DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sukoharjo Nomor 87 Tahun Tahun 2020

Nomor: 87
Tahun: 2020
Ditetapkan: 28 Desember 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang beberapa ketentuan mengenai Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Didaftarkan ke Dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang Diberikan Bantuan Iuran Dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Daerah Melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35A ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Penerima Bantuan Iuran Daerah ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan perlu diganti; SALINAN [ ] 2
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Didaftarkan ke dalam Jaminan Kesehatan Nasional Oleh Pemerintah Daerah Beserta Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja Yang Diberikan Bantuan Iuran dengan Manfaat Pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
4.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 3
9.Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
11.Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16.Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130); 4 MEMUTUSKAN :
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Rujukan Pelayanan Kesehatan Perorangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1221);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1676);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016Nomor 1968);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2019 tentang Penanggulangan Krisis Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019Nomor 1781);
25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pembayaran Kontribusi Iuran Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan, Iuran Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III, Dan Bantuan Iuran Bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah Dan Peserta Bukan Pekerja Dengan Manfaat Pelayanan Di Ruang Perawatan Kelas III Oleh Pemerintah Pusat Dan / Atau Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 685);
26.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172). 5 Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN BAGI PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIDAFTARKAN KE DALAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL OLEH PEMERINTAH DAERAH BESERTA PESERTA PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH DAN PESERTA BUKAN PEKERJA YANG DIBERIKAN BANTUAN IURAN DENGAN MANFAAT PELAYANAN DI RUANG PERAWATAN KELAS III OLEH PEMERINTAH DAERAH MELALUI BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5.Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Sukoharjo.
6.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
7.Jaminan Kesehatan adalah jaminan kesehatan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran jaminan kesehatan atau iuran jaminan kesehatannya dibayar oleh pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
8.Iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk program jaminan kesehatan.
9.Penerima bantuan iuran jaminan kesehatan yang selanjutnya disebut PBI jaminan kesehatan adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan.
10.Pekerja Bukan Penerima Upah yang selanjutnya disingkat PBPU adalah setiap orang yang bekerja atau berusaha atas resiko sendiri.
11.Bukan Pekerja yang selanjutnya disingkat BP adalah setiap orang yang bukan termasuk kelompok pekerja penerima upah, 6 PBPU, PBI Jaminan Kesehatan, dan penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah.
12.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyenggarakan program jaminan kesehatan.
13.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
14.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
15.Kontribusi Pemerintah Daerah dalam membayar iuran bagi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut kontribusi iuran peserta PBI adalah pembayaran pemerintah provinsi kepada BPJS Kesehatan atas sebagian iuran peserta PBI Jaminan Kesehatan.
16.Bantuan iuran peserta PBPU adalah peserta BP dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III yang selanjutnya disebut bantuan iuran adalah pembayaran pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah kepada BPJS Kesehatan atas selisih iuran peserta PBPU dan peserta BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam peraturan presiden mengenai Jaminan Kesehatan.
17.Peserta aktif adalah peserta yang telah membayar iuran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Tunggakan Kewajiban Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut tunggakan adalah kewajiban pembayaran kontribusi iuran peserta PBI, iuran peserta PBPU dan BP dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III yang didaftarkan oleh pemerintah daerah, dan bantuan iuran yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah kepada BPJS.

Pasal 2

Program jaminan kesehatan bagi Peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Peserta Bukan Pekerja yang didaftarkan oleh Pemerintah bertujuan sebagai berikut:

a.agar peserta PBPU dan BP mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya; dan
b.agar peserta PBPU dan BP mendapatkan jaminan akses dan mutu pelayanan kesehatan.

Pasal 3

7 Ruang lingkup program jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan peserta BP yang didaftarkan ke dalam jaminan kesehatan nasional oleh Pemerintah Daerah beserta peserta PBPU dan peserta BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III oleh Pemerintah Daerah meliputi:

a.PBPU dan BP Daerah;
b.PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat pelayanan diruang kelas III oleh Pemerintah Daerah;
c.iuran premi dan bantuan iuran premi;
d.pelayanan kesehatan; dan
e.monitoring dan evaluasi.

BAB II

TATA LAKSANA PELAYANAN

Pasal 4

(1)Peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi masyarakat miskin dan/atau tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan dan merupakan penduduk Sukoharjo.
(2)Peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf b adalah peserta aktif kelas III dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III.

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah mendaftarkan peserta PBPU dan BP Daerah ke dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional kepada BPJS Kesehatan.
(2)Pendaftaran peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 6

(1)Perubahan peserta PBPU dan BP Daerah dapat dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali.
(2)Perubahan peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas laporan hasil verifikasi BPJS kepada Pemerintah Daerah.
(3)Perubahan peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebabkan antara lain: 8
1. a.meninggal dunia;
2. b.berganti pembayar iuran peserta; atau
3. c.pindah penduduk.
(4)Perubahan peserta PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III disebabkan antara lain:
1. a.mempunyai tunggakan;
2. b.meninggal dunia;
3. c.naik kelas perawatan; atau
4. d.pindah penduduk.
(5)Penambahan peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan pada masyarakat miskin dan/atau masyarakat tidak mampu yang belum mempunyai jaminan kesehatan, meliputi:
1. a.bayi dan/atau anak dari peserta PBPU dan BP Daerah; atau
2. b.penduduk Kabupaten Sukoharjo yang menderita penyakit katastropik kronis (penderita gagal ginjal, penyakit jantung, penyakit kanker, penyakit kelainan hati (liver), penyakit kelainan darah, dan penyakit dengan gangguan jiwa), kasus hiv aids, balita gizi buruk dan penyandang disabilitas.
(6)Penambahan peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diusulkan oleh Dinas Sosial.
(7)Perubahan peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diusulkan oleh Dinas Sosial atas hasil verifikasi data peserta dari BPJS.
(8)Perubahan peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (7) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

(1)Setiap peserta PBPU dan BP Daerah diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan dan didistribusikan oleh BPJS Kesehatan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan.
(2)Setiap peserta PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III diberikan kartu identitas peserta yang diterbitkan dan didistribusikan oleh BPJS Kesehatan kepada peserta yang bersangkutan.

BAB III

IURAN

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah membayar iuran peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kepada BPJS Kesehatan.
(2)Besarnya iuran jaminan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Iuran bagi peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 9

(1)Pembayaran iuran peserta PBPU dan BP kepada BPJS Kesehatan sesuai dengan jumlah peserta dan jangka waktu penjaminan.
(2)Pembayaran iuran peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan.
(3)Pembayaran iuran peserta PBPU dan BP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan rekonsiliasi antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Kesehatan

BAB IV

PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 10

(1)Pelayanan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan pada:
1. a.fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah sewilayah Kabupaten Sukoharjo; atau
2. b.fasilitas pelayanan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS.
(2)Pelayanan kesehatan bagi peserta PBPU dan BP yang diberikan bantuan iuran dengan manfaat pelayanan diruang perawatan kelas III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilaksanakan pada:
1. a.fasilitas kesehatan tingkat pertama peserta terdaftar di wilayah Kabupaten Sukoharjo; atau
2. b.fasilitas pelayanan tingkat lanjutan yang bekerja sama dengan BPJS.
(3)Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 77 Tahun 2025

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Peraturan turunan (1)

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 77 Tahun 2025