DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukamara Nomor 9 Tahun 2025

Nomor: 9
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Ringkasan

Bab I: Ketentuan Umum, Bab II: Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab III: Sanksi Administratif, Bab IV: Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3.Bupati adalah Bupati sukarnara.
4.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
5.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan , pelaporan , pertanggungj awaban dan pengawasan keuangan daerah.
6.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kelja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8.Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas BUD.
9.Satuan Kelja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
10.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatari yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
13.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Keria Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD. 3 n rl
14.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15.Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara penerimaan dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara penerimaan.
16.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
17.Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan bendahara pengeluaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bendahara pengeluaran.
18.Sanksi adalah tindakan sebagai hukuman yang diberikan kepada SKPD dan/atau pejabat berdasarkan hasil penilaian kineria tidak patuh pada ketentuan peraturan perundang- undangan dalam melaksanakan tugasnya.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Sukamara dalarn pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk melaksanahan pengelolaan keuangan daerah secara tertib dan untuk mewujudkan ketaatan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1)SKPD dan/atau pejabat penanggung jawab pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD wajib menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah setiap bulan atau periode tertentu kepada PPKD selaku BUD.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
1. a.data pajak-pajak pusat;
2. b.data perhitungan fihak ketiga pemungutan/pemotongan atas SP2D;
3. c.data pajak dan retribusi daerah;
4. d.data lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
5. e.data lain-lain pendapatan daerah yang sah; 4 n
6. f.data kontra pos data pengembalian belanja;
  1. 9.data lunas PBB-P2 bagi ASN;
7. h.data realisasi belanja atas surat perintah pencairan dana;
8. i.data laporan dana transfer;
9. j.data laporan keuangan;
10. k.data laporan pertanggungjawaban pengeluaran bendahara; I. data surat permintaan pengesahan pendapatan dan Belanja (SP3B); in. data laporan Bararlg Milik Daerah (BMD);dan
11. n.data administratif lalnnya yang diperlukan oleh PPKD selaku BUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Pejabat penanggunedawab pengelola keuangan sebagaimaria dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.Pengguna Anggaran (PA) dan/atau Pejabat Pengguna Baran8;
2. b.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
3. c.Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
4. d.Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kelja Perangkat Daerah (PPK-SKPD);
5. e.Bendahara pengeluaran;
6. f.Bendahara penerimaan;
  1. 9.Bendahara pengeluaran pembantu;
7. h.Bendahara penerimaan pembantu;
8. i.pejabat penatausahaan pengguna barang; dan
9. j.Pejabat yang diberi wewenang sebagai pengurus barang.
(4)Penyampaian laporan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD Selaku BUD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah bulan bersangkutan berakhir sebagai bahan rekonsiliasi data, pelaporan ke kementrian terkait dan aparat pemeriksa serta pengawasan atas ketaatan terhadap ketentuan perundang- undangan yang berlaku.
(5)Penyampaian laporan untuk periode tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah adanya surat permintaan laporan dari PPKD Selaku BUD.

BAB ILL

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

(1)Bupati Selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah berwenang memberikan sanksi administratif kepada Kepala SKPD dan/atau pejabat penanggungjawab pengelola keuangan dalam rangka pelaksanaan APBD yang terlambat/ lalai menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah.
(2)Kewenangan pengenaari sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) didelegasikan atau dilimpahkan kepada PPKD selaku BUD. 5 a n
(3)Dalam melaksanakan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPKD selaku BUD bertanggungjawab kepada bupati melalui sekretaris daerah.
(4)Pengenaan sanksi administratif kepada SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.surat peringatan;
2. b.Penundaan SPM;
(5)Pengenaan sanksi berupa penundaan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

