DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Penetapan Rincian ADD, Bab III: Penyaluran, Bab IV: Penggunaan ADD, Bab V: Pengelolaan, Bab VI: Pertanggungjawaban, Bab VII: Pembinaan dan Pengawasan, Bab VIII: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Peinbentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukanara, Kabupaten Lanandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Hsau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di I+ovinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan liembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagainana telah beberapa kali diubah telialchir dengan Undang=Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (I.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Talnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3.Undang-Undang Nomor 23 Thhun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (I+embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856) ; 1
4.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tchun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan I,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
8.Peraturan- Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
9.Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 118);
11.Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2020 Nomor 12), sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Bupati Sukamara Nbmor 38 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukamara Nomor 12 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2022 Nomor 38); Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
2.Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Tranfer ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 dalam rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; 2 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PEN ETAPAN RI N CIAN ALO KA S I DANA D E SA TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati sukalnara.
2.Daerah edalah Daerah Kabupaten Sukamara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-1uasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Iridonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Camat adalah kepala kecamatan yang mempunyai tugas pelaksanaan pelimbahan sebagaian kewe-nangan-Bubati.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk merigatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
8.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adal istiidat setempat yang -diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
11.Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 3
12.Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
13.Tim Pelaksana Kegiatan yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan 61eh kepala Desa te-rdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur I.embaga Kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana keuangap tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
15.Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat dengan APB Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa. 17.Rekeriing Kas-Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
18.Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang pemerintah desa yang menampung seluruh penerimaan desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.
19.Aparat Pengawasa Fulngsional adalah lnspektorat Daerah Kabupaten Sukamara. BAB 11 PENRTAPAN RINCIAN ADD

Pasal 2

(1)Alokasi Dana Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 53.710.000.000,00 (lima puluh tiga milyar tujuh ratus sepuluh juta rupiah).
(2)Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Sukamara Tahun Anggaran 2025 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :
1. a.Alokasi Dasar (AD) sebesar 70°/o (tujuh puluh persen) yang dibagi secara merata untuk seluruh desa; dan
2. b.Alokasi Formula (AF) sebesar 30°/o (tiga puluh persen) yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa.
(3)Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebanyak 29 (dua puluh sembilan) Desa. 4

Pasal 3

(1)Besamya ADD ditentukan oleh variabel Jumlah Penduduk Desa, Angka Kemiskinan Desa, Luas Wilayah Desa dan Tingkat Kesulitan Geografis Desa, dengan pembobotan sebagai berikut: VARIABEL BOBOT ANGKA BOBOT Jumlah Penduduk Desa 2 0,20 Angka Kemiskinan Desa 3 0,30 Luas Wilayah Desa 2 0,20 Tingkat Ke sulitan 3 0'30 Geografis Desa Jumlah 10 1
(2)Besamya ADD ditetapkan dengan menggLmakan rumus : ADDx = AD + AFx AFx = (JPx/JPK * 0,20) + ( JPMx/JPMK *0,30) + (LWx/LWK * 0,20) + (IKGx/IKGK * 0,30) : Alokasi Dana Desa x : Alokasi Dasar : Jumlah Penduduk Desa x : Jumlah Penduduk Keseluruhan (29 Desa) : Jumlah Penduduk Miskin Desa x : Jumlah Penduduk Misldn Keseluruhan (29 Desa) : Luas Wilayah Desa x : Luas Wilayah Kabupaten : Indeks Kesulitan Geografis Desa x : Indeks Kesuritan Geografis Keseluninan (29 Desa) : Alokasi Formula Desa x
(3)Daftar penerima ADD tercantum dalarn Lanpiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Data jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah desa dan tingkat kesulitan geografis desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah data terbaru yang ber-siriber dari kementerian/lembag;/p:rangkat daerah yang berwenang.

