejak ditunjuk menjadi ajudan.

BAB IV

HONORARIUM Pasal 9

Pasal 10

Honorarium diberikan sesuai dengan besaran yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati yang mengatur tentang standar harga satuan atau Peraturan Bupati yang mengatur tentang tambahan penghasilan pegawai. BABV

Pasal 11

Keputusan Pimpinan tentang penunjukan Ajudan sebelum Peraturan Bupati ini diundangkan tetap berlaku, dan harus menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara padatanggal28OSS2025 Diundangkan di Sukamara pada tanggal 28 oS 2eec i BERERANDARRAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR &&

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…