(1)Dalam hal SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (2), PPKD selaku BUD menyalnpaikan Surat Peringatan.
(2)F`ormat surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(3)Jika SKPD dan/atau pejabat belum menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah sampai dengan 5 (lima) hari kelja sejak diterimanya Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD Selaku BUD memberikan sanksi berupa penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan oleh SKPD.
(4)Dalam hal pengenaari sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD selaku BUD menyampaikan Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi.
(5)Pengenaan sanksi atas keterlambatan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dikecualikan terhadap SPM Belanja Gaji, SPM LS Pihak Ketiga dan SPM Pengembalian.
(6)Pelaksanaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan SKPD dan/atau pejabat sebagaimana dimaksud pada pasal 4 ayat (1) dari kewajiban menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah kepada PPKD Selaku BUD.
(7)Format Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam lampiran 11 yang tidak telpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Pengenaan sanksi untuk SPM LS Pihak Ketiga dapat dilakukan apabila tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam hal kewajiban perpajakan dan tuntutan ganti kerugian daerah serta kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 6

Pasal 8

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (3) dinyatakan gugur secara otomatis apabila SKPD dan/atau pejabat telah memenuhi kewajiban dalam menyampaikan laporan pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara. Ditetapkan di Sukamara pada tanggal 13 -3 -ZD2f BU|AAT#,=MARA, Diundangkan di Sukamara pada tanggal /3 A4ARgr 241S SEKRETARIS DAERAH rl n RENDY LESMANA BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2025 NOMOR 9 7 LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SUKAMARA NOMOR a TAHUN2025 TENTANG PENGENAAN SANKSI ATAS KETERLAMBATAN PENYAMPAIAN LAPORAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH FORMAT SURAT PERINGATAN PENYAMPAIAN LAPORAN KOP SURAT Sukamara,............................. Nomor Si fat : Segera Lampiran : Hal : Keterlambatan/ Kelalaian penyampaian Laporan Yth. Kepala SKPD/Pejabat ....................... di n Tempat Bahwa berdasarkan catatan pada tata usaha kami, (SKPD ................... gczrig scit/c!ara pi.mpi.n/pejabcit ................... ) belum menyampaikan laporan i .....-................ seba8ai bahan (rehousiltasi data, pelaporan he kemeritrian dan ciparot pemerifoscz). Untuk menghindari sanksi, diharapkan laporan bulan ............. dapat kami terima selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya surat peringatan ini. Jika sampai dengan batas waktu yang ditentukan laporan dimaksud belum kami terima, maka akan dikenakan sanksi sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukamara Nomor ..... Tahun ........ tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukanara. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keljasama yang baik kami ucapkan terima kasih. n Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara, PPKD Selaku BUD, Nana Pangkat/Golongan NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth :

1.Bupati Sukamara (Sebagai Laporan).
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
3.Inspektur Daerah Kabupaten sukamara. BUP;T:ff:;MARAt LAMPIRAN 11 PERATURAN BUPATI SURAMARA NOMOR a TAHUN2025 TENTAN G PEN GENAAN SAN KS I ATAS KRTERLAMBATAN pErurAMPAIAN LApoRAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SURAT PEMBERITAHUAN PENGENAAN SANKSI KOP SURAT rl rl Sukamara, Nomor Si fat : Segera Lampiran : Hal : Pemberitahuan pengenaan sanksi Yth. Kepala SKPD/Pejabat ....................... di Tempat Berdasarkan Surat Peringatan Penyampaian Laporan tanggal Nomor dan sampai dengan tanggal surat ini dibuat ternyata kewajiban penyampaian laporan dimaksud belum diselesaikan, maha dengan ini diberitahukan bahwa (SKPD ................... gczng scittczaro pi.mpin/pejabcit ................... ) diberikan sanksi penundaan penerbitan SP2D atas SPM yang diajukan. Pengenaan sanksi dimaksud berlaku sampai (SKPD ................... gclng scittczciro pimp{ri/pejcibcit ................... ) memenuhi kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Nomor ..... Tahun ......... Tentang Pengenaan Sanksi Atas Keterlambatan Penyampaian Laporan Pengelolaan Keuangan Daerah Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sukamara. Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan keljasama yang baik kami ucapkan terima kasih. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara, PPKD Selaku BUD, Nana Pangkat/Golongan NIP. Tembusan disampaikan kepada Yth :
1.Bupati Sukamara (Sebagai Laporan).
2.Sekretaris Daerah Kabupaten Sukamara.
3.Inspektur Daerah Kabupaten Sukamara. BUPATI SUKAMARA, 9

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…