BAB ILL

PENYALURAN

Pasal 5

(1)Penyaluran ADD kepada Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) _ke Re_kepi_r!g Has Pesa (Rap).
(2)Penyaluran ADD ke RKD sebagalmana dimaksud ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat minggu ketiga~ bulin Juni sebesar 80% (delapan puluh persen);dan
2. b.tahap 11 paling cepat bulan Juni dan paling lambat minggu pertama bulan Desember sebesar 20°/o (dua puluh persen) dan atau sebesar sisa Alokasi Dana Desa yang belum di salurkan.
(3)Penyaluran ADD Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyanpaikan :
1. a.Surat Permohonan Penyaluran;
2. b.Peraturan Desa mengenai APE Desa;dan
3. c.Laporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya.
(4)Penyaluran ADD Tahap 11 dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
1. a.Surat Permohonan Penyaluran;
2. b.Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I; dan
3. c.Peraturan Desa tentang Laporan realisasi APBDes Tahun Anggaran sebelumnya.
(5)Laporan realisasi penyerapan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (_4), huruf h, menunjukkan rata=rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 750/o (tujuh puluh lima persen) .

Pasal 6

(1)Penyaluran ADD kepada Desa dari rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan setelah dikurangi pemotongan atas pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi kepala desa dan perangkat desa sebesar 1%(satu persen) dari penghasilan tetap perbulan kepala desa dan perangkat desa.
(2)Pemotongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara langsung pada setiap tahapan penyaluran.

Pasal 7

(1)Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Carnat setempat menyampaikan laporan realisasi penyerapan ADD setiap tahap penyaluran kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan tembusan kepada Kepala Peran8kat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
(2)Laporan realisasi penyerapan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
1. a.Iaporan realisasi penyerapan ADD tahun anggaran sebelumnya;dan
2. b.Iaporan realisasi penyerapan ADD sampai dengan tahap I.
(3)Laporan realisasi penyerapan tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hLiruf a disampaikan paling lambat bulan Maret tahun anggaran berialan.
(4)Laporan realisasi serapan ADD sampai dengan tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling |ambat bulan Oktober tahun anggaran beljalan.

BAB IV

PENGGUNAAN ADD

Pasal 8

(1)Pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD dalam APE Desa, dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK).
(2)Penggunaan ADD digunakan untuk mendanai penyele nggaraan pemerintahan D e sa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, pemberdayaan masyarakat Desa dan Penanggulangarl Bencana.
(3)Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APE Desa.

Pasal 9

( 1 ) Pengelolaan ADD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan , penatau sahaan , pelaporan dan pertanggungjawaban.

(2)Pengelolaan sebagaimana dimaksud ayat (1) mengacu pada peraturan perundangTundangan.

BAB VI

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

(1)Pertanggungjawaban penggunaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pertanggungjawaban APB Desa.
(2)Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan ADD kepada Bupati melalui Camat.
(3)Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) maka penyaluran ADD tahap I di tunda sampai dengan disampaikannya laporan pertangguned awaban penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya.
(4)Dalam hal kepala desa tidak dan/atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4), maka penyaluran ADD tahap 11 ditunda sampai dengan disampaikannya laporan pertanggungjawaban penrfunaan-ADD tahap I.
(1)Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakulran pembinaan dalam pengelolaan ADD.
(2)Selain Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengawasan dalam penggunaan ADD dilakukan oleh APIP Daerah Kabupaten dan Camat.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 1 1

