DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 27 Tahun 2025

Nomor: 27
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 September 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi Kedudukan Renstra Perangkat Daerah, Pengendalian Dan Evaluasi Renstra Perangkat Daerah, Perubahan Renstra Perangkat Daerah, Perangkat Daerah Penyusun.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pembangunan Daerah memerlukan arah kebijakan yang selaras dengan kebutuhan masyarakat serta dinamika sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan sebagaimana tercermin dalam permasalahan dan isu strategis Daerah, sehingga menjadi pedoman penting untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan;
c.bahwa setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029, diperlukan pengaturan terkait rencana strategis Perangkat Daerah dengan Peraturan Bupati;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3
5.Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP adalah dokumen Perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sukoharjo yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan menengah daerah untuk periode Tahun 2025-2029.
7.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2025- 2029.
8.Rencana Kerja Pemerintah Daerah selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

(1)Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam:
1. a.menyusun Renja Perangkat Daerah; dan
2. b.penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

(1)Dokumen Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
1. a.bab I berisi pendahuluan;
2. b.bab II berisi gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
3. c.bab III berisi tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan;
4. d.bab IV berisi program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
5. e.bab V berisi penutup.
(2)Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 4

Pasal 4

Kepala Perangkat Daerah melaksanakan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

(1)Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
(2)Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan perubahan apabila:

a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya ketidaksesuaian antara asumsi perencanaan dengan kondisi yang sudah ada; dan/atau
b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan adanya kesenjangan yang signifikan antara target dan pencapaian kinerja sampai dengan tahun berjalan.

Pasal 7

Dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan/atau perintah dari peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi, Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat dilakukan tanpa melalui tahapan pengendalian dan evaluasi.

Pasal 8

Perubahan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 5

BAB V

PERANGKAT DAERAH PENYUSUN

Pasal 9

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun oleh Perangkat Daerah sebagai berikut:

a.Sekretariat Daerah;
b.Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
c.Inspektorat Daerah;
d.Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
e.Dinas Kesehatan;
f.Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;
g.Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman;
h.Satuan Polisi Pamong Praja;
i.Dinas Sosial;
j.Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak;
k.Dinas Pangan;
l.Dinas Lingkungan Hidup;
m.Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil;
n.Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
o.Dinas Perhubungan;
p.Dinas Komunikasi Dan Informatika;
q.Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
r.Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata;
s.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
t.Dinas Pertanian dan Perikanan;
u.Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah dan Perdagangan;
v.Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
w.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
x.Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah;
y.Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
z.Badan Penanggulangan Bencana Daerah; aa. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; bb. Kecamatan Weru; cc. Kecamatan Bulu; dd. Kecamatan Tawangsari; ee. Kecamatan Sukoharjo; ff. Kecamatan Nguter; gg. Kecamatan Bendosari; hh. Kecamatan Polokarto; ii. Kecamatan Mojolaban; jj. Kecamatan Grogol; kk. Kecamatan Baki; ll. Kecamatan Gatak; dan mm. Kecamatan Kartasura. 6

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo. Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 19 September 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 19 September 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. ABDUL HARIS WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 27 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2025