DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2025

Nomor: 53
Tahun: 2025
Ditetapkan: 15 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 13

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029 Yang Meliputi RKPD, Pemantauan Dan Evaluasi, Pendanaan, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka menciptakan sinergitas dalam upaya penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sukoharjo diperlukan langkah dengan menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan arah kebijakan, program dan kegiatan untuk menurunkan angka kemiskinan;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu menyusun Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah dan rencana aksi Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025-2029; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; SALINAN 2

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 2757);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I

PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kemiskinan merupakan permasalahan multidimensional yang tidak hanya terkait dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga dengan keterbatasan akses terhadap layanan dasar, pendidikan, kesehatan, pekerjaan yang layak, infrastruktur, pangan, dan jaminan sosial. Dalam konteks pembangunan daerah, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup secara bermartabat dan berkelanjutan (Todaro et al., 2015). Teori multidimensional poverty menegaskan bahwa dimensi deprivasi yang dialami masyarakat miskin saling berhubungan dan memperkuat satu sama lain, sehingga pendekatan sektoral semata tidak memadai (Alkire et al., 2011b). Sementara dari perspektif capability approach (Sen 2006), kemiskinan bukan sekadar kekurangan sumber daya, melainkan keterbatasan kapabilitas seseorang untuk menjalani kehidupan yang bernilai.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan.
6.Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan progam pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.
7.Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat RPKD adalah rencana kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan Kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun. 3

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai acuan lintas sektor dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

a.menggambarkan kondisi kemiskinan saat ini dan kondisi kemiskinan di Daerah yang ingin dicapai 5 (lima) tahun kedepan;
b.menegaskan komitmen dan mendorong sinergi berbagai upaya Penanggulangan Kemiskinan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah untuk mengatasi kemiskinan di Daerah; dan
c.menjadi salah satu tolok ukur dalam melakukan monitoring dan evaluasi terhadap program dan kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.

BAB II

KONDISI UMUM DAERAH 2.1. Aspek Geografi 2.1.1. Letak dan Kondisi Geografis Kabupaten Sukoharjo merupakan salah satu dari 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yang terletak di bagian selatan provinsi, berbatasan langsung dengan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Posisi geografis ini menjadikan Sukoharjo sebagai bagian penting dari koridor ekonomi Solo–Yogyakarta–Semarang, yang berfungsi sebagai simpul konektivitas antara pusat pertumbuhan regional Jawa bagian tengah dan selatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Revisi RTRW Kabupaten Sukoharjo, wilayah ini terbagi menjadi 12 (dua belas) kecamatan dan 150 (seratus lima puluh) desa/kelurahan, dengan luas wilayah ±49.323 hektare atau sekitar 1,5 (satu koma lima ) persen dari total luas Jawa Tengah.

Pasal 4

RPKD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun 2025 sampai dengan tahun 2029 yang memuat bentuk arah kebijakan, strategi, progam dan kegiatan beserta indikatif penganggarannya.

Pasal 5

(1)RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disusun dengan sestematika sebagai berikut:
1. a.bab I : pendahuluan;
2. b.bab II : kondisi umum Daerah;
3. c.bab III : profil Kemiskinan Daerah;
4. d.bab IV : prioritas program;
5. e.bab V : lokasi prioritas; dan
6. f.bab VI : penutup;
(2)RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan menjadi acuan bagi para pemangku kepentingan dalam upaya percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Daerah. 4

BAB III

PROFIL KEMISKINAN DAERAH 3.1. Konsep Kemiskinan Secara umum kemiskinan dipandang sebagai kondisi dimana seseorang atau suatu keluarga berada dalam keadaan kekurangan dan atau ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak, ketidakmampuan atau kekurangan akses dalam memperoleh pelayanan minimal dalam berbagai bidang kehidupan, serta sulit atau kurang memperoleh akses dalam proses-proses pengambilan kebijakan.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029.
(2)Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025- 2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
(4)Susunan keanggotaan Tim koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
1. a.penanggungjawab : Bupati;
2. b.ketua : Wakil Bupati;
3. c.wakil ketua : Sekretaris Daerah;
4. d.sekretaris : kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan pembangunan;
5. e.wakil sekretaris :
  1. 1.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial;
  2. 2.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  3. 3.kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang adminstrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
6. f.kelompok pengelola program:
  1. 1.koordinator kelompok pengelola program bantuan sosial dan jaminan sosial terpadu berbasis rumah tangga, keluarga atau individu yaitu asisten yang membidangi pemerintahan dan/atau kesejahteraan rakyat; dan
  2. 2.koordinator kelompok pengelola program pemberdayaan masyarakat dan penguatan pelaku usaha mikro dan kecil yaitu asisten yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
7. g.anggota :
  1. 1.kepala dan unsur Perangkat Daerah yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan;
  2. 2.perwakilan masyarakat;
  3. 3.perwakilan dunia usaha; dan
  4. 4.pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Penanggulangan Kemiskinan. 5
(5)Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB IV

PRIORITAS BIDANG 4.1. Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Keterpaduan strategi dan arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dalam berbagai dokumen perencanaan menunjukkan konsistensi hierarkis antara kebijakan nasional, provinsi, dan daerah. RPJPN 2025–2045 menjadi fondasi makro dengan visi Indonesia Emas 2045, yang dioperasionalkan melalui RPJMN 2025–2029 dengan fokus pada empat pilar strategis: pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, akses layanan dasar, dan inklusivitas sosial. Dokumen turunan seperti Peta Jalan Pemberantasan Kemiskinan (Bappenas) dan Rencana Induk BP Taskin 2025–2029 memperdalam implementasi kebijakan dengan menekankan integrasi data sosial ekonomi (Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional/DT-SEN) dan pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin melalui skema graduasi.

Pasal 8

Pendanaan RPKD Tahun 2025-2029 dibebankan pada:

a.anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
b.sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam hal Peraturan Bupati tentang RPKD Tahun 2025-2029 belum diundangkan, maka penyusunan rencana aksi tahunan dan penyusunan laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan tahun 2025 masih berpedoman pada RPKD 2022- 2026.

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026 (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 92), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 6 Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Desember 2025 BUPATI SUKOHARJO, ttd. ETIK SURYANI Diundangkan di Sukoharjo pada tanggal 15 Desember 2025 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO, ttd. ABDUL HARIS WIDODO BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2025 NOMOR 53 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM, TEGUH PRAMONO,SH,MH Pembina Tingkat I NIP. 19710429 199803 1 003

Isi peraturan

Teks13PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 53 Tahun 2020