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak Januari 2025. Agar setiap oran g menge tahuinya , me me rintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara padatanggal lo M`aret dot,6 BUP|if=?MARAt Piu_p4apg_kae di Suka±Iiara padatanggal 1o Mo\rc;t cO39 SEKRETARIS DABRAH KABUPATEN SURAMARA. RENDY LESMANA BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 4 t 8 iii C\ SaSQ§C, aaa aaU)aCi 3q:to! 8Cq§a 8?ah aa,?a ?§? aaa u)8!§ S8r)a9 V,a8! 8a? 83C!S E=!a aoaag &a§a a8§ 8h:Ora S:8! CVSaa8a, ar`u,V,:a, aBa a8ttg 88Cq? ?gS0` 3:? ?=a i9 i!ii S, a,S0'S§CV 8!aa®§ a¢8£Ct 8a+q,: &aa&0\? au,8?a aaCta5C,r`a®a aaCqa! 8§?a SEag!? ®£a®® 3Sa? 8SOr? 3:§g ±S8! aaato3g 8aC,aSa8 8a8Cq8 to®+Cqa a§£a a33Cqaa, 3?U,u)aC1 a-£S®3 Sgag ;-ai a%gSa\ 8-S®S? i.t-8 i ii a 8aC1§ u)r`Sa\§ LO®?: :!a a0!§E at`:! ;£tq8® 8ac;0 C>a3? Sa? !gaq, S=0\? 3t¢g? i§¥t ®3u)0\a8 C\a?? ?8: t®8aaU)# £g3® §?a aC1?§t` S§; aa?? 8:§ +0\EaiU) §:§ §:? §§£ a§a+ i*± Eg 0\ 3a §a §a co8a t`8a a\8a ?a C,8a a8C, u)aa a,8a u,8a aa ?a ®8a ?a ?a 3a aa 3a 1:- aa 8a 8a !a 8a ?a 81 a i co aa §a ia ®aa CVaa t®aa Cqaa aa aa aa taC) ®aa 0aa §a ®aa aaa ia ?a aaa aaa ?a C>aa §a C)a aa aa Cqao` i f!ig t\ §a 0\aa §a 3a 8a §a :a §a §a !C, 8a §a 3a IJ}8o. 5a 8a §a §a 8a 5a §- §C' §a aa §C> 3a aa !d !# ® cOCqa ¥a a LOa 8a 85 8aa 8a aa, &8 Sa =S 8a aa ®8 aa aCh ¥a aa 88: aa ®8: 8a 8a aC, E-h8: au,® =§ iti I+ u) :a !a ia ia §C' ia 0aa +aa- u)aC' 8C' ia §a !a §a ga 8a 8a 8a !a 0\aa !a aaa ia §a !a ia ia a #i + a8a a\8a :a 8a aa ?a §a 8a §a ia 8a §a 3a 8a ia 8- !a !a 9. 8a 8aa 8a ga §a !- §a Ba iI E! te 8S 8C> 8S 88 8Cq 8a 8? 8a 8-3 8a 8= 8-a 8S 8= 8a 8 8C, 8C, 8a 8? 8a 8§ 8C, 8S 88- 8.tJ}a 8® 8! iii i C\ t`aa ia 8a §C) §a §a aaa ?a 3a aa ga ia §C} aaa 8a aa U,aa toaa cOaa aaa 8a 8a 8a §a aa ®aa ga i i!!! 5a §a 8a aa !a u,aa §a a,aa §a ga ®8C> aaC) C,8a gC' ia ?a 8a aa §a ia ga 8a aa §a :a :a g- iI !!! a S aC, 8 : § a 8® B a\ aCq § ®® C„a, £ t`® 8 a, ? S ? 0't` a u) a ? ? u)C, aa ? Ai ii i 0\ C|aa !a 8a aa §a §a ia ga 8a §a tn8a ?a u,8a !a 8a 0a +aa !a §a ia C'a §c,- 8a 3a !a !a ?a i ii! '` 8a ga a®a u,C)a §0 a,aa 8a §a !a ?C) ®8a ®aa §a ?a 3a 8a 8a 8a §a 8a §a 3a u,aa a\aa §a aC' V>8a iI i! h 8 g cOa® S® a§ ? § § % ? a § B § 3Cq a C,a,® § § ; SCq g u)® 3 ah S 8 § ¥ §S !iB U) i i i ! : 3 i i i i a § a i i i i i i a : i i i § i i i i ii + £?8Cq :!a :Sa :a? :?a8: £!£ :8t,a £?? BCq?a :?a :?? :?£ :?aa; £?: :SaCq :?aa 8C,?a8i gev?a gCq?? £a,?a £CQ?? :S8a, S?a £?aaC, :?aa :?aaCV £?? :?? a?? i ii sO iZ i i i ii i ii ai ii £i i :a iE §: i ai ii ii ii ii iii !i i ai i i ii i! i i C, i i i i i i a 5 5 a a: §i a: E: :: a: §: §a ii ii ii ii ii ii ii ii ii ii i C, a t,q, a t` ® 0\ a Cq ® a 0 a + ® 0\ a a, C1Cq teCq a a & & a

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…