DokumenPeraturan Bupati (Perbup)Berlaku

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 13 Juni 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025; Bab 3. Nomenklatur Program Kegiatan; Bab 4. Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah; Bab 5. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 343 dan 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Sumba Barat Daya tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Nomor Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Dacrah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122) '
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara tentang Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nornor 6856)
4.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerin tah Daerah;
6.Peraturan Bupati Sumba Barat Daya Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2025 (Berita Daerah Negara Kabupaten Sumba Barat Daya Tahun 2024 Nomor 021 MEMUTUSKAN : PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT DAYA TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
3.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya di sebut Bapelitbangda atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggara pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
4.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak di lantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
5.Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPO adalah Dokumen Perencanaan untuk periode 2 (dua) Tahun' terhitung 2025-2026.
6.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 2 (dua) tahunl
7.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adaJah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8.Kebijakan Umum dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut KUA adaJah Dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adaJah Program Prioritas dan Patokan batas maksimaJ Anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program acuan daJam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adaJah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya.
1.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 - 2029.
2.Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

a.rancangan kerangka ekonomi daerah;
b.prioritas pembangunan daerah;
c.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
1. 3.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2024, Program Strategis Nasional yang di tetapkan Pemerintah Pusat dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi.
2. 4.Selain muatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah pada ayat

(2), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 juga memuat urusan kesatuan bangsa dan politik yang di laksanakan Pemerintah Daerah.

BAB II

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PasaJ 2

Pasal 3

1.Rancangan Akhir Perubahan Rcncana Kerja Pcmcrint.a.h Dacrah Tahun 2025 dijadikan scbagai bahan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Dacrah tcntang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.
2.Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Dacrah Tahun 2025 di gunakan sebagai bahan evaJuasi dan dasar penyusunan rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan bahan sinkronisasi penyusunan rancangan Peraturan Daerah Perubahan Anggaran Pendapatan clan Belanja Daerah (PERDA P-APBD) Tahun 2025

BAB III

NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 4

1.Penjabaran dari Rancangan AwaJ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi arah kebijakan, kinerja dan program yang di tuangkan daJam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
2.Selain penjabaran sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) memuat seluruh kegiatan dan sub kegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Rancangan AwaJ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025 - 2029
3.Penyusunan nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 scbagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan yang mengatur mengenai klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.} •

BAB IV

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

1 . Sistematika Rencana Kerja Pemcrintah Dacrah Tahun 2025 m e li p u ti : a) Bab I Pendahuluan b) Bab II Evaluasi Hasil RKPD Triwulan II Tahun 2025 c) Bab II Kcrangka Ekonomi dan Keuangan Daerah d) Bab IV Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah c) Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah f) Bab VI Penutup

2.bescrta uraian sistematika Perubahan Rencana Kcrja Pcmerintah Dacrah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. B A B V

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Daya Ditetapkan di Tambolaka pada tanggal, I .Burn suw ru NGADU BONNU WULLA � Diundangkan di Tambolaka pada tanggal, 13 Juni 2025 Pj. SEKRETARIS OAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA, ETM�.N:� BERITA DAERAII KAOUPATEN SUMBA BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 018

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Sumba Barat Daya Nomor 18 Tahun 2025

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PasaJ 2

Pasal 3

NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 4

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025 PasaJ 2

Pasal 3

NOMENKLATUR PROGRAM KEGIATAN

Pasal 4

SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017