Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di sebut Bapelitbangda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak di lantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPO adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 2 (dua) Tahun' terhitung 2025-2026.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahunl
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adaJah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kebijakan Umum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adaJah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adaJah Program Prioritas dan Patokan batas maksimaJ Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program acuan daJam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaJah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PasaJ 2
1.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
b.prioritas pembangunan daerah;
c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2024, Program Strategis Nasional yang di tetapkan Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
4.Selain muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada ayat
(2), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang di laksanakan Pemerintah Daerah.